Jokowi Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN

Oleh: Satrio Arismunandar

Sungguh mencemaskan, sekaligus memprihatinkan. Implementasi Pasar Tunggal Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah di ambang pintu. Namun, kesiapan Indonesia dan daya saing para pelaku usaha di dalam negeri, untuk menghadapi era perdagangan bebas itu, masih memprihatinkan. Sosialisasi terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha di dalam negeri juga masih sangat minim.

Inilah situasi warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang kurang disosialisasikan kepada rakyat dan dunia usaha. Siapa pun bakal calon preiden yang akan terpilih pada pemilihan presiden, 9 Juli 2014 nanti, harus berhadapan dengan tantangan ekonomi regional ini. Hal ini terutama tertuju pada Joko Widodo (Jokowi), bakal capres PDI Perjuangan yang sejauh ini dianggap paling berpotensi untuk memenangi pilpres 2014.

Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia akan memasuki era baru pada 2015, dengan terwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ASEAN –yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja— pada 2007 memang sudah menyepakati integrasi ekonomi melalui MEA.

Persetujuan perdagangan bebas ini akan diimplementasikan penuh mulai 31 Desember 2015 oleh seluruh anggota, kecuali Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Keempat Negara ini baru akan berpartisipasi penuh pada 2018. Pembentukan MEA dilandaskan pada empat pilar. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar keempat adalah integrasi ke ekonomi global.

Sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, akan terjadi arus bebas atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggotanya, melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan.

Dari total populasi ASEAN sebanyak 600 juta, penduduk Indonesia mencapai 250 juta. Ini menjadi potensi pasar yang besar. Namun, jika tidak benar-benar siap, dengan kondisi pasar terbuka nanti, Indonesia bukannya meraih untung, tetapi malah bisa buntung. Sebagai mantan pengusaha mebel, yang harus bersaing dengan pengusaha mebel dari negara lain, Jokowi tentunya sangat paham akan hal ini.

Bukan tidak mungkin, Indonesia akan mengalami nasib yang sama, seperti ketika diberlakukannya perjanjian area perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (ASEAN-China Free Trade Area). Bukannya mampu menggenjot ekspor, saat itu Indonesia justru kebanjiran produk-produk impor dari China, sehingga neraca perdagangan menjadi defisit.

Banyak harapan ditujukan pada MEA. Misalnya, MEA dan Negara-negara mitra kawasan bisa menciptakan jaring pengaman keuangan dari krisis global. Hal ini dapat terjadi jika investasi saling silang di antara negara-negara anggota meningkat, sehingga mendorong investasi dan meningkatkan pasar di antara mereka. Segala bentuk kegiatan di sektor keuangan memang selalu mengandung informasi asimetris. Artinya, risiko krisis selalu ada, karena sumber krisis bisa datang dari faktor di luar kemampuan negara bersangkutan. Hal ini terjadi pada krisis keuangan di Eropa sekarang, yang dampaknya dirasakan secara global.

Upaya mewujudkan MEA memerlukan cetak-biru, yang memuat unsur-unsur, langkah khusus, dan kerangka waktu secara komprehensif, bagi pelaksanaan setiap tahapan hingga 2015. Cetak-biru itu menampung seluruh perjanjian dan kesepakatan ASEAN di bidang ekonomi, menjabarkannya ke dalam langkah dan kerangka waktu yang jelas, serta dapat membantu proses perencanaan ASEAN dan anggotanya secara lebih baik. Kemajuannya dapat diukur, dan dapat menjadi alat menegakkan disiplin. Hal ini karena dengan ASEAN Charter maka ASEAN telah bertransformasi, dari kerjasama berdasarkan konsensus menjadi kerjasama yang mengikat (legally binding).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, November 2012, para menteri perekonomian ASEAN memahami, tidak mungkin semua target dalam cetak-biru itu tercapai 100 persen pada 2015, karena masih ada persoalan di setiap negara. Hal ini biasanya berkaitan dengan kemauan politik, proses administrasi, dan prosedur ratifikasi, yang berbeda-beda di antara negara anggota.

Juga, ada beberapa isu yang terkait dengan dinamika domestik, dan setiap pemerintah harus pintar-pintar menanganinya, demi memuluskan realisasi MEA. Indonesia sendiri hampir pasti tidak akan bisa mengimplementasikan semua hal dalam konteks liberalisasi. Keterbatasan ini juga dialami oleh negara-negara ASEAN yang lain.

Berdasarkan kajian yang dirilis Sekretariat ASEAN, pada penilaian tahap ke-3 (2012-2013), Thailand menjadi negara yang paling siap menghadapi implementasi Pasar Tunggal ASEAN 2015, dengan tingkat kesiapan 84,6 persen, disusul Malaysia dan Laos (84,3 persen), Singapura (84 persen), dan Kamboja (82 persen).

Sedangkan skor kesiapan Indonesia adalah 81,3 persen, alias di urutan ke-6. Posisi Indonesia dalam perdagangan intraregional ASEAN saat ini juga belum optimal. Total ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sebagai bakal capres, Jokowi perlu menyimak hal ini. Bukan semata-mata sebagai bahan kampanye untuk pilpres nanti, namun karena implikasi MEA terhadap ekonomi Indonesia dan kehidupan ekonomi rakyat kecil bisa sangat dahsyat. Hal ini harus ditangani oleh Jokowi, jika insyaAllah ia terpilih menjadi presiden pada pilpres 2014.

Jakarta, 10 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)