Jokowi dan Undang-Undang Disabilitas

Oleh: Satrio Arismunandar

Masyarakat madani (civil society) mensyaratkan adanya penghargaan pada keberagaman dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang boleh mengalami diskriminasi ataupun perlakuan yang berbeda oleh negara. Salah satu kelompok yang rentan mendapat perlakuan yang berbeda itu adalah penyandang disabilitas. Oleh karena itulah, dalam konteks pemilihan presiden 9 Juli 2014, isu disabilitas juga perlu diperhatikan oleh para bakal calon presiden.

Saat ini Indonesia telah menandatangani dan mengesahkan konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau United Nation Convention On The Rights of Persons With Disability (UN CRPD). Masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia melalui organisasi disabilitas tingkat nasional telah mengajukan draft rancangan undang-undang disabilitas baru ke DPR.

Undang-undang baru ini akan menggantikan UU nomor 4 tahun 1997 tentang “penyandang cacat,” yang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat serta amanah Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan UN CRPD. Komunitas penyandang disabilitas Indonesia mengharapkan, naskah RUU Disabilitas mulai dibahas pada persidangan DPR, yang dimulai pada 12 Mei 2014. Ini adalah pasca masa reses panjang pemilu legislatif 2014. RUU itu diharapkan bisa disahkan pada akhir periode DPR RI masa bakti 2009-2014.

Untuk memproses RUU Disabilitas ini, beberapa organisasi penyandang disabilitas membentuk sebuah kelompok kerja, yang beranggotakan wakil-wakil dari organisasi disabilitas, seperti: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA), serta Persatuan Jiwa Sehat (PJS). Di samping itu, kelompok kerja ini juga dilengkapi dengan representasi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sesuai dengan semangat masyarakat madani, UN CRPD mengajak masyarakat dunia memaknai disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia dan kemanusiaan, sama seperti perbedaan ras, agama, warna kulit, dan sebagainya. Yang perlu lebih dipahami adalah perbedaan karena disabilitas berdampak pada munculnya kebutuhan khusus bagi orang yang menyandangnya. Menjadi tugas seluruh elemen bangsa dan negara, baik pemerintah maupun sektor swasta yang menyediakan layanan publik di semua aspek kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut.

Setelah PBB melahirkan UN CRPD, dan konvensi ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir seluruh anggota PBB, saat ini dunia mulai menerapkan paradigma pembangunan baru. Paradigma itu adalah “disability inclusive development”, yaitu paradigma yang memasukkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam seluruh kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sektor swasta. Bagi Indonesia, UU Disabilitas yang baru akan menjadi “landasan hukum” bagi diterapkannya paradigma “disability inclusive development” di negeri ini.

Menurut Kelompok Kerja RUU Disabilitas, hal penting yang diharapkan akan membawa perubahan berarti pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia adalah amanah untuk lahirnya Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI). Lembaga ini diperlukan mengingat kurang efektifnya peran Komnas HAM dalam upaya pembelaan terhadap pelanggaran hak asasi dan perlakuan diskriminasi, yang dialami penyandang disabilitas selama ini. Hal ini juga diakui oleh Pihak Komnas HAM. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena terlalu luasnya bidang garapan Komnas HAM.
Ditambahkan, sebagai lembaga negara yang independen, KNDI akan memiliki fungsi yang sangat komprehensif. Mulai dari memonitor pemenuhan hak penyandang disabilitas, menerima pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi dan perlakuan diskriminasi, menindaklanjuti pengaduan tersebut ke lembaga pemerintah terkait, hingga melakukan pengkajian guna pengembangan kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan.

Hal baru lain yang juga diatur dalam UU Disabilitas baru ini adalah adanya “kartu” identitas, yang menyatakan bahwa seseorang menyandang disabilitas. Dengan memiliki kartu ini, seorang penyandang disabilitas berhak mendapatkan “konsesi atau potongan biaya ” di beberapa bidang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: transportasi, rekreasi, dan lain-lain.

Adanya kartu tanda disabilitas ini juga sekaligus menjadi mekanisme pendataan jumlah penyandang disabilitas yang lebih akurat. Akurasi jumlah penyandang disabilitas diharapkan akan berdampak pada alokasi jumlah anggaran yang lebih proporsional guna pemenuhan hak mereka di semua aspek kehidupan.

Keberadaan penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh warga negara Indonesia. Kini saatnya Indonesia memasuki era “human right based” dalam penanganan masalah penyandang disabilitas. Tingkat peradaban suatu negara antara lain dapat diukur dari bagaimana masyarakat dan pemerintah negara tersebut memperlakukan para penyandang disabilitas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, jumlah penyandang disabilitas di dunia terus meningkat. Salah satu “kontributor” meningkatnya jumlah penyandang disabilitas adalah pertumbuhan jumlah warga lanjut usia. Dengan bertambahnya tingkat layanan kesehatan, di Indonesia, jumlah warga ini juga terus bertambah.

Bagi para calon presiden, kondisi penyandang disabilitas patut mendapat atensi khusus. Harapan besar ditujukan pada bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), yang kini diunggulkan. Jika terpilih menjadi presiden nanti, InsyaAllah, semoga Jokowi akan menunjukkan komitmen kuat, untuk terus mendukung perjuangan kaum disabilitas Indonesia ini.

Jakarta, 8 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).


Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)