“Mem-Pingpong” Nasib Pengungsi Muslim Rohingya

Oleh Satrio Arismunandar

Thailand, Malaysia, dan Indonesia menghadapi problem masuknya manusia perahu asal Myanmar. Ketiga negara dituding saling lempar, untuk menolak masuknya pengungsi Muslim Rohingya ke wilayah kedaulatan mereka.

Thailand, Malaysia dan Indonesia akhir-akhir ini ketiban masalah serius. Ketiganya berpotensi dituding melanggar hak asasi manusia, karena secara “tidak manusiawi” mengusir manusia perahu Rohingya yang masuk ke wilayah kedaulatannya. Padahal etnis Muslim Rohingya ini sedang mengungsi dari Myanmar karena masifnya penindasan terhadap etnis Rohingya di negeri itu.

Migran Rohingya ini ditolak masuk ke perairan Thailand ketika mereka bermaksud pergi ke Malaysia. Tetapi migran Rohingya ini juga ditolak masuk ke Malaysia. Kapal patroli Malaysia menangkap dua kapal migran Rohingya di dekat Pulau Penang dan Langkawi, 13 Mei 2015. Otoritas Malaysia lalu mengembalikan dua kapal yang mengangkut ratusan migran Rohingya itu ke Myanmar.

Sementara itu, pada pekan pertama Mei 2015, ratusan migran Rohingya lainnya asal Myanmar dan Banglades mendarat di Lhoksukon, Aceh. Otoritas Indonesia hanya membekali mereka dengan makanan, air bersih, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan lain, dan menyuruh mereka pergi lagi. Menurut pihak Indonesia, para pengungsi itu sejak awal memang bertujuan ke Malaysia, bukan ke Indonesia.

Tak kurang dari Pill Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Asia, mengatakan, Angkatan Laut Thailand, Malaysia, dan Indonesia harus menghentikan “permainan mem-pingpong” para migran tersebut. Ketiga negara itu seharusnya bekerjasama untuk menyelamatkan mereka yang terkatung-katung di atas perahu tersebut.

Menolak kedatangan pengungsi

Juru bicara pemerintah militer Thailand di Bangkok, Mayor Jenderal Werachon Sukhondhapatipak, mengatakan, Thailand, Malaysia dan Indonesia akan melanjutkan tindakan menyeret kembali perahu para pengungsi Rohingya ke laut lepas, untuk mencegah pengungsi mendarat di kawasan kedaulatan mereka.

"Ketiga negara memutuskan untuk menolak kedatangan manusia perahu," tegasnya. Thailand memang telah menyerukan pertemuan regional di Bangkok pada 29 Mei 2015. Konferensi itu dijadwalkan dihadiri 15 negara, untuk membahas isu migran Rohingya tersebut.

Malaysia dan Indonesia belum mengumumkan kebijakan resmi terkait pencegahan kedatangan manusia perahu ke wilayah kedaulatan kedua negara. Tapi kapal angkatan laut kedua negara dilaporkan telah menyeret sejumlah perahu pengungsi yang mendekati kawasan pantainya kembali ke laut lepas. Para pengungsi mendapat bantuan makanan, air bersih, pengobatan, serta bahan bakar, tapi dilarang mendarat.

Asal muasal persoalan ini adalah kebijakan pemerintah Myanmar, yang menganaktirikan etnis Rohingya. Pada 1982, Myanmar mengesahkan undang-undang kewarganegaraan yang mengakui delapan ras dan 130 kelompok minoritas, tetapi mengabaikan sekitar 800.000 warga Rohingya. Mereka tidak dianggap sebagai warga negara. Myanmar berpenduduk sekitar 60 juta jiwa dan mayoritas beragama Buddha.

Rohingnya adalah warga Muslim yang berasal dari Myanmar dan Banglades. Warga ini biasanya tak mempunyai kewarganegaraan dan dipandang sebagai pengungsi ilegal. Tahun 2012, terjadi dua peristiwa kekerasan antara golongan Rohingya dan mayoritas umat Buddha di Negara Bagian Rakhine, sebelah barat Myanmar. Kekerasan ini mengakibatkan minimal 192 orang tewas dan 140.000 warga Rohingya kehilangan tempat tinggal.

Awal 2015, Myanmar mengesahkan UU yang membatasi Rohingya di dua wilayah perbatasan dengan Banglades untuk tidak mempunyai lebih dari dua anak. Namun, UU ini tidak berlaku bagi warga Buddha. Penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan juga kaum Buddha di Myanmar secara luas mengkritik UU tersebut. Tapi Suu Kyi yang diduga akan terpilih sebagai Presiden Myanmar mendatang, tidak banyak berbicara mengenai hak-hak Rohingya.

Kekerasan sektarian dan korbannya

Banyak penganut Buddha melihat warga Rohingya sebagai penyusup bawaan kolonialis Inggris, ketika negara itu dikenal dengan nama Burma. Kekerasan sektarian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar telah menelan ratusan korban jiwa, dan sekitar 140.000 warga Rohingya mengungsi akibat konflik itu. Sebagian besar melarikan diri ke Malaysia. Represi terhadap etnis Rohingya ini dinilai telah merusak kredibilitas upaya reformasi politik Myanmar.

Setelah terjadinya kekerasan ini, warga Muslim Rohingya beramai-ramai meninggalkan Myanmar melalui jalur laut. Pengungsi Rohingya laki-laki, perempuan dan anak-anak pergi menyeberangi Teluk Benggala, menumpangi kapal penangkap ikan atau kapal barang. Negara tujuan mereka adalah Malaysia, di mana sekitar 31.000 warga Rohingya telah hidup di sana.

Gelombang pengungsian etnis Muslim Rohingya menggunakan perahu ke Indonesia dan Malaysia meningkat pada Mei 2015, akibat razia besar-besaran terhadap imigran gelap di Thailand. Imigran gelap etnis Rohingya dari Myanmar dan Banglades biasanya dikirim para penyelundup manusia ke Thailand sebagai tempat transit utama sebelum melanjutkan perjalanan.

Pemerintah Thailand melancarkan razia besar-besaran setelah menemukan kuburan massal berisi 33 jasad etnis Rohingya dan Banglades dari Myanmar di kawasan perbatasan negara itu ke Malaysia. Etnis Muslim Rohingya mengalami represi berat di Myanmar dan tidak diakui sebagai warga negara tersebut.

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) memperkirakan, sekitar 25.000 etnis Muslim Rohingya dan Banglades pada Januari-Maret 2015 ini menjadi korban para penyelundup manusia, yang mengirim mereka menggunakan perahu bobrok dari kamp-kamp gelap di Thailand menuju Malaysia atau Indonesia. "Jumlah manusia perahu Rohingya itu berlipat dua dibanding triwulan yang sama tahun 2014," lapor UNHCR.

Pemerintah Thailand juga telah mendeportasi sekitar 1300 manusia kapal Rohingya kembali ke Myanmar akhir 2014. Langkah tersebut mengabaikan seruan kelompok hak asasi manusia agar tidak memulangkan kelompok minoritas etnis yang terancam diskriminasi di tanah air sendiri. Thailand dikritik tidak bersikap transparan selama proses deportasi.

Menolak bertanggungjawab

Thailand telah berbicara dengan Myanmar terkait tata cara deportasi. Sayangnya, pembicaraan itu menemui jalan buntu. Pemerintah Myanmar menolak mengambil alih tanggungjawab terhadap para pengungsi Rohingya di Thailand, karena menganggap pengungsi itu sebagai imigran ilegal Banglades.

Perwira kepolisian Thailand, Letjen Pharnu Kerdlarpphon, mengklaim, rombongan Rohingya pencari suaka itu sempat ditahan di berbagai kamp pengungsi di Thailand. "Deportasi itu dilakukan sukarela. Kami mengirimkan sekitar 100 sampai 200 orang pada setiap gelombang. Mereka mengatakan, tidak bisa memiliki masa depan yang lebih baik selama ditahan di Thailand, maka mereka memilih kembali ke Myanmar," ucap Pharnu.

Investigasi Reuters melaporkan, pemerintah Thailand telah memindahkan para pengungsi tersebut dari pusat-pusat penahanan imigrasi dan menyerahkan mereka pada jaringan pedagang manusia. Pengungsi Rohingya kemudian dibawa ke kamp-kamp yang terletak di bagian selatan Thailand, berdekatan dengan perbatasan Malaysia.

Pengungsi Rohingya harus tinggal di sana sampai sanak saudara mereka mau membayar tebusan antara 115 sampai 1.550 dollar Amerika (Rp 1,5 – 20,6 juta). Harganya bervariasi tergantung pada kemampuan masing-masing. “Pengungsi Rohingya yang tak mampu membayar tebusan akan berakhir di sana sebagai penjaga atau tukang masak di kamp-kamp itu,” kata Chris Lewa, Direktur Arakan Project, grup pembela pengungsi Rohingya di Thailand.

Permasalahan pengungsi Rohingya yang semakin rumit membuat pemerintah Thailand pada Oktober 2014 memberlakukan kebijakan rahasia, yakni pendeportasian para pengungsi kembali ke Myanmar. Kebijakan ini akhirnya berujung pada penjualan para pengungsi Rohingya kepada jaringan pedagang manusia. (Dirangkum dari berbagai sumber)


Depok, Mei 2015
Dirangkum untuk Majalah Aktual
e-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI