Analisis: Resep untuk Menggairahkan Lagi Ekonomi

Di tengah melesunya ekonomi, pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah untuk menghidupkan lagi kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah dengan insentif di bidang investasi bisnis, perpajakan, dan deregulasi di sektor-sektor kunci manufaktur.

Kondisi ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan yang melemah saat ini, penurunan nilai rupiah, dengan dampak melesunya dunia usaha serta terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), menuntut pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah penyelamatan. Langkah-langkah itu tentunya bukan sembarangan dan asal cepat saja, tetapi harus dipertimbangkan secara matang dan cermat, untuk bisa mencapai hasil yang diharapkan.

Untuk itu, perspektif pandangannya terhadap masalah ini harus disepakati lebih dulu. Pemerintah Pro-Bisnis adalah pemerintah Pro-Rakyat, manakala pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapai hasil yang cepat sekarang, adalah penting bahwa Pemerintah Indonesia menginspirasikan rasa kepercayaan, dengan menggeser fokusnya pada ekonomi dan tugas mendorong investasi bisnis.

Fokus dini Pemerintah pada infrastruktur –khususnya dalam bidang energi dan transportasi—akan memberi layanan yang baik bagi negeri ini di masa depan. Namun, sayangnya penuntasan proyek-proyek penting semacam itu butuh waktu. Bahaya stagflasi –inflasi yang tinggi dan rendahnya atau tidak adanya pertumbuhan—saat ini haruslah dihindarkan.

Secara historis, pemberi kontribusi besar bagi periode-periode pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan di Indonesia selama ini adalah investasi dari kalangan bisnis. Periode-periode pertumbuhan semacam itu telah mengangkat nasib jutaan rakyat Indonesia, hingga keluar dari kemiskinan. Belanja pemerintah di Indonesia sayangnya jarang menjadi pendorong pertumbuhan yang utama, dan hanya memberi kontribusi 9 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) selama 5 tahun terakhir. Ini berarti kurang dari sepertiga dari apa yang telah disumbangkan oleh investasi kalangan bisnis.

Insentif-insentif yang Menggiurkan

Presiden, Kantor Presiden, dan Kementerian-kementerian Pemerintah dan kantor-kantor mereka harus menyebarkan mantra pertumbuhan pro-ekonomi, yang menyarankan pembelanjaan investasi dan bisnis. Hal ini akan memenuhi tuntutan permintaan yang sudah ada dan mengarahkan atau mendorong ekonomi ke arah yang diharapkan secara paling efisien dan efektif. Aturan-aturan yang menyediakan insentif-insentif yang menggiurkan untuk berinvestasi harus seketika dikeluarkan, serta disosialisasikan dan dipromosikan besar-besaran.

Insentif-insentif itu harus dalam bentuk ketentuan pajak yang disukai, serta deregulasi yang ditujukan ke sektor-sektor kunci manufaktur. Khususnya, manufaktur yang bersifat padat karya dan memiliki potensi ekspor. Juga, pada sektor jasa, khususnya jasa di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan yang juga penting, pada sektor-sektor dengan efek pelipatan atau berantai yang tinggi pada ekonomi, seperti pada sektor properti dan retail.

Sementara ada dorongan sejak dini untuk meningkatkan pendapatan pajak guna mendukung pembelanjaan Pemerintah, bukti-bukti empiris secara global tidak mendukung anggapan bahwa peningkatan rasio pajak terhadap PDB akan meningkatkan kemakmuran. Pergeseran fokus ini ke lingkungan pajak yang disukai bagi investasi tentulah akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi bangsa.

Dari uraian umum di atas, ada beberapa catatan tambahan. Titik krusial bagi pemerintah Indonesia sekarang adalah fokus pada ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemulihan pertumbuhan ekonomi adalah kebutuhan mutlak sekarang, karena selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, ia juga memberi ruang bagi penanganan isu-isu nasional –seperti pemberantasan korupsi dan keadilan—pada waktu yang tepat.

Mengurangi Warga Miskin

Jika kita melihat data statistik dari 1976 hingga 2010, jelas bahwa pengurangan terbesar atas jumlah populasi yang hidup dalam kemiskinan terjadi pada periode-periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Percepatan pertumbuhan jelas akan mendorong standar kehidupan warga Indonesia ke tingkatan yang lebih sejahtera.

Prakarsa-prakarsa infrastruktur dari Pemerintah juga akan memberi manfaat bagi Indonesia menuju masa depan. Masalahnya, proyek-proyek infrastruktur itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dituntaskan. Sedangkan, pembelanjaan Pemerintah semata-mata tampaknya juga tidak akan cukup untuk meningkatkan pertumbuhan, karena kontribusinya terhadap PDB hanya sepertiga dari sektor swasta. Maka penciptaan sinergi dengan kalangan bisnis swasta sekarang dan secara segera, untuk membantu pembangunan negeri ini, adalah solusi yang sama-sama menguntungkan pemerintah dan swasta (win-win solution).

Bahaya stagflasi juga harus dihindarkan sedapat mungkin. Jika kondisi ekonomi lesu yang ada sekarang terus berlangsung, bahayanya sangat nyata. Ia menghadirkan risiko besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Periode-periode stagflasi di negara-negara lain secara global telah menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperlambat penciptaan kesejahteraan rakyat.

Cara untuk menangani stagflasi adalah dengan berusaha mencapai dan memelihara suatu keseimbangan antara permintaan dan penawaran (supply-demand equilibrium) dan adanya pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan. Untuk mencapai itu, diterapkan strategi yang spesifik dan efektif terhadap sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan (demand), Pemerintah sekarang telah menunjukkan perhatian dan inisiatif yang baik.

Penawaran yang dioptimalkan dapat dicapai dengan memberikan insentif yang sangat menarik, termasuk tax holiday dan deregulasi. Deregulasi ini, misalnya, mengurangi birokrasi dalam hal perizinan, serta memberi lebih banyak kebebasan di pasar dalam menentukan bagaimana memperoleh pembiayaan.

Perlu Kebijakan yang Jelas

Juga, perlu ada kebijakan yang jelas bagi repatriasi dana-dana di luar (offshore funds) untuk dikelola secara transparan dari Indonesia (untuk tidak dibatasi dalam hal di mana dana-dana itu dapat diinvestasikan secara global). Kebijakan pemerintah yang mempromosikan investasi dan iklim usaha yang ramah secara alamiah akan mendorong permintaan. Semua ini pada gilirannya memungkinkan bisnis untuk menciptakan kapasitas industrial tambahan dan meningkatkan efisiensi.

Tindakan-tindakan sisi penawaran harus dikerahkan ke arah insentif-insentif yang menggiurkan, yang mendorong kalangan bisnis untuk berinvestasi. Pertimbangkan de-regulasi atas sektor-setor ekonomi baru atau re-regulasi sektor-sektor ekonomi, guna mendorong investasi.

Setiap regulasi baru oleh kementerian-kementerian pemerintah harus secara tegas mendorong pertumbuhan dan investasi. Jika tidak begitu pasti bahwa sebuah regulasi akan mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka regulasi itu jangan ditetapkan menjadi undang-undang.

Industri-industri kunci untuk mendukung –dengan insentif-insentif semacam itu—idealnya adalah dalam sektor manufaktur yang memiliki potensi ekspor atau substitusi impor. Juga, sektor jasa-jasa domestik yang bersifat kritis dalam menggerakkan pertumbuhan, serta sektor yang memiliki dampak pelipatan tinggi pada ekonomi. Tiga langkah kebijakan ini akan menangani tiga tantangan kunci, yaitu: pertumbuhan, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan dalam mata uang asing.

Intervensi pemerintah (dan tambahan regulasi) tampaknya tidak akan mendorong pertumbuhan dalam tingkatan dan jangka waktu yang diharapkan. Sebaliknya, pengalaman global mengisyaratkan bahwa periode-periode deregulasi oleh pemerintah justru yang akan mendorong investasi dan pertumbuhan. (Dirangkum dari berbagai sumber)

Jakarta, Agustus 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Satrio Arismunandar

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)