Jokowi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi

Oleh Satrio Arismunandar

Jika ada agenda reformasi yang belum tuntas tertunaikan, dan merupakan beban berat bagi upaya mewujudkan masyarakat madani (civil society) di Indonesia, maka agenda itu adalah pemberantasan korupsi. Masalah korupsi terbukti tidak mudah diatasi, meskipun lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah melakukan sekian gebrakan, dengan menangkap basah dan memasukkan banyak elite politik yang korup ke dalam bui.

Agenda pemberantasan korupsi jelas juga harus menjadi agenda krusial bagi calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Banyak harapan disematkan pada Jokowi karena rekam jejaknya yang bisa dibilang bersih dari kasus korupsi, sejak dia masih menjadi Walikota Solo, Jawa Tengah. Perumpamaannya, kita tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu yang kotor.

Korupsi memang sudah begitu merajalela. Saat ini sudah terdapat kesepakatan meluas bahwa korupsi telah menjadi salah satu problem global dan etis yang paling mendesak. Korupsi dikatakan menjurus ke hilangnya pendapatan pemerintah, merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menuntut biaya lebih untuk bisnis yang terlibat dalam penyuapan, dan hilangnya peluang bagi warga yang tidak terlibat.

Korupsi juga diyakini mendistorsi standar prestasi dan mengikis rasa hormat terhadap hukum, yang berujung pada investasi publik yang lebih tinggi dan rendahnya kualitas infrastruktur, serta menghambat kemajuan politik dan ekonomi.

Korupsi adalah masalah yang bersifat lintas-sistemik. Ia melekat pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Ia juga mempengaruhi semua kelas masyarakat, semua organisasi negara (kerajaan atau republik), semua keadaan (perang ataupun damai), semua kelompok usia (muda dan tua), semua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), segala waktu, dari zaman kuno, zaman pertengahan, sampai zaman modern.

Korupsi juga bukan hanya menjangkiti negara-negara sedang berkembang, negara-negara terbelakang, dan negara-negara gagal, seperti yang sering dinyatakan sejumlah kalangan, tetapi korupsi dalam skala yang signifikan juga terjadi di negara-negara yang digolongkan sebagai negara maju. Tingkat korupsi di Eropa, misalnya, ternyata mengejutkan dan membebani ekonomi Uni Eropa sekitar 185 miliar dollar AS (atau Rp 2.233 triliun) per tahun. Padahal Uni Eropa sering disebut sebagai kawasan yang relatif paling bersih dari korupsi di dunia.

Hal itu diungkapkan Cecilia Malmstrom, komisioner urusan dalam negeri Uni Eropa, mengutip hasil survey Komisi Eropa terhadap 28 negara anggota Uni Eropa. Hasil survey itu mencengangkan. Semakin banyak jumlah warga Uni Eropa yang berpikir bahwa korupsi kian parah, meskipun pengalaman terkait korupsi berbeda-beda di blok itu.

Hampir semua perusahaan di Yunani, Spanyol, dan Italia percaya korupsi meluas. Namun, hal itu dinilai langka di Denmark, Finlandia, dan Swedia. Inggris termasuk di antara negara yang dikritik karena gagal membersihkan dan mengatur pembiayaan partai politik, sebuah masalah yang komisi itu tentukan sebagai faktor utama dalam korupsi.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Putri Cristina (48), putri bungsu Raja Spanyol Juan Carlos, diperiksa Pengadilan Spanyol dalam kasus korupsi yang melibatkan suaminya, Pangeran Inaki Urdangarin, 8 Februari 2014. Pada Desember 2011, Urdangarin sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka penggunaan dana publik senilai jutaan euro secara ilegal, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Cristina sendiri menjadi tersangka, terkait kepemilikan bersama Urdangarin atas perusahaan Aizoon yang dituduh menggelapkan pajak.

Inilah pertama kalinya anggota keluarga kerajaan Spanyol diperiksa sebagai tersangka, dan kasus yang menggemparkan publik Spanyol ini menunjukkan bahwa “negara-negara maju” pun tidak kebal dari korupsi. Kasus ini telah merusak reputasi dan kredibilitas keluarga kerajaan Spanyol dan ikut berpengaruh pada turunnya popularitas Raja Juan Carlos pada tahun-tahun terakhir ini.

Jokowi, sebagai orang yang sudah sekian lama bergelut di birokrasi pemerintahan, tentunya sudah paham akan hal ini. Yang perlu dilakukan Jokowi sekarang adalah segera menetapkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahannya, jika InsyaAllah dia terpilih menjadi Presiden RI pada pemilihan presiden 2014 ini. Rakyat banyak berharap pada Jokowi, dan semoga harapan rakyat itu tidak menjadi impian kosong belaka. ***


Jakarta, 7 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI