Rohingya dan Soal Menekan Myanmar

Oleh: Satrio Arismunandar

Menampung pengungsi Muslim Rohingya hanya mengobati gejala, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Komunitas internasional harus mendesak rezim Myanmar, agar mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara yang sah dengan segala hak-haknya.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, pada penghujung Mei 2015 jadi super sibuk. Retno berkeliling ke negara-negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain menjalin kemitraan strategis antara Indonesia dan negara-negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) itu, Retno juga mengangkat masalah pengungsi etnis Muslim Rohingya, yang sudah menjadi isu kawasan di Asia Tenggara.

Ribuan pengungsi Rohingya yang kabur dengan perahu-perahu, untuk menghindari penindasan rezim Myanmar itu, kini sebagian besar ditampung di Indonesia dan Malaysia atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen menampung pengungsi Rohingya selama setahun, sambil menunggu proses pemulangan (repatriasi) atau penempatan kembali ke negara ketiga (resettlement).

Tapi tak urung, kehadiran ribuan pengungsi itu untuk waktu lama cepat atau lambat akan menjadi beban keuangan bagi Indonesia. Untunglah, hampir semua negara Arab Teluk menyatakan siap dan berkomitmen membantu Indonesia, termasuk dengan memberikan dana. Komitmen itu antara lain dari Qatar senilai 50 juta dollar AS (setara Rp 660 miliar), dan Arab Saudi sekitar 10-20 juta dollar AS (setara Rp 132-264 miliar). Kuwait dan UEA siap membantu, tetapi meminta data tentang apa saja yang dibutuhkan.

Menurut Thomas Varga dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), hingga 3 Juni 2015 ada sekitar 3.000 pengungsi yang masih terombang-ambing di laut. Sekitar 3.000 pengungsi Rohingya dan imigran Banglades lain telah ditampung di Malaysia dan Indonesia dalam sebulan terakhir. Dari jumlah itu, ada 350 anak di bawah umur yang tanpa didampingi orangtua. Bahkan ada yang mengaku kehilangan orangtuanya saat terombang-ambing di laut.

Menurut data UNHCR, pengungsi Rohingya di Indonesia ditempatkan di lima wilayah di Aceh dan Sumatera Utara. Tercatat ada 1.000 pengungsi Rohingya di Indonesia, sedangkan 800 lainnya adalah warga Banglades yang ingin kembali pulang ke negaranya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sejak awal, pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa sekadar penampungan pengungsi atas dasar kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah Rohingya secara tuntas. Inti masalah adalah perilaku rezim Myanmar, yang tidak mengakui etnis minoritas Rohingya sebagai warga negara. Sejalan dengan itu, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan, dan penindasan juga diderita oleh sekitar 1,3 juta etnis Rohingya. Itulah sebabnya, mereka terpaksa mengungsi dan menempuh perjalanan laut yang berbahaya, dengan bekal seadanya, demi kehidupan yang lebih baik.

Persoalan lainnya, tidak mudah “membujuk” Myanmar agar mengubah kebijakannya yang sangat merugikan etnis Rohingya. Di antara sesama negara ASEAN, ada prinsip untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara tetangga, walaupun faktanya masalah Rohingya sebetulnya sudah bukan lagi semata-mata urusan dalam negeri Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha itu. Isu Rohingya sudah menjadi masalah regional, akibat arus ribuan pengungsi yang merepotkan Thailand dan kini “membebani” Malaysia dan Indonesia.

Pemerintah Myanmar perlu ditekan agar mengubah kebijakan diskriminatifnya terhadap etnis Muslim Rohingya. Tak kurang dari Din Syamsuddin, Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian Asia (ACRP), yang pada 3 Juni 2015, meminta ASEAN menekan Myanmar agar mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara. Menurut Din, pihak Rohingya dan pemerintah Myanmar dapat dipertemukan dengan pendekatan keagamaan.

Dalam pertemuan ACRP yang direncanakan berlangsung di Bandung, akan hadir juga tokoh Muslim dan Buddha dari Myanmar. “Kehadiran tokoh-tokoh itu diharapkan bisa menjembatani penyelesaian permasalahan etnis Rohingya,” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.

Syukurlah, dalam upaya menekan Myanmar, Indonesia tidak sendirian. Presiden AS Barack Obama di Washington, pada 12 Juni 2015, meminta pemerintah Myanmar menghentikan kebijakan dan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya. “Penghentian kebijakan itu harus dilakukan, jika Myanmar ingin sukses dalam proses transisi demokrasi,” kata Obama.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi, Anne C. Richard pada 3 Juni 2015 menyatakan, AS akan terus mengupayakan langkah diplomasi dalam bentuk apa pun, guna memastikan Myanmar bersedia menyelesaikan akar masalah krisis kemanusiaan, terkait kelompok etnis minoritas Rohingya. Langkah diplomasi itu termasuk kemungkinan menjatuhkan sanksi baru terhadap Myanmar, walaupun usulan sanksi itu hingga saat ini belum dimunculkan.

“Warga Rohingya perlu diperlakukan sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Mereka membutuhkan kartu identitas dan paspor, yang memperjelas status mereka sebagai warga negara seperti warga lain,” kata Richard.

Pertemuan Khusus di Bangkok

Dalam upaya mencari solusi menyeluruh, atas inisiatif Thailand, sudah diadakan pertemuan khusus di Bangkok, pada 29 Mei 2015. Pertemuan itu dihadiri perwakilan 17 negara, UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), organisasi PBB yang mengurus masalah obat terlarang dan kejahatan (UNODC), serta wakil dari tiga negara pemantau.

Pertemuan itu menghasilkan 13 butir kesepakatan plus 17 butir rekomendasi, yang antara lain menggarisbawahi pentingnya keterlibatan dunia internasional dalam penanganan bentuk migrasi tak beraturan melalui jalur laut, seperti perdagangan dan penyelundupan manusia. Perumusan hasil kesepakatan dilakukan dengan ekstra hati-hati, agar tidak memicu kemarahan Myanmar yang hingga kini masih menolak tuduhan sebagai sumber masalah.

Rencana pertemuan ini juga sempat ditentang Myanmar, yang menolak hadir jika pertemuan semata-mata hanya membahas isu Rohingya. Bahkan Myanmar menolak penggunaan istilah “Rohingya” dalam pertemuan itu. “Anda tak dapat menyalahkan Myanmar sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab. Terkait lonjakan migrasi ini, Myanmar bukanlah satu-satunya,” ujar Htein Lin, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia sepakat memberi bantuan kemanusiaan serta menampung sedikitnya 7.000 pengungsi asal Banglades dan Myanmar untuk sementara waktu. Setelah satu tahun, UNHCR akan mengatur masalah pemulangan atau penempatan kembali para pengungsi ke negara ketiga.

Komitmen pendanaan untuk membantu menangani krisis yang terjadi juga muncul dalam pertemuan. Komitmen terutama muncul dari dua negara pemantau yang hadir, yaitu AS dan Jepang, serta negara peserta Australia.

Aspek lain yang terkait dengan isu pengungsi Rohingya memang adalah praktik perdagangan manusia, yang melibatkan aparat keamanan yang membekinginya. Sejumlah perwira militer Thailand diduga terlibat dalam kejahatan itu. Salah satunya adalah Letnan Jenderal Manas Kongpan (58), yang menyerahkan diri pada 2 Juni 2015, setelah pengadilan mengeluarkan surat penangkapan atas dirinya.

Pengadilan provinsi Na Thawi di Provinsi Songkhla, Thailand Selatan, mengeluarkan surat penangkapan terhadap Manas pada 31 Mei 2015. Sebanyak 84 surat penangkapan sejenis telah dikeluarkan pengadilan Thailand, namun dari jumlah itu polisi baru melakukan 51 kali penangkapan.

Kawasan Thailand Selatan yang berbatasan dengan Malaysia memang sering menjadi tujuan perdagangan manusia. Aparat Thailand dan Malaysia telah menemukan lokasi kamp-kamp penampungan korban perdagangan manusia dan juga kompleks pemakaman di wilayah masing-masing. Sebagian besar dari korban tersebut adalah etnis Rohingya asal kawasan barat Myanmar, dari Negara Bagian Rakhine. (Diolah dari berbagai sumber)


Ditulis untuk Majalah AKTUAL, Juni 2015

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)