Komnas Perempuan vs Saut Situmorang (Peran Komnas Perempuan Melawan Kekerasan Seksual Verbal terhadap Perempuan)

Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh dua pegiat sastra, Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang, bahwa berbagai kekerasan seksual verbal yang mereka lakukan di grup media sosial Facebook terhadap perempuan penyair Fatin Hamama akan membuat mereka berhadapan dengan Komnas Perempuan. Hal itu masih ditambah lagi dengan tuntutan hukum terhadap keduanya ke pengadilan.

Fatin Hamama, yang juga ibu rumah tangga dengan dua anak, telah mengadukan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang ke polisi. Fatin terpaksa menuntut Iwan dan Saut secara hukum karena mereka berdua melakukan kekerasan di media sosial itu dengan sangat berlebihan dan vulgar. Tindakan kedua orang ini sudah di luar batas kewajaran dan mengganggu ketenteraman keluarga Fatin, terutama anaknya. Fatin juga mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya ke Komnas Perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah, sesudah menerima pengaduan Fatin di Jakarta, 31 Oktober 2014, menyatakan, Komnas Perempuan mendukung dan mendorong korban kekerasan di media sosial untuk melaporkan pelaku kekerasan ke polisi dan membawa penjahat media sosial ke pengadilan. Tindakan korban melaporkan ke polisi dan berlanjut ke pengadilan ini penting dilakukan untuk mencegah kasus-kasus serupa berulang lagi di masa depan.

Fatin Hamama adalah perempuan pertama di Indonesia, korban kekerasan di media sosial, yang mengadukan kasusnya ke polisi dan menuntut para pelaku kekerasan tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, kasus Fatin Hamama ini bisa menjadi preseden, sehingga diikuti oleh perempuan lain jika mengalami kekerasan di media sosial.

Tidak ada pembenaran bagi kekerasan terhadap perempuan


Kasus yang menimpa Fatin bermula dari polemik di antara sejumlah pegiat sastra, sesudah terbitnya buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Persoalan kekerasan muncul ketika Iwan Soekri dan Saut Situmorang yang menolak terbitnya buku itu justru menjadikan Fatin, yang sebenarnya sama sekali tidak terlibat dalam proses penerbitan buku itu, sebagai bulan-bulanan kekerasan seksual verbal di media sosial. Kata-kata makian yang keji dan tidak senonoh, seperti “bajingan,” “mucikari,” dan “lonte tua yang gak laku-laku,” dengan entengnya mereka lontarkan terhadap Fatin.

Namun, bahkan seandainya Fatin betul menjadi bagian dari penerbitan buku itu, hal itu tetap tidak boleh menjadi dalih yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam perspektif ini, kasus yang menimpa Fatin Hamama murni adalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan karenanya layak dituntut ke pengadilan. Tidak ada alasan atau dalih apapun, bahkan sekalipun mengatasnamakan “perjuangan demi masa depan sastra Indonesia,” yang bisa diterima untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam hal ini, kita patut memberi apresiasi yang tinggi dan dukungan pada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan telah bersikap tanggap dan cepat –sesuai dengan tugas dan wewenangnya-- dalam menanggapi pengaduan Fatin Hamama tentang tindakan kekerasan yang menimpanya.

Apresiasi juga patut disampaikan karena tampaknya inilah pertama kalinya Komnas Perempuan menangani pengaduan perempuan korban kekerasan seksual verbal yang dilakukan di media sosial. Komnas Perempuan sebelum ini lebih banyak menangani kekerasan terhadap perempuan yang lebih bersifat fisik, yang bisa meninggalkan bekas luka, memar, lebam, atau cacat di tubuh korban, yang mudah terlihat dengan mata telanjang. Sedangkan kekerasan verbal di media sosial mengambil bentuk yang berbeda.

Kekerasan verbal dan dampak jangka panjang


Menurut jurnalis Lollie Barr, dalam tulisannya Verbal abuse can leave scars, caci maki, hujatan, penghinaan, atau kekerasan verbal lain tidak selalu dianggap serius seperti bentuk kekerasan lainnya, namun dampak-dampaknya bisa sangat merusak. Kekerasan verbal itu tidak meninggalkan memar fisik, namun ia dapat menyebabkan luka mental yang mendalam dan bertahan lama.

Bahkan dampak jangka panjang dari kekerasan verbal dan emosional sama merusaknya, kalau tidak bisa dikatakan lebih merusak daripada dampak jangka panjang dari sebuah kekerasan fisik. Ucapan orang lain memiliki kekuatan yang menakjubkan dalam mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan merasa tentang dirinya sendiri. Kata-kata bernada positif bisa membesarkan hati dan memberi inspirasi. Sebaliknya, kata-kata bernada negatif bisa terasa menusuk ke hati, dan seolah-olah menggema berkali-kali di benak sang korban.

Dale Bagshaw, Associate Professor yang mengajar di Sekolah Kerja Sosial dan Kebijakan Sosial, University of South Australia menyatakan, penghinaan, peremehan, pemberian julukan-julukan, dan pernyataan kritis, bisa memberi dampak yang paling serius dan bertahan lama terhadap rasa percaya diri seseorang. Hal itu karena pesan-pesan semacam itu terasa berulang-ulang di pikiran sang korban, dan bertahan bertahun-tahun sesudah luka fisik sembuh.

Kekerasan verbal sering terabaikan dan sulit dikenali. Secara budaya, kita tidak menganggap konsekuensi kekerasan itu sebagai sesuatu yang serius karena luka-luka batin yang diakibatkannya tidak segera bisa terlihat. Prof. Bagshaw menyatakan, kekerasan verbal dapat mewujud dalam beragam bentuk, seperti mempermalukam, memberi julukan-julukan, menyumpahi, meneriaki, mengancam akan melakukan kekerasan fisik, dan kritisisme yang terus-menerus.

Hasilnya, orang yang jadi sasaran kekerasan verbal menerima pesan bahwa dirinya dicemarkan, dikecilkan, direndahkan, dihina, dan merasa tanpa daya. Dan itulah yang diinginkan si pelaku. Pada ujungnya, yang menderita adalah citra diri dan rasa percaya diri si korban, yang bisa menjurus ke sakit fisik dan mental, dan problem-problem perilaku seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol.

Fatin Hamama dalam konferensi pers di kantor Komnas Perempuan, 31 Oktober 2014, mengungkapkan betapa dia merasa tertekan akibat kekerasan seksual verbal yang bertubi-tubi dilancarkan di media sosial terhadap dirinya. Fatin mendapat julukan-julukan yang sangat kasar dan menyakitkan, seperti bajingan, mucikari, lonte tua yang gak laku-laku. Belum lagi fitnah yang disebarkan bahwa ia menggelapkan uang dan menipu.

Akibatnya, Fatin kehilangan rasa percaya diri untuk tampil di publik, khususnya di hadapan komunitas sastra. Ditambah lagi ada tekanan mental, karena anaknya sempat dipanggil dosen dan ditanyai ini-itu, terkait dengan tuduhan, tudingan, makian, dan hujatan yang berseliweran terhadap dirinya di media sosial.

Kiprah Komnas Perempuan melawan kekerasan terhadap perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia, yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Ia didirikan pada 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998, yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional. Dua lembaga lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dikabarkan dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual berdasarkan Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, serangan-serangan verbal yang dilakukan Saut Situmorang dan Sutan Iwan Soekri Munaf di media sosial terhadap Fatin Hamama jelas termasuk di dalamnya.

Tujuan Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia. Selain itu, Komnas Perempuan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Oleh karena itu, tindakan Komnas HAM dalam merespons kasus kekerasan yang dialami Fatin Hamama sudah tepat. Sesuai mandat dan kewenangannya, Komnas Perempuan menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan, Neng Dara Affiah, pada 31 Oktober 2014 telah mendengar laporan dan pengaduan Fatin Hamama tentang kekerasan yang dilakukan Saut Situmorang dan Sutan Iwan Soekri Munaf. Kepada Komnas Perempuan oleh Fatin dan pengacaranya telah diserahkan bukti-bukti kekerasan, berupa sejumlah capture pernyataan Saut Situmorang dan Sutan Iwan Soekri Munaf, yang dimuat dalam group Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh di Facebook. Khususnya pernyataan kasar yang menjuluki Fatin sebagai “bajingan,” “mucikari,” dan “lonte tua yang gak laku-laku.”

Sesudah mencermati kasus Fatin, Komisioner Neng Dara Affiah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan Saut Situmorang dan Sutan Iwan Soekri Munaf terhadap Fatin bisa dikategorikan sebagai “kekerasan seksual verbal terhadap perempuan yang dilakukan melalui media sosial.”

Dengan pernyataan terbuka seperti itu kepada media, Komnas perempuan secara efektif berarti telah menyebarluaskan pemahamannya tentang kekerasan yang dialami Fatin. Lewat peringatan kepada publik yang disampaikan melalui media massa, Komnas Perempuan telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang serupa di masa depan.

Berbagai peran Komnas Perempuan

Komnas Perempuan berwenang melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.

Komnas Perempuan juga berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Dalam kasus Fatin Hamama, Komnas Perempuan melalui pernyataan Komisioner Neng Dara Affiah telah mendukung langkah yang dilakukan Fatin dan pengacaranya, yang melaporkan pelaku kekerasan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang kepada polisi. Proses tuntutan hukum yang diharapkan segera diproses di pengadilan itu diharapkan bisa memberi pembelajaran pada publik dan memberi efek jera pada pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Kasus Fatin Hamama kini sudah bergulir dan diproses oleh polisi. Namun bukan tidak mungkin, masih banyak Fatin-Fatin lain yang kasusnya tidak terangkat ke media, karena yang bersangkutan merasa cemas, takut, was-was, dan tidak percaya diri, untuk tampil membela hak-haknya sebagai perempuan untuk tidak mengalami kekerasan dalam bentuk apapun dari siapapun. Itulah arti pentingnya, mengapa kasus Fatin Hamama ini didukung penuh oleh Komnas Perempuan untuk segera diproses oleh polisi dan pengadilan.

