Pemilih dalam Pemilu 2014: Makin Rasional, tetapi Masih Terkungkung

Oleh Satrio Arismunandar

Masa depan demokrasi Indonesia ditentukan oleh kualitas para pemilih dalam pemilu 2014. Mereka sudah banyak belajar dari hasil tiga pemilu sebelumnya di era reformasi, namun masih mungkin akan salah pilih pada pemilu 2014. Suara pemilih pemula dan kaum muda akan berperan cukup menentukan.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif, 9 April 2014, banyak orang sibuk membahas peluang kemenangan partai politik tertentu. Bahkan banyak yang sudah berspekulasi tentang peluang tokoh-tokoh yang dianggap layak menjadi Presiden baru Indonesia, mulai dari Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, dan lain-lain. Padahal pemilihan presiden baru akan berlangsung pada Juli 2014. Namun, yang kurang banyak dibahas justru tentang pemilih, yang akan menentukan pemenang pemilu legislatif dan pilpres.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jumlah pemilih terdaftar untuk Pemilu 2014. Jumlah total pemilih itu mencapai 186,6 juta orang, dengan jumlah pemilih perempuan dan laki-laki kurang lebih sama, 93 jutaan. KPU juga menetapkan Pendatang Pemilih Luar Negeri sebanyak sekitar 2 juta orang. Dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota, 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS).

Sejumlah 186,6 juta pemilih inilah yang akan ikut menentukan arah perjalanan bangsa ke depan lewat hak suaranya. Dari jumlah total pemilih terdaftar, 20-30 persennya adalah pemilih pemula. Dalam pendidikan politik, kelompok muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu disebut dengan pemilih pemula. Mereka terdiri dari mahasiswa dan siswa SMA, yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali pada 2014.

Pada pemilu 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih. Pada pemilu 2009, sekitar 36 juta dari 171 juta pemilih. Menurut data Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk usia 15-19 tahun ada 20,87 juta; dan usia 20-24 tahun ada 19,88 juta. Maka jumlah total pemilih muda sebanyak 40,75 juta. Dalam pemilu kali ini, jumlah itu sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik atau kandidat tertentu, yang berkompetisi dalam pemilu. Selain kaum muda, yang juga menjadi pemilih pemula adalah kaum difabel, masyarakat marginal, dan pensiunan TNI/Polri.

Adanya pemilu yang bebas dan adil adalah salah satu indikator demokrasi. Setiap lima tahun, secara rutin Indonesia mengadakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Di setiap provinsi juga berlangsung pemilihan kepala daerah. Indonesia juga memiliki berbagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lengkap, sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, seberapa jauh semua ritual demokratis dan kelengkapan kelembagaan itu benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, masih patut dipertanyakan.

Maka banyak kalangan mengatakan, demokrasi kita pada dasarnya masih sekadar bersifat prosedural, belum substansial. Nah, konsolidasi demokrasi atau upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia tidaklah mungkin terjadi tanpa disertai peningkatan kualitas rakyat, yang saat ini akan menggunakan haknya untuk memilih dalam pemilu.

Tokoh pembaruan Islam di Indonesia, almarhum Nurcholish Madjid, pernah menyatakan pandangan yang kira-kira isinya demikian: Untuk mengembangkan kualitas demokrasi Indonesia, maka kualitas manusia Indonesia sendiri juga harus ditingkatkan. Demokrasi Indonesia akan kuat jika manusia-manusia Indonesianya, yang akan menjalankan demokrasi itu, juga kuat.

Faktor ideologi tidak lagi dominan

Dalam konteks peningkatan kualitas manusia Indonesia itulah, preferensi pemilih dalam menggunakan hak suaranya di pemilu legislatif dan pilpres mungkin bisa menjadi salah satu ukuran kualitas. Preferensi yang buruk mengindikasikan kualitas pemilih yang masih rendah pula. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya preferensi pemilih pada pemilu 2014?

Menurut Ignas Kleden (2005), ketertarikan seorang calon pemilih terhadap sebuah partai politik biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor baku. Pertama, identifikasi psikologis berupa kesamaan psikologis yang terlihat antara diri dan keadaan si pemilih dengan partai yang hendak dipilihnya. Misalnya, seorang pedagang asongan yang mengidentifikasikan dirinya dengan PDI Perjuangan, partai yang menampilkan diri sebagai partainya wong cilik (orang kecil).

Kedua, identifikasi kelas sosial, yaitu kesamaan yang dalam pandangan pemilih terdapat antara kedudukan sosial dirinya dan kedudukan sosial partai. Misalnya, kelas buruh pabrik atau petani gurem yang mengidentifikasikan dirinya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pernah sangat berpengaruh di masa lampau.

Ketiga, alasan pilihan rasional, berupa perhitungan tentang untung-rugi secara pribadi ketika seseorang memilih sebuah partai. Pertimbangan rasional ini dapat menjelaskan mudahnya perpindahan seseorang dari memilih satu parpol ke parpol yang lain. Di sini pertimbangan tentang latar belakang ideologis parpol ternyata tidak dianggap terlalu penting bagi pemilih.

Keempat, alasan ideologi dominan, yang di Indonesia lebih tepat dirumuskan sebagai isu dominan. Yakni, sebuah isu yang secara sukses diajukan oleh sebuah parpol sebagai ciri dirinya, dan isu itu kemudian menimbulkan daya tarik yang luas. Misalnya, isu profesionalisme, kesederhanaan, dan kecendekiaan, yang pernah ditawarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dulu dan sempat menarik banyak orang kampus. Citra PKS dulu juga sempat sangat kuat sebagai “partai yang bersih,” lewat slogan-slogan antikorupsi.

Affan Gaffar (1994) dalam bukunya Javanese Voters melihat ada dua hal penting dalam pembentukan preferensi politik pemilih ketika pemilu. Pertama, kecenderungan munculnya pemilih patronase. Mereka adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya pada ketokohan dan figur tertentu, yang dianggap dapat mencitrakan dirinya sebagai pemimpin.

Dalam konteks pemilu 2014, masih banyak parpol yang mengandalkan pada ketokohan semacam ini. Partai Demokrat, misalnya, yang terseok-seok karena kasus korupsi yang banyak menimpa para petingginya, toh akhirnya masih mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ikut terjun berkampanye pada pemilu ini. Partai Gerindra masih mengandalkan figur Prabowo Subianto. Bahkan, PDI Perjuangan –yang saat ini tidak mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai figur utama untuk kandidat calon presiden—toh jatuh ke penokohan figur lain, Jokowi, yang sering unggul dalam berbagai survei popularitas.

Kedua, Gaffar mengungkapkan munculnya fenomena ABS (Asal Bapak Senang), yakni pemilih yang tidak memiliki rasionalitas dan hanya menjadi pemilih follower (pengikut), yang mengikuti suara mayoritas. Pengamatan Gaffar ini dibuat berdasarkan sampel pemilu di era sebelum reformasi. Namun apakah pengamatan itu masih pas untuk menyorot para pemilih di pemilu 2014?

Rakyat belajar dari pengalaman

Dalam konteks pemilu 2014, rakyat tampaknya sudah cukup banyak belajar dari pengalaman pemilu 1999, 2004, dan 2009 di era reformasi. Sehingga jika dikatakan bahwa banyak pemilih pada pemilu 2014 hanya sekadar jadi pengikut dan tidak sanggup bersikap rasional, rasanya kurang tepat. Pernyataan Gaffar itu bisa diterima dalam konteks terbatas, karena memang akan selalu ada jenis pemilih yang tidak rasional. Namun, jika hasil pengamatan itu coba diterapkan secara meluas pada konteks pemilu 2014, mungkin terasa kurang pas.

Menurut peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Wasisto Raharjo Jati, preferensi pemilih di Indonesia selalu menampilkan wajah berbeda dalam setiap periode. Dalam Pemilu 1999, yang diikuti oleh 48 partai politik dengan berbagai latar belakang aspirasi dan ideologi, preferensi pemilih sangat dipengaruhi konteks neo-politik. Sedangkan dalam pemilu 2004, preferensi pemilih berdasarkan basis neo-politik agak tereduksi, tetapi justru media massa yang berperan besar dalam mengonstruksi dan mengkreasi preferensi politik publik.

Preferensi politik pemilih pada 2004 digerakkan lewat isu dan desain yang begitu kuat. Juga terjadi proses deideologisasi, ketika simbol-simbol tidak lagi menjadi acuan dalam memilih. Lemahnya basis ideologis membuat pemilih Indonesia labil secara politik, sehingga emosi dan kondisi psikologisnya mudah dimanipulasi secara instan dan artifisial. Akibatnya, pada pemilu 2009, preferensi politik publik sangat bercorak rasionalitas terkungkung (bounded rationality).

Pada 2009, ketika Partai Demokrat menang besar-besaran dan SBY dengan suara telak terpilih kembali sebagai Presiden RI, pemilih menjadi rasional dan cerdas dalam memahami kondisi politik kontemporer, namun tidak cukup cerdas dalam memilih. Mereka terperangkap dalam konstruksi status quo dan logika investasi ekonomi. Pemilih mulai menyadari bahwa suaranya bisa dimanfaatkan menjadi komoditi, untuk jual-beli suara dengan partai atau kandidat tertentu. Pemilih juga terjebak dalam zona nyaman dengan rezim yang sudah ada, sehingga tidak menginginkan perubahan radikal.

Dalam, pemilu 2014, kategori pemilih yang kurang rasional akan tetap ada. Pemilih yang mengandalkan pilihannya pada figur ketokohan juga masih banyak. Harapan perubahan sebenarnya ada pada pemilih muda, yang tidak terikat dengan ideologi kepartaian dan tokoh-tokoh lama. Mereka gandrung pada hal-hal yang segar, yang dianggap nyambung dengan semangat kemudaan mereka.

Dalam setiap pemilu, pemilih pemula selalu menjadi “rebutan” berbagai kekuatan politik. Menjelang pemilu, parpol atau peserta pemilu lain biasanya membuat iklan atau propaganda politik, yang berusaha menarik para pemilih pemula. Mereka juga membentuk komunitas kalangan muda, dengan aneka kegiatan yang menarik anak-anak muda, khususnya pemilih pemula.

Secara psikologis, pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang- orang tua pada umumnya. Pemilih muda cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, properubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu, yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya, karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, rekam jejaknya, atau program kerja yang ditawarkan.

Di kota-kota, bahkan desa-desa pinggiran yang sudah banyak dipengaruhi “budaya kota,” pemilih muda ini adalah generasi gadget, generasi Facebook, atau generasi Twitter. Pemilih muda adalah pemilih yang akrab dengan media, khususnya media sosial. Oleh karena itu, berbagai isu politik yang dimainkan lewat media sosial tampaknya cukup berpengaruh pada kalangan pemilih muda ini. Namun, tak bisa disangkal bahwa media elektronik seperti televisi tetap punya peran signifikan, karena televisi bisa masuk ke rumah tangga hampir semua kalangan, dari berbagai kelas sosial, lintas usia, dan lintas pendidikan.

Antusiasme masyarakat yang tinggi

Sosialisasi pemilu lewat media televisi ikut andil bagi antusiasme masyarakat yang relatif tinggi dalam pemilu. Lembaga Survei Cirus Surveyors Group memprediksi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 bisa sesuai target KPU, yaitu 70-75 persen. Bahkan Direktur Eksekutif Cirus, Andrinof Chaniago, menegaskan, "Antusiasme publik terhadap pemilu sebenarnya cukup tinggi, bisa mencapai 90 persen.”

Dari angka tersebut, sekitar 10 persen terindikasi golput (golongan putih, alias tidak akan memberikan suara dalam pemilu). Dari yang tidak akan memberikan suara ini, separuh di antaranya mengaku tidak akan datang ke TPS dengan alasan keinginan pribadi. Sementara separuh lainnya menyatakan golput karena banyaknya kesalahan administrasi.

Aspek lain dari para pemilih yang menarik dikaji adalah soal peluang atau prospek mereka memilih partai-partai Islam. Berbagai lembaga survei, sayangnya, memperkirakan peluang partai-partai Islam untuk mendulang suara pemilih pada pemilu 2014 relatif tipis. Sebaliknya, partai nasionalis dan sekuler diprediksi justru mendulang suara cukup besar. Hal ini terlihat dari hasil survei tiga lembaga: Cyrus Network, Charta Politika, dan Indikator Politik Indonesia.

Gabungan parpol nasionalis (PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura, Demokrat, Nasdem, dan PKPI) menurut Cyrus Network akan meraih 71,7 persen suara pemilih. Sedangkan gabungan parpol Islam (PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB) hanya akan meraih 12,3 persen. Menurut versi Charta Politika, perbandingan perolehan suara kubu nasionalis vs kubu Islam adalah 65,1 persen vs 20,4 persen. Sedangkan menurut versi Indikator Politik Indonesia, perbandingannya adalah 65,3 persen vs 14,4 persen.

Mengapa antusiasme untuk memilih partai Islam sangat rendah? Diduga, ada beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, partai-partai Islam tidak mampu menampilkan calon-calon atau kandidat yang kuat, yang akan diapresiasi oleh pemilih. Dalam “bursa” calon presiden, misalnya, dari sekian nama yang muncul dalam urutan teratas popularitas di media, mayoritas kandidat adalah dari parpol-parpol nasionalis.

Kedua, setelah menyimak pengalaman dalam beberapa pemilu terakhir dan kiprah para politisi Islam di koalisi pemerintahan, pada akhirnya publik tidak melihat adanya perbedaan signifikan antara partai-partai yang berlabel nasionalis ataupun Islam. “Ke-Islam-an” tidak lagi layak dijual sebagai komoditi yang bernilai dalam pemilu, karena partai-partai nasionalis pun mengklaim membawa aspirasi Islam, dengan menyebut diri “nasionalis religius.” Dalam praksis perpolitikan yang mengedepankan kepentingan jangka pendek dan pragmatisme, partai-partai Islam memilih ikut arus dan merapat pada partai-partai nasionalis yang sedang berkuasa.

Itulah yang dilakukan PKB, PAN, PPP, dan PKS, yang dengan enteng merapat ke Partai Demokrat di masa pemerintahan SBY. Jika PDIP menjadi partai pemenang pemilu 2014 dan Jokowi menjadi Presiden RI, sangat besar kemungkinan partai-partai Islam juga akan melakukan langkah pragmatis yang sama: ikut dengan pihak pemenang agar bisa ikut menikmati kue kekuasaan. Di Cilegon, Banten, bakal capres yang didukung PDIP, Jokowi, bulan Maret 2014 mengaku sudah bertemu dengan sejumlah petinggi partai Islam, sebagai bagian dari upaya penjajakan kemungkinan koalisi dengan partai-partai Islam.

Sekadar ikut menikmati kekuasaan sebenarnya tidaklah terlalu bermasalah, namun ternyata juga membawa implikasi lain yang negatif. Ketika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan, seperti terlihat pada kasus-kasus korupsi, misalnya, perilaku politisi partai Islam ataupun nasionalis terbukti sama saja di mata publik. Mereka semua terlibat dalam perilaku korupsi. Kasus korupsi kuota impor daging sapi yang membelit petinggi PKS kemungkinan berperan besar bagi kemerosotan dukungan terhadap PKS, yang diprediksi akan terjadi pada pemilu 2014.

Barangkali situasi yang dihadapi partai-partai Islam bisa membaik jika mereka mau berkoalisi dan bekerjasama, sehingga bisa menampilkan figur-figur alternatif yang lebih diapresiasi publik. Namun, seperti dikatakan pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, partai-partai Islam memang memiliki platform dan ideologi yang sama, namun ego sektoral di masing-masing partai Islam masih sangat tinggi. Maka sangat sulit diharapkan koalisi partai Islam bisa terjadi. (Diolah dari berbagai sumber)


Jakarta, Maret 2014

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)