Melawan Skenario Pemecahbelahan Irak

Redaktur Senior Aktual, Satrio Arismunandar, melakukan liputan jurnalistik ke Irak sejak 20 Februari 2015. Selama sekitar dua minggu, ia dijadwalkan mengunjungi berbagai kota di negeri kaya minyak yang sering dilanda perang itu. Berikut ini adalah laporannya.

“Jangan mudah percaya dengan laporan media massa Barat tentang konflik sektarian di Irak,” ujar Des Alwi, mantan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Irak, yang telah satu setengah tahun bertugas di KBRI Baghdad, Januari 2015. Lulusan jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia itu kini sudah ditugaskan ke pos diplomatik lain di Eropa.

“Media Barat sering menulis soal konflik keras antara warga Sunni versus Syiah di Irak. Tetapi itu sebetulnya hanya di tataran politik. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Syiah dan Sunni di Irak biasa tinggal berdampingan, bertetangga, dan rukun-rukun saja,” lanjut Des Alwi, yang selama bertugas di KBRI Baghdad tidak membawa istri dan anaknya, yang tetap tinggal di Indonesia.

Larangan membawa keluarga itu adalah aturan standar untuk semua staf KBRI Baghdad, sejak kantor KBRI dibuka kembali pada 2012. Kantor KBRI sempat dikosongkan ketika terjadi invasi militer Amerika Serikat ke Irak, yang berujung dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Irak Saddam Hussein pada 2003. Saat itu semua staf KBRI diungsikan karena pertimbangan keamanan.

Aktivitas KBRI Baghdad kini telah dihidupkan kembali dan dipimpin oleh Duta Besar Safzen Noerdin, yang pernah menjadi Komandan Korps Marinir TNI-AL. Penunjukan Safzen yang berlatar belakang militer mungkin tepat, karena Irak memang daerah rawan dan membutuhkan duta besar dengan kualifikasi khusus.

Kini kondisi keamanan di Irak dianggap sudah jauh lebih kondusif, meski letupan konflik –seperti ledakan-ledakan bom di tempat umum—terkadang masih terjadi. Maka Baghdad (Irak), bersama dengan Tripoli (Libya), Kabul (Afganistan), dan Sana’a (Yaman), oleh Kementerian Luar Negeri RI masih dikategorikan sebagai daerah penugasan yang berbahaya. Jadi, larangan bagi staf KBRI untuk membawa keluarga itu tetap diberlakukan.

Menguasai Sumber Daya Strategis


Untuk melihat dan mengetahui keadaan Irak yang sebenarnya memang tidak cukup dengan mengandalkan referensi media massa Barat, yang sering bias dalam memberitakan masalah Irak. Tetapi kita perlu datang dan melihat langsung situasinya ke Irak. Banyak kepentingan asing yang bermain di sini, dan media massa Barat mainstream adalah juga bagian dari kepentingan tersebut.

Apalagi Irak ada negeri Arab yang menempati posisi strategis. Mayoritas warganya beragama Islam, yang terbagi dalam tiga kelompok etnis dan sektarian besar, yakni warga Syiah, Sunni, dan Kurdi. Dari 36 juta penduduk Irak, dilihat dari aspek agama, penganut Muslim Syiah mencapai sekitar 60-65 persen, dan penganut Sunni 32-37 persen. Sedangkan dilihat dari aspek etnis, mayoritas 75-80 persen penduduk Irak adalah bangsa Arab. Kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi (15-20 persen), Asiria, Turkmen Irak, dan lain-lain (5 persen), yang kebanyakan tinggal di utara dan timurlaut negeri itu.

Dalam konteks minyak bumi sebagai sumber daya strategis dunia, Irak adalah negara yang kaya minyak dan menguasai cadangan minyak terbukti yang sangat besar. Cadangan minyak Irak hanya kalah dari Arab Saudi. Daerah minyak Irak banyak berlokasi di wilayah etnis Kurdi di bagian utara. Konflik politik internal dan eksternal Irak, yang menyangkut penguasaan wilayah, dengan demikian juga tidak bisa dipisahkan dari motivasi menguasai sumber-sumber minyak tersebut.

Dengan latar belakang seperti itu, tak heran jika Irak menjadi obyek pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar, perusahaan perminyakan raksasa, industri pertahanan, dan banyak lagi. Saat ini mayoritas alat utama sistem persenjataan militer Irak didominasi pasokannya oleh industri pertahanan AS. Maklum, sebagai kekuatan penakluk utama, pasukan AS masih bercokol di Irak dan mereka tentu tidak mau rugi, sesudah capek-capek berperang dan mengeluarkan ongkos besar untuk sampai di sini. Posisi pemasok kedua dikuasai Rusia, yang merupakan pemasok senjata tradisional Irak sejak zaman Saddam.

Berbagai Masalah Krusial di Irak

Saat ini ada berbagai masalah krusial yang dihadapi Irak. Dalam sisi ekonomi, merosotnya harga minyak dunia sampai ke titik terendah tahun-tahun terakhir ini sangat merugikan Irak. Hal ini karena minyak bumi adakah komoditi andalan Irak untuk menghidupkan ekonominya. Ekspor minyak juga merupakan mayoritas penyumbang devisa bagi Irak. Sesudah negeri ini hancur lebur akibat perang, Irak butuh anggaran besar untuk membangun kembali infrastrukturnya.

Masalah krusial kedua, kali ini di bidang politik, adalah belum mantapnya dan belum stabilnya kehidupan politik Irak. Pembagian kekuasaan di pemerintahan Irak pasca invasi AS –antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi—masih butuh proses panjang untuk mencapai kestabilan. Pola hubungan yang sarat kepentingan itu harus dikelola dengan hati-hati. Tujuannya adalah untuk menghindari gesekan yang bisa berdampak pada konflik terbuka dan kekerasan, yang berkelanjutan dan memakan banyak korban di lapangan .

Harus diakui, ada usaha tulus dari para politisi dari berbagai kubu untuk mencapai rekonsiliasi. Pada 2014, parlemen Irak menyetujui pembagian kekuasaan di pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haidar al-Abadi. Abadi berasal dari Partai Dawa, partai Islamis Syiah yang sebelumnya dipimpin PM Nouri al-Maliki. Langkah inklusi politik ini, yang mencoba merangkul berbagai kelompok yang bersaing dan berseteru di Irak, cukup membesarkan hati.

Hal itu khususnya menjadi penting ketika pasukan Irak masih berjuang melawan kelompok radikal Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Milisi ISIS sampai saat ini masih bercokol di wilayah Irak dan menguasai wilayah yang sangat luas di baratlaut, terutama yang berbatasan dengan Suriah. Sulit meredam agresivitas militer ISIS, jika di antara kubu Syiah, Sunni, dan Kurdi Irak masih sibuk berkonflik sendiri.

Sebelum tercapai kompromi, selama berminggu-minggu dua posisi menteri kunci di kabinet Irak –Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri—tetap belum terisi. Para pengamat politik pada awalnya merasa was-was, apakah para politisi Syiah, Sunni dan Kurdi akan mampu berkompromi pada pos-pos keamanan yang sangat penting ini. Untunglah, para politisi Irak ternyata masih sanggup berkompromi, dan dua jabatan kosong itu akhirnya terisi pada Oktober 2014.

Merangkul Kubu Garis Keras

Ditunjuknya Mohammed al-Ghabban, yang berasal dari Organisasi Badr, sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru dapat dipandang sebagai langkah taktis, untuk merangkul sekaligus meredam kelompok garis keras. Begitu juga, pemilihan Khaled al-Obeidi sebagai Menteri Pertahanan yang baru juga menunjukkan upaya serius untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Obeidi sebelumnya menjabat sebagai penasihat bagi Gubernur Provinsi Nineveh.

Ketika kota Mosul jatuh ke tangan ISIS pada musim panas 2014, Obeidi menekankan perlunya pemberian otonomi yang lebih besar pada kawasan-kawasan di Irak dan bahkan penciptaan tentara Arab Sunni yang terpisah. Sebagai catatan, milisi ISIS adalah penganut Muslim Sunni, dan salah satu faktor yang membuat cepatnya gerak maju milisi ISIS di Irak adalah karena adanya dukungan dari sebagian warga Sunni –yang tidak puas pada kebijakan pemerintah pusat Irak-- di wilayah bersangkutan.

Sebagai alternatif, bisa jadi penunjukan-penunjukan inklusif di jabatan kunci pemerintahan itu hanyalah sekadar barter politik biasa. Namun, ketika kekerasan belum menunjukkan tanda-tanda mereda, para pemimpin Irak tampaknya akan menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari kelompok sektarian ekstrem.

Jika pemerintah gagal bertindak lebih dari sekadar melakukan bagi-bagi kekuasaan pada jabatan-jabatan tingkat tinggi, hal ini justru hanya akan memberi bahan bakar pada konflik atau perang saudara yang terus berlangsung, dan bisa menjurus ke kondisi yang lebih berbahaya. Yakni, pemisahan wilayah (partisi teritorial) sesuai dengan garis sektarian dan garis etnis. Singkatnya, wilayah Irak bisa terpecah jadi tiga bagian atau tiga negara, yakni kawasan yang didominasi Syiah, Sunni, dan Kurdi.

Nicholas Sambanis dan Jonah Schulhofer-Wohl dalam Foreign Affairs (1 Desember 2014) mengatakan, ide partisi teritorial itu kedengarannya cukup disukai untuk menyelesaikan konflik sektarian di Irak yang berlarut-larut. Setidak-tidaknya, para perancang strategi di Amerika telah memikirkan ide partisi itu, ketika terjadinya puncak konflik sektarian antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi di Irak pada 2006.

Berbagai Skenario Pemisahan wilayah

Joseph Biden, Wakil Presiden AS yang saat itu masih menjadi senator, dan Leslie Gelb, Presiden Emeritus Dewan Hubungan Luar Negeri, sempat mengajukan rencana “partisi lunak” (soft partition) Irak. Chaim Kaufmann, pakar hubungan internasional, juga beranggapan bahwa hanya lewat pemisahan populasi Irak sesuai garis sektarian dan garis etnislah maka kekerasan antar kelompok ini bisa berakhir. Konflik berdarah yang meningkat pada musim panas 2014 telah menghidupkan kembali gagasan partisi ini.

Dalam tulisannya di Washington Post, kolumnis Fareed Zakaria juga menyarankan agar AS mengadopsi realitas adanya enklave atau kantong-kantong sektarian di Irak. Bahkan Steven A. Cook dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengisyaratkan bahwa AS mungkin harus menerima partisi penuh Irak, meskipun proses itu mungkin akan “berdarah-darah dan berkepanjangan.”

Sementara itu, peristiwa-peristiwa di Suriah juga menghidupkan lebih jauh perdebatan tentang pembagian wilayah tersebut. ISIS dengan gigih dapat bertahan dan menguasai sebagian wilayah Suriah, meski harus menghadapi serangan udara yang dipimpin AS. Pasukan Suriah yang setia pada Presiden Bashar al-Assad juga terbukti tak mau menyerah.

Maka pada November 2014, pakar tentang Suriah, Joshua Landis, dalam acara GPS di jaringan televisi CNN menyatakan, ia mendukung rencana partisi Suriah. Landis berargumen bahwa partisi teritorial itu akan “menerima realitas” adanya negara Sunni, yang terbentang dari sebagian wilayah Suriah ke sebagian wilayah Irak. Pemisahan semacam itu dipandangnya akan lebih stabil dan –seperti ditambahkan Fareed Zakaria dalam acara yang sama-- akan “mencerminkan realitas-realitas sektarianisme.”

Argumen yang sering dilontarkan dari kalangan pendukung partisi adalah bahwa, ketika pertarungan etnis dan sektarian sudah menjadi terlalu berdarah-darah, tak seorangpun yang akan sanggup memulihkan keadaan seperti semula dan menyatukan kubu-kubu etnis dan sektarian itu lagi.

Perang telah mengungkapkan dan mengangkat kembali garis-garis pemisah di tataran sosial negara bersangkutan. Dengan demikian, begitulah menurut alur pemikiran yang disodorkan, satu-satunya jalan keluar dari siklus pertumpahan darah yang berbasis identitas dan terus-menerus berulang, adalah dengan merumuskan garis perbatasan-perbatasan wilayah resmi yang baru. Penentuan garis perbatasan baru itu disesuaikan dengan skema pemisahan yang bersifat etnis dan sektarian.

Anggapan Dasar yang Lemah


Argumen di atas kedengarannya seolah-olah masuk akal, namun sebenarnya argumen itu didasarkan pada anggapan dasar yang cacat atau lemah. Ia memperlakukan identitas sosial sebagai sesuatu yang terberikan (given) dan mengabaikan fakta bahwa ini adalah soal politik –dan bukan soal identitas itu sendiri—yang menyebabkan kelompok Sunni dan Syiah berperang, tak lama sesudah invasi AS ke Irak. Jauh dari menyelesaikan perselisihan, partisi justru dapat mengaktifkan kembali garis-garis pemisah yang sudah lama terpendam.

Dan di akhir semuanya, pembentukan sebuah negara baru biasanya justru mengubah mantan sekutu menjadi musuh satu sama lain. Ini sudah terjadi di Sudan Selatan (mayoritas warganya non-Muslim), yang dilanda konflik berkelanjutan justru sesudah partisi atau dipisahkan dari Sudan (mayoritas warganya Muslim) pada 2011.

Negeri itu kini rusuh karena menghadapi perlawanan dengan kekerasan dari Gerakan Pembebasan Sudan Selatan atau SSLM (South Sudan Liberation Movement) dan Gerakan Demokratik Sudan Selatan atau SSDM (South Sudan Democratic Movement). Anggota SSLM dan SSDM semula adalah sesama pejuang, yang berjuang bahu-membahu melawan pasukan Sudan di utara, untuk menuntut kemerdekaan bagi Sudan Selatan.

Selain itu, Sudan Selatan juga dilanda bentrokan antar-etnis tentang bagaimana cara pembagian kekuasaan di negara baru tersebut. Penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap sejarah perang saudara, yang terkait dengan pemisahan wilayah, menunjukkan bahwa partisi biasanya tidak mendorong perdamaian. Dalam sejumlah kasus, pemisahan wilayah justru membuat situasi lebih buruk.

Sejak 1945, sekitar 180 perang saudara, di mana lebih dari separuhnya bersifat etnis atau sektarian, telah menghasilkan 14 sampai 21 partisi, tergantung pada bagaimana kita menghitungnya. Kasus-kssus partisi ini bisa berbentuk hilangnya secara de facto kedaulatan terhadap kantong wilayah yang kecil, seperti terjadi di Siprus pada 1964 atau Somaliland pada 1991. Tetapi bisa juga berupa deklarasi kedaulatan secara terbuka dan tuntas, dengan didukung pengakuan dari dunia internasional, seperti kasus Eritria dan Kroasia pada 1991.

Bukan Solusi yang Baik

Ketika membandingkan kasus-kasus ini dengan berbagai konflik lain yang tidak berakhir dengan partisi, tidak ditemukan bukti yang bersifat etnis ataupun sektarian bahwa partisi bisa mencegah munculnya perang baru. Data ini secara sederhana justru menunjukkan, pemisahan wilayah bukanlah solusi yang baik terhadap perang saudara berlarut-larut, yang bersifat etnis ataupun sektarian.

Bentuk lunak dari partisi –seperti pembangunan kantong-kantong wilayah terpisah—tampaknya juga tidak menyelesaikan konflik. Di Siprus, sesudah periode singkat konflik antar-komunal pada 1963, warga Siprus keturunan Turki (Turkish Cypriots) mulai terkonsentrasi di kantong-kantong etnis yang bisa mereka pertahankan dengan mudah.

Mereka menggalang struktur administratif terpisah di kawasan-kawasan itu, serta mengimpor senjata dan pejuang-pejuang dari Turki. Ini adalah partisi yang sedang berlangsung. Kantong-kantong wilayah ini membuat rekonsiliasi nasional di Siprus jadi jauh lebih berat. Kantong-kantong wilayah ini bertindak sebagai pijakan kaki, yang kemudian dimanfaatkan Turki untuk melakukan invasi pada 1947, yang akhirnya membelah pulau itu jadi dua.

Dalam kasus lain, perang justru pecah lagi setelah partisi. Ini terjadi di Kroasia, yang memisahkan diri dari Yugoslavia pada 1991. Kroasia lalu terlibat lagi dalam perang separatis pada 1992-1995 melawan warga Serbia Kroasia (Serbian Croats), yang ingin memisahkan diri dari Kroasia dan bergabung dengan Serbia.

Menyatukan negeri dengan merangkul berbagai kubu dan kepentingan bukanlah tugas yang mudah. Namun, hal ini harus diperjuangkan terus-menerus secara teguh, jika memang sebuah negeri Islam yang multi-etnis seperti Irak ingin maju. Negeri yang warganya mudah dipecahbelah dengan isu komunal, seperti isu kesukuan atau agama, akan mudah pula dikuasai oleh kepentingan asing.

Oleh karena itu, berkaca dari kasus Irak, Indonesia sendiri harus waspada jika saat ini ada upaya-upaya yang tampaknya ingin membenturkan warga Muslim Sunni (Ahlus Sunnah wal Jamaah) dengan warga penganut Syiah, yang posisinya di Indonesia adalah minoritas. Rakyat tidak boleh mudah terpancing oleh isu-isu artifisial, seperti isu Sunni versus Syiah, atau saling mengkafirkan dan saling menganggap sesat satu terhadap yang lain, yang ujung-ujungnya akan melemahkan ketahanan nasional Indonesia. ***

Satrio Arismunandar
Ditulis untuk Majalah AKTUAL, Februari 2015
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI