Memprotes "Obral" Hukuman Mati di Mesir

Oleh: Satrio Arismunandar

Vonis hukuman mati massal, yang dijatuhkan oleh pengadilan Mesir terhadap lebih dari 1.200 warga pendukung kubu oposisi, membuat citra pemerintah semakin babak belur. Pemerintah Mesir yang didominasi militer terbukti membuat posisi Mesir terpuruk dalam penegakan HAM.

Setelah sekian lama dikritik karena dianggap kurang cepat dan kurang vokal, dalam menanggapi hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara besar-besaran terhadap aktivis prodemokrasi dan warga pendukung oposisi di Mesir, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia akhirnya angkat bicara. Ormas itu antara lain Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam (Persis), dan Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyatakan di Jakarta, akhir April 2014, bahwa vonis mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin telah mencoreng wajah pemerintah Mesir, yang notabene adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. “Dengan mudahnya memenggal kepala orang, malu mendengar vonis itu,” cetus Said Aqil.

Sebelum vonis kontroversial yang dijatuhkan terhadap 683 warga oposisi pada 28 April 2014, pengadilan Mesir pada Maret 2014 juga sudah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 529 warga oposisi. Tuduhan yang dikenakan pada mereka sama, yaitu melakukan perbuatan makar terhadap negara. Jika dijumlahkan, berarti total sudah lebih dari 1.200 aktivis prodemokrasi dan warga pendukung Ikhwanul Muslimin yang dijatuhi hukuman mati.

Belakangan pengadilan Mesir menggugurkan hukuman mati terhadap 492 dari 529 orang, yang telah diputuskan pada Maret 2014. Pengadilan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi tetap saja kecaman berbagai lembaga HAM terarah ke pemerintah Mesir. Kelompok HAM, Human Right Watch, mengatakan, persidangan sebelum jatuhnya vonis hukuman mati itu hanya berlangsung beberapa jam. Sedangkan pengacara tidak diberi kesempatan menyampaikan pembelaan para terdakwa.

Melanggar hukum internasional

Komisioner HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Navi Pillay menyebutkan, hukuman mati terhadap 683 warga Mesir itu adalah sesuatu yang memalukan. Pengadilan massal itu juga melanggar hukum internasional. Hukuman mati tidak bisa diterapkan secara kelompok, karena setiap individu dinyatakan tidak bersalah hingga ia terbukti bersalah.

Said Aqil menjelaskan, PBNU segera mengirim surat kepada pemerintah Mesir, PBB, Vatikan, dan lembaga pendidikan Al-Azhar Mesir, sebagai upaya agar vonis hukuman mati massal itu ditinjau ulang. Menurut PBNU, solusi atas konflik politik di Mesir seharusnya dilakukan dengan cara dialog, bukan dengan membunuh dan menembak orang yang berbeda pandangan politik.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persis, Irfan Safruddin menegaskan, Persis bersama 67 ormas Islam lain yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menandatangani kesepakatan. Isi kesepakatan itu adalah protes dan seruan kepada pemerintah Mesir, agar menunda dan meninjau kembali hukuman mati terhadap para aktivis HAM dan politik, termasuk anggota Ikhwanul Muslimin.

Sedangkan Ketua Umum BKMT Tutty Alawiyah menyatakan, vonis mati itu justru akan memperburuk situasi politik dan keamanan di Mesir. Pemerintah Mesir telah melanggar HAM rakyatnya sendiri, hanya karena perbedaan pandangan politik dengan penguasa. “Kondisi keamanan dan situasi politik di Mesir akan membaik bila vonis mati itu tidak dilaksanakan,” lanjutnya.

Pendapat BKMT mirip dengan Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengecam keras vonis hukuman mati terhadap anggota oposisi di Mesir. “Keputusan pengadilan Mesir yang menjatuhkan hukuman mati pada kelompok (Ikhwanul Muslimin) ini akan menimbulkan perpecahan lebih besar di negara itu. Ini harus dicegah,” ujar Ashton di London.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, pada 30 April 2014, juga menyatakan keprihatinan atas jatuhnya vonis mati terhadap 683 warga Mesir. Tanpa bermaksud ikut campur urusan dalam negeri Mesir, Indonesia tetap prihatin atas putusan hukuman mati kepada pendukung Ikhwanul Muslimin, termasuk pemimpin mereka Muhammad Badie.

Sebagai negara sahabat Mesir dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia terus memantau perkembangan situasi di Mesir. Indonesia sangat berharap agar proses penegakan hukum di Mesir bertumpu pada tata nilai dan kaidah universal, termasuk asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak terdakwa dalam proses pengadilan.

Memancing kecaman keras

Sejak penggulingan kekuasaan terhadap Presiden Muhammad Mursi, tokoh Ikhwanul Muslimin, pada Juli 2013 oleh militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah Sisi, situasi di Mesir tampaknya memang tidak kunjung membaik. Hukuman mati massal yang “diobral” oleh pihak penguasa, tanpa menggunakan prosedur hukum yang layak dan mekanisme peradilan yang bebas dan adil sesuai standar internasional, telah memancing kecaman keras dari seluruh dunia.

Setelah gelombang demokratisasi pada 1970-an dan 1980-an, sejumlah pengamat politik menyebutkan, sebenarnya saat ini –tahun 2011 dan seterusnya—kemungkinan juga telah terjadi gelombang demokratisasi. Yaitu, dengan terjadinya gerakan Arab Spring (Musim Semi Arab), berupa gerakan ke arah demokrasi di negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan seterusnya.

Rezim-rezim otoriter di negara-negara Arab ini bertumbangan karena bangkitnya gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu sendiri dipicu antara lain oleh penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi berkepanjangan, pengangguran yang meluas, korupsi yang merajalela, dan kesumpekan politik, yang akhirnya memunculkan pergolakan untuk mencari jalan keluar.

Namun, ketidakstabilan politik yang hingga saat ini masih berlangsung di sebagian negara itu, serta kuatnya intervensi negara-negara asing dalam proses tersebut, termasuk intervensi militer, membuat masa depan demokratisasi di sana kembali tidak jelas. Intervensi militer itu, baik secara langsung oleh militer asing maupun melalui pengiriman bantuan dana dan persenjataan kepada kelompok-kelompok oposisi, terlihat jelas dalam kasus Libya dan Suriah.

Contoh yang paling nyata tentang mandegnya demokratisasi adalah yang terjadi di Mesir. Husni Mubarak, tokoh militer yang menjadi presiden setelah tewasnya Presiden Anwar Sadat, sempat berkuasa selama lima periode (1981-2011). Namun, Mubarak terpaksa mengundurkan diri pada Februari 2011 setelah mendapat tekanan massa lewat gelombang demonstrasi.

Terjadinya kudeta militer

Era demokrasi yang sekian lama didambakan rakyat dan awal yang baru seakan-akan dimulai dengan diadakannya pemilihan umum pertama di Mesir pasca Mubarak. Muhammad Mursi dari partai berhaluan Islam, Ikhwanul Muslimin, berhasil memenangi pemilihan presiden putaran kedua pada 17 Juni 2012.

Pada 22 November 2012, Presiden Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan luar biasa. Dekrit ini menciptakan polarisasi antara para pendukung dekrit –Ikhwanul Muslimin, Partai Kebebasan dan Keadilan, dan kelompok Islamis-- dan para penentang dekrit, yakni dari Front Penyelamatan Nasional, partai beraliran liberal dan sayap kiri. Ketidakstabilan pemerintahan pun terjadi, dengan demonstrasi dan kerusuhan yang tak henti-hentinya.

Pihak militer yang dipimpin Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah Sisi memberi ultimatum pada pemerintah sesuai tuntutan demonstran, yakni agar Mursi mengundurkan diri. Karena tuntutan itu tidak dipenuhi, pada 4 Juli 2013 militer pun melakukan kudeta dengan alasan mendukung para demonstran, dan menumbangkan kepemimpinan Presiden Mursi.

Padahal pada 2011, militer juga ikut mendukung demonstran yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak. Kudeta-kudeta militer ini merupakan preseden buruk dalam proses demokratisasi di Mesir, sehingga masa depan demokrasi di Mesir pun dengan demikian masih merupakan tanda tanya besar. Saat ini masyarakat internasional menunggu, langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah Mesir untuk memperbaiki keadaan. (Diolah dari berbagai sumber)


Jakarta, 5 Mei 2014

Ditulis untuk Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)