Selangkah Menuju Palestina Merdeka

Oleh Satrio Arismunandar

Palestina menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB untuk disahkannya resolusi, yang menetapkan batas waktu bagi Israel untuk mundur dari daerah pendudukan. Pengakuan Swedia dan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Palestina menjadi pendorong semangat.

Gedung-gedung sekolah, pemerintahan, rumah warga di Jalur Gaza, Palestina, boleh saja hancur lebur. Ribuan warga, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak, telah tewas mengenaskan akibat pemboman brutal Israel. Tetapi semangat kemerdekaan Palestina pantang surut ke belakang. Kepemimpinan Palestina di bawah Mahmoud Abbas kini mengubah taktik, dengan memainkan kartu internasional.

Kebrutalan militer Israel di Gaza justru makin membangkitkan simpati warga dunia kepada aspirasi rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Adalah pemerintah baru Swedia, salah satu anggota penting Uni Eropa, yang secara tegas menyatakan akan segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Perdana Menteri Stefan Lofven dari Partai Sosial Demokrat mengatakan hal itu dalam pidato pelantikannya di parlemen Swedia, 3 Oktober 2014.

"Suatu solusi dua negara membutuhkan saling pengakuan dari kedua belah pihak, dan kehendak untuk suatu koeksistensi damai. Karenanya Swedia akan mengakui negara Palestina," tegas Lofven, tanpa menyebut kapan pengakuan resmi itu akan dilakukan. Swedia akan bergabung dengan lebih dari 130 negara yang mengakui negara Palestina. Swedia juga akan menjadi negara maju kedua yang mengakui Palestina. Hingga saat ini, satu-satunya negara maju di Eropa Barat yang mengakui Palestina hanya Islandia pada 15 Juli 2013.

Menyusul Swedia, parlemen Inggris –lewat pemungutan suara pada 13 Oktober 2014—juga mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menyerukan pada pemerintahnya untuk melakukan hal yang sama. Dari 650 anggota parlemen, 271 orang dari lintas partai (Partai Buruh dan Partai Konservatif) mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, 12 menentang, dan sisanya abstain.

Kerugian politis dan ekonomis


Seruan parlemen yang didorong oleh Partai Buruh itu memang tidak mengikat dan tidak wajib dituruti oleh pemerintah Inggris, namun tetap saja sikap parlemen itu memberi gema yang besar. Dampak voting bayangan parlemen Inggris ini tidak akan langsung berpengaruh pada Israel, yang selama ini sering melakukan langkah yang menghambat proses perdamaian. Namun, dampak lanjutannya bakal besar karena bisa memunculkan kerugian besar bagi Israel secara politis dan ekonomis.

Angin simpati di dunia internasional memang sedang memihak Palestina. Presiden Mahmoud Abbas menangkap momen ini. Dalam pidatonya yang keras di depan Sidang Umum PBB di New York, September 2014, Abbas meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi yang menetapkan batas waktu yang jelas bagi penarikan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan.

Dalam pidatonya, Abbas juga menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang di depan mata dunia, selama aksi militer 50 hari di Gaza yang berakhir dengan gencatan senjata pada 26 Agustus 2014. "Kami tidak akan melupakan dan kami tidak akan mengampuni, dan kami tidak akan membiarkan penjahat perang untuk menghindari hukuman," tegas Abbas.

Selain pidato, tentu ada langkah konkret. Pada saat artikel ini ditulis, para pejabat Palestina masih bekerja keras melobi anggota Dewan Keamanan PBB. Palestina mencari dukungan bagi resolusi yang menetapkan jangka waktu berakhirnya apa yang disebut sebagai “pendudukan kolonial dan rasis.” Langkah Palestina ini seperti biasa ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel. Di dalam Dewan Keamanan PBB, AS adalah anggota tetap yang punya hak veto, dan kemungkinan besar AS akan memveto resolusi pro-Palestina tersebut.

Pengadilan Pidana Internasional

Namun, Abbas juga sudah bersiap-siap menghadapi veto. Jika resolusi itu diveto, Abbas akan mempercepat langkah agar Palestina bisa bergabung dengan PBB dan badan-badan internasional lainnya, termasuk akses ke Pengadilan Pidana Internasional (International Court of Justice). Dengan keanggotaan ICC, akan memungkinkan Palestina menuntut Israel sebagai pelaku kejahatan perang, baik atas aksi militer Israel di Gaza maupun pembangunan permukiman Yahudi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah pendudukan. Masalah Jerusalem Timur adalah prioritas utama pemimpin Palestina, dan kota suci tersebut saat ini menghadapi serangan pemukim Yahudi, yang ingin memecah kota itu dan mengosongkannya.

Latar belakang manuver Palestina di panggung internasional ini adalah karena Abbas memandang proses perdamaian Israel-Palestina, yang disponsori AS dan telah berlangsung selama dua dasawarsa, praktis sudah mati. Tidak mungkin untuk dilanjutkan.

"Tidak ada kredibilitas maupun keseriusan dalam negosiasi, di mana Israel bertahan dengan kegiatan permukiman dan kebrutalan pendudukan itu," tegas Abbas. Hal inilah yang membuat Abbad memilih berjuang untuk meloloskan resolusi di Dewan Keamanan.

Hal lain yang pasti membangkitkan kemarahan Israel dan AS adalah keteguhan Abbas untuk tetap menjalin hubungan dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), yang saat ini dominan di Jalur Gaza. Faksi Fatah pimpinan Abbas yang berideologi nasionalis berkuasa di wilayah Tepi Barat. Persaingan dan ketidakkompakan antara Fatah dan Hamas selama ini melemahkan posisi Palestina dalam berhadapan dengan Israel.

Abbas pada 18 Oktober 2014 mengatakan, ia ingin mempertahankan dialog dengan Hamas guna menuntaskan perujukan serta mengakhiri pertikaian di dalam tubuh Palestina. "Kesepakatan terakhir yang kami capai dengan Hamas dilandasi atas dua masalah utama, pembentukan pemerintah persatuan dan penyelenggaraan pemilihan umum," kata Abbas. Ia merujuk kepada pembentukan pemerintahan Palestina hasil konsensus Fatah-Hamas, yang diambil sumpahnya pada Juni 2014.

Hamas semakin pragmatis

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Mesir pada 16 oktober 2014, Abbas bahkan menyatakan, ia siap menyerahkan kontrol Otoritas Palestina ke tangan Hamas, jika gerakan Islam itu memenangkan pemilihan umum di masa depan. Abbas sudah melakukan hal serupa pada 2006, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina.

Yang menimbulkan konflik kemudian, dalam perspektif Abbas, Hamas waktu itu melakukan kudeta terhadap pemerintah Palestina yang berujung pada terjadinya blokade selama tujuh tahun terhadap Jalur Gaza. “Satu-satunya solusi terhadap situasi di Jalur Gaza dan wilayah-wilayah Palestina adalah mengadakan pemilu yang adil dan transparan, guna menuntaskan proses rekonsiliasi (dengan Hamas),” ujar Abbas.

Hamas, yang sering dipropagandakan Israel sebagai organisasi teroris, sebetulnya adalah organisasi yang umumnya pragmatis, yang berakar dan tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat Palestina. Hal itu diungkapkan Khaled Hroub, penulis buku Hamas: A Beginner’s Guide.

Dalam praktiknya, Hamas mendukung solusi dua-negara sesuai dengan garis perbatasan hasil konsensus internasional. Yakni, Israel mundur dari wilayah yang didudukinya sejak 1967, dan negara Palestina berdiri di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hamas mengemas ini dalam istilah hudna (gencatan senjata) jangka panjang. Istilah ini berakar pada tradisi Islam yang dijadikan dasar oleh Hamas untuk membenarkan dihentikannya jihad atau perjuangan bersenjata.

Hamas, menurut Hroub, juga sudah menimbang-nimbang ide referendum di Palestina sebagai jalan ke arah penyelesaian final. Dengan demikian, hal itu memungkinkan Hamas untuk menyelaraskan posisi awalnya yang berhaluan keras dengan posisi sekarang yang pragmatis. Hamas menyatakan, pihaknya akan menerima apapun hasil yang dipilih oleh rakyat Palestina. Dengan demikian, meski tidak secara eksplisit, Hamas sebenarnya telah mengadopsi demokrasi untuk menyelesaikan masalah ideologi dasar bagi negara Palestina di masa depan. (Diolah dari berbagai sumber)


Depok, 21 Oktober 2014

(Ditulis untuk Majalah AKTUAL)

Satrio Arismunandar
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI