Menggenjot Penerimaan Pajak Sambil “Membina” Bisnis UKM

Oleh Satrio Arismunandar

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah memberlakukan skema pajak baru bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Iming-imingnya, UKM yang dipajaki akan mendapat akses lebih mudah ke kredit perbankan dan bisa masuk ke sektor formal. Benarkah bisa sesederhana itu?

Para pelaku usaha kecil dan menengah mendapat “hadiah Ramadhan” awal Juli 2013. Pemerintah memberlakukan skema pajak baru bagi UKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Karena umumnya UKM tidak memiliki pembukuan keuangan yang rapi, maka pajak ditetapkan berdasarkan omzet, bukan berdasarkan keuntungan. Besar pajaknya adalah 1 persen dari omzet bulanan.

Skema pajak itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini sudah diterbitkan pada 12 Juni 2013 dan diberlakukan per 1 Juli 2013.

Namun tidak semua UKM beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dikenai skema pajak tersebut. Ada dua jenis usaha yang tidak dikenai pajak. Pertama, WP badan atau WP orang pribadi (OP) yang menggunakan sarana dan prasarana yang dibongkar-pasang atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat fasilitas umum untuk tempat usahanya. Seperti, pedagang kaki lima atau penjual bakso dorongan.

Kedua, WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi setahun omzetnya mencapai lebih dari Rp 4,8 miliar. Untuk WP yang omzetnya sudah di atas Rp 4,8 miliar per tahun ini, digunakan PPh Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. WP badan 25 persen dari keuntungan. WP orang pribadi 5 persen sampai 30 persen dari keuntungan, dan bersifat progresif.

Penentuan omzet WP didasarkan atas kondisi tahun lalu. Jika pada suatu bulan di tahun berjalan omzetnya sudah melebihi Rp 4,8 miliar, mulai tahun berikutnya WP itu tidak berhak menggunakan skema pajak baru ini.

Tidak Adil Terhadap UKM

Latar belakang munculnya kebijakan ini adalah keinginan pemerintah, untuk menggali potensi pemasukan yang lebih besar dari sektor pajak. Selama ini, ada usaha yang layak memberikan pajak, tetapi belum terjaring, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh UMKM. Namun, mengacu pada data 2009, sumbangan pajaknya baru 0,5 persen.

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyatakan, pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1 persen dari omzet akan mendorong pengembangan usaha dalam sektor formal. Ini menjadi insentif bagi UKM, karena banyak sektor UKM yang sebenarnya potensial tapi belum creditable (layak untuk diberikan kredit).

Masih banyak kelompok UKM yang belum membayar pajak secara layak, sehingga pihak perbankan tidak berani memberikan kredit untuk pengembangan usaha. Untuk itu, dengan kerelaan membayar pajak, UKM akan mendapat kemudahan untuk mengembangkan unit usahanya menjadi lebih besar dan mendapatkan kredit dari perbankan.

Iming-iming itu kedengarannya menarik. Namun, pihak UKM justru masih ragu akan keefektifan kebijakan tersebut. Seperti dinyatakan Ketua Forum Daerah UKM Jawa Timur, Nur Cahyudi, umumnya UKM tidak bisa memprediksi omzet bulanan karena sangat bergantung pada pesanan. Maka Nur Cahyudi mempersilakan pemerintah mengenakan pajak pada UKM, namun pemerintah juga diharap memberi kemudahan dan keringanan biaya mengurus perizinan.

Sedangkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menolak pengenaan pajak 1 persen kepada UKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Aturan ini dinilai memberatkan karena berdekatan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Seperti pepatah yang menyatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah yang dialami oleh pelaku UKM saat ini. Belum genap seminggu pemerintah menaikkan BBM, yang memukul bahkan mengancam kelangsungan UKM. Pemerintah kembali membebani UKM dengan kebijakan pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun dengan besaran pajak 1 persen dari omzet bulanan," jelas Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang, 28 Juni 2013.

HIPPI menolak pemberlakuan pajak tersebut, karena waktu pemberlakukan yang dianggap kurang tepat tahun ini. Pelaku UKM merasa terancam kelangsungan usahanya akibat kebijakan pemerintah, yang dianggap sama sekali tidak memikirkan nasib UKM. "Mulai dari UMP (upah minimum provinsi), kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM. Belum sempat bernapas, sudah (ditambah dengan) membebani pajak. Di mana sebenarnya hati nurani pemerintah terhadap kelangsungan UKM di Indonesia?" katanya.

UKM di Indonesia seperti anak tiri yang kurang memperoleh pembinaan, pemberdayaan, dan dukungan maksimal dari pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah mengakui, UKM memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan menyerap puluhan juta tenaga kerja.

Menurut Sarman, pemerintah jangan cuma melihat bahwa 60 persen PDB Indonesia disumbang oleh sektor UMKM, sedangkan sumbangan pajak UMKM baru 0,5 persen. Sebab 60 persen dari PDB tersebut bersumber dari hampir 56 juta pelaku UMKM. Maka pemberlakuan pajak itu perlu dipertimbangkan lagi, setidaknya menunggu sampai sektor UMKM pulih kembali ke kondisi normal.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri malah dengan tandas mengatakan, pengenaan pajak UKM sebesar 1 persen dari omzet merupakan kejahatan pemerintah terhadap usaha kecil. Dengan kebijakan itu, setiap UKM yang untung ataupun rugi tetap wajib membayar pajak. “Padahal perusahaan besar dikenai pajak dari keuntungan. Kalau rugi, mereka tak perlu membayar pajak,” ujar Faisal.

Memperhitungkan Karakteristik UKM

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Chandra Budi, menolak jika skema pajak baru ini dinilai memberatkan UKM. Menurut Chandra, skema pajak untuk UKM ini sudah ringan karena memperhitungkan karakteristik khas usaha tersebut.

Karena sebagian besar pelaku UKM ini tidak melakukan pembukuan, mereka akan kesulitan menghitung laba atau rugi dengan tepat. Maka dilakukan penentuan atas biaya-biaya pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajaknya. “Dengan demikian, secara tidak langsung sebenarnya penentuan tarif pajak 1 persen dari omzet sudah memperhitungkan rugi-laba,” tegas Chandra.

Selain itu, PP Nomor 46 Tahun 2013 juga memberikan insentif berupa tarif pajak yang lebih ringan daripada tarif normal, sebagaimana diatur Pasal 17 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan ini menyebutkan, tarif pajak dikenai sebesar 25 persen untuk WP badan atau 15 persen untuk WP orang pribadi dengan laba Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta setahun.

Sementara PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan tarif lebih ringan kepada UKM. Perhitungannya, laba rata-rata UKM diasumsikan sekitar 7 persen dari omzet. Maka tarif 1 persen setara dengan 14,3 persen dari laba usaha atau lebih ringan dari ketentuan Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008. Prinsipnya, kata Chandra, setiap WP orang pribadi dan badan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan memiliki nomor pajak wajib pajak dan menjalankan kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal ini UKM.

Aturan skema pajak baru ini --yang mengatur tentang PPh berdasarkan omzet, dan bukan didasarkan pada laba perusahaan-- memang tidak melanggar UU perpajakan yang sudah ada. Ketentuan itu intinya mengatakan, usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun dapat memilih salah satu di antara dua pilihan, terkait pengenaan PPh. Pertama, membuat pembukuan atas usahanya, yakni membukukan laba-rugi sesuai aturan perpajakan. Kedua, tidak membuat pembukuan, atau tidak membukukan laba-rugi sesuai peraturan perpajakan.

Untuk usaha yang memilih membuat pembukuan, maka aturan pengenaan pajak penghasilan mengikuti aturan PPh badan, yaitu langsung dipungut 25% dari total laba. Maka, skema pajak baru buat UKM itu berlaku untuk pilihan kedua. Yaitu, usaha yang tidak menyelenggarakan pembukuan. PPh usaha ini berdasarkan norma, yang pengenaan pajaknya didasarkan pada omzet.

Kelebihan dan Kekurangan

Dengan skema pajak baru buat UKM ini, ada beberapa kelebihannya. Pertama, jika kita telusuri tarif PPh yang berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto, sebetulnya sebelum ini sudah ada daftar tarif yang diatur sedemikian rupa. Yakni, tarif itu dibedakan untuk setiap kota, dan dirinci ke dalam setiap jenis usaha. Besar tarif bisa berbeda-beda, mulai dari yang terkecil 3 persen dari omzet setahun sampai yang terbesar, sekitar 20 persen dari omzet setahun.

Dengan adanya skema pajak yang baru per 1 Juli 2013, keuntungan pertamanya adalah tarifnya diturunkan dan berlaku di semua daerah (tidak dibedakan daerahnya) dan setiap jenis usaha. Yang dikecualikan adalah untuk UKM atau WP yang bergerak dalam usaha yang menggunakan sarana dan prasarana yang dibongkar-pasang, atau menggunakan sebagian atau seluruh tempat fasilitas umum. Seperti, untuk pedagang kaki lima atau penjual bakso dorongan.

Keuntungan kedua, karena tarifnya relatif kecil, cuma sebesar 1 persen dari omzet setahun, maka hal ini – dalam logika Menkeu – diharapkan dapat mendorong UKM untuk masuk menjadi sektor formal. Cukup dengan membayar pajak 1 persen setahun, akan memudahkan UKM mendapatkan kredit perbankan. Memang, selama ini UKM tidak pernah mendapatkan kredit bank, karena tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak atas usaha yang dijalankan.

Namun, ada juga kelemahan pada kebijakan tarif pajak buat UKM ini. Pertama, umumnya UKM banyak yang bergerak di sektor informal, dan sangat sulit meramalkan omzet bulanannya. Banyak dari mereka yang buta atau awam dengan disiplin “catat-mencatat” laporan keuangan.

Kedua, yang lebih fatal dengan pendekatan dari omzet bulanan ini adalah jika usaha itu rugi, tetap akan dikenakan pajak 1 persen dari omzet. Hal ini benar-benar dirasakan sangat tidak adil. Dalam membuat kebijakan tarif pajak buat UKM, persoalannya bukan sekadar utak-atik angka. Namun hendaklah mempertimbangkan tantangan dan kondisi sosial pelaku usaha kecil.

Pertama, jika pemerintah ingin menjalankan peraturan ini, pastikan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan kenyataan di lapangan. Misalnya, pelayanan dan kemudahan-kemudahan bagi pelaku UKM untuk berusaha, yang saat ini masih jauh dari harapan. Sudahkah pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada UKM, khususnya dalam kemudahan berusaha?

Kedua, dari sisi aparat perpajakan. Sebelum peraturan ini diterapkan penuh, sebaiknya diingatkan, jangan sampai peraturan ini dimanfaatkan aparat perpajakan untuk “mengkuyo-kuyo” UKM, apalagi jika untuk tujuan kepentingan pribadi aparat untuk memperkaya diri. Hal ini akan menjadi langkah yang kontraproduktif untuk pemerintah.

Ketiga, peraturan baru ini terdengar indah dan seolah-olah ada kemudahan dan kerelaan dari pemerintah untuk berbagi, dengan menurunkan tarif pajak usaha menjadi 1 persen dari omzet untuk semua kota dan jenis usaha. Tetapi tetap saja secara psikologis terkesan pemerintah melalui Menkeu hanya lebih berani “mengutak-atik wong cilik.” Pemerintah hanya bernyali besar untuk berhadapan dengan rakyat kecil.

Lantas, apa gebrakan pemerintah untuk pengusaha kelas kakap atau kelas paus, yang dengan mudah “mengemplang pajak?” Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, pengemplangan pajak itu sampai mencapai nilai triliunan rupiah (www.portalkbr.com, 6 Juni 2013)? Artinya, jika dilihat dari skala prioritas kondisi kekinian, seharusnya Menkeu lebih berani bertindak terhadap pengusaha kakap –yang berbisnis untuk mencari kekayaan atau untuk bertambah kaya-- daripada terhadap pengusaha kecil, yang berusaha lebih karena tuntutan “mengisi perut.”

Belajar dari Grameen Bank

Menkeu berharap, suatu saat nanti sektor informal (UKM) bisa "diakui" oleh perbankan, dan mudah mendapat kredit perbankan. Cara pandang Menkeu ini terkesan mau mendukung UKM, tetapi sebenarnya pendekatan Menkeu "sangat tidak sosiologis." Dalam hal ini, kita telah masuk ke aspek adaptasi atau penyesuaian diri, antara UKM di sisi tradisional dan pemerintah serta dunia perbankan di sisi modern.

Pertanyaannya adalah siapa yang sebaiknya melakukan adaptasi, supaya UKM ini dapat memperoleh kredit perbankan? Apakah pihak pemerintah perlu beradaptasi ke "keadaan sosial" UKM, yang ciri bisnisnya lebih tradisional? Ataukah sebaliknya, para pelaku UKM tersebut yang harus beradaptasi ke sektor formal, untuk bisa memperoleh kredit perbankan, sebagaimana jalan pikiran Menkeu?

Jawabannya, menurut Hanif, dosen akuntansi Kwik Kian Gie School of Business, kontras dengan cara pandang Menkeu. Sebaiknya pihak pemerintahlah yang harus melakukan adaptasi ke "keadaan sosiologis" UKM tersebut, karena pemerintah memiliki sumber daya melimpah (kekuasaan, uang, undang-undang, dan sebagainya). Artinya, pemerintah seharusnya membuat satu kebijakan untuk kredit perbankan khusus, yang "seirama" dengan kondisi UKM, yang mayoritas masih berciri sektor informal. Ciri bisnis UKM juga cenderung "kuno" jika dilihat dari kacamata pemerintah (baca: Menkeu), yang melihatnya dari perspektif organisasi bisnis modern.

“Kritik dan usulan ini bukan tanpa dasar, tetapi ada contoh konkritnya. Lihatlah, bankir dan ekonom Banglades legendaris, Muhammad Yunus, yang mengembangkan konsep kredit mikro dan keuangan mikro lewat Grameen Bank-nya,” ujar Hanif. Bank yang dirintis Muhammad Yunus ini sistem operasinya disesuaikan dengan konteks sosial kaum "pinggiran."

Konsep ini berhasil dijalankan di Bangladesh dalam mengangkat derajat UKM. Terbukti, ada pengakuan dunia internasional dengan dinobatkannya Muhamad Yunus sebagai pemenang hadiah Nobel perdamaian. Jadi dapat disimpulkan, argumentasi Menkeu untuk "memaksa" sektor informal (UKM), agar masuk ke sektor formal, melalui aturan pajak 1 persen dari omzet bulanan, juga dapat dipatahkan.

Hal-hal seperti ini perlu menjadi catatan, mengingat pemerintah tampaknya ingin bergerak cepat dalam menerapkan skema pajak baru buat UKM ini. Ditjen Pajak sudah menyatakan, ingin menggandeng pemerintah daerah untuk mengefektifkan pemberlakuan pajak terhadap UKM, karena pemerintah daerah punya kewenangan untuk itu. Provinsi DKI Jakarta rencananya akan dijadikan proyek percontohan, sebelum nantinya Ditjen Pajak menggarap kerjasama dengan semua pemda di Indonesia. Meskipun masih ada pro-kontra tentang penerapan skema pajak baru buat UKM, kita doakan saja yang terbaik buat UKM! (Diolah dari berbagai sumber) ***

Jakarta, Juli 2013

Kontak Satrio Arismunandar:

E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com; arismunandar.satrio@gmail.com
Blog pribadi: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
Mobile: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)