Bukti Konkret Jokowi Tidak Melakukan Pencitraan

Oleh: Satrio Arismunandar

Selaku bakal calon presiden Indonesia yang potensial, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sering dituding melakukan pencitraan oleh para lawan politiknya. Namun, pernyataan Jokowi tentang rencana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) memberi bukti konkret bahwa Jokowi tidak melakukan pencitraan.

Menjelang acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta, 30 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa BBM sudah tidak layak lagi disubsidi. Ia punya gagasan menghapus subsidi BBM secara bertahap selama 4 tahun, dengan menaikkan harga setiap tahun. "Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang-kurang lalu hilang," ungkap Jokowi.

Mantan pengusaha mebel ini menghitung besaran angka kenaikan harga BBM subsidi per tahun, dihitung dari selisih harga BBM yang disubsidi dengan harga keekonomian dibagi selama 4 tahun. Sehingga pada tahun kelima, pemerintah tidak perlu sediakan anggaran untuk BBM bersubsidi.

Menurut Jokowi, anggaran subsidi BBM sudah terlalu besar. Pada 2014, anggarannya sudah mencapai Rp 210,7 triliun. Sementara banyak yang menerima subsidi, bukanlah mereka yang berhak menerimanya. Sebagai dampaknya, terjadi goncangan ekonomi dan sosial. Anggaran sebesar itu sebaiknya diarahkan kepada sektor-sektor yang produktif dan kalangan yang membutuhkan, misalnya, para petani dan nelayan.

Banyak kalangan mungkin agak tercengang dengan pernyataan Jokowi yang tegas, tentang perlunya mengurangi subsidi BBM, yang secara implikasi berarti naiknya harga BBM. Ini adalah kebijaksanaan yang tidak populer, meski mungkin rasional secara ekonomi. Apalagi Jokowi mengatakan hal itu sebelum hari pencoblosan pemilihan presiden, 9 Juli 2014.

Jokowi bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa bicara tentang penghapusan subsidi BBM itu tidak populer. Tapi lebih baik bersikap jujur daripada sekedar membikin pencitraan murahan, dengan bilang bahwa ia tidak akan pernah menaikkan harga BBM (janji yang hampir pasti akan dilanggar, karena beban subsidi BBM yang sangat berat terhadap perekonomian nasional).

Tetapi, mungkin akan lebih baik jika cara bicara Jokowi sedikit “dilunakkan,” supaya ucapannya tidak diplintir oleh lawan-lawan politik dan Jokowi-haters, yang memang sedang sibuk mencari-cari kelemahan Jokowi untuk dieksploitasi menjelang pilpres.

Misalnya, Jokowi bisa menyampaikan ide pengurangan subsidi BBM dengan cara begini: “Dalam waktu empat tahun, saya akan mencabut subsidi BBM secara bertahap, karena kondisi perekonomian nasional memang menuntut hal demikian. Namun saya akan bekerja keras meningkatkan pendapatan rakyat dan menghilangkan pengangguran, sehingga ketika pencabutan subsidi BBM itu dilakukan, InsyaAllah rakyat sudah lebih siap dan lebih bisa menerimanya.”

Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan, ungkapkanlah kebenaran itu walaupun pahit! Bicara jujur dan apa adanya, dengan risiko menjadi tidak populer di masa menjelang kampanye pemilihan presiden, adalah pahit bagi Jokowi. Implikasinya pun cukup serius. Namun, Jokowi dengan berani mengambil risiko itu untuk bicara tentang kebenaran pada rakyat. Sejarah akan menilainya.

Jakarta, 5 Mei 2014

Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI