Meredam Eskalasi Konflik di Laut China Selatan

Oleh: Satrio Arismunandar

Langkah asertif China membuat pulau-pulau buatan di Laut China Selatan dan menghadirkan militernya di sana telah meningkatkan ketegangan. Indonesia pun berinisiatif mengusulkan patroli bersama, untuk meredakan ketegangan.

Sengketa wilayah di Laut China Selatan --yang melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam—akhir-akhir ini semakin memanas. China mereklamasi gugus karang di perairan tersebut, yang dijadikan pulau-pulau buatan dan membangun fasilitas militer di sana. Bahkan pada penghujung Mei 2015, China terpantau telah menempatkan sedikitnya dua artileri swagerak di pulau hasil reklamasi tersebut.

Terpaan angin konflik dari Laut China Selatan (LCS) juga sampai ke Indonesia. Mengantisipasi kemungkinan pecahnya konflik militer terbuka, meskipun Indonesia tak punya sengketa wilayah di LCS, Tentara Nasional Indonesia tentu tidak mau kecolongan. Sehingga TNI Angkatan Udara bersiap meningkatkan status Pangkalan Udara (Lanud) Ranai, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pulau Natuna yang kaya dengan sumberdaya migas ini memang berhadapan langsung dengan LCS.

TNI-AU meningkatkan status Lanud Ranai dari status C menjadi status B, yakni menjadi pangkalan udara yang siap operasi. Lanud Ranai yang berada di bawah kendali Komando Operasi Angkatan Udara I ini menjadi salah satu lanud yang berbatasan langsung dengan LCS dan berada di wilayah terdepan Indonesia. Dengan potensi konflik yang meningkat di LCS, Natuna praktis menjadi wilayah rentan sekaligus strategis sebagai basis pertahanan.

Kenaikan status lanud ini diharapkan bisa mendukung operasi-operasi udara dan latihan, bagi pengamanan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan status ini akan diikuti dengan penambahan alat utama sistem persenjataan. Di antaranya: penambahan satu skadron pesawat tempur, infrastruktur pendukung, seperti memperpanjang landasan pacu. Kemudian, akan ada penempatan Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU.

Selama hampir satu setengah tahun terakhir, suasana konflik di kawasan LCS --yang kaya sumberdaya minyak dan gas ini—memang semakin tegang. Berdasarkan citra hasil pantauan satelit dan pengamatan pesawat pengintai P-8A Poseidon milik Amerika, China terlihat membangun landasan udara dan sistem keamanan di pulau-pulau hasil reklamasi. Muncul spekulasi bahwa China akan menetapkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di sekitar wilayah sengketa.

Mengancam Kebebasan Navigasi

Implementasi ADIZ akan mewajibkan semua pesawat atau kapal yang melintasi zona itu untuk menginformasikan keberadaan mereka pada pihak berwenang China. Pemberlakuan ADIZ, yang ditentang keras oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara sekitar LCS, itu akan membuat China semakin kuat dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah maritim di LCS. AS telah memperingatkan, tindakan China itu akan mengancam kebebasan navigasi dan keamanan wilayah Asia Pasifik.

Berbagai masalah ini diangkat dalam acara tahunan Shangri-La Dialogue 2015 di Singapura, yang diselenggarakan oleh IISS (International Institute for Strategic Studies). Dalam forum yang dihadiri para menteri pertahanan dari berbagai negara Asia, plus Amerika Serikat dan Australia itu, banyak negara mengecam China karena perilaku asertif “membangun pulau-pulau palsu” di LCS. China telah mengklaim sekitar 95 persen wilayah maritim LCS sebagai wilayah teritorialnya, berdasarkan “bukti-bukti legal dan warisan sejarah.”

Presiden AS Barack Obama di Washington pada 1 Juni 2015 menyebut, proyek reklamasi China di LCS sangat kontraproduktif dengan pencapaian mereka saat ini. Obama menyerukan agar China menghentikan aksi agresifnya. Sedangkan Menteri Pertahanan AS Ashton Carter pada 30 Mei 2015 meminta China menghentikan proyek konstruksinya di pulau-pulau buatan, karena akan meningkatkan risiko konflik di wilayah itu.

Tetapi permintaan Carter ditolak oleh Wakil Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) Laksamana Sun Jianguo. Sun menegaskan, tindakan China bersifat damai dan memiliki legitimasi. Menurutnya, tindakan reklamasi adalah wujud kebebasan kedaulatan China dan bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

“China selalu lebih memperhatikan kepentingan yang lebih besar terkait keamanan maritim. Saya harap negara-negara terkait dapat bekerjasama menuju tujuan yang sama, untuk membangun Laut China Selatan yang damai, bersahabat, dan kooperatif,” ujarnya. Sebaliknya, Sun menyerukan pada negara-negara lain untuk berhenti menabur perselisihan.

Menurut Sun, tujuan reklamasi adalah untuk meningkatkan fungsi pulau dan terumbu karang, termasuk kondisi personel yang ditempatkan di sana. “Hal ini demi memenuhi tanggung jawab China dalam upaya pencarian dan penyelamatan maritim, pencegahan bencana, penelitian ilmu pengetahuan, observasi meteorologi, perlindungan lingkungan, keamanan navigasi, produksi perikanan, dan pelayanan,” katanya.
Usulan Menhan Ryamizard

China balik menuduh bahwa AS-lah yang melakukan provokasi di wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Duta Besar China untuk AS, Cui Tiankai, mengatakan, justru tindakan AS dengan segala retorikanya yang membuat wilayah LCS tidak stabil. Pengintaian oleh pesawat P-8A Poseidon milik AS beberapa waktu lalu disebut sebagai tindakan yang memprovokasi dan meningkatkan ketegangan.

Di tengah pertentangan pandangan yang tajam antara China di satu sisi dengan AS dan negara-negara lain di sisi berbeda, Indonesia mencoba memprakarsai upaya peredaan ketegangan. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, dalam forum Shangri-La Dialogue, mengajukan gagasan agar semua negara pengklaim, termasuk China, menggelar patroli damai bersama di perairan LCS. Ide seperti itu pernah dimunculkan AS, meski hanya bagi negara Asia Tenggara dan tidak melibatkan China. Pada forum itu, AS mengajukan usul Inisiatif Keamanan Maritim Asia Tenggara dengan dukungan dana 425 juta dollar AS.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Ryamizard menjelaskan, patroli bersama itu bertujuan memberi pesan bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang “membangun kekuatannya untuk mengancam negara lain di kawasan itu.” Indonesia selama ini menyebut diri sebagai pihak netral dalam perselisihan wilayah di LCS, walau perairan Kepulauan Natuna tampak bersinggungan dengan klaim Sembilan Garis Putus-putus China di LCS.

Ketika ditanya, apakah China telah melakukan langkah tertentu di wilayah yang bersinggungan dengan perairan Natuna, Ryamizard mengatakan “belum.” Ditambahkannya, “Tetapi China tak punya hak karena kami (Indonesia) punya sejarah di sana.”

Usulan Indonesia tentang “patroli damai bersama yang melibatkan China” ditanggapi positif oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein, yang menyebut hal itu “bukan kemustahilan.” Kata Hishammuddin, “China pasti punya lebih banyak yang dipertaruhkan jika kawasan itu tidak stabil. Patroli bersama oleh banyak negara terbukti bisa sangat efektif di sejumlah perairan, misalnya, dalam menghadapi perompakan di Selat Malaka.”

Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta berkomentar, operasi pengerahan kekuatan militer bukanlah pilihan yang baik bagi pihak mana pun. Pihak Kementerian Luar Negeri RI tampaknya lebih suka mendukung opsi lain yang lebih aman, seperti yang diutarakan Malaysia.

Dalam pidatonya di Shangri-La Dialogue, Hishammuddin mendesak negara-negara Asia Tenggara agar secepatnya bersepakat mengenai code of conduct atau tata perilaku bersama di perairan LCS yang dipersengketakan. “Bila kita tak hati-hati melangkah dalam soal ini, akan memicu eskalasi yang melahirkan konflik paling berbahaya,” kata Hishammuddin.

Indonesia sendiri sudah menyerukan agar kawasan sengketa LCS jangan sampai menjadi zona perang. Menhan Ryamizard mengaku telah membahas masalah ini bersama para menteri pertahanan di kawasan ASEAN. “Untuk negara-negara yang berkonflik di sana, jangan sampai menggunakan senjata. Jangan jadikan kawasan itu sebagai zona perang terbuka,” tegas Ryamizard. (Diolah dari berbagai sumber)

Ditulis untuk Majalah AKTUAL, awal Juni 2015

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI