Jokowi dan Korupsi yang Sudah Membudaya

Oleh Satrio Arismunandar

Indonesia kini dalam “kondisi darurat” akibat merajalelanya perilaku korupsi, khususnya yang menyangkut para elite politik. Korupsi bukanlah sekadar kejahatan biasa, namun seperti pernah dikatakan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, korupsi sudah membudaya. Artinya, korupsi sudah dianggap sebagai “bagian yang wajar” dari kebudayaan Indonesia kontemporer.

Inilah situasi pelik yang harus dihadapi oleh setiap presiden baru hasil pemilihan presiden 9 Juli 2014. Termasuk tentunya bagi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi). Jokowi selama ini dipandang punya rekam jejak yang relatif bersih dari kasus korupsi. Itulah sebabnya, rakyat banyak menaruh harapan pada Jokowi. Namun masalahnya, korupsi kini sudah begitu membudaya.

Tentang korupsi sebagai budaya, bisa dilihat sejak sebelum berdirinya Republik Indonesia. Saat itu budaya atau tradisi korupsi sudah mewarnai kehidupan para elite politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang berkonflik di antara sesama mereka karena motif perebutan kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Para elite politik saat itu lebih mementingkan upaya memperkaya diri atau golongan daripada menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa dan negara.

W.F. Wertheim dalam bukunya Indonesian Society in Transition (1956) menyatakan, korupsi di Indonesia antara lain bersumber pada warisan pandangan feodal, yang sekarang menimbulkan “pertentangan kesetiaan” antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Perilaku korupsi menunjukkan kurangnya keterikatan positif pada Pemerintah dan cita-citanya. Wertheim intinya menghubungkan korupsi dengan sejarah, dengan sikap hidup, yang erat hubungannya dengan masa lampau, dan dengan struktur sosial.

Menurut Boesono Soedarso (2009), pola budaya feodal yang mengatur hubungan atasan dengan bawahan telah terbentuk sempurna, dan luluh (interiorized) dalam kepribadian orang-orang waktu itu. Pola budaya itu telah memungkinkan diterimanya beberapa bentuk kejahatan sebagai bukan kejahatan. Maka perilaku korupsi elite politik pun dianggap sebagai hal biasa oleh penduduk, bukan dipandang sebagai ketidakadilan dan bukan pula sebagai kejahatan.

Pemerintah kolonial Hindia-Belanda mempertahankan budaya feodal di kerajaan-kerajaan yang sudah ada, untuk mempertahankan kekuasaannya. Hubungan berat sebelah dan tidak adil antara penguasa feodal kerajaan dan rakyat pribumi dibiarkan saja, dan malah dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk memajukan kepentingan politik dan ekonominya.
Perilaku korupsi elite politik sebagai produk budaya ini terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya, dalam berbagai bentuk yang berbeda. Maka tidak luar biasa, jika dikatakan bahwa perilaku korupsi elite politik juga sudah ada di pemerintahan sejak awal kemerdekaan, 17 Agustus 1945.

Pada periode demokrasi liberal parlementer (1950-59) dan selama Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno (1959-65), perilaku korupsi elite politik dan penyalahgunaan kekuasaan biasa dilakukan lewat aliansi di antara patron-patron politis dan klien-klien bisnis, yang secara reguler diberi perlakuan khusus dalam bentuk perizinan dan peluang-peluang bisnis yang tidak transparan.

Maka pada penghujung 1950-an, tokoh proklamator dan Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta sudah mengamati bahwa: “Karyawan dan pegawai pemerintah dengan upah dan gaji mereka yang tidak lagi cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari sedang dieksploitir oleh petualang yang giat berusaha, yang ingin cepat kaya... Suap dan sogok-menyogok sudah menjadi semakin lazim, sehingga merusak masyarakat dan negara.”

Perilaku korupsi elite politik ini dipandang telah memuncak --baik dari segi skala, kecanggihan, dan dampak kerusakannya-- ketika di bawah pemerintahan Orde Baru, yang bermula pada 1965. Pola-pola korupsi era sebelumnya telah ditiru oleh Orde Baru, bahkan dengan lebih sistematis.

Perjalanan sejarah perilaku korupsi elite politik dan budaya korupsi di Indonesia sudah sangat panjang, yakni mulai dari zaman pra-kolonial, kolonial Belanda, Indonesia merdeka, era Orde Baru, hingga sekarang ke era reformasi. Meski demikian, budaya korupsi bukanlah suatu keniscayaan. Berkembang-biaknya budaya korupsi tidak boleh dibiarkan.

Maka bagi capres Jokowi dan rakyat Indonesia, yang memiliki komitmen bagi terciptanya Indonesia yang bersih dari korupsi, mereka perlu melakukan pendekatan strategi kebudayaan untuk mengatasi korupsi. Tekad menggunakan strategi kebudayaan ini patut didukung, karena menunjukkan masih adanya suatu optimisme atau keyakinan bahwa budaya korupsi itu masih bisa diubah dan diperbaiki. Semua ini adalah demi tercapainya masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik. ***

Jakarta, 9 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

IBU HAYATI said…
aya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI















Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)