Semangat Baru Membela Palestina

Oleh: Satrio Arismunandar

Berbagai krisis di Timur Tengah sempat menenggelamkan isu Palestina. Kelompok Zionis pun memainkan isu hukum untuk membangkrutkan Palestina. Namun, forum Konferensi Asia Afrika di Bandung mengangkat kembali dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

Kawasan Timur Tengah seolah-olah memang tak pernah lepas dari konflik, perang, dan kekerasan. Sesudah perang saudara di Suriah yang berlarut-larut, muncul aksi militer Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Terakhir, koalisi negara Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir kelompok Houthi di Yaman. Semua ini sempat menenggelamkan isu lama di dunia Arab: penjajahan Israel atas Palestina.

Untunglah, isu kemerdekaan Palestina terangkat kembali dari lokasi yang tak terduga: Bandung, Jawa Barat. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, April 2015, telah mengangkat kembali isu Palestina. Isu kemerdekaan Palestina sebetulnya sudah disuarakan sejak KAA 1955 di Bandung, namun sampai saat ini rakyat Palestina masih dijajah oleh Israel dan negara Palestina merdeka belum berdiri.

Tak heran, jika Presiden Joko Widodo pada 20 April 2015 di Jakarta mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama Asia Afrika masih memiliki satu kewajiban untuk dipenuhi, yaitu memastikan negara Palestina merdeka. "Saya kira Konferensi Asia Afrika juga masih berutang selama enam dasawarsa pada rakyat Palestina. Indonesia maupun negara-negara lain yang tergabung dalam kerjasama Asia Afrika harus terus menyuarakan dukungan atas kemerdekaan Palestina.”

Persoalannya, meski tidak ada pemberitaan media yang gegap gempita seperti kasus pembantaian oleh ISIS atau konflik Yaman, sebetulnya penindasan Israel terhadap rakyat Palestina terus berlangsung. Penjajahan itu berwujud “lengkap.” Bukan cuma Israel mendominasi secara militer, tetapi negara Zionis Yahudi itu juga “mencekik” Palestina secara sosial-ekonomi dan keuangan. Bahkan pertarungan juga masuk ke ranah hukum.

Tuntutan kejahatan perang

Kini organisasi-organisasi Israel sayap kanan diam-diam meningkatkan “perang legal” terhadap kepemimpinan Palestina, dalam upaya untuk menekan Otoritas Palestina agar tidak mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (International Criminal Court).

Kasus terakhir terhadap warga Palestina, yang diajukan di Amerika, memberi ancaman hukuman penjara panjang dan ganti rugi berat terhadap para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam di Palestina (Hamas), termasuk Khaled Mashal. Mereka dianggap ‘bersalah” karena terjadinya penutupan satu-satunya bandara internasional Israel selama serangan Israel ke Gaza, musim panas 2014.

Tuntutan itu mengikuti keputusan dewan juri pengadilan di New York pada Februari 2015, untuk menimpakan ganti rugi kerusakan senilai 218 juta dollar AS pada Otoritas Palestina, bakal pemerintah Palestina di daerah pendudukan. Kampanye hukum yang mengeksploitasi celah undang-undang anti-terorisme, yang dirumuskan secara longgar di AS, tampaknya dirancang untuk menggerogoti habis cadangan finansial Otoritas Palestina, dan mengucilkannya dari pendanaan baru di kawasan itu.

Komentar-komentar dari Shurat HaDin, sebuah kelompok hukum yang memprakarsai aksi terhadap Otoritas Palestina, mengindikasikan bahwa niat kelompok pro-Israel ini adalah untuk menekan lembaga-lembaga Palestina ke arah keruntuhan. Tujuannya ada dua: untuk melemahkan usaha-usaha yang melawan pendudukan Israel, dan untuk menghancurkan setiap peluang bagi terbentuknya negara Palestina.

Pada Desember 2014, ketika kasus Otoritas Palestina dibuka, direktur Shurat HaDin, Nitsana Darshan-Leitner memperingatkan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan “ketidakstabilan finansial” bagi pihak Palestina. Ia menambahkan, hukuman finansial yang keras akan menjadi ujian bagi kesiapan Otoritas Palestina untuk menjadi negara. “Jika mereka ingin membentuk sebuah negara, mereka harus menunjukkan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.”

Ganti rugi 218 juta dollar AS dan sanksi-sanksi sejenis, yang mungkin disetujui oleh juri-juri pengadilan AS di masa depan, secara potensial dapat membangkrutkan Otoritas Palestina. Para pejabat Palestina sudah memperingatkan bahwa Otoritas Palestina menghadapi problem keuangan yang parah, sesudah Israel baru-baru ini menahan jutaan dollar perolehan pajak, yang dikumpulkan Israel atas nama Otoritas Palestina.

Keterkucilan secara finansial

Lembaga-lembaga Palestina juga menghadapi risiko keterkucilan secara finansial, sesudah kelompok-kelompok legal Israel meraih sukses di Amerika dalam kasus hukum menghadapi sebuah bank Timur Tengah terkemuka. Kasus hukum ini menciptakan preseden buruk bagi kepentingan Palestina. Pada September 2014, dewan juri di pengadilan Amerika menyatakan bahwa Arab Bank yang berbasis di Jordania secara hukum bertanggungjawab atas 24 serangan, yang disalahkan pada Hamas sebagai pelaku, di mana warga AS terluka atau terbunuh. Bank itu ditunjukkan telah melakukan sejumlah transaksi ke rekening milik anggota Hamas.

Seorang hakim federal di Brooklyn mempertahankan keputusan juri itu, walaupun bank tersebut sudah menunjukkan ia mematuhi praktik-praktik industri perbankan yang standar. Pintu sekarang terbuka bagi sekitar 300 korban dan kerabat mereka untuk mengklaim ganti rugi, yang tampaknya akan mencapai ratusan juta dollar AS.

Arti penting yang lebih luas akibat keputusan itu adalah bahwa ia tampaknya akan membuat sebagian besar bank khawatir beroperasi di kawasan Palestina yang diduduki Israel. Bank-bank ini takut berurusan dengan rekening-rekening, yang mungkin di masa depan akan ditunjukkan dimiliki oleh warga Palestina yang terlibat dalam serangan-serangan terhadap Israel. Ada kasus-kasus serupa yang belum diputuskan terhadap beberapa bank lain, termasuk Bank of China, Credit Lyonnais, dan salah satu unit Royal Bank of Scotland.

Banyak dari kasus-kasus terakhir di Amerika, yang diajukan oleh organisasi-organisasi Israel, sebagian besar kurang diperhatikan. Hal ini karena perhatian dunia lebih terfokus pada usaha-usaha Palestina untuk menggunakan langkah hukum terhadap Israel, terkait kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Pada April 2015, Otoritas Palestina menjadi anggota resmi Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Pihak Palestina diperkirakan akan meminta mahkamah internasional Hague, untuk menyelidiki pejabat-pejabat Israel atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang yang dimaksud itu adalah agresi militer yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza pada musim panas 2014, serta kejahatan perang yang diasosiasikan dengan pembangunan permukiman Yahudi ilegal selama puluhan tahun di daerah pendudukan.

Para pemimpin Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menuduh Otoritas Palestina melakukan apa yang mereka sebut “perang hukum” ketimbang negosiasi-negosiasi damai. Pada Januari 2015, Netanyahu mengumpulkan para penasehat hukum untuk membantu merancang strategi untuk mendiskreditkan ICC. Netanyahu mengatakan, investigasi kejahatan perang terhadap Israel adalah “absurd’ dan sebuah “pemelintiran keadilan” (perversion of justice).

Netanyahu khawatir, investigasi-investigasi itu akan “mendelegitimasi” Israel dan membuat pejabat-pejabat Israel makin sulit untuk bepergian ke luar negeri, di mana mereka mungkin akan ditangkap.

Didanai tokoh kasino AS

Gilead Sher, seorang pengacara dan mantan penasihat pemerintah Israel, baru-baru ini berkomentar bahwa “pemunculan front hukum” oleh pihak Palestina adalah tidak lebih dari perluasan medan pertempuran. “Pendekatan Palestina didasarkan pada teori perang total, yang melibatkan upaya-upaya hukum yang dikombinasikan dengan manipulasi media massa, diplomasi aktif, provokasi, boikot-boikot, dan sanksi-sanksi,” ujarnya.

Namun kenyataannya, justru organisasi-organisasi Israel yang hingga saat ini jauh lebih efektif dalam melakukan “perang hukum” ketimbang pihak Palestina. Pesan dari Sher dan yang lain bahwa Israel tidak bisa bersikap pasif, dianggap sebagai sesuatu yang sangat serius bagi Shurat HaDin, yang memiliki ikatan erat dengan kelompok kanan Israel.

Pada 2012, direkturnya, Darshan-Leitner, memenangkan Penghargaan Moskowitz untuk Zionisme, sebuah penghargaan yang didanai oleh tokoh kasino AS yang kaya dan berkuasa, Irving Moskowitz. Moskowitz telah menginvestasikan jutaan dollar AS untuk mendukung permukiman ilegal Yahudi di daerah Palestina yang diduduki.

Selain tindakan sipil menyerang Otoritas Palestina dan Hamas lewat pengadilan AS baru-baru ini, Shurat HaDin juga memanfaatkan forum ICC secara langsung untuk kepentingan Israel. Pada September 2014, para pengacaranya mengajukan tuntutan kejahatan perang terhadap Mashal, dengan melibatkannya dalam eksekusi-eksekusi Hamas terhadap tersangka kolaborator Israel, selama agresi Israel ke Gaza tahun 2014.

Dua bulan kemudian, kelompok Israel itu mengajukan tuntutan kedua, kali ini terhadap Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, atas serangan-serangan yang dituduhkan dilakukan oleh gerilyawan loyalis Fatah dari Gaza. Lebih jauh, pada Januari 2015, kelompok Zionis ini mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, mantan ketua dinas keamanan Palestina Jibril Rajoub, dan pimpinan intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj.

Dalam suatu wawancara, Desember 2014, Darshan-Leitner mengatakan, aksi-aksi Shurat HaDin di ICC dimaksudkan sebagai peringatan kepada kepemimpinan Palestina. “Untuk memberitahu mereka bahwa mereka sedang bermain api… Pada saat mereka bergabung (dengan ICC), permainan berakhir. Ini akan seperti tembakan penembak jitu,” tegasnya.

Bagaimanapun, proses di ICC diperkirakan akan bergerak lambat. Sebagian besar pengamat meyakini, masih sangat kecil kemungkinannya --baik bagi pemimpin Israel maupun Palestina-- menghadapi investigasi yang serius terhadap mereka. Shurat HaDin karena itu maju terus dengan aksi-aksi sipil yang lebih sederhana dan lebih cepat di Amerika, dengan mengeksploitasi fakta bahwa sebagian Yahudi Israel juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat dan bisa menuntut keadilan di pengadilan AS.

Undang-undang anti-teror

Kelompok Zionis ini juga memanfaatkan sekian undang-undang anti-teror AS, khususnya yang diberlakukan sejak terjadinya serangan teroris ke gedung World Trade Center, New York, dengan menjadikan pejabat-pejabat Palestina sebagai sasaran tuntutan.
Dalam kasus penutupan bandara Ben Gurion, Israel, selama 24 jam lebih pada Juli 2014, Shurat HaDin memanfaatkan undang-undang yang memberi ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda berat bagi siapapun yang membahayakan keselamatan warga negara AS di sebuah bandara internasional.

Komplain itu, yang diajukan ke Departemen Kehakiman AS, mengklaim bahwa 26 warga AS telah dipaksa untuk pergi ke tempat perlindungan bom, sesudah sebuah roket dari Gaza jatuh dekat bandara. Sebagai akibatnya, otoritas penerbangan federal AS melarang maskapai penerbangan AS lepas landas dari Ben Gurion, dan beberapa penerbangan AS yang menuju Israel telah dialihkan ke negara-negara lain.
Keuntungan bagi kelompok-kelompok legal Israel dengan mengajukan tuntutan di pengadilan AS adalah mereka dapat menuntut berdasarkan standar pembuktian yang relatif rendah yang dipersyaratkan di kasus-kasus sipil. Mereka menghindari standar pembuktian yang ketat di mahkamah internasional di Hague.

Para pengacara Israel juga bisa mengandalkan simpati, yang mudah diraih dari para juri dan hakim AS, yang sering menyamakan Arab dan Islam dengan teror. Ini masih didukung oleh media dan budaya politik yang sering mengangkat “penderitaan orang Yahudi,” seraya mengecilkan dan menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina, yang puluhan tahun ditindas oleh militer Israel dan pemukim Yahudi.

Bukan baru sekali ini saja Shurat HaDin berpartisipasi dalam penindasan terhadap Palestina. Pada Mei 2011, Shurat HaDin --yang bekerjasama dengan pemerintah Israel-- menggagalkan pengiriman kapal-kapal bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza. Organisasi Zionis itu mengirim surat ke perusahaan asuransi dan satelit, dan mengancam mereka dengan tuntutan hukum berdasarkan undang-undang AS karena menawarkan layanan terhadap kapal-kapal itu. Shurat HaDin juga mengupayakan kasus-kasus hukum di AS terhadap negara-negara Timur Tengah, yang dianggap bersekutu dekat dengan organisasi-organisasi Palestina.

Tuntutan kelompok Zionis ini memang terkesan artifisial dan ironis, jika melihat fakta bahwa justru rakyat Palestina yang menjadi korban nyata kebrutalan militer Israel, sehingga merekalah yang seharusnya paling patut mengajukan tuntutan hukum. Laporan yang dikeluarkan oleh Defence for Children International-Palestine (DCI-Palestine) dan sudah diverifikasi secara independen, mencatat tewasnya 547 anak Palestina selama 55 hari agresi militer Israel ke Gaza tahun 2014.

Israel membunuh anak-anak


Dari angka itu, sedikitnya 535 anak yang tewas adalah “akibat langsung dari serangan Israel.” Sedangkan, “hampir 68 persen dari anak-anak yang terbunuh oleh militer Israel selama Operation Protective Edge itu berusia 12 tahun atau lebih muda,” kata laporan itu. Dari jumlah di atas, 164 anak terbunuh oleh serangan pesawat tanpa awak (drone) Israel. “Ada bukti dalam beberapa kasus yang mengisyaratkan bahwa pasukan Israel secara langsung mengarahkan dan secara di luar hukum membunuh anak-anak lewat rudal-rudal yang diluncurkan oleh drone,” kata laporan DCI-Palestine.

Diperkirakan, 1.000 anak di Gaza menderita cacat atau disabilitas permanen selama agresi militer Israel. Operation Protective Edge adalah agresi yang paling lama dan paling berdarah dari tiga ofensif militer Israel di kantong pesisir sempit Gaza, sejak Israel melancarkan Operation Cast Lead selama tiga minggu pada Desember 2008.

Menghadapi manuver licin dan brutal Israel, yang menghalalkan segala cara untuk mencegah berdirinya negara Palestina, langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sudah tepat. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi di sela-sela peringatan KAA, Indonesia akan selalu bersama bangsa Palestina untuk merebut kemerdekaan Palestina.

Dalam pertemuan bilateral Jokowi dengan PM Palestina Rami Hamdallah, Jokowi menyatakan keinginan untuk membuka Konsulat Jenderal RI di Ramallah, Tepi Barat. Langkah ini diyakini Jokowi akan memudahkan upaya Indonesia membantu Palestina meraih kemerdekaan. “Kita sudah menyampaikan ide itu dan PM Palestina Rami Hamdallah mendukung,” ujar Jokowi.

Rami Hamdallah mengatakan optimistis bahwa langkah Indonesia itu akan diikuti oleh negara-negara lain. “Kami masih percaya bahwa dunia internasional menginginkan Palestina menjadi negara merdeka,” tegasnya.

Rami juga meminta Indonesia meningkatkan nilai perdagangan kedua negara. Merespons permintaan itu, kata Jokowi, Indonesia mempertimbangkan pembebasan pajak barang-barang dari Palestina. “Kalau mereka memang membutuhkan insentif pajak, kami akan memenuhinya,” ucap Jokowi. Bagi Indonesia, masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. (Diolah dari berbagai sumber)


Depok, 26 April 2015

E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
HP: 081286299061 (Ditulis untuk Majalak AKTUAL)

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI