SBY, Jokowi, dan Rasionalitas

Oleh: Satrio Arismunandar

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 7 Mei 2014 melontarkan sindiran kepada bakal calon presiden yang dianggapnya melontarkan janji muluk-muluk. SBY menyebutkan, ada janji-janji capres yang berbahaya, seperti menasionalisasi atau mengambil alih aset perusahaan asing, dan kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen.

"Yang jelas, saya tidak akan memilih calon presiden kalau tidak yakin bahwa yang dijanjikan bisa dilaksanakan, tidak muluk-muluk, yang dilaksanakan membawa manfaat nyata bagi kita semua," ujar SBY. Menurut SBY, janji-janji muluk itu akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia, dan bisa mengganggu stabilitas politik atau membalik jalannya sejarah.

"Besok kita dituntut di pengadilan arbitrase, lusa kita bisa kalah, kalahnya itu akan memporakporandakan perekonomian kita, dampaknya dahsyat. Kalau ada seorang capres yang bersikukuh akan menasionalisasi aset asing, saya tidak akan memilihnya, tidak akan mendukungnya, karena saya tahu risikonya. Itu membawa malapetaka bagi Indonesia," ungkap SBY, dalam video berdurasi 19 menit yang diunggah di youtube.

SBY tidak menyebutkan kepada siapa sindiran tajam itu diarahkan. Namun, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan pernyataan SBY, memang sangat penting bagi pemimpin atau calon presiden untuk mengedepankan rasionalitas dalam membuat janji-janji kampanye. Memang sangat mudah bagi seorang capres untuk memainkan sentimen populis atau kerakyatan, dengan membuat janji-janji yang pastinya populer, namun pada akhirnya tidak bisa diwujudkan.

Misalnya, untuk menarik simpati kaum buruh, bisa saja seorang capres menjanjikan akan menaikkan upah minimum buruh sampai 50 persen. Namun, implikasi dari kenaikan upah minimum sebesar 50 persen itu mungkin berarti pemutusan hubungan kerja bagi banyak buruh, karena banyak perusahaan tidak sanggup membayarnya. Atau, sejumlah industri mungkin memilih hengkang ke kawasan lain, untuk menghindari aturan upah yang menurut mereka tidak realistis. Masalah sosial-ekonomi memang biasanya tidak sederhana, dan semua masalah itu kait-berkait dengan masalah lain.

Dalam konteks itulah, ketika salah satu bakal capres yang diunggulkan, yaitu Joko Widodo (Jokowi), menolak di-fait accompli untuk menyetujui kebijakan perburuhan tertentu, itu menurut saya adalah langkah yang tepat. Seorang pemimpin sejati bukan cuma bisa “bermain” di lingkup popularitas dan isu-isu populis, tetapi ia juga harus mengajarkan rasionalitas pada rakyatnya. Seorang pemimpin secara tak langsung juga mengemban misi “pendidikan” dan memberi pembelajaran pada rakyatnya.

Ada hal-hal tertentu, atau suatu kebenaran, yang harus disampaikan pemimpin kepada rakyatnya, meski hal itu pahit atau tidak menyenangkan. Seorang pemimpin tidak boleh menjanjikan angin surga atau segala hal yang serba enak saja, tetapi juga harus memberi arahan dan peringatan ketika dia melihat bahwa rakyatnya akan menghadapi masa-masa sulit di depan. Justru pada saat masa sulit itulah kehadiran seorang pemimpin sangat dibutuhkan.

Dalam kaitan itulah, saya melihat Jokowi sebagai figur capres yang tidak terbuai pada popularitas, meskipun ia sendiri sudah sangat populer. Jokowi juga telah membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya rasional dan masuk akal, walau tidak populer. Misalnya, pernyataan Jokowi bahwa ia ingin menghapus subsidi bahan bakar minyak dalam waktu empat tahun, jika ia –InsyaAllah-- terpilih menjadi presiden nanti.

Namun, di sisi lain, justru pernyataan Jokowi semacam itu menunjukkan kematangan bagi seorang capres. Rasionalitas itu memberikan rasa kepercayaan, khususnya bagi pihak-pihak luar –seperti negara-negara tetangga, lembaga mitra, dan sahabat—yang akan khawatir jika calon pemimpin Indonesia dinilai sebagai tokoh yang lebih mengedepankan popularisme ketimbang rasionalitas.

Jadi saya tidak heran, ketika Jokowi pada 7 Mei 2014 mengatakan, Indonesia tetap harus terbuka bagi investasi tanpa mengabaikan kepentingan nasional. "Saya kira negara kita ini kan terbuka terhadap investasi. Asingnya kan juga sudah masuk. Yang paling penting, investasi itu harus memberikan keuntungan pada negara dan rakyat. Yang penting itu," kata Jokowi, saat pengambilan gambar di sebuah stasiun televisi swasta.

Menurut Jokowi, bukan zamannya lagi Indonesia bersikap antiasing dan melarang mereka masuk untuk berinvestasi. Justru Indonesia harus siap menghadapi investor asing yang hendak masuk. Kesiapan itu baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun regulasi. "Kita harus siap dan memang harus disiapkan,” ujar Jokowi. Ini adalah sikap yang rasional dan masuk akal. ***

Jakarta, 8 Mei 2014

•Satrio Arismunandar adalah dosen Ilmu Komunikasi di beberapa universitas dan penulis buku. Ia pernah menjadi jurnalis Harian Kompas (1988-1995) dan Executive Producer di Divisi News Trans TV (2002-2012).

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI