Isu Keadilan Sosial dan Harapan untuk Presiden RI Mendatang

Oleh: Satrio Arismunandar

Sebagai bakal calon presiden yang diunggulkan, Joko Widodo (Jokowi) kini sudah saatnya memberi perhatian pada berbagi isu dalam skala yang lebih luas dan berdampak jangka panjang. Tentu, ada isu-isu jangka pendek yang mendesak, yang perlu segera ditanggapi agar masyarakat tahu bagaimana sikap Jokowi terhadapnya. Tetapi juga ada isu-isu jangka panjang yang strategis dan penting diperhatikan. Salah satunya adalah isu-isu yang menyangkut keadilan sosial dan terkait dengan kerjasama global.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban-Ki Moon sudah membentuk Panel Tingkat Tinggi, untuk merumuskan sasaran agenda Pembangunan Pasca 2015, dan menunjuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Perdana Menteri Inggris David Cameron, dan Presiden Liberia Sirleaf Johnson untuk menjadi anggotanya. Panel itu telah menyerahkan hasil kerjanya kepada Sekjen PBB pada September 2013.

Dalam laporan itu, terdapat beberapa rekomendasi Agenda Pembangunan Pasca 2015, yaitu persamaan dan akses kesempatan (hak atas kesehatan yang higienis, sanitasi, kedaulatan pangan, dan keamanan nutrisi). Juga, hak atas pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk akses keadilan.

Hasil kerja panel ini akan menjadi bahan untuk perumusan akhir dari Agenda Pembangunan Pasca 2015 (the Post-2015 UN Development Goals), yang akan dibahas oleh PBB pada 2014 ini. Pemerintah Indonesia yang tergabung dalam Open Working Group (OWG) di PBB saat ini sedang mendiskusikan rekomendasi dari laporan tersebut, untuk menghasilkan sasaran dan tujuan Agenda Pembangunan Pasca 2015.

Panel Tingkat Tinggi di mana Presiden SBY menjadi anggotanya tampaknya sudah berusaha memperhatikan hal-hal mendasar, dalam upaya menyejahterakan dan menjamin kemerdekaan manusia. Tetapi, perlu juga diperhatikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar untuk menyejahterakan dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara, yaitu nilai-nilai keadilan sosial dan tata kelola.

Meskipun panel tersebut sudah merekomendasikan pemerkuatan akses keadilan di dalam tema pemerintahan dan HAM, sayangnya nilai-nilai keadilan (justice) dan tata kelola (governance) --khususnya keadilan sosial, transparansi dan akuntabilitas-- belum menjadi landasan dalam penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Hal itu khususnya yang berkaitan dengan upaya menuntaskan masalah kemiskinan dan penggunaan sumberdaya alam yang berkesinambungan.

Itulah sebabnya, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan akademisi, lewat pernyataan terbuka pada 3 Februari 2014, mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk mendukung dimasukkannya nilai-nilai keadilan sosial dan tata kelola, sebagai landasan penyusunan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Hal itu khususnya yang berkaitan dengan akses sumberdaya alam, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, akses terhadap ruang kota, kedaulatan pangan, dan sumber-sumber ekonomi.

Yang tak bisa ditinggalkan juga adalah pengakuan/penghormatan atas eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, hak atas akses informasi, identitas hukum, partisipasi hukum, dan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin/rentan.
Seruan masyarakat sipil ini ditandatangani oleh Dr Jamin Ginting SH, MH (Dewan Nasional Indonesia Integrity Education Network); Juni Arianto Kurniawan, SH, MA (Fakultas Hukum Univ. Airlangga); Feby Yonesta (LBH Jakarta); Uli Parulian Sihombing (Indonesian Legal Resource Center); dan Dadang Trisasongko (Director of Transparency International Indonesia).

Elemen-elemen masyarakat madani (civil society) memang berharap banyak pada Jokowi. Jika Jokowi, InsyaAllah, berhasil terpilih menjadi Presiden RI pada pemilihan presiden 9 Juli 2014, semoga saja agenda tentang isu-isu keadilan sosial ini mendapat perhatian khusus untuk ditangani.

Karena penanganannya juga terkait dengan kerjasama bersama komunitas internasional, maka agenda ini sekaligus juga menjadi tantangan bagi Jokowi, untuk membuktikan bahwa ia juga sanggup berkiprah di level hubungan antarbangsa. Semoga!

Jakarta, 6 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI