Mengapa Kasus Fatin Hamama Itu Penting? (Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan di Social Media)

Latar Belakang

Kasus yang menimpa Fatin Hamama, perempuan penyair dan ibu rumah tangga, bermula dari polemik di antara sejumlah kalangan, khususnya pegiat sastra, sesudah terbitnya buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh (TSIPB).

Pro-kontra atau polemik terhadap sebuah buku sastra sebenarnya adalah hal yang biasa. Persoalan menjadi serius ketika salah satu pihak yang mengecam dan menolak terbitnya buku itu justru menjadikan Fatin, yang sebenarnya tidak terlibat dalam proses penerbitan buku itu, sebagai sasaran serangan-serangan di media sosial.

Fatin sama sekali bukan penggagas, penyusun, penyunting, ataupun pendana bagi terbitnya buku TSIPB. Sudah jelas, buku itu disusun oleh Tim-8 yang terdiri dari 8 orang dan nama-namanya tertera dalam buku. Namun fakta ini tidak digubris oleh para penyerangnya. Justru Fatin yang dijadikan sasaran.

Namun, bahkan seandainya toh Fatin betul menjadi bagian dari penerbitan buku TSIPB, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk serangan-serangan vulgar terhadap pribadi Fatin, seperti akan dipaparkan kemudian, tidaklah bisa diterima atau dibenarkan.


Mengapa Fatin Menggugat

Hal itu karena serangan-serangan terhadap Fatin tersebut bukan lagi sekadar ungkapan protes biasa, namun sudah menjadi bentuk kekerasan personal terhadap perempuan. Karena tindakan kekerasan yang berlangsung cukup intens itu sudah mengganggu kehidupan Fatin dan keluarganya, Fatin pun tidak bisa lagi berdiam diri. Fatin sebagai korban kekerasan telah melaporkan dua tokoh utama di balik tindakan kekerasan itu, yakni pegiat sastra Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang ke polisi.

Patut digarisbawahi di sini, tindakan Fatin menuntut atau melaporkan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang ke polisi bukanlah disebabkan karena kedua orang itu mengecam atau menolak penerbitan buku TSIPB. Sama sekali, tidak. Fatin sangat paham bahwa di negara demokrasi yang menganut kebebasan berekspresi ini, Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang, serta siapapun lainnya, sepenuhnya berhak mengritik, memprotes, menolak, bahkan berkampanye agar orang lain tidak membeli buku TSIPB.

Namun, yang tidak dapat ditolerir adalah bahwa Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan, muslimah, ibu rumah tangga baik-baik, dengan berlindung di balik kemasan “berjuang membela sastra Indonesia.” Fatin dalam hal ini adalah korban tindak kekerasan terhadap perempuan, yang berhak sepenuhnya melaporkan para pelaku kekerasan tersebut, demi mempertahankan nama baik, martabat, dan ketenteraman kehidupan pribadi dan keluarganya.


Mengapa Kasus Ini Penting Diperjuangkan:

1. Tindakan kekerasan yang vulgar atau tidak proporsional di social media, apalagi ketika korbannya seorang perempuan, tidaklah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Bahkan sekalipun alasan itu dikesankan atau dikemas sebagai sesuatu yang sangat mulia atau luhur, seperti “perjuangan membela masa depan sastra Indonesia,” dan hal-hal lain semacam itu.

2. Kasus ini menjadi pembelajaran publik agar jangan ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan di social media. Kekerasan semacam itu, jika dibiarkan saja, dikhawatirkan memberi contoh keliru, seolah-olah kekerasan terhadap perempuan di social media adalah hal yang biasa-biasa saja. Demokrasi, kebebasan beropini, dan berekspresi tidak boleh dijadikan dalih untuk dengan seenaknya melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan di social media.

3. Ini adalah pertama kalinya terjadi di Indonesia, seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan di social media, mengadukan kasusnya dan menuntut para pelaku kekerasan tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, kasus Fatin Hamama ini menjadi preseden yang mungkin sekali berpengaruh pada kasus-kasus hukum berikutnya.

4. Bukan tidak mungkin, bukan cuma Fatin Hamama yang pernah menjadi korban kekerasan di social media, namun para korban tersebut –karena satu dan lain hal—mungkin takut, cemas, atau tak percaya diri untuk tampil terbuka di depan publik memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dengan demikian, lewat kasus Fatin Hamama ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan lain korban kekerasan di social media, untuk juga bangkit, bersuara, dan melawan kekerasan di social media tersebut.


Landasan Hukum dan Contoh-contoh Kekerasan terhadap Fatin Hamama


Menurut Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1 tahun 1983, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah: “Segala bentuk kekerasan berbasis jender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan sewenang-wenang kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.”

Dalam hal ini, tindakan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut terhadap Fatin jelas sudah masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan, karena telah berakibat menyakiti (secara mental) atau berakibat penderitaan pada Fatin (plus keluarganya, terutama anaknya). Yang lebih buruk lagi, tindakan kekerasan itu tidak dilakukan secara tertutup, tetapi terang-terangan di group FB sehingga bicara dibaca oleh ribuan orang lain atau lebih. Dengan demikian, dampak negatif tindakan kekerasannya jadi berlipat terhadap korban.

Marilah kita lihat, seperti apa tindakan kekerasan yang dilakukan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang. Dalam group Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh di Facebook, pada 6-8 April 2014, Sutan Iwan Soekri Munaf mengumbar julukan “mucikari” pada Fatin, seorang perempuan, muslimah, dan ibu rumah tangga baik-baik. “Mucikari” adalah julukan yang sangat menghina dan merendahkan Fatin.

Tulisan Sutan Iwan Soekri Munaf pada 7 April 2014 pukul 5:07 pagi menyatakan: “Ada lagi yang bilang, neneknya Fatin itu Perempuan yang punya nama dan tercatat dalam sejarah. Aku balik bertanya pada orang itu: kok dia nggak malu mengaku cucunya pahlawan minangkabau itu? MEMANG DASAR MUCIKARI!!!!!!” (Huruf kapital dan 6 tanda seru dari Sutan Iwan Soekri Munaf sendiri). Selama tiga hari (6-8 April 2014), sedikitnya Sutan Iwan Soekri Munaf sudah 9 (sembilan) kali menyebut kata “mucikari” atau “mucikari sastra” dalam komentarnya di group FB, dan semua itu adalah julukan terhadap Fatin.

Dalam salah satu komentarnya, Sutan Iwan Soekri Munaf sempat menyinggung jilbab yang selalu dikenakan Fatin. Jilbab diyakini Fatin bukan sekadar sebagai identitas seorang muslimah yang ingin menjaga martabat dirinya, tetapi bagian dari suatu keyakinan keagamaan. Namun pada 8 April pukul 6:56 pagi, Sutan Iwan Soekri Munaf menulis: “.....jangan mata kita tersaput oleh jilbabnya, oleh tutur manis katanya, namun perilakunya berbisa!..”

Saut Situmorang di group FB yang sama malah menjuluki Fatin dengan julukan yang lebih kasar lagi. Pada komentarnya tanggal 18 Maret 2014 pukul 9:38 malam, Saut Situmorang menantang untuk diajukan ke pengadilan, sekaligus ia juga menista Fatin. Saut Situmorang menulis: “Tolong bilang ke Fatin Hamama kalok si Saut Situmorang pengen banget ke pengadilan sama dia! Tolong birahi si Saut ini dia wujudkan yaaa! Kalok gak berani, jangan ngancam-ngancam orang kayak lonte tua yang gak laku!”

Bayangkan, seorang perempuan muslimah baik-baik, yang sudah bersuami dan punya beberapa anak, disamakan dengan “lonte tua yang gak laku.” Selain terang-terangan bertentangan dengan fakta, julukan “lonte tua yang gak laku” itu adalah bentuk kekerasan verbal yang sangat vulgar. Tetapi Saut Situmorang tampak enteng saja dan tidak merasa bersalah melontarkan kata-kata tidak senonoh terhadap perempuan dan ibu rumah tangga baik-baik itu, dengan berlindung di balik kemasan “sedang berjuang untuk membela sastra Indonesia.”

Saut Situmorang memang tampaknya sangat “kreatif” dalam menciptakan julukan-julukan yang melecehkan Fatin. Selain julukan “bajingan” yang sering ia lontarkan terhadap Fatin, Saut pada 18 Maret 2014 pukul 9:52 malam menulis: “Gak perlu khawatir apalagi sampek takut dengan Tukang Jual Koyok yang belagak ngancam-ngancam pakek pengacara! ....”

Saut Situmorang juga menantang untuk diperkarakan secara hukum, pada tulisannya di group FB, 5 April 2014 pukul 5:52 sore: “Gendis Danerek, si Fatin itu cumak berani gertak doang! Aku udah maki-maki dia dari dulu tapi kok sampek sekarang gak ada somasi dari pengacaranya yaa! Dasar sampah dia itu! Semoga dia dan para cecunguknya baca ini!” Dengan kalimat “aku udah maki-maki dia dari dulu,” Saut sendiri mengakui bahwa dia sudah sering sekali dan secara berkelanjutan memaki-maki dan merendahkan pribadi Fatin.

Dalam kasus Sutan Iwan Soekri Munaf, pernah terjadi upaya perdamaian antara Sutan Iwan Soekri Munaf dan Fatin pada Mei 2014, di mana keduanya sempat bertemu di anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dengan dihadiri beberapa pegiat sastra lain. Sutan Iwan Soekri Munaf menyatakan mau “minta maaf,” namun belum jelas bagaimana wujud konkret “permintaan maaf” Iwan itu. Upaya damai itu belum tuntas, dan hal itu dinyatakan oleh Sutan Iwan Soekri Munaf di group FB. Menanggapi situasi itu, Saut Situmorang tidak mendukung jalan perdamaian. Sebaliknya, ia justru mengatakan di group FB pada 25 Juni 2014 pukul 10:41 pagi: “Kalok menurut aku sih: tak ada damai dengan bajingan! Perang!”

Jadi, Saut Situmorang memprovokasi Sutan Iwan Soekri Munaf untuk terus memerangi Fatin sambil sekaligus menista Fatin. Seruan Saut Situmorang bersambut dengan jawaban Sutan Iwan Soekri Munaf pada 25 Juni pukul 1:33 siang: “Saut Dan Katrin: Siap, bro!”

Kalau mau diperpanjang masih ada contoh-contoh lain. Namun, beberapa contoh di atas cukuplah untuk menggambarkan bagaimana bentuk kekerasan yang dilakukan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang terhadap Fatin. Semua record dari contoh kekerasan oleh Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang disimpan oleh pengacara Fatin. Namun, jika publik mencoba mengakses semua itu di group Anti Pembodohan Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh di Facebook mungkin semua itu sudah hilang, dan bisa jadi sudah di-delete oleh yang bersangkutan untuk “menghapus jejak” perbuatan kekerasannya.

Di bawah ini, saya akan mencoba menunjukkan berdasarkan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku, bahwa apa yang dilakukan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang di media sosial sebetulnya secara hukum sudah termasuk perbuatan terlarang.

Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan, salah satu perbuatan yang dilarang adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Informasi yang disebarkan di group FB oleh Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Fatin, dan dengan demikian masuk kategori ini.

Ada ancaman hukuman untuk perbuatan terlarang itu. Pasal 45 ayat 1 UU ITE menyatakan ketentuan pidana bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ronny, M.Kom, M.H (Ronny Wuisan), seorang LawBlogger atau Praktisi Hukum Telematika di Indonesia menjelaskan dalam sebuah situs online, bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik.

Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP menyatakan: “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.” Penggunaan media sosial oleh Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang dalam menyerang nama baik dan melakukan kekerasan terhadap Fatin bisa masuk kategori “disiarkan” atau “dipertunjukkan pada umum.”

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi. Perhatikan pasal 36 UU ITE tentang perbuatan yang dilarang. Pasal itu menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain."

Tindakan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang jelas telah menimbulkan kerugian, gangguan, dan ketidaknyamanan pada Fatin dan keluarganya. Salah satu anak Fatin bahkan pernah dipanggil oleh gurunya di sekolah dan ditanyai tentang berbagai hal yang berkaitan dengan posting-posting dan serangan di media sosial terhadap Fatin. Hal ini membuat anak Fatin tertekan.

Melanjutkan penjelasan tentang pasal 36 UU ITE itu, ada ancaman hukumannya. Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum Rp 12 miliar (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

Sedangkan Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Mengenai pasal ini, R. Soesilo (1991) dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa kejahatan pada pasal ini dinamakan memfitnah. Atas pasal ini, R. Soesilo merujuk kepada catatannya pada Pasal 310 KUHP no. 3 yang menjelaskan tentang apa itu menista. Dalam penjelasan Pasal 310 no. 3, R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah, dan sebagainya. Perbuatan tersebut cukup perbuatan biasa, yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan, misalnya menuduh bahwa seseorang telah berselingkuh. Dalam hal ini bukan perbuatan yang boleh dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka penghinaan itu dinamakan “menista/menghina dengan surat (secara tertulis)”, dan dapat dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Demikianlah beberapa uraian tentang landasan hukum yang digunakan Fatin untuk melaporkan Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang ke polisi. Pelaporan ini perlu dilakukan Fatin, bukan karena sikap oposisi Sutan Iwan Soekri Munaf dan Saut Situmorang terhadap buku TSIPB seperti klaim keduanya, tetapi semata-mata karena tindakan kekerasan mereka yang telah melampaui batas terhadap Fatin. Fatin sebagai seorang perempuan, muslimah, dan ibu rumah tangga, yang memiliki suami dan anak-anak, sepenuhnya berhak mempertahankan nama baik, martabat, dan ketenteraman hidup diri dan keluarganya.

Tujuan kedua, kasus yang menimpa Fatin Hamama ini bisa menjadi pembelajaran publik bahwa seseorang tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan, apalagi kekerasan itu dilakukan secara berkelanjutan, melalui media sosial yang bisa diakses banyak orang. Akibatnya, kekerasan itu berdampak meluas dan melipatgandakan efek negatifnya terhadap perempuan yang menjadi korban, serta keluarga korban (terutama anak-anak). Pelaku kekerasan semacam ini tidak bisa dan tidak layak berlindung dari tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, meski kekerasan itu dilakukan dengan dibalut kemasan indah atau slogan yang digambarkan begitu luhur, seperti “membela sastra Indonesia.” ***



Jakarta, 31 Oktober 2014

Tim Pembela Perempuan Korban Kekerasan di Media Sosial
Kontak: Satrio Arismunandar (081286299061). E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Comments

Jojo Rahardjo said…
Bentar lagi rame lagi dong....

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)