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut : 1) Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban; 2) Pusat pengetahuan (resource center) tentang Hak Asasi Perempuan; 3) Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan; 4) Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggungjawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; 5) Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Isu-isu krusial Komnas Perempuan 2010-2014

Ada sebelas isu krusial Komnas Perempuan selama 2010-2014:
1) Kekerasan terhadap perempuan akibat pemiskinan perempuan, termasuk dalam konteks migrasi, eksploitasi tenaga kerja di pabrik dan rumah tangga, eksploitasi sumber daya alam, dan pengungsian;
2) Kekerasan terhadap perempuan akibat politisasi identitas dan kebijakan berbasis moralitas dan agama;
3) Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu dan konflik;
4) Penguatan mekanisme hak asasi manusia bagi perempuan;
5) Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks tahanan dan serupa tahanan;
6) Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga;
7) Kekerasan terhadap perempuan dalam praktik budaya;
8) Kekerasan terhadap perempuan rentan diskriminasi, antara lain penyandang cacat, anggota masyarakat adat, dan anggota komunitas minoritas;
9) Kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya, termasuk oleh pejabat publik, pendidik, pemuka komunitas, dan di media;
10) Perlindungan dan dukungan bagi Perempuan Pembela HAM;
11) Kekerasan terhadap perempuan dalam praktik politik, termasuk pemilu dan pemilukada.

Nah, kasus yang menimpa Fatin Hamama dengan demikian tampaknya termasuk isu nomor 9. Yakni, kekerasan seksual dalam berbagai konteks lainnya, termasuk oleh pejabat publik, pendidik, pemuka komunitas, dan di media. Media yang dimaksud di sini bukan cuma media konvensional (seperti suratkabar, tabloid, majalah, radio, dan televisi), tetapi adalah juga media sosial yang sangat populer di Indonesia, Facebook, yang bisa diakses oleh jutaan orang.

Kasus Fatin Hamama dan Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan

Secara kebetulan, kasus Fatin Hamama yang ditangani Komnas Perempuan ini kini sudah bergulir masuk ke bulan November 2014. Setiap tahun, terdapat Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence). Ini adalah kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991, yang disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari 25 November, yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik, antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Keterlibatan Komnas Perempuan dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) telah dimulai sejak 2003.

Dalam kampanye 16 HAKTP ini, Komnas Perempuan selain menjadi inisiator juga sebagai fasilitator pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan, yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Kampanye ini berlangsung 16 hari, karena penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis HAM perempuan, Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Dalam rentang 16 hari, para aktivis HAM perempuan mempunyai waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisasian agenda bersama.

Agenda bersama itu adalah: Pertama, menggalang gerakan solidaritas berdasarkan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Kedua, mendorong kegiatan bersama untuk menjamin perlindungan yang lebih baik bagi para survivor (korban yang sudah mampu melampaui pengalaman kekerasan). Ketiga, mengajak semua orang untuk turut terlibat aktif sesuai dengan kapasitasnya, dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sangat menarik, jika kasus Fatin Hamama vs Saut Situmorang/Sutan Iwan Soekri Munaf juga mendapat sorotan media di masyarakat, di tengah berlangsungnya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.


Depok, 8 November 2014

*Tulisan ini dirangkum dari berbagai sumber oleh Satrio Arismunandar
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Comments

IBU HAYATI said…
aya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI















Saya ibu hayati ingin berbagi cerita kepada anda semua bahwa saya yg dulunya cuma seorang TKW di HONGKONG jadi pembantu rumah tangga yg gajinya tidak mencukupi keluarga dikampun,jadi TKW itu sangat menderita dan disuatu hari saya duduk2 buka internet dan tidak disengaja saya melihat komentar orang tentan MBAH KABOIRENG dan katanya bisa membantu orang untuk memberikan nomor yg betul betul tembus dan kebetulan juga saya sering pasan nomor di HONGKONG,akhirnya saya coba untuk menhubungi MBAH KABOIRENG dan ALHAMDULILLAH beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor,dan nomor yg diberikan MBAH KABOIRENG meman betul2 terbukti tembus dan saya sangat bersyukur berkat bantuan MBAH KABOIRENG kini saya bisa pulang ke INDONESIA untuk buka usaha sendiri,,munkin saya tidak bisa membalas budi baik MBAH KABOIRENG sekali lagi makasih yaa MBAH dan bagi teman2 yg menjadi TKW atau TKI seperti saya,bila butuh bantuan hubungi saja MBAH KABOIRENG DI 085-260-482-111 insya ALLAH beliau akan membantu anda.Ini benar benar kisah nyata dari saya seorang TKW.. KLIK GHOB 2D 3D 4D 6D DISINI

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI