Gerakan Reformasi Ingin Menggusur Najib

Oleh: Satrio Arismunandar

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang dituduh terlibat skandal korupsi 700 juta dollar AS, harus menghadapi tekanan yang meningkat dari gerakan reformasi. Ini masih ditambah lagi, nilai ringgit yang terpuruk dan melemahnya ekonomi.

Tiada kata ”mundur” dalam mempertahankan jabatan dan kekuasaan. Demikianlah tampaknya semboyan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Padahal puluhan ribu massa dan kelompok oposisi, yang tergabung dalam gerakan reformasi Bersih 4.0, selama dua hari berturut-turut, 29-30 Agustus 2015, telah berdemonstrasi di Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, menuntut mundurnya Najib.

Puluhan ribu massa itu mengenakan kaus warna kuning. Ini mengingatkan pada massa peserta people power di Filipina tahun 1986, yang juga mengenakan pakaian serba kuning. Gerakan prodemokrasi itu berhasil menggulingkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, yang korup, otoriter, dan telah puluhan tahun berkuasa di Filipina dengan tangan besi.

Najib dihantam dengan tuduhan korupsi berat, yakni menerima transfer dana ke rekening pribadinya senilai 700 juta dollar AS dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebelum Pemilu 2013. Aliran dana itu terungkap di tengah penyelidikan terhadap dugaan salah kelola di dalam 1MDB, yang merupakan perusahaan pengelola investasi milik negara.

Najib tetap merasa tidak bersalah meskipun mengakui menerima uang itu. Najib dan kubu pendukungnya berkilah bahwa uang yang masuk rekening itu bukan uang negara, tapi berasal dari donatur Timur Tengah yang tak disebutkan namanya.

Cadangan Valas Menurun

Dana investasi Malaysia itu dibentuk pada masa pemerintahan Najib tahun 2009, dan bertujuan untuk mewujudkan Malaysia sebagai negara berpendapatan ekonomi tinggi. Namun kritik mengemuka, karena 1MDB sering kelebihan bayar dan mengeluarkan fee jutaan dollar AS untuk investasi Goldman Sachs.

1MDB mulai menarik perhatian pada akhir 2014, saat terlambat bayar ke kreditur dan lalu terjerat utang 11 miliar dollar AS. Najib dituding mengambil dana 700 juta dollar AS dari 1MDB. Namun, komisi antikorupsi Malaysia mengaku sudah memverifikasi bahwa dana itu adalah sumbangan dari donatur anonim asing.

Momen yang kurang menguntungkan Najib adalah ekonomi Malaysia, seperti juga ekonomi di Indonesia dan negara-negara tetangga lain, sedang mengalami perlambatan. Nilai ringgit Malaysia sempat terpuruk ke titik terendah dalam 17 tahun terakhir, dan sempat mencapai 4,2340 per dollar AS. Hal ini membuat 1MDB urung mendapat bantuan keuangan untuk merestrukturisasi utangnya, yang mencapai 3,5 miliar dollar AS.

Sebagai negara pengekspor minyak, ekonomi Malaysia juga tertekan oleh rendahnya harga minyak dunia sejak pertengahan 2014. Produk domestik bruto (PDB) juga hanya naik 4,9 persen dalam tiga bulan terakhir sampai Juni 2015, rekor terkecil sejak kuartal tiga 2013. Cadangan valas Malaysia juga turun 19 persen menjadi 94,5 miliar dollar AS.

Dalam aksi Bersih 4.0, hadir juga mantan PM Mahathir Mohamad, yang menyerukan people power untuk menjatuhkan rezim Najib. Satu-satunya cara menghapuskan sistem pemerintahan lama yang korup, menurut Mahathir, adalah dengan melengserkan perdana menteri sekarang. “Untuk menurunkan dia, rakyat harus menunjukkan kekuatannya, menolak pemimpin korup!” tegas Mahathir.

Ingin Mereformasi Institusi

Ketua gerakan Bersih 4.0, Maria Chin Abdullah (58), menyatakan, tujuan aksi kelompok Bersih 4.0 adalah untuk mereformasi institusi dan sistem politik Malaysia. Pertama, menginginkan pemilu yang bebas dan adil, serta meminta ketulusan pemerintah. Bersih 4.0 juga menuntut jaminan hak berhimpun, memperkokoh sistem parlemen dan demokrasi, dan menyelamatkan perekonomian negara.

“Kami berharap pemerintah lebih demokratis, karena selama ini orang awam dan para ahli tak pernah dilibatkan dalam merencanakan undang-undang. Masyarakat mengetahui ada pembuatan undang-undang baru pada H-1 sebelum disahkan. Padahal kami ingin undang-undang yang dibuat sesuai dengan kebutuhan rakyat Malaysia,” kata Maria Chin Abdullah.

Menghadapi oposisi yang memuncak, kubu Najib langsung melakukan langkah-langkah represif. Pada 28 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan larangan penerbitan apapun yang terkait Bersih. Larangan itu ditandatangani Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Wakil Perdana Menteri. Hamidi mengancam, pimpinan Bersih bisa menghadapi konsekuensi jika mereka berani melanggar hukum.

Sedangkan pimpinan partai penguasa, UMNO, yang pro-Najib mengatakan, sejuta pendukung pemerintah akan menggelar aksi tandingan pada 10 Oktober mendatang. “Ini menunjukkan solidaritas Malaysia. Najib masih memperoleh dukungan mayoritas,” ucap politisi UMNO, Jamal Yunos.

Pada bulan sebelumnya, Najib memberhentikan Wakil PM Muhyiddin Yassin, yang dianggap tidak loyal padanya. Najib juga menunjuk empat anggota parlemen yang menjadi anggota komite penyidik 1MDB sebagai anggota kabinet. Pihak berwenang Malaysia juga telah memblokir situs penyelenggara demonstrasi dan melarang pakaian kuning dan logo kelompok, dalam usaha mencegah aksi protes itu menyebar ke kota-kota lain.

Dalam demonstrasi yang menggoyang Najib, terlihat sangat sedikit etnis Melayu yang ikut bergabung. Mayoritas demonstran adalah etnis China dan India. Mengutip data tahun 2014, etnis China di Malaysia ada 22,6 persen, etnis India 6,7 persen, dan etnis Melayu --etnis terbesar di Malaysia-- mencapai 50,1 persen dari total penduduk. Maka aksi yang dikoordinasi Bersih, yakni koalisi dari 84 lembaga nonpemerintah yang berdiri sejak November 2007, diperkirakan tidak akan menggelinding menjadi gelombang aksi besar.

Etnis Melayu Merasa Lemah

Menurut pengamat politik Malaysia, Wong Chin Huat, partisipasi etnis Melayu dalam aksi anti-Najib begitu sedikit, karena secara politik mereka merasa lemah melihat tiga parpol utama Melayu --KPR, PAS dan UMNO-- terpecah. Sedangkan etnis China tampak begitu kompak di belakang parpol oposisi, terutama DAP (Democratic Action Party).

Jadi, jika kubu Najib ingin mencegah etnis Melayu turun ke jalan bersama massa demonstran lain, caranya mudah. Warga Melayu tinggal “ditakut-takuti,” bahwa jika Najib sampai terguling, yang rugi bukan hanya Najib, tetapi UMNO –partai yang didominasi Melayu dan sekarang berkuasa--juga akan sangat melemah. Akibatnya, etnis China-lah nanti yang akan memimpin pergerakan ekonomi baru.

UMNO begitu bersikeras menentang aksi Bersih 4.0, karena sistem politik di Malaysia tidak memberi pilihan yang nyaman bagi suatu rezim yang jatuh. Menurut Wong Chin Huat, di Malaysia mereka menggunakan sistem winner takes all, di mana pihak yang kalah bukan hanya tersisih, tetapi juga “dianiaya.”

Bisa dipahami, jika etnis Melayu enggan turun ke jalan. Namun, adalah berbahaya bagi persatuan Malaysia dan tidak elok jika sikap politik warga dikotak-kotakkan berdasarkan ras, etnis, atau agama. Setiap rakyat Malaysia menginginkan negaranya menjadi lebih bersih, bebas, dan demokratis, dan hal ini tidak ada kaitannya dengan etnis atau agama.

Maria Chin Abdullah sendiri membantah keras, bahwa gerakan Bersih 4.0 berkaitan dengan keinginan etnis China untk menghapus keistimewaan yang dinikmati etnis Melayu. “Perhimpunan kami adalah rakyat Malaysia. Kami telah bersatu padu sebagai rakyat Malaysia. Itu (tudingan kepentingan etnis China) adalah isu rasis. Tetapi, kami tidak akan terpecah oleh isu rasis, agama, maupun budaya,” tegasnya.

Sayangnya, justru Najib sendiri yang memainkan isu agama dan etnis untuk menyelamatkan kursi kekuasaannya. Najib terus menyerang pengunjuk rasa lewat media sosial. Lewat akun Twitter-nya, Najib menegaskan, pemuka agama telah mengharamkan aksi unjuk rasa serupa. “Waima, Mufti Kelantan sendiri telah menyatakan bahwa demonstrasi jalanan dan perhimpunan Bersih 4.0 tesebut adalah hukumnya haram di sisi agama Islam,” tulis Najib.

Jakarta, Agustus 2015
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI