Palestina Sesudah Pengakuan Vatikan

Oleh Satrio Arismunandar

Pengakuan Vatikan pada Negara Palestina adalah kemenangan politis dan simbolis Palestina. Langkah susulan yang diperlukan adalah rekonsiliasi Hamas dan Fatah dalam menghadapi musuh sebenarnya: Israel.

Tanggal 13 Mei 2015 menjadi hari bersejarah dalam hubungan Vatikan-Palestina. Sehari sebelum umat Katolik dunia merayakan Kenaikan Isa Almasih, Takhta Suci Vatikan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Negara Palestina. Ini adalah kemenangan politis dan simbolis besar bagi Palestina, karena Vatikan merepresentasikan ratusan juta umat Katolik dunia.

Juru Bicara Vatikan Federico Lombardi mengatakan, dalam waktu dekat Paus Fransiscus I akan mengirimkan duta besarnya kepada otoritas Palestina di kota Ramallah, Tepi Barat. Paus Fransiscus I sendiri memiliki perhatian terhadap konflik di Palestina, mengingat wilayah Palestina merupakan tempat suci bagi umat Katolik sedunia, khususnya kota Yerusalem dan Betlehem.

Pemerintah konservatif Israel langsung mengecam sikap Vatikan yang mengakui kemerdekaan Palestina. Israel menilai sikap Vatikan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah di Timur Tengah. “Kami sangat kecewa dengan sikap Vatikan. Pengakuan ini akan mempersulit Palestina untuk kembali ke meja perundingan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Emmanuel Nahshon.

Israel akan mengkaji kembali hubungan diplomatiknya dengan Vatikan, dikarenakan Vatikan memiliki peran sebagai sebagai pusat umat Katolik sedunia. “Israel akan mengkaji ulang semua perjanjian dengan Vatikan,” tambahnya. Israel yang saat ini secara ilegal masih menduduki tanah milik rakyat Palestina memang merasa tidak nyaman dengan sebutan “Negara Palestina.”

Gereja-gereja Katolik di Palestina

Pengakuan Vatikan ini sebetulnya bukan hal baru, karena sejak lama Vatikan sudah mengakui Palestina, khususnya sejak Majelis Umum PBB memberi status negara peninjau non-anggota pada Palestina, 29 November 2012. Status yang sama juga dimiliki Vatikan di PBB.

Yang baru adalah pengakuan itu dicantumkan dalam traktat yang ditandatangani Komisi Bilateral Vatikan-Palestina. Traktat itu juga berisi aspek-aspek penting menyangkut kehidupan dan aktivitas gereja-gereja Katolik di Palestina. Juga menyangkut hal seperti properti, pajak, dan protokol di tempat-tempat suci.

Dengan pengakuan Vatikan terakhir, berarti sudah ada 10 negara Eropa yang resmi mengakui Negara Palestina. Mereka adalah: Polandia, Ceko, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Siprus, Malta, Bosnia, dan Swedia. Sedangkan pengakuan dari parlemen, sudah ada pengakuan dari: Parlemen Inggris, Spanyol, Prancis, Irlandia, dan Parlemen Eropa.

Meskipun secara simbolis dan politis saat ini Palestina diuntungkan oleh perkembangan di Vatikan, masih banyak hal yang harus dilakukan pihak Palestina untuk betul-betul mewujudkan kemerdekaan Palestina. Salah satu masalah yang dihadapi adalah persoalan internal Palestina sendiri, yakni perselisihan dan persaingan antara faksi Islam Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dan faksi Fatah yang nasionalis.

Sejak awal Mei 2015, Hamas telah melakukan pendekatan dengan Arab Saudi dan meminta intervensi Saudi, untuk menghidupkan lagi perundingan rekonsiliasi yang macet dengan faksi Fatah. Jika Saudi ikut mendukung, Hamas berharap hal itu bisa meningkatkan posisi tawarnya dalam perundingan. Langkah Hamas mungkin akan membuat Mesir –yang sekian lama telah menjadi penggalang perundingan itu—dan pemimpin Fatah Mahmoud Abbas tidak begitu senang.

Pembangunan kembali Gaza

Khaled Meshaal, Kepala Biro Politik Hamas, telah mengontak Raja Salman bin Abdul-Aziz Al Saud pada penghujung Februari 2015. Meshaal mendiskusikan dukungan kerajaan Arab Saudi terhadap rekonsiliasi Palestina, pembangunan kembali Gaza pasca agresi militer Israel, dan pencabutan blokade terhadap Gaza. Wakil Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan pada 1 Mei 2015 bahwa Riyadh sedang mengusahakan tercapainya kesepakatan rekonsiliasi baru antara Hamas dan Fatah.

Dengan mendorong peran Saudi dalam urusan-urusan Palestina, Hamas berharap, ia bukan hanya akan meraih dukungan Saudi untuk mengakhiri pengepungan Gaza dan mengatasi perpecahannya dengan Fatah, namun juga akan memulihkan hubungan dengan Mesir. Hamas memang terus-menerus menderita krisis keuangan yang parah. Ketika Hamas menolak mendukung rezim Bashar al-Assad di Suriah dalam menghadapi gerakan oposisi bersenjata, Iran pun menghentikan dukungan keuangan pada Hamas pada penghujung 2011.

Usaha Hamas untuk memulihkan hubungan dengan Iran terbukti sulit, karena Iran menerapkan persyaratan yang ketat bagi pemulihan itu. Iran meminta Meshaal agar tidak mencoba bertemu dengan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei selama kunjungan ke Iran. Kunjungan yang sudah direncanakan itu akhirnya tertunda. Teheran juga ingin Hamas meminta maaf karena telah mendukung pihak oposisi Suriah, dan sebaliknya Hamas harus menyuarakan dukungan terhadap pemerintah Bashar al-Assad.

Karena hubungan dengan Iran yang sedang bermasalah, Hamas tampaknya mencoba meraih dukungan Saudi untuk mengurangi penderitaan ekonomi parah, yang dialami warga Palestina di Gaza, wilayah Palestina yang berada di bawah kontrol Hamas. Dalam mendekati Saudi, Hamas mengikuti langkah para politisi Arab lain yang saat ini juga sedang berbaik-baik dengan Riyadh.

Persetujuan Makkah baru

Hamas beranggapan, penguasa baru Saudi sesudah wafatnya Raja Abdullah, terbukti dalam periode waktu yang pendek bersedia mengambil langkah-langkah inisiatif di Timur Tengah. Kampanye militer yang dilancarkan Saudi dan sekutunya terhadap kelompok Syiah Houthi di Yaman, sikap tegas menentang pengaruh Iran di kawasan itu, dan pemberian dukungan konsisten terhadap kaum oposisi yang ingin menggulingkan rezim Bashar al-Assad di Suriah, semuanya menunjukkan “langkah-langkah inisiatif” tersebut.

Ketua Komite Keamanan di Dewan Legislatif Palestina, Ismail al-Ashqar, mengatakan, “Hamas menginginkan adanya persetujuan Makkah baru yang melibatkan seluruh pihak Palestina, terpisah dari persetujuan bilateral antara Hamas dan Fatah.”

Persetujuan Makkah ditandatangani di Arab Saudi pada 8 Februari 2007 untuk menghentikan pertempuran antara Fatah dan Hamas, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu legislatif 2006, dan untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional. Persetujuan itu gagal karena kekacauan dalam aparat keamanan Otoritas Palestina di Gaza dan hambatan terhadap kerja pemerintahan Hamas. Sejumlah anggota Hamas terbunuh dan terluka dalam insiden itu.

Di tengah pendekatan Hamas-Saudi, mantan pemimpin senior Fatah, Mohammed Dahlan, tiba di Cairo pada 3 Mei 2015 untuk mendiskusikan kemungkinan dampak negatif dari hubungan yang lebih erat antara Hamas dan Riyadh. Hasrat Hamas terhadap peran Saudi memang terkait dengan hubungan Hamas yang tegang dengan Mesir, walaupun kampanye media Mesir terhadap Hamas sudah mereda. Para pemimpin Hamas juga sudah membuat berbagai pernyataan bernada positif terhadap Cairo di penghujung April 2015.

Pemotongan monopoli Mesir terhadap proses rekonsiliasi Palestina, dengan cara melibatkan campur tangan Saudi, akan memberi posisi lebih baik pada Hamas dalam tuntutan-tuntutan negosiasi. Hal itu karena Mesir secara terbuka telah mendukung Otoritas Palestina yang didominasi Fatah.

Pemimpin senior Hamas, Salah Bardawil mengatakan, bagaimanapun dukungan Hamas bagi peran Saudi bertujuan memberikan jaring pengaman politik dan finansial untuk mencapai rekonsiliasi. “Hal ini tidak bertentangan dengan peran Mesir, tetapi justru memperkuatnya,” ujarnya.

Pendekatan Hamas ke Saudi telah menimbulkan kemarahan di kalangan Otoritas Palestina, di mana beberapa faksi menyatakan penolakan mereka terhadap peran Saudi. Tampaknya faksi-faksi ini lebih suka melihat Hamas terisolasi secara politik di “penjara” Gaza. Namun, Riyadh tampaknya akan bersedia didekati Hamas, karena Saudi sedang bersemangat menghadang pengaruh Iran di Timur Tengah. Lebih baik Hamas terkontrol di bawah pengaruh Saudi, ketimbang dibiarkan dipengaruhi Iran. ***

Depok, Mei 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL
e-mail: arismunandar.satrio@gmail.com

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI