Peliputan Investigatif Kasus Korupsi di Indonesia

Oleh Satrio Arismunandar

Saat ini terdapat kesepakatan meluas bahwa korupsi telah menjadi salah satu problem global dan etis yang paling mendesak. Korupsi dikatakan menjurus ke hilangnya pendapatan pemerintah, merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menuntut biaya lebih untuk bisnis yang terlibat dalam penyuapan, dan hilangnya peluang bagi warga yang tidak terlibat.

Korupsi juga diyakini mendistorsi standar prestasi dan mengikis rasa hormat terhadap hukum, yang berujung pada investasi publik yang lebih tinggi dan rendahnya kualitas infrastruktur, serta menghambat kemajuan politik dan ekonomi.

Korupsi adalah masalah yang bersifat lintas-sistemik. Ia melekat pada semua sistem sosial, feodalisme, kapitalisme, komunisme, dan sosialisme. Ia juga mempengaruhi semua kelas masyarakat, semua organisasi negara (kerajaan atau republik), semua keadaan (perang ataupun damai), semua kelompok usia (muda dan tua), semua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), segala waktu, dari zaman kuno, zaman pertengahan, sampai zaman modern.

Korupsi bukan hanya menjangkiti negara-negara sedang berkembang, negara-negara terbelakang, dan negara-negara gagal, seperti yang sering dinyatakan sejumlah kalangan. Tetapi korupsi dalam skala yang signifikan juga terjadi di negara-negara yang digolongkan sebagai negara maju. Bersama dengan kejahatan narkoba dan terorisme, korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, yang menuntut cara-cara khusus untuk menanganinya.

Ada hubungan antara tingkatan korupsi dan peran media. Sejak 1990-an, akademisi serta organisasi seperti World Bank Institute dan UNDP (Program Pembangunan PBB) melakukan analisis, dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional dan rating kebebasan pers Freedom House. Data itu secara konsisten menunjukkan, negara yang memiliki pers yang lebih bebas umumnya memiliki pemerintah yang relatif sedikit korupsinya, atau --lebih tepat-- pemerintah yang dipersepsikan rendah tingkatan korupsinya.

Kesimpulan itu bagaimanapun sebagian besar didasarkan pada data survey, yang lebih merupakan persepsi terhadap korupsi ketimbang tindak korupsi aktual, yang memang sulit diukur. Lebih jauh, harus diakui sulit mengisolasikan dampak pers yang bebas atau peliputan yang bersifat pengawasan (watchdog reporting) dari faktor-faktor lain, yang mungkin terkait dengan kontrol terhadap korupsi. Seperti: sistem peradilan yang independen, penghormatan terhadap kebebasan sipil, kekuatan masyarakat madani (civil society) dan partai-partai politik. Studi akademis juga menunjukkan, negara-negara yang memiliki pengadilan yang independen dan birokrasi yang responsif juga cenderung kurang korupsinya.

Meski demikian, mantan direktur tata kelola World Bank Institute, Daniel Kaufman, menekankan pentingnya pers bebas dan khususnya peliputan investigatif, dalam upaya mengatasi masalah korupsi. Peran media massa diharapkan bisa membantu mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

World Bank Institute menyatakan bahwa jurnalisme investigasi atau peliputan investigatif (watchdog reporting) mempromosikan tata kelola yang baik (good governance), dengan cara:

• Menyelidiki dan mengungkapkan pejabat-pejabat yang korup.
• Mendesakkan investigasi dari badan-badan resmi.
• Memperkuat kerja dan legitimasi badan-badan anti-korupsi.
• Membantu pembentukan opini publik terhadap kelambanan di pemerintahan.
• Memberi tekanan bagi perubahan undang-undang dan regulasi.
• Mendesakkan respons yang proaktif dari pemerintah, manakala pemerintah mengantisipasi akan adanya pemberitaan yang mengecam/merugikan pihaknya.

Sudut pandang ini melihat bahwa peliputan yang bersifat pengawasan lebih berfungsi sebagai katalis. Jurnalisme pengungkapan (exposure journalism) tidak bekerja sendirian, tetapi menjadi bagian dari ekosistem akuntabilitas, yaitu jejaring lembaga-lembaga yang dapat mengontrol kekuasaan.

Pandangan ini mengakui bahwa pers perjuangan dapat mendesakkan reformasi, namun para jurnalis itu sendiri tidak bisa menghasilkan perubahan, jika lembaga-lembaga pemerintah tidak acuh terhadap pengungkapan, atau publik sendiri tidak memiliki kemauan, atau tidak sanggup mendesakkan perubahan. Jadi kita harus berhati-hati, agar tidak berlebih-lebihan dalam mengklaim bahwa peliputan investigatif akan menghasilkan dampak sosial konkret berupa pemberantasan korupsi.

Pengertian Peliputan Investigatif

Salah satu bentuk peran media untuk mendukung pemberantasan korupsi itu adalah peliputan investigatif (investigative reporting). Apakah yang dimaksud dengan peliputan investigatif? Secara sederhana, peliputan investigatif adalah praktik jurnalisme, yang menggunakan metode investigasi dalam mencari informasi.

Karakter dari berita investigatif adalah: (1) merupakan produk kerja asli jurnalis bersangkutan, bukan hasil investigasi dari sebuah instansi pemerintah atau nonpemerintah; (2) mengandung informasi yang tidak akan terungkap tanpa usaha si jurnalis; dan (3) berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari mana munculnya jurnalisme investigatif ini? Di Amerika Serikat, istilah investigative reporting tampaknya mulai populer pada tahun 1975, ketika di Columbia didirikan Investigative Reporters and Editors Inc. Namun, bicara tentang sejarah kemunculan jurnalisme investigatif, tampaknya harus dimulai dari kemunculan apa yang dinamakan muckraking journalism.

Muckraking journalists adalah julukan yang diberikan pada jurnalis Amerika, yang menggunakan suratkabar tempat ia bekerja sebagai sarana untuk menggugat ketidakadilan, mengungkap kesewenang-wenangan (abuses), dan menyebarkan informasi tentang berbagai penyimpangan yang terjadi kepada masyarakat umum.

Karya para jurnalis ini akhirnya menghasilkan sejumlah reformasi dan perubahan legislatif. Artikel-artikel mereka di majalah, pada awal 1900-an, mengungkapkan praktik-praktik korupsi di beberapa sektor bisnis dan perusahaan asuransi jiwa. Hal itu mendorong terwujudnya tindakan-tindakan yang krusial terhadap undang-undang bahan makanan murni dan peraturan antimonopoli. Artikel-artikel tersebut bisa dibilang telah mengubah peran jurnalis dalam masyarakat.

Para jurnalis ini menyelidiki dan mengungkap isu-isu sosial, seperti kondisi di permukiman kumuh, penjara, pabrik, rumah sakit jiwa, pertambangan, bengkel kerja, buruh anak, dan kondisi yang tidak bersih di pabrik-pabrik pengolahan makanan. Muckraking journalists sering menulis tentang orang yang menjadi miskin akibat ketidakberesan sistem sosial, dan menggugat lembaga-lembaga yang sudah mapan dalam masyarakat.

Sebutan muckraker kini juga ditujukan pada jurnalis masa sekarang, yang mengikuti tradisi lama tersebut. Mereka sekarang meliput topik-topik seperti: klaim-klaim yang bersifat penipuan dari perusahaan pembuat obat berpaten; perbudakan zaman modern; prostitusi anak; pornografi anak; dan peredaran narkoba.

Di Indonesia, yang sering dianggap menjadi pelopor jurnalisme investigatif adalah Suratkabar Indonesia Raya, di bawah pimpinan Mochtar Lubis. Indonesia Raya (periode 1949-1958 dan 1968-1974) dengan liputan dan tajuknya yang agresif bisa dibilang menunjukkan ciri awal penerbitan pers, yang mengarahkan liputannya ke dalam bentuk investigasi. Indonesia Raya sempat dibreidel oleh penguasa dan Mochtar Lubis masuk penjara, karena liputan koran itu yang berani menyinggung kepentingan penguasa.

Pada periode pertama penerbitan (1949-1958), harian ini memiliki visi investigatif untuk melawan kekuasaan, yang dianggap bertanggung jawab atas semua keburukan yang terdapat dalam masyarakat. Pada Agustus 1956, Indonesia Raya melaporkan kasus korupsi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani dan Wakil Direktur Percetakan Negara Kementerian Penerangan Lie Hok Thay.

Sedangkan pada periode kedua (1968-1974), di zaman Orde Baru, harian ini menyoroti kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif peristiwa kemasyarakatan. Antara tahun 1969 sampai 1972, suratkabar itu gencar membongkar kasus-kasus korupsi di perusahaan minyak negara, Pertamina. Kasus korupsi lain yang diungkap adalah kasus Badan Urusan Logistik (Bulog) serta penyelundupan mobil mewah.

Pada periode 1990-an, majalah dwi-mingguan Tajuk memposisikan diri sebagai majalah investigasi. Banyak awak redaksi utama Tajuk merupakan jebolan dari majalah Editor, yang bersama majalah berita mingguan Tempo dan tabloid DeTik dibreidel oleh Departemen Penerangan era Soeharto pada 21 Juni 1994.

Majalah Tempo dibreidel sekitar sebulan sesudah Tempo menurunkan laporan perihal pembelian kapal perang eks Jerman Timur, serta konflik antara petinggi TNI dan Menristek BJ Habibie terkait pembelian kapal-kapal perang itu. Pihak TNI tidak suka dipaksa menerima kapal-kapal perang bekas, yang negosiasi pembeliannya dilakukan oleh Habibie. Majalah berita mingguan Tempo terbit lagi pada 6 Oktober 1998, dan lalu juga memunculkan rubrik khusus investigasi.

Peliputan investigatif di Indonesia tidak cuma dilakukan oleh lembaga media, tetapi juga perorangan. Bondan Winarno, yang pernah jadi pemimpin redaksi Suara Pembaruan, namun kini lebih dikenal lewat program kuliner yang “mak nyus” di televisi, adalah pelakunya. Seperti dilaporkan Agus Sopian dalam Majalah Pantau, Bondan menghabiskan uang pribadi sekitar US$ 7.500 (saat tahun 1990-an, US$ 1 setara dengan Rp 2.000) untuk menyelidiki kasus tambang emas Busang. Hasil investigasi Bondan dibukukan pada 1997, dengan judul Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi.

Waktu itu Bondan terbang ke Calgary (kantor pusat Bre-X) dan Toronto di Kanada, Manila di Filipina, serta menjelajahi hutan Kalimantan, untuk menyelidiki “kematian” Michael de Guzman. De Guzman adalah insinyur Filipina dan geolog senior Bre-X, yang dilaporkan tewas bunuh diri dengan meloncat dari helikopter. Bondan merasa curiga, karena kata keluarganya de Guzman mengenakan gigi palsu, tapi gigi palsu itu tak pernah ditemukan pada “mayat de Guzman” yang sudah diotopsi.

Penelusuran Bondan menimbulkan dugaan, “kematian” de Guzman itu hanya “sandiwara” untuk menghilangkan jejak. De Guzman dicurigai memalsukan sampel tanah Busang dengan kadar emas tinggi, sehingga melonjakkan harga saham perusahaan pertambangan emas Bre-X, dari C$ 1,90 pada akhir 1994, C$2,05 pada pertengahan 1995, C$14, C$50, dan akhirnya menjadi C$200 pada Mei 1996. Lonjakan harga saham itu sangat spektakuler, sehingga dimuat dalam artikel di suratkabar Amerika The New York Times, dengan judul “Bre-X has a Cinderella Story to Tell.”

Pada tahun 2000-an, suratkabar Media Indonesia juga secara berkala menghasilkan liputan-liputan investigatif. Belakangan sejumlah stasiun TV juga menyajikan liputan investigatif, meski dalam kadar yang sederhana atau biasa saja. Trans TV, misalnya, pernah punya program mingguan Reportase Investigasi, yang kebetulan penulis pernah menanganinya. Yang ditayangkan biasanya adalah topik liputan yang mudah divisualisasikan, seperti penjualan “bakso tikus,” atau bahan makanan yang menggunakan zat pengawet atau zat pewarna berbahaya.

Liputan tentang korupsi jarang dilakukan, karena lebih sulit visualisasinya, memakan waktu lama untuk proses pencarian datanya, butuh biaya investigasi yang lumayan besar, dan tidak bisa dipastikan hasilnya. Apalagi untuk kasus korupsi yang rumit, yang juga menuntut kualifikasi reporter tertentu. Padahal setiap minggu sudah harus ada hasil liputan, untuk ditayangkan secara reguler.

Liputan yang lebih rumit dan memakan energi, seperti kasus pembalakan hutan, tidak lagi dibuat karena secara rating pemirsa terbukti hasilnya tidak begitu menggembirakan. Tidak seimbang dengan energi dan biaya yang dikeluarkan untuk liputan. Stasiun TV umumnya lebih senang membuat program yang “murah meriah,” tetapi mendatangkan rating dan pemasukan iklan yang tinggi.

Tiga Bentuk Jurnalisme Investigatif

Sesudah praktik jurnalisme investigatif semakin matang, ada beberapa bentuknya yang dapat kita kenali. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, setidaknya ada tiga bentuk yang bisa kita bedakan. Yaitu: pelaporan investigatif orisinal, pelaporan investigatif interpretatif, dan pelaporan terhadap investigasi.

Pelaporan Investigatif Orisinal (original investigative reporting):

Pelaporan investigatif orisinal melibatkan reporter itu sendiri dalam mengungkap dan mendokumentasikan berbagai aktivitas subjek, yang sebelumnya tidak diketahui oleh publik. Ini merupakan bentuk pelaporan investigatif, yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi, terhadap subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh si jurnalis. Ini adalah contoh klasik, di mana pers mendesak lembaga publik (pemerintah), atas nama publik.

Dalam melakukan investigasi, jurnalis mungkin menggunakan taktik-taktik yang mirip dengan kerja polisi. Seperti, penggunaan tenaga informan, pemeriksaan catatan/data publik, bahkan --dalam situasi tertentu-- pemantauan aktivitas dengan sembunyi-sembunyi dan penggunaan penyamaran. Dalam pelaporan investigatif orisinal di era modern sekarang, kekuatan analisis komputer sering menggantikan observasi personal para reporter.

Pelaporan Investigatif Interpretatif (interpretative investigative reporting):

Jenis pelaporan investigatif interpretatif juga menggunakan keterampilan yang sama, seperti pada pelaporan investigatif orisinal, namun menempatkan interpretasi (penafsiran) pada tingkatan yang berbeda.

Perbedaan mendasar antara keduanya adalah, pada pelaporan investigatif orisinal, si jurnalis mengungkapkan informasi yang belum pernah dikumpulkan oleh pihak lain manapun. Tujuannya adalah memberitahu publik tentang peristiwa atau situasi, yang mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sedangkan, pelaporan interpretatif berkembang sebagai hasil dari pemikiran dan analisis yang cermat, terhadap gagasan serta pengejaran fakta-fakta yang diikuti, untuk memadukan semua informasi itu dalam konteks yang baru dan lebih lengkap. Dengan cara ini, diharapkan bisa memberi pemahaman yang lebih mendalam pada publik.

Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks, ketimbang sekadar pengungkapan biasa. Pelaporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu, serta informasi baru tentangnya.

Pelaporan Terhadap Investigasi (reporting on investigations):

Pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif, yang semakin biasa dilakukan. Dalam hal ini, pelaporan berkembang dari temuan awal atau bocoran informasi dari sebuah penyelidikan resmi yang sudah berlangsung atau yang sedang dipersiapkan oleh pihak lain. Pihak lain itu biasanya adalah badan-badan pemerintah.

Pelaporan terhadap investigasi bisa terjadi, manakala penyelidik resmi sedang bekerja. Penyelidik dari pihak pemerintah bekerjasama secara aktif dengan jurnalis pada kasus-kasus tertentu, karena sejumlah alasan. Contohnya, sebagian besar dari pelaporan tentang perselingkuhan Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky sebenarnya adalah hasil investigasi, yang dilakukan kantor Penuntut Independen Kenneth Star, ditambah dengan informasi tandingan yang dibocorkan oleh pihak Gedung Putih atau para pengacara terkait.

Di Indonesia, misalnya, seperti diungkapkan Agus Sopian dalam Pantau, majalah Tempo pernah memuat laporan investigatif tentang dunia perbukuan di Indonesia. Laporan ini bagus dan bisa mengingatkan publik tentang bahaya buku-buku pelajaran, yang isinya justru bisa membikin bodoh karena sebagian isi buku ternyata mengandung informasi yang keliru atau tidak pas. Dampaknya akan sangat buruk pada jutaan siswa SMP yang membacanya.

Meskipun bagus, laporan dengan round-up “Rajin itu Pangkal Bodoh” itu, sebagian besar datanya ternyata berasal dari Indonesian Corruption Watch (ICW), lembaga pemantau korupsi di Indonesia. Sebagian besar data yang dikutip adalah hasil investigasi ICW, meski tim investigasi Tempo juga memverifikasi sebagian data itu kemudian. Ini adalah model kerjasama yang saling menguntungkan. Tempo perlu data, sedangkan ICW butuh publisitas meluas.

Bandingkan dengan pelaporan investigatif skandal Watergate pada 1972, yang dilakukan jurnalis Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein. Sebagian besar hasil penyelidikan kasus tersebut, khususnya pada bulan-bulan awal yang kritis, adalah murni hasil kerja investigatif orisinal para jurnalis. Mereka bicara langsung pada para narasumber utama tentang apa yang terjadi, bukan bicara pada tim penyidik resmi tentang apa yang mereka teorikan sudah terjadi. Skandal Watergate ini kemudian berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Richard Nixon.

Seorang jurnalis investigatif mungkin menghabiskan waktu yang cukup lama untuk riset dan menyiapkan laporannya, kadang-kadang bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sementara reporter harian atau mingguan biasa menuliskan berita-berita yang bisa dimuat segera. Laporan akhir seorang jurnalis investigatif biasanya berupa suatu pengungkapan kasus.

Langkah-langkah investigasi ini sering menuntut si reporter untuk melakukan banyak wawancara terhadap berbagai sumber, serta bepergian ke banyak lokasi. Tak jarang, reporter juga harus melakukan aktivitas seperti: pengintaian, analisis dokumen, menyelidiki kinerja peralatan yang terkait dengan suatu kecelakaan, dan sebagainya.

Jurnalisme investigatif menuntut kecermatan dalam detail (rincian), penemuan fakta, dan upaya fisik. Seorang jurnalis investigatif harus memiliki pikiran yang analitis dan tajam, dengan motivasi diri yang kuat untuk terus berupaya, ketika semua pintu informasi ditutup, ketika fakta-fakta dikaburkan atau dipalsukan, dan seterusnya.

Beberapa cara yang bisa digunakan jurnalis untuk menemukan fakta:
• Mempelajari sumber-sumber yang sering diabaikan, seperti arsip, rekaman pembicaraan telepon, buku alamat, catatan pajak, dan perizinan.
• Bicara kepada warga di lingkungan sekitar.
• Menggunakan sumber riset berlangganan (di internet).
• Sumber-sumber anonim. Misalnya, orang dalam yang membocorkan informasi (whistleblowers).
• Melakukan penyamaran.

