Diplomasi Jokowi di Pentas Global

Oleh SATRIO ARISMUNANDAR

Presiden Jokowi menyosialisasikan doktrin poros maritim dan diplomasi pro-rakyat, pada lawatan luar negeri pertamanya di forum APEC, ASEAN, dan G20. Namun, yang perlu diperhatikan, seberapa jauh diplomasi itu betul-betul mewakili kepentingan nasional.

Untuk seorang presiden baru, yang tidak memiliki latar belakang karir diplomat dan minim pengalaman politik luar negeri, Joko Widodo (Jokowi) ternyata melampaui semua perkiraan. Mengingat bekal pengalaman luar negerinya yang terbatas, sejumlah kalangan awalnya tidak berharap terlalu banyak dari Jokowi. Tetapi kini ada apresiasi baru terhadap “gebrakan” diplomasi Jokowi.

Pada pertengahan November 2014, Presiden Jokowi mengawali lawatan perdananya ke luar negeri dengan menghadiri tiga forum regional dan internasional. Pertemuan puncak itu adalah Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Beijing, China (10-11 November), Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar (12-13 November), dan pertemuan G20 di Brisbane, Australia (15-16 November).

Selama ini Indonesia memang aktif di forum APEC, ASEAN, dan G20. Bahkan di tahun 2013 Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC. Indonesia juga menjadi ketua Kelompok Kerja untuk Investasi dan Infrastruktur di G20, termasuk menjadi ketua Kelompok Kerja Agenda Pembangunan G20. Di forum ASEAN, Indonesia merupakan inisiator proses reformasi ASEAN. Jadi, Presiden Jokowi meneruskan jalur yang sudah dibuka oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Lawatan perdana ini punya arti penting bagi pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Kebijakan luar negeri Jokowi mengedepankan diplomasi pro-rakyat, sekaligus mensinergikan cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagi Indonesia, ASEAN berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Maka Jokowi memilih forum ini untuk menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan harapannya tentang peran ASEAN ke depan.

Lima Pilar Utama Poros Maritim


Dalam pidatonya di Nay Pyi Taw, 13 November 2014, Jokowi menguraikan lima pilar utama poros maritim. Pilar pertama, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya dan kemakmurannya ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.

Pilar kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Caranya adalah melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. "Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat," kata Jokowi.

Ketiga, Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Caranya adalah dengan membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Pilar keempat, melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak semua mitranya untuk bekerjasama di bidang kelautan. Juga, menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. "Laut harus menyatukan, bukan memisahkan kita semua," tutur Jokowi.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Persaingan China dan Amerika


Gagasan Jokowi tentang pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia rupanya menarik perhatian banyak negara besar. Negara adidaya China menunjukkan minatnya melalui Menteri Luar Negeri Wang Yi. Wang Yi mengajak Indonesia mengharmonisasikan gagasan sebagai poros maritim dunia dengan kebijakan pembangunan China di masa mendatang. Menurut Wang, ada ketertautan antara gagasan poros maritim dan kebijakan pembangunan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang dicanangkan China.

Jepang juga menyatakan sangat tertarik dengan gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jepang telah meminta dilibatkan dalam pembangunan poros maritim, terutama dalam proses pembangunan konektivitas infrastruktur maritim. Konektivitas infrastruktur ini memang dibutuhkan dan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan gagasan poros maritim.

Tak mau kalah dengan China dan Jepang, Amerika Serikat juga berjanji mendukung program-program pembangunan Indonesia. Persaingan pengaruh antara China dan AS di kawasan Asia memang cukup tajam, dan AS tak ingin ketinggalan kereta dalam mendukung gagasan poros maritim Jokowi.

Jokowi juga gesit menggaet mitra Eropa. Jokowi berhasil mengajak PM Prancis Francois Hollande untuk mencapai visi kemaritimannya. Kedua negara setuju bekerjasama mengembangkan sektor kemaritiman, terutama dalam industri galangan kapal. Prancis adalah salah satu negara pembuat kapal militer terbesar di Eropa. Di pasar komersial, industri kapal Prancis adalah nomor dua sesudah Jerman dan lebih baik dari Inggris.

Memanfaatkan momen forum APEC di Beijing, Jokowi pada 10 November mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Jokowi mengungkap begitu banyaknya kesempatan investor untuk ikut serta membangun Indonesia. “Dalam lima tahun, kami ingin membangun setidaknya 24 pelabuhan termasuk pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujar Jokowi.

Jokowi mengakui masih adanya kendala untuk berinvestasi di Indonesia. "Memang banyak investor yang mengeluhkan soal pembebasan lahan. Namun saya akan mendorong menteri, gubernur, walikota saya untuk membereskan masalah ini. Saya menjamin, pemerintah akan membantu perizinan bisnis secara cepat," tandas Jokowi.

Kemenlu di Bawah Retno Lestari


Gebrakan Jokowi dalam politik luar negeri sebenarnya sudah dimulai dengan menunjuk Retno Lestari Priansari Marsudi (52) sebagai Menteri Luar Negeri. Retno saat itu adalah Duta Besar RI di Belanda, yang dipanggil pulang Jokowi untuk membantu pemerintahannya. Jokowi menyebut Retno, menteri luar negeri perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia, sebagai sosok pekerja keras, tegas, dan visioner.

Phillip J. Vermonte, pengamat dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, memandang dipilihnya Retno sebagai Menlu merupakan keputusan simbolis. Retno pernah bertugas sebagai sebagai dubes RI di Norwegia, negara yang mengakui konsep negara kepulauan dan aktif dalam hukum kelautan. Dengan memilih Retno, misi Jokowi untuk memperkuat kelautan Indonesia di mata internasional mungkin bisa diwujudkan.

Tetapi seperti apa sebenarnya garis kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Jokowi? Belum ada penjabaran yang rinci. Namun Retno telah menyebutkan tiga pendekatan umum bagi kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia akan menampilkan sikap yang (lebih) tegas dan bermartabat, dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedua, kebijakan luar negeri akan bersifat pro-rakyat. Ketiga, sebagai konsekuensinya, kebijakan luar negeri juga akan bersifat lebih membumi.

Selama ini, di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menlu Marty Natalegawa mengedepankan semboyan “thousand friends, zero enemy.” Pendekatan a’la SBY ini telah berhasil memberi panggung yang lebih luas bagi peran Indonesia di forum-forum internasional. Namun, pendekatan SBY terkesan terlalu lunak atau kurang greget, ketika menyangkut perselisihan perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Di era SBY, Indonesia dianggap sering menunjukkan sikap yang “kurang konfrontatif” jika bersinggungan dengan negara tetangga. Misalnya, dalam kasus friksi-friksi di wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia atau Malaysia. Apakah Kementerian Luar Negeri Indonesia di bawah pimpinan Retno akan siap bersikap “lebih konfrontatif,” ketimbang di bawah pimpinan Marty? "Tegas bukan berarti harus konfrontatif. Yang terpenting itu tujuan kita tercapai," ujar Retno, menjelaskan.

Sebagai penjabaran dari politik luar negeri yang pro-rakyat, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Di antara kebijakan yang pro-rakyat adalah meningkatkan upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Kemlu akan melakukan pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan secara tepat jika WNI menghadapi masalah hukum di luar negeri. Diplomasi Indonesia juga harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan, dan membuka peluang bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Dalam mengimplementasikan diplomasi yang pro-rakyat dan membumi, Pemerintah Jokowi harus lebih melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hingga saat ini nasib buruh migran Indonesia masih sering diabaikan dalam diplomasi luar negeri, bahkan sering dilupakan untuk menjadi agenda yang harus diperjuangkan di forum APEC, ASEAN, dan G20. Padahal, jika dilihat dari struktur kontribusi pembiayaan pembangunan, remitansi buruh migran di kawasan Asia Pasifik --termasuk di kawasan ASEAN—telah melonjak secara signifikan. Namun perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan buruh migran masih sering diabaikan.

Forum ASEAN, APEC, dan G20


Kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi, meski dalam gebrakan perdananya di forum APEC, ASEAN, dan G20 terkesan cukup menjanjikan, masih perlu perumusan yang lebih jelas. Hal ini terutama terkait dengan target pencapaiannya, dan seberapa jauh diplomasi luar negeri itu betul-betul mandiri dan merepresentasikan kepentingan nasional. Khususnya dalam hal memberi solusi pada masalah-masalah ekonomi nasional yang cukup berat saat ini.

Irhas Akhmadi, yang mewakili koalisi organisasi nonpemerintah, Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP), mencoba memberi masukan kritis. Irhas mengingatkan di Jakarta, 9 November 2014, bahwa kehadiran Indonesia di forum-forum APEC, ASEAN, dan G20 selama ini tak lebih dari fasilitator atas kepentingan global, baik di regional maupun di dalam negeri. Kebijakan tersebut tak pernah dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bahkan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dan disetujui Indonesia mendatangkan kerentanan bagi rakyat Indonesia di semua sektor.

Forum APEC, ASEAN, dan G20 memang memiliki agenda dan cakupan yang berbeda. Namun, orientasi dan tujuan ketiga forum tersebut adalah mengintegrasikan kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi pasar bebas, dan merumuskan tata kelola kebijakan ekonomi global sebagai pemandunya.

Integrasi tersebut ditandai dengan kesamaan agenda perundingan di tiga pertemuan tersebut, yaitu liberalisasi perdagangan, investasi, dan keuangan. Agenda utama APEC adalah penyatuan perdagangan dan ekonomi, termasuk konektivitas Asia Pasifik melalui infrastruktur. ASEAN sedang giat menyiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diterapkan tahun depan. Sementara G20 menekankan pada pertumbuhan global sebesar 2% dalam lima tahun ke depan.

Konsekuensi dari operasi ekonomi pasar bebas adalah eksploitasi sumber daya alam. Hal ini bukan hanya menghasilkan kerusakan lingkungan hidup, tetapi juga menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat marginal, seperti nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat adat, dan kaum perempuan. Hal-hal semacam inilah yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah Jokowi. (Diolah dari berbagai sumber)

Jakarta, 18 November 2014

Ditulis untuk Majalah AKTUAL.

Comments

IBU HAYATI said…
aya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI















Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)