Menhan RI Ryamizard Ryacudu: Indonesia Siapkan 100 Juta Kader Bela Negara yang Militan

Pengantar Redaksi:
Semangat bela negara yang disertai wawasan kebangsaan adalah isu penting bagi ketahanan nasional Indonesia. Meski Indonesia saat ini tidak terlibat dalam perang militer, konflik regional dan dinamika global menghadirkan potensi ancaman yang tak boleh diabaikan. Dalam kaitan itulah, Tim Redaksi Defender pada Agustus 2015 mewawancarai Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tentang berbagai aspek bela negara. Berikut hasil wawancaranya:

Apa yang dimaksud dengan “Bela Negara,” sebagai salah satu kewajiban bagi warga negara RI?

Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada akhirnya, seseorang akan bangga dengan negaranya, cinta dengan negaranya, dan terakhir ia menjadi militan, siap berkorban untuk kepentingan negaranya. Konsep dasar bela negara itu sama dari dulu sampai sekarang, cuma perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang.

Tingkatannya juga menyesuaikan. Untuk para mahasiswa, guru, ulama, dan lain-lain, semuanya bergerak membela negara di lingkungannya. Tapi supaya tidak simpang siur, Kemhan memberikan petunjuk, mana yang harus disempurnakan. Sejak dari sekolah di SD, semangat bela negara itu harus ditumbuhkan. Saya sampaikan itu ke Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Ini juga sudah saya laporkan pada Bapak Presiden.

Beberapa puluh tahun lalu saya pernah membaca atau melihat, seorang Presiden Amerika datang ke sekolah, bukan ke universitas tetapi ke SD kelas 1, 2, atau 3. Di dalam kelas, ia berkata: “Anak-anak, saya Presiden AS. Apakah kamu tahu, AS itu negara yang disegani orang dan ditakuti lawan? AS itu negara besar. Kamu ini bangsa Amerika dan kamu juga disegani lawan.” Ucapan itu menimbulkan kebanggaan bagi anak-anak SD bersangkutan. “Wah, kita ini hebat ya?” Jadi, sejak dari awal, dari kecil, dari bibit, itu harus bagus dulu. Dimulai dari kebanggaan dulu. Nah, di kita kan nggak ada yang seperti itu?

Ada juga sih, misalnya, bupati datang ke sekolah. Lalu di depan papan tulis dia bilang: “Anak-anak, ini 1 + 1 = 2.” Itu kan mengajar, itu tugas guru. Tapi bangkitkan jiwanya! Dia kan pemimpin. Kebanggaan kita (pada negara) itu yang penting. Bagaimana orang mau mati membela negara, kalau cinta saja dia nggak? Bangga juga tidak. Jadi, nggak mungkin (mau bela negara).

Kondisi semangat bela negara kita sekarang agak menurun. Benar begitu, Pak?

Ya. Dari 106 negara, kita (di urutan) nomor 95. Kalau nomor 95 dari 1.000 (negara), nggak apa-apa. Tetapi nomor 95 dari 106, itu menyedihkan. Nggak boleh terjadi itu. Kita harus di bawah (urutan nomor) 10. Kenapa?

Di sini ada istilah the man behind the gun. Jadi segala senjata nggak ada artinya, jika orang yang menanganinya nggak mampu. Kita dulu perang dengan bambu runcing, keris, pedang, melawan tank dan pesawat. Kan gila itu namanya? Tapi menang. Vietnam perang dengan senjata pendek saja melawan 500.000 tentara Amerika, yang menggunakan pesawat tempur, bom napalm, dan meriam. Adanya militansi dan semangat bela negara seperti itulah yang kita harapkan.

Dalam kaitan program Presiden Jokowi soal “revolusi mental,” apakah bela negara ini juga terkait dengan revolusi mental itu?

Ya. (Tapi revolusi) mental untuk siapa? Sebelum (rakyat) mau mati membela negara, segala macam yang jelek dan korupsi itu harus dihilangkan. Gimana mau bela negara jika kerjaannya korupsi saja. Ini soal moral. Jadi, yang tidak baik dibikin jadi baik. Yang sudah baik, lebih disempurnakan.

Dalam penerapan teknis bela negara, negara lain memberlakukan wajib militer. Kalau kita bagaimana?

Bela negara bukan wajib militer tetapi merupakan hak dan kewajiban untuk membela negara, yang diamanatkan dalam undang-undang. Dari hak dan kewajiban itu, terus dibina. Misalnya, kapan dia harus dilatih. Wujudnya bela negara dalam konteks RI sekarang adalah terwujudnya Kader Bela Negara, yaitu Kader Muda, Kader Madya, dan Kader Utama yang mempunyai kesadaran dan kemampuan bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi negara dan bangsa dan mempunyai kemampuan awal bela negara, secara fisik dan mental.

Saya akan mengembangkan ke depan. Dari 250 juta penduduk (Indonesia) ini, kita akan mengembangkan 100 juta kader bela negara yang militan dalam waktu 5 tahun. Lalu, untuk kader berikutnya, (ditambah lagi) 5 tahun. Kan itu nggak gampang. Yang kader-kader ini dididik dulu di rindam. Presiden Jokowi sudah mengatakan akan memberikan dana untuk itu. Ada sertifikatnya untuk kader. Kalau orang mau melamar kerja, dilihat sertifikatnya. Mau nggak dia membela negara? Buat apa dikasih fasilitas dan segala macam, jika tidak mau bela negara?

Program ini sudah dibuat konsepnya dan sudah mulai jalan tahun 2015 ini. Bayangkan, ada 100 juta (kader) militan, (maka) nggak akan ada yang berani (mengganggu Indonesia). Belum lagi masih ada 150 juta (rakyat Indonesia lainnya). Apalagi yang dihadapi itu militan. Wah, luar biasa! (Apalagi) industri pertahanannya jalan. Mampu berdikari, membangun industri pertahanan sendiri. Itu yang saya inginkan.

Dari 100 juta kader itu, termasuk ada yang nenek-nenek, yang kecil-kecil. Kalau Israel, nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, ada semua di situ. Dia cuma (berpenduduk) 7 juta. Kita 100 juta, apalagi sesudah beberapa tahun nanti ditambah 150 juta. Nggak ada yang berani menantang langsung, (tapi) paling-paling yang harus diwaspadai kita dipecah. Tapi kalau wawasan kebangsaannya kuat, tidak akan mau dipecah. Ada kan (yang mencoba memecah belah)? Masuklah lalu ini-itu, kita dipecah agar tidak jadi kuat. (Pembentukan kader) itu yang mau kita lakukan ke depan. Membuatnya tidak terlalu sulit, meski tidak gampang juga. Tetapi mempertahankannya itu yang susah.
Sebenarnya grand design, atau blue print pertahanan kita itu bagaimana sih, Pak?

Begini, kita ini sebetulnya bangsa yang cinta damai. Tidak suka perang. Ngapain (perang)? Dari dulu ya begitu. Kapan kita melancarkan perang ke negara lain? Kan nggak. Kita baru akan perang kalau Proklamasi 17 Agustus 1945 itu digoyang. Artinya, mau dipecah, mau dilemahkan. Kalau untuk intervensi militer, negara lain nggak usah takutlah (pada kita). Nggak mungkin kita begitu-begitu. Kita kan (hanya) perang mempertahankan negara sendiri, maka kita harus kuat. (Negara) yang lain kan (berperang) ke mana-mana, (prajuritnya) mati di mana-mana. (Kalau) kita mati di sini.

Apa yang kita lakukan? Perang Rakyat Semesta. (Doktrin) ini yang mau dihapuskan dulu, tapi saya tidak setuju. Semesta, jadi seluruh kita. Kalau negara lain kan (doktrinnya) tidak semesta itu. Pertahankan negeri ini, pertahankan rumah tangga, pekarangan, kan sudah ada di situ. Di dalam ajaran agama Islam kan ada itu fisabilillah. Tapi ini kan harus dicerna, harus diomongin, baru (orang lain) mengerti.

Kita lihat kelompok yang tidak begitu terlatih tapi militan, seperti di Afganistan. Apa gampang membunuh dia? Wah, ya nggak gampang. Apalagi dia berstatus perang di negaranya sendiri, nggak ada yang bisa ngelawan. Tapi kalau mentalnya: “Ah, daripada perang bela negara, mendingan bisnis saja, banyak duitnya.” Nah, itu lain lagi urusannya. Dia pergi saja ke negara lain, nggak usah tinggal di sini.

Perkembangan perang modern sekarang sangat mengandalkan teknologi canggih, drone, rudal, komputer, teknologi informasi, hacker, dan sebagainya. Menghadapi itu, bagaimana? Dalam konteks itu, apakah strategi pertahanan Indonesia seperti “Perang Rakyat Semesta” masih relevan?