Jurnalisme investigatif dapat dibedakan dengan pelaporan analitis (analytical reporting). Jurnalisme analitis memanfaatkan data yang tersedia dan mengatur ulang data tersebut, sehingga membantu kita dalam mempertanyakan suatu situasi atau pernyataan, atau memandangnya dengan cara yang berbeda. Sedangkan, jurnalis investigatif bergerak lebih jauh dari sekadar pelaporan analitis, serta ingin mengetahui apakah situasi yang dihadapkan pada kita itu adalah benar-benar realitas.

Jurnalisme investigatif juga dapat dibedakan dengan pelaporan mendalam (indepth reporting). Indepth reporting merupakan suatu laporan mendalam terhadap suatu obyek liputan, biasanya yang menyangkut kepentingan publik, agar publik betul-betul memahami obyek tersebut.

Namun, berbeda dengan peliputan investigatif, indepth reporting tidak memfokuskan diri pada penyingkapan suatu kejahatan, kesalahan, penyimpangan, atau kejahatan tersembunyi, yang dilakukan pihak tertentu. Sifat indepth reporting lebih pada memberi penjelasan pada publik. Sementara proses pencarian informasinya sendiri juga tidak menuntut dilakukannya investigasi, karena boleh jadi informasi itu bersifat terbuka dan mudah diakses.

Sedangkan pelaporan investigatif berasumsi bahwa ada sesuatu yang salah, atau ada suatu pihak yang telah berbuat salah. Kesalahan yang sengaja disembunyikan atau belum terkuak itulah yang menjadi target peliputan investigatif.

Beberapa catatan tentang investigasi kasus korupsi


Ada sejumlah catatan yang perlu penulis sebutkan di sini, mengenai penggunaan peliputan investigatif dalam kaitan upaya mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, upaya pemberantasan korupsi tidaklah sekadar dilakukan dengan menindak atau menghukum pelalu korupsi, tetapi juga ada komponen-komponen lain yang tak kalah penting. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ada lima, yaitu pencegahan, monitoring, penindakan, koordinasi, dan supervisi.

Nah, dalam konteks peliputan investigatif, aspek yang dominan adalah “penindakan,” karena korupsi itu sudah terjadi dan pelakunya sudah ada. Padahal, sebenarnya yang lebih utama adalah mencegah korupsi sebelum terjadi, ketimbang mengungkap kasusnya sesudah terlanjur ada kerugian negara akibat korupsi. Aspek pencegahan korupsi (preventif) itu tampaknya justru menjadi peran penting bagi “jurnalisme biasa non-investigatif.”

Korupsi adalah masalah yang sangat kompleks dan multi-dimensi, mulai dari dimensi hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, umumnya media lebih sibuk membahas dimensi hukum dan politiknya saja, sementara dampak korupsi itu terhadap ekonomi rakyat, keterpurukan, dan kemiskinan cenderung kurang disorot. Hal ini bisa jadi karena jurnalisnya yang kurang paham, malas, atau menganggap aspek terhadap ekonomi rakyat itu “kurang sexy” untuk diliput.

Kedua, banyak media massa –seperti kasus program Reportase Investigasi di Trans TV-- cenderung memilih liputan investigatif yang sederhana, mudah dikerjakan, murah biayanya, tidak memakan banyak energi, dan tidak ada risiko berbenturan dengan penguasa. Selain itu, ada hasil yang bisa diprediksi karena ini terkait dengan tuntutan tayangan reguler, serta tentu saja keinginan mendatangkan rating tinggi dan pemasukan iklan yang lumayan.

Liputan semacam ini, meski masih berkaitan dengan kepentingan publik (perlindungan konsumen), tidak punya dampak yang strategis. Liputan tentang “bakso tikus,” misalnya, memang sensasional, mudah, dan murah dikerjakan, tapi implikasi liputan itu kecil. Berapa banyak sih pedagang bakso yang mencampur baksonya dengan daging tikus? Berapa banyak pula konsumennya dan jumlah uang yang terkait dengan konsumsi “bakso tikus?”

Bandingkan dengan korupsi anggaran negara atau permainan tender di sektor migas, yang bisa merugikan negara triliunan rupiah. Tentu saja, investigasi kasus keuangan negara lebih sulit, lebih rumit, membutuhan reporter berkualitas yang paham masalah ekonomi-keuangan, dan juga ada risiko media itu harus berhadapan dengan penguasa. Beda dengan liputan “bakso tikus,” di mana media hanya akan berhadapan dengan “orang kecil.”

Ketiga, “semangat sensasionalisme” dan “dramatisasi” juga kerap menghinggapi insan media. Para pelaku atau tersangka pelaku korupsi sering ditampilkan bukan sebagai penjahat, tetapi lebih sebagai selebriti, layaknya para artis film. Di depan kamera, mereka tampil penuh senyum. Mereka bahkan bisa ditampilkan di program infotainment. Apalagi jika tersangka pelaku korupsi itu kebetulan memang cantik, mantan foto model atau ratu kecantikan, dengan gaya hidup yang glamour. Yang ditampilkan di media adalah sisi hiburan, bukan substansi korupsinya.

Dalam liputan TV khususnya, banyak hal dikemas menjadi drama. Jika seorang bupati, yang diduga korupsi “cuma” Rp 2 miliar, ketahuan berselingkuh di sebuah hotel dengan seorang penyanyi dangdut yang seksi, kasus ini lebih mungkin diberitakan meluas, lengkap dengan bumbu-bumbunya. Sedangkan, kasus korupsi sistematis yang rumit, yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, namun dilakukan oleh orang-orang yang kurang terkenal, mungkin tidak dipublikasikan meluas.

Seperti dikatakan mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Endy M. Bayuni, kejenuhan dan sinisisme tidak lepas dari cara pemberitaan media tentang korupsi. Berdasarkan observasi Endy, salah satu kelemahan dalam pemberitaan korupsi oleh media, adalah terjadinya pendangkalan masalah korupsi. Karena kasus korupsi semakin banyak, media juga melakukan seleksi kasus yang dijadikan headline berdasarkan “nilai beritanya,” yang –sayangnya-- tidak selalu ditentukan dari kadar/bobot kasus korupsi tersebut.

Sebetulnya banyak sekali aspek lain yang bisa dibahas, dalam kaitan peliputan investigatif dan perannya untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti, aspek kepemilikan media, di mana si pemilik media adalah juga tokoh politik yang punya hubungan dekat dengan penguasa, atau punya kepentingan politik-ekonomi tersendiri. Hal ini sedikit-banyak tentu juga akan berpengaruh pada kebijakan redaksional media bersangkutan, termasuk kebijakan tentang peliputan investigatif. Namun, tentang hal ini biarlah menjadi pembahasan para narasumber lain di seminar ini. ***

Depok, April 2015

Dr. Ir. Satrio Arismunandar, M.Si., MBA, adalah mantan jurnalis harian Kompas, mantan Executive Producer Divisi News Trans TV, dan mantan producer Reportase Investigasi. Saat ini menjadi Senior Editor di Majalah Aktual dan Aktual.co, editor Majalah Defender, penulis buku, dosen di berbagai universitas, dan penguji utama dalam Uji Kompetensi Jurnalis. Lulus dari S-1 Jurusan Elektro Fakultas Teknik UI (1989), S-2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI (2000), dan S-2 Executive MBA dari Asian Institute of Management (AIM), Filipina (2009). Meraih Doktor Ilmu Pengetahuan Budaya dengan disertasi “Perilaku Korupsi Elite Politik di Indonesia dan Tanggung Jawab Sosialnya,” dari Departemen Ilmu Filsafat FIB-UI (2014).

E-mail : arismunandar.satrio@gmail.com
Blog: http://satrioarismunandar6.blogspot.com
HP: 081286299061

Ditulis untuk Seminar Nasional di UIN Raden Fattah Palembang, 24 April 2015

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI