Masyarakat Ekonomi ASEAN: "Ketar-ketir" Menyambut Terwujudnya Pasar Tunggal ASEAN 2015

Oleh Satrio Arismunandar

Implementasi Pasar Tunggal ASEAN sudah di ambang pintu. Namun, kesiapan Indonesia dan daya saing para pelaku usaha di dalam negeri, untuk menghadapi era perdagangan bebas itu, masih memprihatinkan. Sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha di dalam negeri juga masih sangat minim.

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sudah tinggal hitungan bulan saja sebelum efektif berakhir. Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden baru sudah di depan mata. Namun, siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI nanti akan diwarisi “sisa-sisa pekerjaan yang belum tuntas” dari pemerintahan SBY. Salah satu sisa pekerjaan yang belum tuntas itu adalah persiapan Indonesia menyambut implementasi Pasar Tunggal ASEAN.

Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia akan memasuki era baru pada 2015, dengan terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN –yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja— pada 2007 memang sudah menyepakati integrasi ekonomi melalui MEA.

Persetujuan perdagangan bebas ini akan diimplementasikan penuh mulai 31 Desember 2015 oleh seluruh anggota, kecuali Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Keempat Negara ini baru akan berpartisipasi penuh pada 2018.

Pembentukan MEA dilandaskan pada empat pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar keempat adalah integrasi ke ekonomi global.

Sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, akan terjadi arus bebas atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan.

Dari total populasi ASEAN sebanyak 600 juta, penduduk Indonesia mencapai 250 juta. Ini menjadi potensi pasar yang besar. Namun, jika tidak benar-benar siap, dengan kondisi pasar terbuka nanti, Indonesia bukannya meraih untung, tetapi malah bisa buntung. Bukan tidak mungkin, Indonesia akan mengalami nasib yang sama, seperti ketika diberlakukannya perjanjian area perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ASEAN-China Free Trade Area). Bukannya mampu menggenjot ekspor, saat itu Indonesia justru kebanjiran produk-produk impor dari China, sehingga neraca perdagangan menjadi defisit.

Jaring Pengaman Keuangan

Banyak harapan ditujukan pada MEA. Misalnya, MEA dan Negara-negara mitra kawasan bisa menciptakan jaring pengaman keuangan dari krisis global. Hal ini dapat terjadi jika investasi saling silang di antara negara-negara anggota meningkat, sehingga mendorong investasi dan meningkatkan pasar di antara mereka.

Segala bentuk kegiatan di sektor keuangan memang selalu mengandung informasi asimetris. Artinya, risiko krisis selalu ada, karena sumber krisis bisa datang dari faktor di luar kemampuan negara bersangkutan. Hal ini terjadi pada krisis keuangan di Eropa sekarang, yang dampaknya dirasakan secara global.

Maka, diharapkan kerjasama regional termasuk ASEAN dan enam negara mitra kawasan (ASEAN plus 6) bisa menciptakan jaring pengaman keuangan. Krisis atau dampak krisis yang sudah memukul salah satu negara peserta akan dipahami sebagai ancaman bersama. Jika salah satu negara terkena krisis, negara lain akan memberikan bantuan. Ini bukan bantuan biasa, tetapi sejatinya juga usaha mengamankan negaranya sendiri dari krisis yang menular.

Penguatan kerjasama regional juga diperlukan sebagai alternatif pasar baru, mengingat pasar tradisional ASEAN, yakni Amerika Serikat dan Eropa, sedang lemah. Kerjasama di sektor keuangan antarnegara ASEAN ataupun ASEAN plus 6 juga bisa memperbaiki pasar di semua negara peserta.

Ini akan mendorong investor di setiap negara untuk menanamkan modal di antara mereka sendiri. Selama ini, di luar negaranya sendiri, investor dari ASEAN ataupun Asia cenderung menanamkan modalnya di New York dan London. Tak banyak investor yang menanamkan modalnya di negara ASEAN atau Asia lainnya.

Cetak-biru dan Kesiapan Indonesia

Upaya mewujudkan MEA memerlukan cetak-biru, yang memuat unsur-unsur, langkah khusus, dan kerangka waktu secara komprehensif, bagi pelaksanaan setiap tahapan hingga 2015. Cetak-biru itu menampung seluruh perjanjian dan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi, menjabarkannya ke dalam langkah dan kerangka waktu yang jelas, serta dapat membantu proses perencanaan ASEAN dan anggotanya secara lebih baik.

Kemajuannya dapat diukur, dan dapat menjadi alat menegakkan disiplin. Hal ini karena dengan ASEAN Charter maka ASEAN telah bertransformasi, dari kerjasama berdasarkan konsensus menjadi kerjasama yang mengikat (legally binding).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, November 2012, para menteri perekonomian ASEAN memahami, tidak mungkin semua target dalam cetak-biru itu tercapai 100 persen pada 2015, karena masih ada persoalan di setiap negara. Hal ini biasanya berkaitan dengan kemauan politik, proses administrasi, dan prosedur ratifikasi, yang berbeda-beda di antara negara anggota.

Juga, ada beberapa isu yang terkait dengan dinamika domestik, dan setiap pemerintah harus pintar-pintar menanganinya, demi memuluskan realisasi MEA. Indonesia sendiri hampir pasti tidak akan bisa mengimplementasikan semua hal dalam konteks liberalisasi. Keterbatasan ini juga dialami oleh negara-negara ASEAN yang lain.

Berdasarkan kajian yang dirilis Sekretariat ASEAN, pada penilaian tahap ke-3 (2012-2013), Thailand menjadi negara yang paling siap menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015, dengan tingkat kesiapan 84,6 persen, disusul Malaysia dan Laos (84,3 persen), Singapura (84 persen), dan Kamboja (82 persen).

Sedangkan skor kesiapan Indonesia adalah 81,3 persen, alias di urutan ke-6. Posisi Indonesia dalam perdagangan intraregional ASEAN saat ini juga belum optimal. Total ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sementara itu, negara-negara ASEAN mengambil berbagai strategi dalam menyambut MEA. Misalnya, Malaysia menggenjot liberalisasi yang progresif. Thailand meningkatkan zona pengembangan ekonomi, serta akses terbuka ke negara-negara tetangga. Sedangkan Singapura terus memelihara bisnis-bisnis jasa teknologinya.

Daya Saing Indonesia Merosot

Peningkatan daya saing domestik menjadi kunci bagi Indonesia, dalam memasuki era perdagangan bebas. Hal ini menuntut kesiapan industri barang dan jasa domestik. Pemerintah bisa saja melakukan pengamanan, sertifikasi, atau pelabelan, guna melindungi produk dalam negeri. Namun, pada akhirnya itu tidak akan efektif, jika Indonesia tidak memiliki pelaku-pelaku pasar dalam negeri yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Yang memprihatinkan, peringkat daya saing Indonesia kini justru sedang merosot. Global Competitiveness Report 2011-2012 menunjukkan, daya saing Indonesia berada di peringkat 46, yakni di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Nah, untuk periode 2012-2013, peringkat Indonesia malah turun menjadi peringkat 50 dari 144 negara. Tetap di bawah Singapura yang berada di posisi 2, Malaysia (25), Brunei (28), dan Thailand (38).

Kajian Kementerian Perindustrian RI menyatakan, ada empat faktor yang membuat daya saing Indonesia masih di bawah rata-rata negara pesaing di kawasan ASEAN. Yaitu, kinerja logistik, tarif pajak, suku bunga bank, serta produktivitas tenaga kerja.

Untuk bersaing, Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas produksi yang bernilai tambah melalui investasi. Namun, Kementerian Perindustrian sudah menyatakan tidak yakin tentang kesiapan industri Indonesia. Saat ini Indonesia masih dililit persoalan tentang masih lemahnya pengawasan terhadap produk-produk impor, penyelundupan, lambannya prosedur pengenaan sanksi antidumping apabila terjadi praktik perdagangan yang tidak sehat, isu keamanan yang mengganggu iklim investasi, kondisi infrastruktur yang belum baik, serta mahalnya tarif terminal handling charge.

Ada tujuh cabang industri yang perlu ditingkatkan daya saingnya, untuk mengamankan pasar dalam negeri dari serbuan produk sejenis. Yakni, cabang otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman, serta furnitur. Dalam produk industri tertentu, Indonesia memang dianggap masih memiliki keunggulan terhadap negara tetangga. Namun di sektor industri jasa, Indonesia dipandang tidak punya satu pun yang memiliki keunggulan.

Sejumlah tantangan juga masih dihadapi sektor industri dalam negeri, seperti gejolak upah minimum, kepastian hukum, praktik ekonomi biaya tinggi di pelabuhan maupun jalan raya, termasuk belum terjaminnya pasokan gas bagi industri manufaktur. Yang krusial adalah membenahi persoalan infrastruktur dan biaya logistik, yang saat ini mencapai 16 persen dari total biaya produksi. Padahal, normalnya maksimal 9-10 persen.

Logistik, Suku Bunga, dan Produktivitas

Data indeks kinerja logistik dari Bank Dunia 2012 menunjukkan, adanya peningkatan kinerja logistik Indonesia, dari peringkat 75 di tahun 2010 menjadi peringkat 59 dari 155 negara yang disurvey tahun 2011. Meski demikian, peringkat Indonesia di kawasan ASEAN pada 2012 berada di urutan ke-6, masih di bawah Singapura (yang berada di posisi nomor 1 dunia), Malaysia (29), Thailand (38), Filipina (52), dan Vietnam (53).

Penilaian kinerja logistik didasarkan pada beberapa faktor. Di antaranya: penilaian kinerja bea cukai, infrastruktur, pelayaran internasional, kualitas logistik, kecepatan pelacakan barang, serta waktu kerja. Dalam hal ini, infrastruktur merupakan kendala terbesar, karena mendapatkan penilaian terburuk di antara komponen penilaian lainnya untuk Indonesia.

Selain itu, tingkat suku bunga perbankan di Indonesia adalah yang nomor 3 tertinggi di ASEAN, setelah Myanmar dan Vietnam. Dengan tingkat suku bunga 5,75 persen, posisi Indonesia jauh di bawah Singapura yang mematok suku bunga bank hanya 0,03 persen, Kamboja (1,19 persen), Thailand (2,75 persen), Malaysia (3 persen), Filipina (3,50 persen), Laos (5 persen), dan Brunei (5,5 persen).

Sedangkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga menjadi masalah. Dari 23 negara di Asia, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya menempati posisi ke-15. Dari sisi kualitas, juga sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat sumberdaya manusia melalui pendidikan yang memadai. Sekadar perbandingan, 87 persen angkatan kerja di Korea Selatan adalah lulusan perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia hanya 12 persen yang lulusan perguruan tinggi.

Sektor swasta Indonesia, khususnya usaha kecil dan menengah, harus memperoleh manfaat yang terbesar atau menjadi main beneficiaries dari kerjasama ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Cetak-biru MEA dapat menjadi referensi dalam perencanaan bisnis, setidaknya hingga tahun 2015, agar kegiatan usaha swasta dapat diarahkan untuk lebih memanfaatkan kerjasama ASEAN.

Sosialisasi yang Payah

Hanya tersisa waktu sekitar dua tahun lebih untuk menyambut MEA, serta mengantisipasi dampak negatif dan positif dari realisasi pasar tunggal ASEAN. Padahal sosialisasi soal MEA itu masih sangat kurang kepada para pemangku kepentingan di dalam negeri, khususnya kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Padahal kesiapan Indonesia menghadapi persaingan global sangat tergantung pada kerja pemimpin daerah. Pengusaha di daerah-daerah juga harus bangkit, agar menjadi pemain dan bukan pecundang, ketika MEA nanti diberlakukan. Para pelaku usaha, termasuk di daerah-daerah, sepatutnya diminta duduk bersama dan memberi masukan bagi pemerintah, untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Perlu dibangun mindset bahwa “ASEAN adalah pasar Indonesia” dan “Think ASEAN”, serta perlu peran aktif seluruh kalangan untuk mensosialisasikan ASEAN secara luas kepada pemangku kepentingan di pusat dan daerah, di kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat madani.

Peran media massa juga sangat menentukan. Dalam hal ini, harus diakui Indonesia sudah kalah langkah. Thailand sudah punya ASEAN TV, sebuah stasiun televisi yang terus menyiarkan tentang kesiapan Thailand menyambut MEA 2015. Nah, kenapa berbagai media massa kita – mulai dari TVRI, RRI, dan berbagai lembaga penyiaran swasta—tidak didayagunakan maksimal untuk mensosialisasikan MEA?

MEA bukanlah sekadar forum silaturahim antar negara-negara ASEAN, tetapi juga akan menjadi arena persaingan ekonomi. Media harus menjalankan fungsi edukasi, dan memiliki agenda untuk mengingatkan rakyat Indonesia bahwa “perang” akan segera dimulai. Di sinilah, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI harus diaktifkan.
Sosialisasi MEA 2015 di dalam negeri memang bisa dibilang sangat terlambat, tetapi kita tidak perlu berkecil hati atau patah semangat. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membenahi persiapan kita.

Oleh karena itu, kini semua pihak harus berkomitmen, fokus, konsisten, dan bekerja keras, agar Indonesia bisa memasuki era Pasar Tunggal ASEAN dengan rasa percaya diri. Yaitu, rasa percaya diri yang tumbuh karena didukung oleh daya saing yang kuat, sehingga produk-produk Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan, yang terpenting, kita mampu memanfaatkan kehadiran MEA itu nanti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Diolah dari berbagai sumber) ***

Jakarta, 5 Maret 2014

Ditulis untuk Majalah Aktual dan aktual.co

Kontak Satrio Arismunandar:

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

Mulai Januari tahun depan, perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berpotensi dibanjiri para pekerja dari negara-negara lain. Pelaksanaan ASEAN Economic Community (AEC) juga memungkinkan para professional asal Indonesia menduduki banyak posisi dalam berbagai perusahaan di luar negeri.

Akankah kita menjadi budak di negri sendiri ?

Jika Jawabannya TIDAK, maka
Mari kita Bergabung dan bersatu dalam komunitas Entrepreneur, demi melihat masa depan bangsa lebih baik. Bukan dengan Kata, bukan dengan slogan, atau turun kejalan. Tapi dengan karya & kreatifitas, menyongsong program pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di bidang Industri Kreatif.

Don't Be Late Come and Join with Us
http://www.visec.or.id/join-ENTREPRENEUR
Lady Mia said…
Halo,

Nama saya Mia Aris.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800.000.000 (800 JUTA ) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah i diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com.
Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)