Kita ikutlah (dengan tren teknologi itu). Kita ikut juga. (Presiden AS Barack) Obama belum lama ini merekrut orang-orang teknologi informasi untuk bikin pasukan cyber. “Pasukan” itu kan menyerang. Nah, di kita juga banyak yang ahli-ahli. Saya juga merekrut. Kita bukan orang bodoh. Yang pinter-pinter banyak, (tapi) tidak diakomodasi saja waktu itu. (Para pakar) yang dibina (oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi) Pak Habibie di zaman Pak Harto, kini di mana-mana dipakai. Sekarang (mereka) kita pakailah. Mereka hebat. Anak-anak muda kita rekrut. Jadi (adanya teknologi canggih) bukan menjadi halangan. Justru kita manfaatkan itu. Kita pelajari.

Soal drone, misalnya, banyak yang menawari kita beli drone buatan mereka. Saya tanya, drone-nya mampu terbang berapa lama? Ada yang beberapa jam. Terus saya tanya ahli kita, drone-nya bisa bisa terbang berapa lama? Jawabnya: bisa berminggu-minggu, Pak. Lho, kok bisa? Jawabnya: Bisa, pak, karena menggunakan solar cell. Nah, itu berarti orang kita sebetulnya pintar-pintar.

Tentang Perang Rakyat Semesta, pelajaran perang di Afganistan dan di Irak perlu dicermati. Kita bisa melihat Amerika Serikat dan sekutunya yang mempunyai keunggulan dalam teknologi dan senjata, tidak mampu memenangkan perang di Afganistan dan Irak. Sehingga perang rakyat semesta masih sangat relevan dilaksanakan di Indonesia.

Bahkan Jenderal Mike Jackson mantan Panglima AD dan Kastaf Angkatan Bersenjata Inggris menyatakan, Doktrin Militer Indonesia sudah dipakai beberapa negara Asia bahkan Afrika. Meski Indonesia kekurangan senjata canggih, tidak mudah menaklukkan Indonesia, karena jika perang terjadi bukan hanya militernya yang perang, tapi rakyatnya juga pasti membantu menghabisi lawan. Jangan pernah anggap ringan Indonesia.

Kita ini sering membodoh-bodohkan diri sendiri, padahal kita itu hebat. Kita ini kan negara besar. Itu harus dipaterikan di sini. Itu kan seharusnya tugas kepala daerah, seperti camat, gubernur. Paterikan bahwa kita ini negara besar. Keikutsertaan mereka seperti ini yang penting.

Masalahnya, sering soal bela negara diserahkan ke tentara saja. Mana bisa begitu? Kalau rakyat tidak diisi jiwanya, sedangkan yang bela negara cuma tentara saja, maka rakyat mudah diadu domba. Dipecah. Seperti Irak, ada (Muslim) Syiah dan Sunni. Begitu pihak asing masuk, dipecah. Ketika negara dijajah, juga ada yang dibujuk ikut penjajah. Pecah juga. Jangan sampai suatu bangsa atau organisasi manapun diadu domba. Ancamannya kini adalah upaya pecah belah dan adu domba. Tapi kalau kita bersatu dengan wawasan kebangsaan, itu nggak bisa diadu domba. Apakah sulit mewujudkan wawasan kebangsaan itu? Ya, memang sulit. Mengubah orang kan nggak mudah. Tetapi itu harus.

Pak, apakah upaya adu domba atau pecah belah itu bisa berwujud konflik antar umat beragama, seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Tolikara, Papua?

Saya kan menulis buku tentang perang modern. Di buku itu dijelaskan masuknya infiltrasi lewat ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan. Agama juga masuk di situ. Dilakukan upaya cuci otak oleh mereka. Pancasila dianggap sudah tidak relevan. Dibilang bahwa tanpa Pancasila pun negara lain bisa maju. Sesudah itu, dibuat ada perkelahian kecil, perkelahian besar, lalu berujung pada perang saudara. Selesai sudah. Ini terjadi kalau tidak diantisipasi.

Banyak pelajaran sebetulnya bisa diambil dari ajaran agama. Pelajari perjalanan hidup nabi-nabi, yang ada di Quran, Taurat, Bibel. Tuhan sudah mengingatkan. Bodohlah kita kalau tidak belajar dari situ. Perjalanan bangsa-bangsa lain juga harus dipelajari. Mengapa Soviet bisa pecah? Mengapa Balkan jadi begitu? Pelajari itu. Di Amerika, ada badan yang mengawasi dan mempelajari Timur Jauh, Indonesia, Timur Tengah. Tapi di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Orang mempelajari kita, tetapi kita tidak mempelajari orang?

Jadi ini pekerjaan besar ya, Pak?

Pekerjaan besar, sangat besar, dan tidak kelihatan. Kaya puasa lah. Beda dengan ibadah lain. Kalau sembahyang, kan kelihatan. Wah, itu terlihat seperti orang baik. Kalau ada orang lain, sengaja ditunjukkan biar disebut alim. Tapi orang puasa kan tidak kelihatan, tidak bisa sombong “wah saya sedang puasa.” Nggak bisa begitu. Nah, ini juga mirip. Kalau kita membuat tank atau apa, kan kelihatan dan disebut hebat. Tapi wawasan kebangsaan dalam bela negara itu tidak langsung kelihatan. Biar begitu tapi butuh kerja keras. Kalau nggak kerja keras, ya nggak bisa mengubah orang. Untuk mengubah anak kita sendiri saja susah, apalagi mengubah orang lain. Tapi dalam setiap kesusahan pasti ada kemudahan.

Mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam bela negara, apakah hal ini sudah tersosialisasi ke kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain?

Beberapa waktu lalu, kita kumpul bersama dari berbagai kementerian lain. Untuk diskusi, ini bukan hanya kerjaan Kemhan, tapi tanggung jawab kita bersama, lalu tanda tangan! Ada komitmen bersama. Bukan hanya Menhan saja yang mensosialisasikan, paling tidak di kementerian lain harus mensosialisasikan wawasan kebangsaan dan bela negara itu.

Di Kementerian Perdagangan, bela negaranya ya di bidang perdagangan. Mestinya begitu. Kalau kita (Kemhan) kan sosialisasinya untuk seluruh bangsa, ke kodam-kodam, sampai babinsa, dan seterusnya. Jadi masing-masing berperan. Bela negara itu bukan hanya dilakukan oleh Kemhan dan TNI saja, tapi harus dilakukan oleh Kemhan dan TNI serta seluruh komponen bangsa.

Problem-problem apa yang dihadapi dalam penerapan “wajib militer”?

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap bela negara itu cukup dilakukan oleh TNI, padahal dalam undang-undang dinyatakan peran serta warga negara ini telah diamanatkan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Juga diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Penjabaran lebih lanjut tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara, tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang berbunyi: “Pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional”.

Bagaimana dan sejauh mana pembinaan komponen-komponen bela negara dan pertahanan lain, seperti Menwa, Satpam, Hansip, dan sebagainya?

Kita melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan universitas termasuk Menwa. Di lingkungan pemukiman, pembinaan kepada organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Di lingkungan pekerjaan pemberian kepada pegawai negeri dan swasta.

Bagaimana mengaitkan strategi bela negara Indonesia dengan konteks Indonesia mau menjadi “Poros Maritim” dunia?

Menurut Son Diamar dalam paparannya yang berjudul “Mewujudkan negara kepulauan yang maju”, ada lima pilar pembangunan maritim untuk dikembangkan. Pertama, membangun SDM, budaya, dan Iptek kelautan unggulan dunia. Kedua, mengembangkan ekonomi perikanan, pariwisata, ESDM, pelayanan, dan konstruksi kelautan. Ketiga, mengelola wilayah laut, menata ruang terintegrasi darat, dan laut serta mengembangkan kota-kota ‘bandar dunia’ menggunakan prinsip berkelanjutan. Keempat, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan berbasis geografi negara kepulauan. Kelima, mengembangkan sistem hukum kelautan.

Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pembangunan yang jelas sesuai dengan visi misi yang telah dikemukakan pemerintah. Seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengingat sudah ada keinginan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan ke arah maritim/kelautan dan tersedianya sumber daya laut yang melimpah. Kemhan akan melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada bidang kemaritiman yang ada di seluruh Indonesia.

Terkait keseriusan Presiden untuk membangun daerah perbatasan NKRI, bagaimana konsep bela negara yang ingin dikedepankan, mengingat situasi di perbatasan berbeda dengan daerah lain yang sudah lebih sejahtera?

Konsep bela negara yang dikedepankan adalah melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik di wilayah perbatasan darat negara. Pembangunan fisik dilaksanakan dengan membangun jalan sepanjang perbatasan, membangun pos pengamanan perbatasan. Pembangunan nonfisik dilaksanakan dengan peningkatan kesadaran bela negara melalui sosialisasi dan latihan kesadaran bela negara, penyuluhan hukum, sosialisasi batas darat, pelayanan kesehatan dan membantu kepedulian masyarakat lainnya. ***

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI