Saudi Memicu Perang Baru Di Yaman

Oleh: Satrio Arismunandar

Serangan militer Arab Saudi dan sekutu-sekutunya ke kubu Houthi di Yaman, telah membuka front perang baru di Timur Tengah. Namun, intervensi asing terhadap konflik dalam negeri di Yaman ini justru memperumit masalah dan tidak akan selesai dengan mudah.

Perang dan gejolak konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di antara sesama negara Arab yang mayoritas penduduknya Muslim, sebetulnya sudah cukup runyam. Namun, seolah-olah itu belum cukup, pada 26 Maret 2015 dan beberapa hari berikutnya, Arab Saudi mengerahkan 100 pesawat tempurnya untuk mengebom posisi milisi Houthi di Yaman, dan praktis telah membuka front perang baru.

Saudi tidak sendirian, tetapi didukung oleh sejumlah negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), ditambah Mesir, Jordania, Maroko, Sudan, dan Pakistan. Dalam serangan udara pertama, aksi militer Saudi didukung oleh Kuwait (15 pesawat), Bahrain (15 pesawat), Uni Emirat Arab atau UEA (30 pesawat), Qatar (10 pesawat), Jordania (6 pesawat), dan Sudan (3 pesawat). Mesir juga melibatkan empat kapal perangnya, yang melewati Terusan Suez dan masuk ke Teluk Aden untuk mendukung intervensi militer itu.

Alasan resmi bagi aksi militer ini adalah pihak koalisi yang dipimpin Saudi ingin membela “pemerintahan yang sah” dan menghindarkan perang saudara. Alasan lain, jika pihak Houthi –yang dituding didukung oleh Iran—dibiarkan berkuasa di Yaman, pengaruh Iran yang menganut Syiah akan semakin meluas di negara-negara Timur Tengah. Apalagi pengaruh Iran itu sudah terlihat nyata di Suriah, Irak, dan Lebanon melalui kelompok Hizbullah.

Kelompok Houthi yang sekarang berkuasa di Yaman adalah warga penganut Syiah Zaidiyah, yang jumlahnya mencapai sekitar 35-40 persen dari populasi Yaman. Pada 2014, populasi Yaman mencapai 25,1 juta jiwa. Houthi menginginkan otonomi yang lebih luas di kawasan Saada, Yaman Utara. Milisi Houthi merebut kekuasaan dari Presiden Abd-Rabbuh Mansour Al-Hadi yang dekat dengan Saudi pada penghujung 2014, karena Al-Hadi dianggap mengingkari kesepakatan pembagian kekuasaan sebelumnya.

Houthi yang minoritas biasanya hanya punya pengaruh terbatas pada daerah pegunungan di utara. Namun, dalam gerak maju ke wilayah tengah dan selatan tahun 2014, Houthi mendapat dukungan dari unit-unit militer yang setia pada mantan orang kuat Yaman, Ali Abdullah Saleh (73). Ali Abdullah Saleh semula adalah Presiden Yaman Utara/Republik Arab Yaman (1978-1990), dan setelah berhasil mempersatukan Yaman Utara dengan Yaman Selatan/Republik Demokrasi Rakyat Yaman, ia menjadi Presiden Republik Yaman (1990-2012).

Saleh sendiri adalah penganut Syiah Zaidi yang sekuler. Ia dipaksa mundur pada 2012, sesudah terjadi pergolakan politik “musim semi Arab” (Arab Spring) selama setahun, dan digantikan oleh wakilnya Abd-Rabbuh Mansour Al-Hadi . Ali Abdullah Saleh, mantan presiden yang makmur ini, tetap berpengaruh dan memiliki pendukung setia di kalangan militer, yang loyalitasnya telah ia pupuk selama lebih dari 30 tahun berkuasa.

Dapat Bantuan dari Iran


Sampai derajat tertentu, kubu Houthi juga menerima bantuan dari Iran, sehingga ada yang memandang bahwa perang di Yaman kali ini merupakan perang proxy antara dua kekuatan regional yang sedang bersaing dan berebut pengaruh: Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Namun, menurut Kenneth M. Pollack, Senior Fellow di Center for Middle East Policy, Amerika Serikat, peran Iran dalam kasus ini sebenarnya terlalu dibesar-besarkan, dalam apa yang awalnya dan sebagian besarnya adalah masalah domestik, yakni perang saudara di Yaman.

Langkah militer Saudi ini dapat memancing eskalasi konflik yang berbahaya dan tampaknya tidak akan mendorong perkembangan yang positif pada Yaman. Bahkan, perkembangan situasi di Yaman akan memberi risiko buruk pada stabilitas Saudi sendiri untuk jangka menengah dan panjang.

Lebih jauh, Pollack menyatakan, bahkan dengan bantuan Amerika, GCC dan mitra-mitra koalisinya tidak punya cukup kapasitas untuk menghancurkan operasi darat pasukan Houthi. Dengan bantuan AS, mereka memang bisa menimbulkan kerugian pada pihak Houthi, namun mereka tampaknya tidak akan bisa menggeser keseimbangan kekuatan di Yaman.

Jika kekuatan udara gagal menaklukkan Houthi, sebagaimana sudah diperkirakan, ada bahaya nyata bahwa sejumlah negara akan memutuskan melakukan intervensi lewat pasukan darat. Saat artikel ini ditulis, Saudi sudah mengumpulkan sekitar 150 ribu pasukan daratnya di wilayah dekat perbatasan dengan Yaman. Jika intervensi darat terjadi, sebagian besar pasukan asing yang akan masuk ke Yaman itu tampaknya akan berasal dari Arab Saudi.

Pollack dan pakar perang saudara Barbara Walter mengungkapkan, sejumlah besar studi tentang perang saudara menunjukkan, intervensi asing ke suatu perang saudara --untuk membela pihak yang kalah-- jarang menghasilkan penyelesaian yang cepat lewat negosiasi. Sebaliknya, intervensi itu justru memperpanjang konflik, menghasilkan lebih banyak korban tewas, dan kehancuran, persis seperti yang sekarang terjadi di Suriah. Dan yang terpenting, akan ada tekanan berlebihan terhadap negara yang melakukan intervensi, khususnya ketika negara itu memiliki kapabilitas terbatas dan berbagai problem dalam negerinya sendiri.

Risiko Pengiriman Pasukan Darat

Arab Saudi saat ini tetap merupakan pemimpin dunia Arab, sekutu penting Amerika, dan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Namun Saudi juga negara dengan tantangan-tantangan dalam negeri yang signifikan, problem keuangan serius dengan merosotnya harga minyak, dan kini mengalami pergeseran dramatis dalam kekuasaan pemerintah akibat wafatnya Raja Abdullah dan naiknya Raja Salman ke tahta.

Kerajaan Arab Saudi memiliki kekurangan kapasitas untuk melakukan intervensi secara menentukan di Yaman. Jika Saudi nekad mengirim pasukan dalam jumlah besar dan masuk ke wilayah Yaman, hasil yang paling mungkin terjadi adalah ia akan terjebak di rawa kebuntuan yang melemahkan. Kebuntuan ini akan menyedot sumber daya militer Saudi, cadangan finansial, dan kehendak politiknya.

Mesir sudah menyatakan, pihaknya siap mengirim pasukan darat ke Yaman, jika serangan udara gagal mencapai misinya. Namun sejarah menunjukkan, Mesir pernah mengalami kegagalan pahit ketika terlibat pada perang saudara di Yaman 1961-1967. Kehadiran pasukan Mesir untuk mendukung pasukan Saudi tampaknya juga tidak akan meningkatkan peluang untuk sukses. Mesir sendiri kini dalam kondisi rapuh, dan tengah berjuang mengatasi problem-problem politik dan ekonomi yang sangat besar di dalam negeri. Mesir tidak butuh tambahan problem baru, yang justru akan semakin melemahkannya.

Yaman yang luasnya 527.968 km persegi, memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita 2.500 dollar AS pada tahun 2013. Negeri yang komoditas andalannya adalah gas alam dan minyak bumi ini, sebanyak 45 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Meski relatif miskin, secara geopolitik Yaman memiliki posisi strategis. Ia berbatasan dengan Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab, dan terletak antara Oman dan Saudi. Setiap hari sekitar 5 juta barrel minyak dibawa oleh kapal-kapal tanker, yang lalu lalang melalui Teluk Aden, sehingga pihak yang menguasai Yaman berpotensi memotong jalur laku lintas minyak yang strategis tersebut.

Syiah Zaidi yang Moderat


Suku Houthi di Yaman adalah penganut Muslim Syiah dari sekte Zaidiyah. Aliran Zaidiyah sendiri muncul dari pengikut Syiah di abad ke-8. Sebutan Zaidiyah berasal dari nama Zaid ibn Ali, cucu Hussein ibn Ali bin Abi Thalib. Pengikut Syiah Zaidi memiliki pendekatan yang unik terhadap pemikiran Islam Syiah. Hukum Islam yang dianut Syiah Zaidi mirip mazhab Hanafi di kalangan Muslim Sunni. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi yang beraliran Sunni, bahkan bersikap simpatik pada Syiah Zaidi dan pernah mendorong kalangan Muslim agar memberi sumbangan pada perjuangan mereka.

Berbeda dengan aliran Syiah lainnya, Syiah Zaidi tidak mempercayai doktrin bahwa seluruh-imam-imam sesudah Imam Hussein suci dari dosa. Pengikut Syiah Saidi juga tidak pernah mencerca Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, khalifah-khalifah pertama yang dihormati Muslim Sunni sebelum Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dari seluruh aliran Syiah, Syiah Zaidi adalah yang paling moderat dan mirip dengan Sunni, baik dari segi doktrin ajaran maupun penafsiran hukum Islam.

Pecahnya perang dan penggulingan Presiden Abd-Rabbuh Mansour Al-Hadi di Yaman bukanlah hasil dari kudeta atau pemberontakan Houthi. Sebaliknya, Al-Hadi digulingkan justru karena –dengan dukungan Arab Saudi dan AS—ia mencoba ingkar dari perjanjian pembagian kekuasaan yang telah ia buat, dan mencoba mengembalikan Yaman ke pemerintahan otoriter. Penggulingan Presiden Al-Hadi oleh Houthi dan sekutu-sekutu politiknya adalah reaksi yang tak terprediksi, terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh Al-Hadi, yang direncanakannya bersama Washington dan Riyadh.

Houthi dan sekutu-sekutunya mewakili lintas-bagian yang beragam dari masyarakat dan mayoritas orang Yaman. Aliansi gerakan domestik Houthi yang melawan Al-Hadi mencakup Muslim Syiah dan Muslim Sunni. Oleh karena itu, tidak bisa terlalu disederhanakan bahwa konflik di Yaman ini adalah semata-mata konflik Syiah melawan Sunni.

Presiden Al-Hadi Ingkar Janji

Washington dan Riyadh tidak pernah menduga bahwa pihak Houthi akan bangkit dengan menggulingkan Al-Hadi dari kekuasaan. Namun reaksi Houthi ini sebetulnya tidaklah mendadak, tetapi melalui proses panjang selama satu dasawarsa. Bersama Riyadh, Al-Hadi telah terlibat dalam persekusi terhadap Houthi dan memanipulasi politik kesukuan di Yaman, bahkan sebelum ia menjadi presiden.

Ketika ia menjadi Presiden, Al-Hadi justru menghambat implementasi berbagai kesepakatan yang telah diatur melalui konsensus dan negosiasi dalam Dialog Nasional Yaman. Dialog itu diselenggarakan sesudah Presiden Ali Abdullah Saleh dipaksa menyerahkan kekuasaannya.

Awalnya, ketika mengambil alih Sanaa pada September 2014, pihak Houthi menolak usulan Al-Hadi dan tawaran barunya bagi sebuah perjanjian pembagian kekuasaan formal. Houthi menganggap Al-Hadi sebagai tokoh yang tak layak dipercaya, sesudah ingkar dari janji-janji sebelumnya tentang pembagian kekuasaan politik.

Pada saat itu, tindakan Al-Hadi yang mengandalkan dukungan Washington dan Riyadh membuatnya sangat tidak populer di Yaman dan di mata mayoritas penduduk. Dua bulan kemudian, 8 November 2014, partai Al-Hadi sendiri, Kongres Rakyat Umum Yaman atau YGPC juga akan memecat Al-Hadi sebagai pimpinan.

Houthi akhirnya menahan Presiden Al-Hadi, merebut istana kepresidenan serta gedung-gedung pemerintahan lainnya pada 20 Januari 2015. Dengan dukungan populer, Houthi secara resmi membentuk pemerintahan transisi Yaman pada 6 Februari 2015. Al-Hadi dipaksa mundur. Pada 6 Februari, Houthi mengumumkan, Al-Hadi, Amerika, dan Arab Saudi merencanakan penghancuran Yaman.

Mundurnya Al-Hadi merupakan kemunduran bagi kebijakan luar negeri AS. Badan intelijen Amerika, CIA dan Pentagon juga terpaksa menghentikan aktivitas kemiliteran dan operasionalnya, karena personel dan operator intelijen militer AS harus enyah dari Yaman. Ketika merebut Biro Keamanan Nasional Yaman, pihak Houthi dikabarkan mendapatkan banyak dokumen rahasia, karena biro itu sebelumnya bekerjasama erat dengan CIA untuk menjalankan operasi-operasi AS di Yaman.

Menolak Tunduk pada AS dan Saudi

Al-Hadi berhasil lari meninggalkan Sanaa, ibukota Yaman, dan pindah ke kota pelabuhan Aden pada 21 Februari 2015. Ia mendeklarasikan Aden sebagai ibukota Yaman sementara pada 7 Maret 2015. AS, Perancis, Turki, dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat menutup kedutaan mereka di Sanaa. Tak lama kemudian, dalam langkah yang tampaknya dikoordinasikan dengan AS, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga memindahkan kedutaannya dari Sanaa ke Aden. Al-Hadi menarik kembali surat pengunduran dirinya sebagai Presiden dan mengumumkan bahwa ia membentuk sebuah pemerintahan dalam pengasingan.

Houthi dan para sekutu politiknya menolak tunduk pada tuntutan-tuntutan AS dan Arab Saudi, yang dikemukakan lewat mulut Al-Hadi di Aden dan komentar-komentar Riyadh. Maka menteri luar negeri Al-Hadi, Riyadh Yaseen, pada 23 Maret 2015 meminta Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk yang kaya minyak untuk melakukan intervensi militer, untuk mencegah Houthi mengontrol ruang udara Yaman. Yaseen mengatakan, perlu dilakukan serangan udara dan bahwa zona larangan terbang harus diberlakukan di Yaman.

Sadar bahwa pertarungan militer akan segera terjadi, pihak Houthi dan sekutu-sekutunya di militer Yaman bergegas untuk mengontrol sebanyak mungkin lapangan terbang dan pangkalan udara militer Yaman, dalam waktu sesegera mungkin. Mereka bergegas untuk menetralisasi Al-Hadi. Milisi Houthi memasuki Aden pada 25 Maret 2015, namun saat itu Al-Hadi sudah meninggalkan kota pelabuhan tersebut.

Al-Hadi muncul lagi di Riyadh sesudah Arab Saudi mulai menyerang Yaman dengan pesawat-pesawat tempurnya pada 26 Maret 2015. Dari sana, Al-Hadi terbang ke Sharm El-Sheikh, kota pinggir pantai Mesir, untuk menghadiri pertemuan Liga Arab yang melegitimasi aksi militer ke Yaman. Dalam pertemuan itu, Al-Hadi menuduh “Iran berada di balik pemberontakan Houthi.” Tuduhan ini telah dibantah tegas oleh Iran.

Malah pertemuan Liga Arab ini telah menghidupkan lagi gagasan lama bagi pembentukan pasukan gabungan Liga Arab, untuk menghadapi ancaman keamanan dari Yaman sampai Libya. Usulan pembentukan pasukan Arab gabungan itu dilontarkan pertama kali oleh Mesir, awal Desember 2014, untuk menghadapi ancaman teroris, terutama dari kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah).

Kelompok-kelompok Militan Lain


Pejabat militer Mesir mengatakan, pasukan gabungan yang diusulkan itu akan terdiri dari 40.000 pasukan elite, dan mungkin bermarkas besar di Cairo atau Riyadh. Pasukan itu akan dilengkapi dengan pesawat tempur, kapal perang, dan kendaraan lapis baja ringan. Namun, dari 22 negara anggota Liga Arab, tampaknya tidak semua akan terlibat, karena adanya faksi-faksi di kawasan itu. Suriah dan Irak, yang punya hubungan dekat dengan Iran, tampaknya tak akan terlibat.

Hal lain yang bisa menambah komplikasi situasi di Yaman adalah kehadiran kelompok-kelompok Muslim militan Sunni, seperti Al-Qaeda Yaman, sejak 2011. Bulan Maret 2015, ada serangan bom terhadap masjid Houthi yang menewaskan puluhan jamaah. Keberadaan kelompok-kelompok “jihad” ini menguat ketika Yaman dirundung perang saudara.

Krisis Yaman mau tak mau berdampak langsung pada Indonesia, karena krisis militer akan meningkatkan harga minyak dunia. Selain itu, tercatat ada 4.159 warga Indonesia yang tinggal di Yaman, terdiri dari 2.686 mahasiswa dan 1.488 buruh migran sektor migas. Situasi politik yang tak stabil dan konflik militer mengancam keselamatan mereka, sehingga pemerintah mengirim tim dari kementerian luar negeri, polisi, dan TNI Angkatan Udara untuk mengevakuasi mereka.

Konsentrasi sebagian besar WNI itu adalah di wilayah Yaman selatan. Sampai 31 Maret 2015, tercatat sudah 148 WNI yang dievakuasi. Pihak kedutaan besar Indonesia sejak jauh hari telah menyiapkan sejumlah rumah aman untuk keperluan proses evakuasi. Rumah-rumah itu antara lain terletak di selatan kota Aden, yang saat artikel ini ditulis sedang digempur oleh milisi Houthi. Lokasi lain adalah di Tarim, 640 km sebelah timur ibukota Sanaa. Semoga saja krisis di Yaman ini tidak berlarut-larut.

(Satrio Arismunandar, diolah dari berbagai sumber)
Ditulis untuk Majalah AKTUAL (April 2015)
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP: 081286299061

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI