Palestina di Bawah Rezim Apartheid Israel

Oleh: Satrio Arismunandar

Proses perundingan perdamaian Palestina-Israel, yang disponsori Amerika, kini praktis sudah ambruk. Rakyat Palestina di Tepi Barat pun terancam hidup terisolasi di bawah rezim apartheid Israel, seperti yang sudah terjadi di Jalur Gaza.

Kalau seorang pejabat, diplomat, atau politisi Amerika mengatakan sesuatu yang keliru, salah arah, diplintir, disinformatif, atau bohong tentang Iran, Suriah, atau Rusia, ia tidak akan dipermasalahkan.Tetapi jika seorang pejabat tinggi AS bicara apa adanya atau jujur tentang Israel, ia justru bisa tertimpa masalah serius di dalam negeri. Inilah yang menimpa Menteri Luar Negeri AS John Kerry.

Kerry di minggu terakhir April 2014 buru-buru harus minta maaf dan mencabut ucapannya, sesudah muncul reaksi keras akibat ia bicara jujur tentang bahaya Israel menjadi “negara apartheid,” jika perundingan perdamaian Israel-Palestina gagal. Ucapan tentang “negara apartheid” itu sebetulnya tercetus dalam pertemuan tertutup komisi trilateral, terkait proses perundingan damai Israel-Palestina, di mana AS menjadi sponsornya. Apartheid adalah sistem pemisahan rasial, seperti pemisahan antara warga kulit hitam dan kulit putih yang pernah diterapkan di Afrika Selatan dulu.

Dalam pemintaan maafnya, Kerry menyatakan, “Selama lebih dari 30 tahun di Senat AS, saya tidak cuma sekadar bicara dalam mendukung Israel. Saya menjalaninya ketika harus memberikan suara dan ketika tiba saat untuk bertarung.”
Kerry juga mencoba mengklarifikasi ucapannya. “Pertama, Israel adalah sebuah demokrasi yang giat, dan saya tidak percaya, juga tak pernah menyatakan, secara publik atau tertutup, bahwa Israel adalah sebuah negara apartheid atau sedang mengarah menjadi negara apartheid.”

Ditambahkannya, “Jika saya bisa memutar mundur tape, saya akan memilih kata yang berbeda untuk menjabarkan keyakinan kukuh saya, bahwa satu-satunya cara dalam jangka panjang untuk adanya negara Yahudi, serta dua bangsa dan dua rakyat yang hidup berdampingan secara damai dan aman, adalah melalui solusi dua negara.”

Kecaman dari Lobi Zionis

Ucapan Kerry, yang membikin marah tokoh-tokoh Zionis dan mendapat kecaman dari kelompok lobi AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee) itu, dilaporkan oleh The Daily Beast. AIPAC menyatakan, “Setiap sugesti bahwa Israel adalah negara apartheid atau sedang berisiko menjadi negara apartheid adalah bersifat mengganggu dan tidak pantas.”

Satu-satunya yang menjadi masalah dengan kecaman AIPAC dan permintaan maaf Kerry adalah kenyataannya Israel memang sedang bergerak secara tegas ke arah menjadi negara apartheid. Dalam negara apartheid itu rakyat Palestina diisolasi dalam kawasan-kawasan tertentu, seringkali dikurung dalam pagar-pagar tembok, dan gerakannya sangat dibatasi. Padahal, pada saat yang sama, Israel justru secara agresif terus memperluas permukiman-permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.

Anggota-anggota kunci di pemerintahan partai Likud, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahkan menyarankan menganeksasi Tepi Barat dan mengungkung warga Palestina di sana di dalam enklave-enklave kecil. Hal ini serupa dengan praktik yang sudah dilakukan terhadap 1,6 juta warga Palestina di Jalur Gaza. Di wilayah Gaza yang berbatasan dengan Mesir dan kini dipimpin faksi Islam Palestina, Hamas, Israel dengan ketat mengontrol jalur keluar-masuk orang dan akses komoditas, termasuk pasokan barang untuk bangunan.

Pada Mei 2011, petinggi partai Likud, Danny Danon, menjabarkan rencana aneksasi lewat tulisannya di suratkabar New York Times. Dia memperingatkan, jika pihak Palestina berusaha meminta pengakuan PBB bagi negara mereka sendiri di Tepi Barat, maka Israel harus menganeksasi wilayah itu. “Kami kemudian dapat memperluas yurisdiksi penuh Israel ke komunitas-komunitas (permukiman-permukiman) Yahudi dan tanah-tanah yang tak didiami di Tepi Barat,” tulis Danon.

Sedangkan kota-kota warga Palestina akan menjadi Gaza-mini, yang dipisahkan dari dunia dan diisolasi sebagai enklave-enklave tanpa status hukum. “Lebih jauh, kami akan memiliki hak untuk menegaskan, sebagaimana yang kami lakukan di Gaza sesudah keluarnya kami dari sana pada 2005, bahwa kami tak lagi bertanggung jawab atas penduduk Palestina di Tepi Barat, yang akan terus tinggal di kota-kota mereka yang tidak dianeksasi,” tulis Danon.

Pembersihan Etnis terhadap Palestina

Dengan tidak menyertakan ghetto-ghetto Palestina ini, pihak Yahudi akan tetap menjadi mayoritas di Israel Raya ini. “Warga Palestina ini tidak akan memiliki opsi untuk menjadi warganegara Israel, dan oleh karena itu bisa menghilangkan ancaman terhadap status demokratis dan ke-Yahudi-an Israel, yang bisa terjadi oleh tumbuhnya populasi Palestina,” tambah Danon.

Dengan kata lain, Hak Israel tampaknya mengarah ke wujud apartheid skala-penuh, jika bukan merupakan sebentuk pembersihan etnis, lewat kesengajaan membuat kehidupan warga Palestina di sana sangat menderita. Sehingga, warga Palestina tak punya pilihan lain kecuali pergi meninggalkan tanah, yang seharusnya adalah haknya.

Hanya beberapa hari setelah munculnya tulisan Danon, Netanyahu memperagakan dominasi politik pribadinya terhadap Kongres AS, dengan memberi arahan pada sidang gabungan Demokrat dan Republik. Pada sidang itu, para politisi partai Demokrat dan Republik AS seperti berlomba-lomba memuji dan mencari muka di depan PM Israel.

Netanyahu mendapat sambutan meriah ketika menyinggung nasionalisme religius, yang mengutip otoritas kitab suci Bible tentang hak Israel untuk menguasai Tepi Barat, di mana jutaan warga Palestina sekarang tinggal. “Di Judea dan Samaria (sebutan kuno Bible untuk wilayah Tepi Barat), orang Yahudi bukanlah pihak asing yang menduduki,” ujar Netanyahu.

Netanyahu menegaskan, dirinya siap membuat konsesi-konsesi yang menyakitkan demi perdamaian, termasuk melepaskan beberapa bagian dari “tanah air Yahudi yang hasil warisan leluhur.” Namun, jika melihat nada ucapannya yang seperti siap perang, ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya tokoh garis keras Likud ini lebih mengarah ke rute aneksasi yang sudah dicanangkan Danon.

Rekonsiliasi dengan Hamas

Sekarang, perundingan perdamaian Palestina-Israel sudah di ambang keruntuhan. Dengan dalih bahwa otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas menjalin aliansi dengan “organisasi teroris” Hamas, Israel menghentikan proses perundingan. Padahal rekonsiliasi Abbas, yang memimpin faksi Fatah, dengan faksi Hamas sebetulnya lebih merupakan urusan internal Palestina.

Selain itu, sebutan “organisasi teroris” terhadap Hamas sangat sarat dengan kepentingan politis Israel, karena “teroris” di mata Israel adalah “pejuang kemerdekaan” dari sudut pandang rakyat Palestina. Dengan berbagai ranjau, yang sudah ditebar Israel untuk menyetop proses perundingan perdamaian, jalan ke arah terbentuknya sistem apartheid yang diperluas di Tepi Barat tampaknya semakin nyata. Namun, ciri apartheid sendiri tampaknya memang sudah menjadi gambaran masyarakat Israel.

Mantan analis Badan Intelijen Pusat AS (CIA), Paul R. Pillar menyatakan dalam tulisannya di tahun 2012, bahwa “versi Israel tentang apartheid sangat mirip dalam berbagai aspeknya dengan versi Afrika Selatan, dan kesetaraan moral itu seharusnya mengikuti kesetaraan empiris. Kedua versi itu mencakup apartheid besar, yang berarti penolakan hak-hak politik dasar, dan apartheid kecil, yang memelihara fasilitas dan peluang-peluang yang terpisah dan sangat tidak setara, dalam berbagai aspek yang tak terhitung dalam kehidupan sehari-hari.”

Pelengkap yang cocok terhadap kemiripan antara dua sistem apartheid ini adalah fakta historis bahwa ketika sistem apartheid Afrika Selatan eksis, Israel adalah salah satu dari sangat sedikit teman atau mitra Afrika Selatan di dunia internasional. Israel bekerjasama dengan Afrika Selatan dalam masalah militer, kemungkinan bahkan sampai secara bersama mengadakan uji coba senjata nuklir rahasia, di kawasan terpencil Samudera Hindia pada 1979. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 5 Mei 2014

Ditulis untuk Majalah AKTUAL dan www.aktual.co

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI