Jokowi dan Pengembangan Bisnis UKM

Oleh: Satrio Arismunandar

Untuk memajukan ekonomi rakyat, tidak cukup bagi pemerintah dengan hanya memperhatikan pengusaha-pengusaha besar nasional. Pemerintah justru harus memberi perhatian lebih pada usaha kecil dan menengah (UKM). Persoalannya, untuk mengembangkan bisnis UKM, ada kendala bagi UKM dalam memperoleh akses yang lebih mudah ke kredit perbankan. UKM juga sulit untuk bisa masuk ke sektor formal.

Pengembangan sektor UKM layak mendapat perhatian dari Joko Widodo (Jokowi), capres dari PDI Perjuangan, yang saat ini dianggap paling tinggi elektabilitasnya untuk memenangi pemilihan presiden 9 Juli 2014. Sebagai mantan pengusaha mebel yang merangkak dari bawah, pastinya Jokowi bisa memahami kesulitan UKM untuk memperoleh kredit usaha. Seringkali UKM tidak memiliki persyaratan yang dituntut perbankan komersial, guna bisa mendapat pinjaman.

UKM di Indonesia saat ini masih seperti anak tiri, yang kurang memperoleh pembinaan, pemberdayaan, dan dukungan maksimal dari pemerintah. Namun di sisi lain, pemerintah mengakui, UKM memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan menyerap puluhan juta tenaga kerja.

Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini berharap, suatu saat nanti sektor informal (UKM) bisa "diakui" oleh perbankan, dan mudah mendapat kredit perbankan. Cara pandang pemerintah ini terkesan mau mendukung UKM, tetapi sebenarnya pendekatannya "sangat tidak sosiologis." Dalam hal ini, kita telah masuk ke aspek adaptasi atau penyesuaian diri, antara UKM di sisi tradisional dan pemerintah serta dunia perbankan di sisi modern.

Pertanyaannya adalah siapa yang sebaiknya melakukan adaptasi, supaya UKM ini dapat memperoleh kredit perbankan? Apakah pihak pemerintah perlu beradaptasi ke "keadaan sosial" UKM, yang ciri bisnisnya lebih tradisional? Ataukah sebaliknya, para pelaku UKM tersebut yang harus beradaptasi ke sektor formal, untuk bisa memperoleh kredit perbankan, sebagaimana jalan pikiran pemerintah?

Jawabannya, menurut Hanif, dosen akuntansi di Kwik Kian Gie School of Business, kontras dengan cara pandang pemerintah SBY. Sebaiknya pihak pemerintahlah yang harus melakukan adaptasi ke "keadaan sosiologis" UKM tersebut, karena pemerintah memiliki sumber daya melimpah (kekuasaan, uang, undang-undang, dan sebagainya).

Artinya, pemerintah seharusnya membuat satu kebijakan untuk kredit perbankan khusus, yang "seirama" dengan kondisi UKM, yang mayoritas masih berciri sektor informal. Ciri bisnis UKM juga cenderung "kuno" jika dilihat dari kacamata pemerintah, yang melihatnya dari perspektif organisasi bisnis modern.

Kritik dan usulan ini bukanlah tanpa dasar, tetapi ada contoh konkritnya. Lihatlah, bankir dan ekonom Banglades legendaris, Muhammad Yunus, yang mengembangkan konsep kredit mikro dan keuangan mikro lewat Grameen Bank-nya.

Bank yang dirintis Muhammad Yunus ini sistem operasinya disesuaikan dengan konteks sosial kaum "pinggiran." Konsep ini berhasil dijalankan di Banglades dalam mengangkat derajat UKM. Terbukti, ada pengakuan dunia internasional dengan dinobatkannya Muhamad Yunus sebagai pemenang hadiah Nobel perdamaian.

Hal lain yang patut dicatat adalah pemerintah SBY pada Juli 2013 ingin menggali potensi pemasukan yang lebih besar dari sektor pajak. Selama ini, ada usaha yang layak untuk memberikan pajak, tetapi belum terjaring, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hampir 60 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh UMKM. Namun, mengacu pada data 2009, sumbangan pajaknya baru 0,5 persen.

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyatakan, pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1 persen dari omzet akan mendorong pengembangan usaha dalam sektor formal. Ini menjadi insentif bagi UKM, karena banyak sektor UKM yang sebenarnya potensial tapi belum creditable (layak untuk diberikan kredit).

Masih banyak kelompok UKM yang belum membayar pajak secara layak, sehingga pihak perbankan tidak berani memberikan kredit untuk pengembangan usaha. Untuk itu, dengan kerelaan membayar pajak, UKM akan mendapat kemudahan untuk mengembangkan unit usahanya menjadi lebih besar dan mendapatkan kredit dari perbankan.

Iming-iming itu kedengarannya menarik. Namun, pihak UKM justru masih ragu akan keefektifan kebijakan tersebut. Umumnya UKM tidak bisa memprediksi omzet bulanan karena sangat bergantung pada pesanan. Maka silakan saja, jika pemerintah ingin mengenakan pajak pada UKM, namun pemerintah juga diharap memberi kemudahan dan keringanan biaya mengurus perizinan. Hal-hal seperti inilah yang perlu menjadi catatan bagi Jokowi, jika beliau terpilih menjadi presiden nanti. InsyaAllah!


Jakarta, 15 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

IBU HAYATI said…
aya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI















Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI