Jokowi, Tuduhan Antek Asing, dan Kampanye Negatif

Oleh Satrio Arismunandar

Seorang rekan Facebooker yang mendukung calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), merasa tercengang dengan maraknya kampanye negatif terhadap Jokowi di berbagai media sosial. Salah satu tuduhan yang terkesan mengada-ada adalah bahwa Jokowi adalah “capres boneka” dan “antek asing.”

“Aneh bagi saya, sekarang banyak tuduhan bahwa Jokowi itu antek asing, antek konglomerat hitam. Selama menjadi Walikota Solo, Jokowi tak pernah berisi izin mall, sebaliknya bangun 19 pasar tradisional. Pasar tradisional apa milik konglomerat, mall milik siapa? Jokowi membantu promosi mobil esemka. Ini mobil industri dalam negeri. Di mana unsur-unsur antek asingnya?” ujarnya dalam status di Facebook.

Ditambahkannya, “Jokowi jadi antek asing, saya kira baru asumsi. Yang jelas ada contoh menarik saat dia jadi Walikota Solo. Dia berani menolak alih fungsi Sari Persodjo menjadi mall dan untuk itu dia dimaki-maki gubernurnya sendiri. Saat jadi gubernur, saat ini, dia panggil tuh, para naga penguasa tanah Jakarta dan dengan dingin meminta mereka memenuhi hak pemprov sekian persen, yang selama ini diabaikan. Intinya, Jokowi bisa saja salah jadi pemimpin, tapi track record-nya sebagai antek asing, belum terlihat sampai saat ini.”

Meskipun tuduhan-tuduhan miring ini banyak yang tidak masuk akal, namun mungkin saja mempengaruhi para calon pemilih yang tidak kritis atau tidak punya akses informasi pembanding. Risikonya, bisa mempengaruhi elektabilitas pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Tentang seberapa besar pengaruhnya, mungkin kita bisa menyimak hasil survei nasional LSI (Lingkaran Survei Indonesia), yang diumumkan di Jakarta pada 20 Mei 2014.

Survei itu dilakukan pada 1-9 Mei 2014 di 33 provinsi dengan metode baku multistage random sampling (pengambilan responden dilakukan secara acak lewat beberapa tahap). Jumlah responden ada 2.400 orang dan margin of error-nya lebih kurang 2%. Responden dipilih secara acak dan diwawancarai dengan tatap muka. Survei dilengkapi dengan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei nasional ini dibiayai sendiri oleh LSI.

Dalam survei itu, LSI menanyakan sejumlah hal kepada responden, tentang pengetahuan mereka terhadap isu negatif yang diasosiasikan kepada capres Jokowi dan Prabowo Subianto. Untuk penulisan artikel ini, saya hanya akan membahas isu negatif yang terkait dengan Jokowi.

Ada empat isu negatif Jokowi yang ditanyakan. Pertama, “capres boneka” (Jokowi dikendalikan Megawati dan negara asing). Kedua, Jokowi berbohong dan tidak menepati janjinya menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun. Ketiga, Jokowi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Busway dari China. Keempat, jika terpilih nanti Jokowi akan lebih membela kelompok minoritas dan mengabaikan kepentingan mayoritas Muslim.

Dari keempat isu negatif Jokowi yang ditanyakan, antara 9-39 persen publik menyatakan pernah mendengar atau tahu dengan isu tersebut. Namun, dari mereka yang tahu atau pernah mendengar isu negatif tersebut, hanya 20-28 persen yang menyatakan percaya dengan isu negatif yang dihembuskan tersebut. Sisanya dalam persentase yang lebih besar menyatakan “tidak percaya.” Namun, tim kampanye Jokowi tidak boleh menganggap remeh, karena ada potensi penurunan suara Jokowi sebesar 40-44 persen dari mereka yang percaya terhadap isu negatif Jokowi tersebut.

Selain masalah kampanye negatif, hal yang patut menjadi “pekerjaan rumah” bagi tim kampanye Jokowi adalah perlunya penjabaran dan pemasaran program kerja yang lebih masif. Pengenalan publik terhadap nama para capres terbukti tidak berbanding lurus dengan pengetahuan publik terhadap program capres.

Dalam survai cepat (quick poll) yang diadakan LSI dengan 1.200 responden pada 15-18 April 2014, mayoritas publik yaitu 63,80 persen menyatakan tidak tahu sama sekali apa yang akan diperjuangkan oleh para capres. Hanya 18,90 persen responden yang menyatakan tahu program para capres. Dan sebesar 17,30 persen menyatakan tidak tahu/ tidak menjawab.

Dari hasil survei, mereka yang menyatakan tidak mengetahui program capres ini merata di semua segmen masyarakat (demografis), baik mereka yang tinggal di desa, maupun di kota, baik perempuan maupun laki-laki, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Atau mereka yang berstatus ekonomi tinggi maupun mereka yang berstatus ekonomi rendah.

Kita doakan, agar tim kampanye Jokowi dapat segera berkonsolidasi dan berbenah diri. Hal ini bukan cuma untuk menangkal isu-isu dan kampanye negatif, tetapi juga untuk semakin efektif dalam mensosialisasikan visi, misi, dan program pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Merdeka! ***

Jakarta, 22 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)