Menolak Militer Sebagai "Centeng" Neoliberalisme

Oleh Satrio Arismunandar

Panglima TNI menyerukan penolakan paham liberalisme di Indonesia, karena neoliberalisme bisa menggerogoti kedaulatan NKRI. Di bawah panji neoliberalisme, TNI memang terancam kehilangan jati diri sebagai Tentara Rakyat, dan militer hanya akan difungsikan sebagai “centeng” kepentingan kapitalis global.

Langit cerah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi tahu-tahu ada tanah longsor. Analogi ini mungkin tidak sepenuhnya pas untuk menggambarkan pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di Kota Pekalongan, 4 Februari 2014. Namun, pernyataan lantang pimpinan senior militer, yang muncul di tahun politik menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, itu memang bisa menimbulkan tanda tanya dan beragam penafsiran.

Di hadapan sekitar 2.000 alim ulama, pada acara Silaturahmi TNI, Polri, dan Ulama se-Indonesia dalam Rangka Wawasan Kebangsaan, yang digelar dalam rangkaian Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Moeldoko mengajak para alim ulama untuk menolak paham neoliberalisme di Indonesia. Alasannya, jika paham itu dibiarkan tumbuh subur di negeri ini, akan mengancam kedaulatan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Moeldoko, paham neoliberalisme merupakan sebuah mekanisme ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada pasar bebas dunia, dan hal itu tidak sejalan dengan iklim geopolitik-ekonomi Indonesia yang menganut Demokrasi Pancasila. Moeldoko menilai, saat ini Indonesia masih menganut neoliberalisme, padahal paham itu sudah mulai ditinggalkan di negara asalnya, Amerika.

Moeldoko tentunya sadar bahwa dengan mengecam neoliberalisme sebenarnya secara tak langsung ia telah mengeritik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri. Pemerintah SBY, bersama pasangannya Wapres Boediono, dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani memang sudah lama dituding sebagai “antek neolib.” Sejumlah menteri lain di kabinet SBY pasca Sri Mulyani juga dituding lebih membela kepentingan modal asing ketimbang kepentingan rakyatnya sendiri.

Bersembunyi di bawah jargon

Tulisan ini tidak bermaksud membahas motivasi seruan Moeldoko, ataupun berbagai kontroversi atau spekulasi yang bisa muncul dari pernyataannya itu. Tulisan ini hanya ingin menggunakan momen pernyataan Moeldoko untuk membahas “hubungan akrab” antara neoliberalisme dan militer. Dalam konteks kapitalisme global dan neoliberalisme, militer diposisikan untuk berperan sebagai “centeng,” yang bertugas mengamankan proyek-proyek dan kepentingan kapitalis global.

Jadi ucapan Moeldoko benar. Neoliberalisme memang menggerogoti kedaulatan NKRI. Di bawah panji neoliberalisme, negara hanya menjadi instrumen untuk menjalankan agenda-agenda kepentingan modal asing, yang bersembunyi di bawah jargon-jargon globalisasi, perdagangan bebas, kebebasan berinvestasi, kepentingan pasar, swastanisasi, dan sebagainya.

Negara bahkan tak bisa atau tak leluasa melindungi kepentingan rakyatnya sendiri, karena harus tunduk pada aturan lembaga-lembaga global, seperti: Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia. Berbagai aset vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diserahkan untuk diprivatisasi (baca: dikuasai pemodal asing). Jika negara sudah tunduk, militer sebagai alat negara tentunya juga hanya bisa menjadi “centeng” yang patuh.

Lebih parah lagi, jika tentara akhirnya dipaksa menggunakan instrumen kekerasan yang dimilikinya untuk menginjak rakyatnya sendiri, demi “menjaga iklim investasi” alias mengamankan agenda kaum pemodal global. Maka, jika itu sampai terjadi, akan lenyap pula salah satu jati diri TNI sebagai Tentara Rakyat, yang secara sederhana selama ini dimaknakan sebagai tentara yang berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

Skenario peran militer sebagai “centeng” neoliberalisme, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bukan cuma bisa terjadi d Indonesia, tapi juga sudah terjadi di negara-negara lain. Termasuk di negara dedengkot neoliberalisme: Amerika Serikat.

Tren ke arah ekonomi global neoliberal dan menyebarnya militerisme di seluruh dunia sering diperlakukan sebagai fenomena yang terpisah dan tak berhubungan. Banyak aktivis. yang mengeritik dan menentang dampak-dampak negatif akibat meningkatnya integrasi global, lebih menekankan pada faktor-faktor ekonomi. Padahal fenomena-fenomena militerisme dan neoliberalisme ini saling berhubungan. Hubungan antara neoliberalisme dan militer bukan lagi sekadar “hubungan dekat,” tetapi sudah menjadi “perkawinan.”

Ekonomi perang permanen

Hubungan antara neoliberalisme dan militer Amerika bisa ditunjukkan lewat ilustrasi ini. Pada 1998, pembelanjaan militer dunia total mencapai 785 miliar dollar AS, di mana 30 persennya adalah pembelanjaan militer AS. Suatu angka yang sangat besar.

Memang, AS telah memiliki apa yang disebut “ekonomi perang” permanen sejak Perang Dunia II. Pentagon, dengan demikian, bukanlah sekadar lembaga militer, namun Pentagon adalah “perusahaan terbesar Amerika, bahkan perusahaan yang paling sibuk dan paling sukses.” Anggaran militer AS lebih besar dari ExxonMobil, Ford, atau General motor.

Ketika memberi pengarahan pada para CEO dari perusahaan-perusahaan besar AS, Oktober 1998, William Cohen yang waktu itu menjabat Menteri Pertahanan, menyatakan adanya hubungan erat antara investasi ekonomi dan aktivitas militer. Cohen mengungkapkannya secara gamblang.

“Bisnis itu mengikuti bendera... Kami menyediakan kondisi keamanan dan stabilitas. Anda menyediakan laba yang menjamin investasi dan laba bagi komunitas-komunitas lokal, yang pada gilirannya akan membeli produk-produk Anda... Kami perlu meneruskan hubungan seperti ini, di mana kami memberikan keamanan dan Anda memberikan investasi...,” ujarnya. Seperti dikatakan seorang wartawan senior, McDonald’s (perusahaan makanan, yang terkenal dengan produk burger-nya) tidak bisa berkembang dan sukses tanpa McDonnell Douglas (perusahaan pembuat pesawat, yang banyak memproduksi peralatan militer).

Anggaran militer yang bengkak itu sendiri menyerap banyak sumberdaya, yang sebenarnya juga dibutuhkan bagi program-program yang memberi manfaat sosial di banyak negara. Apalagi jika mengingat fakta bahwa masyarakat sipil –khususnya kaum perempuan dan anak-anak-- adalah bagian terbesar dan mayoritas di antara korban keganasan perang kontemporer. Sementara anggaran untuk kepentingan sosial dibatasi, anggaran militer dan bisnis persenjataan justru berkembang dan sangat menguntungkan. Para aktivis sosial dengan demikian beranggapan, militerisme merupakan bagian intrinsik dari integrasi ekonomi neoliberal.

Di masyarakat-masyarakat yang otoriter, negara keamanan (security state) biasanya secara terang-terangan dipromosikan sebagai kebutuhan atau keharusan, demi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Sedangkan di masyarakat-masyarakat yang disebut demokratis, rakyat dikondisikan secara berbeda, untuk menerima keberadaan masyarakat yang dimiliterisasikan (militarized). Di Amerika, budaya konsumsi digunakan untuk menggalang dukungan bagi negara keamanan, yang eksis terutama untuk menjamin berlanjutnya penyebaran neoliberalisme.

Lewat paham neoliberalisme ini, ada suatu kelas ekonomi yang ingin secara efektif menggunakan mesin militer terbesar di dunia, untuk mencapai “dominasi seluruh spektrum ” (full spectrum dominance). Itu adalah istilah yang digunakan oleh kalangan militer AS sendiri. Doktrin neoliberal, yang juga dikenal dengan sebutan Washington Consensus, menggunakan baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan militer untuk mendominasi masyarakat-masyarakat di seluruh dunia.

Kembali ke konteks Indonesia kita, jika peringatan Jenderal TNI Moeldoko itu memang pencerminan dari keprihatinan terhadap kondisi negara, yang sudah terlanjur terjerat oleh neoliberalisme, sikap Panglima TNI itu bagaimanapun juga harus diapresiasi. Namun, seberapa jauh sikap itu akan terwujud dalam langkah-langkah konkret, kita tunggu dan lihat. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 13 Februari 2014

Ditulis untuk dimuat di Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Kontak Satrio Arismunandar:
E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)