Amerika dan NATO Kedodoran di Ukraina

Oleh Satrio Arismunandar

Amerika Serikat dan NATO masih kalang kabut mengatasi krisis multidimensi di Ukraina. Krisis yang dimulai oleh manuver AS, dalam upaya meredam pengaruh Rusia di Eropa, kini menjadi tidak terkontrol. Justru Rusia yang di atas angin.

Krisis Ukraina, yang melibatkan Rusia, Amerika Serikat, beserta para sekutunya di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) makin menunjukkan betapa kedodorannya Amerika dalam strategi politik luar negerinya di Eropa. Hal ini khususnya terlihat dalam keterpojokan pemerintah Ukraina. Rezim dukungan AS di Kiev dan Washington kini pontang-panting berusaha mengatasi krisis serius, akibat perselisihan mereka dengan Rusia.

Awalnya, melalui Ukraina, Washington berupaya “mengepung” dan menangkal pengaruh Rusia di Eropa. Yang di luar perkiraan, manuver itu gagal. Sebaliknya, Presiden AS Barack Obama justru telah menyudutkan posisi Ukraina ke ambang keruntuhan politik, ekonomi, dan sosial. Sesudah semua manuver yang gagal itu, AS tak punya cara lain kecuali menyalahkan Rusia atas berbagai kerusakan yang telah terjadi.

Hal ini jelas absurd, karena Moscow tidak bertanggung jawab atas kemerosotan situasi Ukraina ke lembah anarki. Sedikitnya 2.600 orang tewas di bekas republik Soviet itu dalam konflik yang telah berlangsung selama lima bulan. Gencatan senjata telah diterapkan antara pasukan Ukraina dan milisi pro-Rusia sejak 5 September 2014, tetapi tetap terjadi sejumlah bentrokan kekerasan di daerah peka, seperti bandara Donetsk.

Seperti juga kasus di Irak, Afganistan, Libya, dan sekarang Suriah, semua ini adalah hasil pekerjaan Washington. Dan jika ada tokoh yang harus disalahkan untuk semua kekisruhan tersebut, maka orang itu adalah Obama.

Kericuhan Ukraina dimulai ketika Departemen Luar Negeri AS menggulingkan presiden terpilih Ukraina yang dekat dengan Rusia, Viktor Yanukovych, pada Februari 2014, dengan tokoh boneka yang tunduk dan patuh pada arahan-arahan Washington.
Pemerintahan “junta” Ukraina bentukan AS, yang baru memenangkan pertarungan politik di Kiev, dengan cepat melancarkan perang terhadap warga Ukraina berbahasa Rusia di bagian timur. Langkah ini praktis telah memecah populasi sipil di sana dan mendorong negeri itu ke keruntuhan. Rencana untuk “meredam” Timur jelas digodok di Washington, bukan di Kiev, dan pasti bukan di Moscow.

Ketergantungan kolonial

Moscow telah berulang kali menyerukan diakhirinya kekerasan dan dilakukan pemulihan negosiasi. Namun seruan Moscow tidak memuaskan Washington, yang ingin menerapkan solusi yang sama seperti yang diberlakukan Amerika di Irak, Afganistan, Libya, dan Suriah. Yakni, terbentuknya format negara gagal yang terus-menerus ricuh, di mana permusuhan etnik dan sektarian terus meruyak, sehingga pangkalan-pangkalan AS yang dioperasikan di garda depan bisa didirikan tanpa perlawanan.

Pada saat yang sama, berbagai sumberdaya alam yang menguntungkan di negara bersangkutan dengan demikian bisa dieksploitasi semaunya. Sementara itu, bangsa yang secara formal adalah bangsa merdeka itu dapat diturunkan derajatnya menjadi –meminjam istilah pengamat Noam Chomsky—berada dalam “kondisi ketergantungan kolonial yang permanen.”

Itu adalah rencana permainan dasar yang biasa dimainkan Washington di manapun. Aturan yang sama itu kini coba diterapkan ke Ukraina. Berhadapan dengan menuver semacam itu, maka satu-satunya pilihan yang tersisa bagi warga di sana adalah mempersenjatai dirinya sendiri dan melawan. Itulah persisnya yang mereka lakukan. Warga Donetsk dan Lugansk –yang di media Barat biasa disebut sebagai kelompok separatis pro-Rusia-- telah membentuk satuan-satuan milisi dan melawan.

Mereka sukses menggilas pasukan militer Ukraina di medan tempur, dan hal ini menimbulkan kepanikan di Washington dan Kiev karena terjadinya kekalahan militer ini di luar dugaan mereka. Padahal Presiden Obama awalnya memperkirakan, militer Ukraina relatif akan mudah meredam perlawanan warga pro-Rusia. Jika rancangan Washington berjalan sesuai rencana, ini akan membuat Amerika selangkah lebih dekat ke arah tujuannya, yakni membentuk pangkalan-pangkalan NATO dan sistem pertahanan rudal di wilayah Ukraina, yang merupakan lambung barat Rusia.

Menyalahkan Presiden Putin

Dalam posisi terdesak, kini Washington dan Kiev tak punya banyak pilihan kecuali menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ditambah kemudian, AS memunculkan isu “invasi Rusia” untuk mengalihkan perhatian dunia internasional. Dituduh demikian, Moscow pun menyangkal telah mengirim pasukan untuk membantu warga pro-Rusia, yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasukan pemerintah di daerah Donetsk dan Lushank sejak April 2014.

Namun, tanpa dukungan tank dan artileri Rusia pun, Angkatan Darat Novorussia (milisi pro-Rusia) sendiri sudah cukup ulet dan tangguh. Mereka diperkuat oleh para veteran perang yang mahir bertempur. Buktinya, pada 16-23 Agustus lalu mereka berhasil merebut 14 tank T-64, 25 kendaraan tempur infantri, 18 kendaraan lapis baja pengangkut pasukan, sistem peluncur roket, howitzer, artileri swagerak, dan senjata antiserangan udara dari tangan militer Ukraina.

Perkembangan terakhir, negara-negara anggota NATO mulai mengirim senjata ke Ukraina, untuk membantu tentaranya berperang melawan kelompok separatis pendukung Rusia di bagian timur. Menteri Pertahanan Ukraina Valery Heletey, pada 14 September 2014, tidak merinci senjata yang dikirim atau nama negara yang terlibat.

Namun dikatakannya, dia telah merundingkan pengiriman senjata pada pertemuan bilateral dengan para menteri pertahanan NATO pada KTT NATO di Wales, Inggris, awal September 2014. Perdana menteri Ukraina mengatakan, NATO adalah "satu-satunya kendaraan" untuk melindungi negaranya dari Rusia, yang oleh pihaknya dan Barat dituduh telah melakukan campur tangan di Ukraina timur.

Masalah perluasan NATO

Jika kita melihat mundur ke belakang, apa yang terjadi di Ukraina sekarang adalah bagian dari perselisihan lama sejak runtuhnya Tembok Berlin. Runtuhnya Tembok Berlin menjadi simbol awal berakhirnya Perang Dingin dan kehancuran rezim-rezim komunis di Eropa Timur, disusul dengan bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur pada Oktober 1990.

Pada bulan-bulan berikutnya sesudah runtuhnya Tembok Berlin, pihak Amerika, Uni Soviet, dan Jerman Barat terlibat dalam runtunan perundingan tentang penarikan mundur pasukan Soviet dari wilayah Jerman Timur dan penyatuan kembali Jerman. Rusia mengklaim, pada waktu itu ada kesepakatan resmi Uni Soviet dengan pihak Barat bahwa –sebagai kompensasi atas penarikan pasukan Rusia-- pihak Barat berjanji tidak akan memperluas keanggotaan NATO.

Namun janji itu, menurut klaim Moscow, kemudian dilanggar oleh pihak Barat. NATO justru memperluas keanggotaannya dengan merangkul 12 negara Eropa Timur bekas komunis dalam tiga babak perluasan. Langkah ini semakin menyudutkan dan seperti “mengepung” Rusia.

Ada-tidaknya kesepakatan tentang ekspansi NATO menjadi perdebatan. Pejabat Washington menyatakan, tidak pernah ada kesepakatan sedikit pun tentang ekspansi NATO saat itu. Bahkan isu NATO tidak pernah disebut-sebut dalam negosiasi dengan Moscow. Dengan boleh dibukanya berbagai dokumen rahasia era 1989-1990 saat ini kepada publik, para sejarahwan bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi waktu itu.

Mereka menyatakan, memang tidak pernah ada perjanjian tertulis seperti yang diklaim Moscow, tentang tidak akan diperluasnya NATO pasca reunifikasi Jerman. Namun, pejabat-pejabat AS --yang bekerjasama erat dengan para pemimpin Jerman Timur—memang sempat mengisyaratkan pada pihak Moscow dalam negosiasi-negosiasi saat itu, bahwa keanggotaan NATO mungkin tidak akan diperluas.

Bahkan, mereka mengisyaratkan NATO tidak akan diperluas ke paruh bagian timur dari wilayah yang kemudian menjadi Jerman bersatu. “Janji implisit” dari para pejabat AS dan Jerman Barat inilah yang oleh Rusia dipegang sebagai kompensasi, sehingga Moscow tidak menghambat proses reunifikasi Jerman.

Bagaimanapun, situasi di lapangan atau Ukraina sekarang sudah terlanjur menjadi seperti ini. Perlu proses rumit dan panjang dan kerjasama semua pihak untuk mengatasi krisis Ukraina. (Diolah dari berbagai sumber).


Jakarta, 17 September 2014
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP:081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)