Jokowi, Eksploitasi Sentimen Etnik, dan Standar Ganda

Oleh Satrio Arismunandar

Kalau kita buka berbagai media sosial saat ini, dalam isu yang menyangkut pemilihan presiden (pilpres) Juli 2014, bertebaran serangan-serangan personal terhadap bakal calon presiden yang dianggap potensial. Salah satu sasaran serangan yang paling masif lewat media sosial itu adalah Joko Widodo (Jokowi), mantan pengusaha mebel asal Solo, yang kini diajukan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden.

Sebetulnya bukan hal yang luar biasa, jika menjelang suatu peristiwa besar nasional seperti pilpres, terjadi kampanye untuk mendukung kandidat tertentu atau memojokkan kandidat yang lain. Hal seperti itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Di Amerika Serikat, misalnya, serangan lawan politik terhadap asal-usul Barack Obama, kewarganegaraan Obama, agama yang dianut Obama (Obama dituduh sebagai Muslim, walaupun dia jelas-jelas penganut Kristen), dan lain-lain bisa dengan mudah kita temui di media.

Yang kita sesalkan adalah jika serangan itu tidak tertuju pada program kerja, rekam jejak, kemampuan, kinerja, atau prestasi kandidat bersangkutan, tetapi lebih ke sentimen-sentimen primordial, seperti serangan menyangkut etnik, ras, dan sebagainya. Yang memprihatinkan, serangan itu juga tidak lagi berangkat dari argumen-argumen rasional dan obyektif, tetapi lebih pada prasangka-prasangka, bahkan bisa menjurus ke disinformasi dan fitnah. Hal-hal semacam itu bukanlah contoh yang baik untuk proses konsolidasi demokrasi, yang masih rapuh di Indonesia.

Contoh serangan yang mengeksploitasi sentimen primordial adalah tudingan bahwa Jokowi adalah keturunan Cina. Pertanyaan saya, kalau toh tudingan itu benar, apa yang salah dengan lahir sebagai warga keturunan Cina? Sama juga posisinya, apa yang salah jika saya lahir sebagai warga keturunan Arab, keturunan Bugis, keturunan Jawa, keturunan Batak, dan sebagainya? Bukankah itu sudah kehendak atau takdir Allah SWT, di mana saya tidak bisa memilih lahir sebagai orang dari etnik, ras, atau suku manapun? Saya juga tak bisa memilih siapa yang akan menjadi ayah dan ibu saya.

Sikap-sikap yang mengeksploitasi sentimen etnik dan ras semacam ini juga menunjukkan suatu standar ganda, karena hanya diterapkan pada etnik tertentu, tetapi tidak pada etnik lain. Misalnya, jika saya bilang bahwa Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tidak layak menjadi presiden karena mereka keturunan Arab, saya pasti akan dikecam habis karena dianggap rasis, atau mengeksploitasi sentimen etnik untuk kepentingan politik.

Hal serupa akan terjadi, jika saya mengimbau jangan mendukung mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi capres karena ia keturunan Bugis, atau saya mengkampanyekan jangan pilih tokoh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Akbar Tandjung menjadi capres karena ia keturunan Batak.

Tetapi kita melihat ada berbagai pernyataan di media sosial, yang menggugat Jokowi karena ia dituduh keturunan Cina (dan karena itu tidak layak jadi presiden). Jokowi bahkan juga harus dicegah menjadi presiden, karena jika ia terpilih menjadi Presiden RI maka Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) –yang “orang Cina sekaligus penganut Kristen” – akan naik pangkat menjadi Gubernur.

Sikap-sikap standar ganda dalam konteks etnik ini jelas bertentangan dengan semangat masyarakat madani (civil society), yang seharusnya kita kembangkan dalam Indonesia yang demokratis. Menurut penerima penghargaan Yap Thiam Hien 2013, Dawam Rahardjo, masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna. Yaitu, masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan menjunjung hak asasi manusia. Namun, ciri yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis

Karena kita sudah berkomitmen untuk membangun demokrasi dan masyarakat yang demokratis di Indonesia, maka sepatutnya semangat masyarakat madani ini kita kedepankan, dalam berbagai urusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini khususnya penting dalam konteks penyikapan terhadap para kandidat potensial untuk pilpres 9 Juli 2014. Segala bentuk serangan, intimidasi, kampanye hitam, disinformasi, propaganda, fitnah, dan sebagainya yang mengekspoitasi sentimen-sentimen primordial, seharusnya segera dihentikan. Marilah kita berkampanye dan bersaing secara santun, dengan cara-cara yang beradab! ***

Jakarta, 6 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI