Energi: Bangkitnya Kembali Opsi Tenaga Nuklir

Oleh: Satrio Arismunandar

Terus naiknya harga BBM dan ketergantungan yang semakin tinggi pada BBM impor, memaksa Indonesia untuk mencari sumber-sumber energi alternatif. Salah satunya, yang sering memicu polemik, adalah tenaga nuklir.

Masa-masa sulit di depan, dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, sudah tampak. Jika tidak ada perubahan kebijakan energi yang drastis di Indonesia, setiap tahun –siapapun pemerintah yang berkuasa—akan selalu dipusingkan dengan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyediaan energi. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kebutuhan energi nasional yang cepat tidak terkejar oleh ketersediaan energi.

Sejak awal, memang sudah terlihat pemerintah lamban dalam mengubah paradigma dalam menangani kebutuhan energi. Contoh yang paling gamblang adalah, dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengambil jalan pintas mudah dengan membeli pembangkit-pembangkit listrik konvensional, yang mengandalkan pada BBM. Namun, langkah itu menjadi blunder ketika cadangan minyak Indonesia semakin tipis, dan harus memenuhi kebutuhan energi dengan BBM impor. Sementara harga BBM impor pun terus naik.

Tak bisa tidak, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, ketergantungan pada bahan bakar fosil harus dikurangi drastis. Indonesia harus beralih ke sumber-sumber energi nonkonvensional, dan juga sumber-sumber energi yang bisa diperbarui, seperti tenaga matahari, sel surya, angin, panas bumi, biomassa, dan sebagainya.

Besarnya potensi sumber daya energi baru sangat prospektif dan menjanjikan. Jadi, ancaman krisis energi listrik yang terjadi bukanlah disebabkan Indonesia tidak mempunyai sumber daya energi primer, namun lebih disebabkan karena belum melakukan tata kelola energi yang tepat, baik, dan benar untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut.

Ancaman krisis energi listrik

Meski sering menjadi polemik, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tak pelak adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Populasi penduduk Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai 270 juta. Maka, 10 tahun mendatang diperkirakan terjadi krisis energi listrik. Untuk itu, PLTN diyakini menjadi solusi tepat untuk mengatasi krisis tersebut.

Menurut target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang saat ini masih berbentuk draf rancangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia diperkirakan memiliki PLTN berkapasitas 1.000 mega watt (MW) pada 2030. Menurut Sekjen Kementerian ESDM, M. Teguh Pamuji pada 19 September 2014, selain wacana penggunaan energi nuklir, draf RUEN juga berisi rencana menghentikan ekspor batu bara, cadangan penyangga energi, dan cadangan strategis energi. "Kami targetkan RUEN sudah terbit pada 2015," ungkapnya.

RUEN merupakan amanat Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, yang dijadwalkan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir September 2014. Artinya, RUEN ini akan bisa diterapkan setahun kemudian oleh pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan anggota Dewan Energi Nasional, Abadi Poernomo mengatakan, pengoperasian PLTN pada 2030 merupakan target yang sesuai. Pasalnya jika diterapkan saat ini ketersediaan energi Indonesia masih cukup. "Sekarang ini, (bahan bakar) fosil masih cukup," tegasnya.

Target nuklir tahun 2030 tidaklah luar biasa, bahkan bisa dibilang lambat. Deputi Kepala Bidang Teknologi Energi Nuklir, Taswanda Taryo, pada 13 September 2014 menyatakan, Universitas Gajah Mada saja menargetkan pada 2020 paling lambat PLTN harus sudah masuk Indonesia.

Pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga batu bara secara ekonomis memang hanya beda tipis, tapi PLTN lebih kompetitif dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan energi angin maupun sel surya (solar cell) atau tenaga surya juga tidak efektif. Menurut Taswanda, potensi energi angin di pulau Jawa jelas tidak ada. Paling banter hanya ada di Nusa Tenggara Barat. Itu pun hanya di beberapa wilayah, tidak meluas seperti di Belanda. Sedangkan pembangkit listrik tenaga sel surya, jika diterapkan secara masif di Pulau Jawa, tidak akan cukup lokasinya karena butuh tempat yang luas.

Cita-cita lama Bung Karno


Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) telah mengajukan anggaran untuk membangun PLTN di kawasan Serpong, Tangerang kepada Presiden terpilih Jokowi. Anggaran senilai Rp 1,6 triliun tersebut diajukan melalui APBN 2015. Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto pada 12 September 2014 menjelaskan, pembangunan PLTN tersebut direncanakan untuk mengantisipasi krisis energi dan mengurangi ketergantungan listrik kepada PLN. Hal ini merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-JK.

"Bung Karno mengatakan berulang kali 'saya ingin punya tenaga atom nuklir dan antariksa' sejak 1961, tapi cita-citanya sampai sekarang belum tercapai juga. Harusnya Jokowi jika memang anak ideologis Bung Karno, itu bisa diwujudkan," ujar Djarot. Ditambahkannya, sesuai UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Indonesia harus membangun PLTN sebab 10 tahun mendatang krisis energi mengancam negeri ini.

Pemerintah sebetulnya punya opsi untuk membangun PLTN di mana saja, asalkan daerah tersebut aman. Batan hanya bertugas menyosialisasikan dan mencari titik lokasi yang aman, selanjutnya Kementerian ESDM yang membangun. Tetapi belajar dari kasus PLTN Fukushima, reaktor nuklir milik Jepang yang rusak akibat tsunami, lokasi PLTN harus aman dari ancaman gempa dan tsunami. Dalam hal itu, wilayah Bangka-Belitung layak jadi lokasi PLTN. “Secara teknis layak dibangun di Bangka Barat dan Bangka Selatan," tegas Djarot.

Asisten Deputi Iptek Masyarakat, Sadyatmo, pada 28 Agustus 2014 mengatakan, teknologi nuklir sebenarnya sudah dimanfaatkan di Indonesia untuk bidang pangan, kesehatan, dan obat-obatan. Salah satunya adalah beras Si Denok. Beras unggulan ini merupakan hasil rekayasa genetika lewat teknologi nuklir.

Soal pengembangan PLTN, Indonesia sudah disalip negara-negara lain. Kepala Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Batan, Susilo Widodo, menyatakan Indonesia sudah siap untuk membangun PLTN. Namun sayangnya, ini tidak diikuti keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunannya. Vietnam saja, yang awalnya belajar tentang PLTN dari Indonesia, sudah punya program membangun enam PLTN. PLTN itu sudah mereka rencanakan, desainnya sudah ada, dan prosedurnya sudah dipenuhi. Padahal secara kesiapan infrastruktur, Indonesia sebetulnya lebih maju dari Vietnam.

Pro-kontra kehadiran PLTN

Namun harus diakui, membangun PLTN itu rumit justru karena pro-kontra yang selalu menyertainya. Ini bukan cuma berlaku di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Anggota Dewan Energi Nasional yang juga Guru Besar Universitas Indonesia, Rinaldy Dalimi, berpendapat, ia tidak menentang PLTN, namun ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun PLTN di Indonesia. Antara lain: potensi energi, kondisi geografis, keekonomian, penguasaan teknologi, kebijakan energi nasional, keamanan masyarakat/negara, dan lingkungan strategis.

Rinaldy berpendapat, potensi energi nasional masih melimpah ruah, terutama energi terbarukan yang sangat beragam, namun sejauh ini belum dimanfaatkan secara optimal. Besaran energi terbarukan di Indonesia dipetakan sebagai berikut: a) Tenaga air diperkirakan 75,67 Giga Watt (GW); b) Panas bumi: 28,00 GW; c) Biomassa: 49,81 GW; d) Energi laut (energi hidrokinetik): 240,00 GW; e) Matahari (6-8 jam/hari): 1200,00 GW.

Di sisi lain terdapat potensi energi fosil, seperti batubara (104 miliar ton) dan gas bumi (384,7 TSCF) yang cenderung produksinya saat ini diekspor sebagai sumber pendapatan negara. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia, dimana CPO dapat dijadikan sebagai bahan bakar bio (biofuel).
Jika PLTN dianggap berisiko dan mahal, para penentang PLTN harus mampu memberikan alternatif energi terbarukan yang layak secara ekonomis. Ini juga suatu tantangan tersendiri, karena kebutuhan energi tidak bisa menunggu. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 20 September 2014

E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP:081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)