Antara Obama dan Jokowi (Ketika Jokowi Membutuhkan "Joe Biden")

Oleh Satrio Arismunandar

Di tengah tingginya popularitas dan dukungan publik pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), untuk diajukan sebagai calon presiden 2014, ada kritik terhadap figur Jokowi yang cukup substansial. Kritik itu menyatakan, Jokowi mungkin sudah punya cukup jam terbang untuk diajukan menjadi calon Presiden dalam konteks politik dalam negeri. Jokowi sudah pernah jadi kepala daerah, yakni Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Namun Jokowi tidak punya rekam jejak berarti dalam konteks politik luar negeri dan isu-isu internasional.

Kritik ini ada benarnya. Menjadi Presiden RI memang tidak sama dengan sekadar menjadi bupati, walikota, atau gubernur. Presiden RI bukan cuma memimpin rakyat Indonesia, tetapi juga mewakili kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional. Dalam era globalisasi dan dunia yang sudah saling terkait satu sama lain, tidak ada satu negara pun –termasuk Indonesia-- yang bisa hidup sendiri. Semua negara harus bisa bekerjasama untuk kemaslahatan dunia.

Nah, dalam kaitan pengajuan Jokowi, pengalaman hubungan internasional Jokowi memang masih kurang. Sebagai mantan pengusaha mebel, ketika belum menjadi Walikota Solo, ia sudah jadi eksportir produk mebel ke mancanegara. Namun, yang dimaksud pengalaman hubungan internasional di sini tentu mencakup aspek diplomasi, politik, dan sebagainya, bukan sekadar bisnis ekspor mebel.

Menghadapi kritik atau masukan seperti itu, selayaknya Jokowi dan para pendukungnya tidak perlu bersikap reaktif, namun bisa melihatnya dari aspek positif. Posisi Jokowi memang masih harus diperkuat di semua lini. Bagaimana caranya? Secara tak terduga, Jokowi malah bisa belajar dari pengalaman Barack Obama, Presiden Amerika ke-44 yang populer di Indonesia karena dulu semasa kecil pernah tinggal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Kalau kita melihat karir politik Obama, dan tantangan yang ia hadapi ketika mencalonkan diri pada pemilihan Presiden AS 2008, ternyata Obama juga pernah mendapat kritik yang sama seperti Jokowi. Obama semasa muda aktif dikenal sebagai aktivis hak-hak sipil di dalam negeri, namun dia tak punya rekam jejak pengalaman hubungan internasional. Obama tidak pernah jadi menteri luar negeri, dan tidak pernah jadi duta besar. Ia pernah hidup di luar negeri ketika masih anak-anak, tapi itu bukan dianggap “pengalaman internasional.”

Obama sering dianggap lugu

Dalam menyikapi isu-isu internasional, oleh para pengeritiknya, pendapat Obama sering dianggap naif atau lugu. Menghadapi tantangan itu, Obama pun mengambil langkah penting. Yaitu, Obama sengaja memilih pasangannya, calon wakil presiden, dari tokoh yang dihormati dan diakui paham tentang politik luar negeri. Orang itu adalah Joe Biden, anggota Partai Demokrat dan Senator dari Delaware (1973-2009). Uniknya, Biden ini juga tokoh yang dulu sering mengeritik Obama tentang isu-isu luar negeri.

Biden lama menjadi anggota dan mantan ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Senat AS. Gaya advokasinya yang kuat ikut berperan dalam mewujudkan bantuan militer dan intervensi AS selama perang Bosnia. Ia menentang Perang Teluk 1991 di era Presiden George Bush senior. Biden mendukung Resolusi Perang Irak 2002, namun kemudian mengusulkan resolusi untuk mengubah strategi AS di Irak. Melihat jajaran aktivitasnya, harus diakui dalam isu-isu internasional Biden memang lebih matang daripada Obama.

Keberadaan Biden sebagai pasangan telah mengimbangi kurangnya pengalaman Obama dalam politik luar negeri, dan dengan demikian meredam kritik terhadap kelemahan Obama pada aspek tersebut. Langkah cerdas Obama memilih Biden sudah tepat. Buktinya sederhana, duet Obama-Biden dua kali terpilih untuk memimpin AS. Artinya, rakyat Amerika mengapresiasi pilihan Obama terhadap Biden.

Biden adalah penganut Katolik Roma pertama yang menjadi Wapres AS, dan sangat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di era kepresidenan Obama. Kemampuannya bernegosiasi dengan kubu partai Republik di Kongres AS memainkan peran kunci, dalam tercapainya berbagai kesepakatan bipartisan antara Republik dan Demokrat. Ini menyangkut sejumlah program penting pemerintahan Obama, seperti: pembebasan pajak, reotorisasi asuransi pengangguran, dan undang-undang penciptaan lapangan kerja 2010.

Jokowi harus belajar dari Obama

Nah, kembali ke soal Jokowi. Belajar dari pengalaman Obama itu, jika Jokowi akhirnya resmi diajukan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan pada pemilihan presiden 2014, dia perlu memilih calon wakil presiden yang paham dan punya jam terbang dalam politik luar negeri. Jadi, sifatnya sebagai komplementer atau pelengkap, untuk mengisi kekurangan Jokowi dalam isu-isu internasional.

Tentu proses memilih calon wapres itu nanti kemungkinan tidaklah sesederhana skenario yang dicanangkan, karena juga akan sangat tergantung pada perolehan suara dalam pemilu legislatif. Jika PDI Perjuangan meraih suara yang sangat besar, yang memungkinkan untuk memilih pasangan capres-wapres sendiri, tentu ini kondisi yang ideal.

Namun, jika perolehan suara PDI Perjuangan belum cukup untuk bisa mengajukan pasangan capres-wapres sendiri, ia harus berkoalisi atau menggabungkan kekuatan dengan partai politik lain. Parpol lain sangat mungkin akan mengajukan pasangan wapresnya. Kita tidak tahu, apakah figur yang dicalonkan sebagai wapres itu nantinya betul-betul pas sebagai komplementer, untuk mengisi kekurangan jam terbang Jokowi dalam isu-isu internasional.

Tentunya, tidak ada pasangan presiden dan wakil presiden yang sempurna. Tetapi jika Jokowi sebagai capres bisa memperoleh pasangan wapres yang pas, kombinasi keduanya bisa sangat kuat dan positif bagi kepentingan nasional Indonesia, di dalam negeri maupun di dunia internasional. ***

*Satrio Arismunandar, jurnalis dan dosen ilmu komunikasi.

Jakarta, November 2013

HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI