Strategi Penyajian Narasi dan Visual dalam Klarifikasi Berita

Oleh: Satrio Arismunandar

Makalah untuk Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan RI, pada 28-30 September 2015, di The 101 Bogor Suryakancana Hotel, Jl. Suryakencana No.179-181, Bogor Tengah, Bogor – Jawa Barat 16141.

Pada era keterbukaan informasi saat ini, informasi bukan lagi barang langka yang sulit diakses. Informasi bahkan tersedia meluas dan berlimpah di media online dan media sosial. Persoalannya, tidak semua informasi itu akurat dan layak dipercaya. Banyak informasi yang sebetulnya bernilai “sampah” dan tidak bisa dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan.

Persoalannya, publik tidak selalu bisa membedakan mana informasi yang akurat, bisa dipercaya, dan mana pula informasi yang cuma bernilai “sampah.” Semua jenis informasi itu tercampur baur di belantara dunia maya. Karena tidak bisa membedakan informasi akurat dengan informasi “sampah,” sangat mungkin terjadi publik memberi reaksi keras kepada institusi tertentu, hanya gara-gara mereka mengonsumsi dan mempercayai informasi “sampah” tersebut.

Publik juga seringkali tidak melakukan check and recheck atau konfirmasi yang memadai terhadap pihak-pihak yang terkait dengan informasi tersebut. Lebih buruk lagi, berita yang belum dicek kebenarannya itu langsung ia forward atau sebarkan ke orang lain lagi, sehingga dampak negatifnya makin meluas.

Suka atau tidak suka, setiap petugas humas – baik institusi pemerintah maupun swasta—kini dihadapkan pada situasi di mana mereka harus selalu siap, sigap, cepat dan tanggap terhadap berbagai informasi yang berkembang. Informasi yang dimaksud terutama adalah informasi negatif atau tidak seimbang, yang berseliweran di media massa (khususnya media online) dan media sosial, yang memojokkan institusi bersangkutan. Media sosial mendapat perhatian tersendiri di sini, karena tak jarang media massa mengutip isu atau informasi yang beredar di media sosial, dan menjadikannya sebagai berita.

Penyebaran informasi melalui media online dan media sosial tidak selalu dilakukan oleh jurnalis profesional atau terlatih, yang memiliki bekal keterampilan memadai dalam penulisan narasi atau pemilihan gambar/foto. Kemajuan teknologi informasi, yang memberi kemudahan mengakses dan menyebarkan informasi di dunia maya, menyebabkan banyak orang kini bisa menjadi “pemilik media” sekaligus “jurnalis dadakan.”

Konsep “jurnalisme warga” (citizen journalism) memang telah menghasilkan demokratisasi penyebaran informasi, di mana penyebaran informasi kini tidak lagi dimonopoli oleh media besar yang sudah mapan. Namun, sebagai dampak sampingannya, pelaku “jurnalisme warga” --yang tidak memiliki bekal keterampilan menulis dan pemahaman tentang etika jurnalistik-- berpotensi menyebarkan informasi yang tidak berimbang, tidak akurat, tidak menerapkan prinsip cover both sides, bahkan melanggar kode etik jurnalistik.

Berbeda dengan praktik di media massa yang sudah mapan, media jurnalisme warga umumnya belum memiliki mekanisme kontrol yang memadai dalam memproses informasi, sebelum informasi itu disebarkan sebagai berita. Bahkan, jika individu penyebar informasi ini memang sejak awal punya niat buruk, atau berprasangka negatif terhadap seseorang atau institusi tertentu, sangat mungkin bahwa informasi yang ia sebarkan itu akan berdampak merusak pada orang atau institusi bersangkutan.

Beberapa Contoh Ketidak-akuratan

Berikut ini adalah beberapa contoh informasi/berita yang terlanjur menyebar, namun terbukti tidak akurat:

Kasus Korban Jamaah Haji di Mina, Arab Saudi

Kesimpangsiuran berita terjadi dalam peristiwa musibah yang menimpa jamaah haji di Mina, Arab Saudi. Pada Kamis, 24 September 2015, sempat beredar pesan berantai melalui media sosial di tanah air, soal daftar jamaah haji Indonesia yang menjadi korban. Berita itu disebut-sebut bersumber dari laman www.indosiar.com. Namun, saat diakses tidak ada berita yang berisi daftar korban jiwa sebagaimana disebutkan.

Begitu juga saat dikonfirmasi, baik ke petugas haji di Arab Saudi maupun ke Kementerian Luar Negeri RI. "Indosiar.com tidak pernah merilis nama dan jumlah korban tragedi Mina 2015. Kalau ada hasil pencarian di internet, itu berasal dari berita di tahun-tahun sebelum 2015," ujar Prami Rachmiadi, Online Deputy Director PT Surya Citra Media, yang membawahi Indosiar.com. Prami mengatakan, Indosiar.com sebagai media informasi publik tidak akan menginformasikan daftar korban, sebelum informasi formal diterima dari instansi pemerintahan yang terkait.

Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Mekah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Arsyad Hidayat, juga memastikan, informasi yang berkembang melalui pesan berantai tentang jumlah dan nama korban tragedi di Mina adalah tidak benar. Ia meminta kerjasama seluruh media untuk tidak memberitakan hal tersebut. Untuk memperbarui informasi terkait peristiwa Mina, media dipersilakan berkomunikasi langsung dengan Media Center Haji.

Kasus Kerusuhan Bernuansa Agama di Tolikara, Papua

Informasi palsu, terkait jumlah dan daftar nama jamaah haji yang tewas di Mina, bisa meresahkan bagi para keluarga jamaah haji yang berada di Indonesia. Namun, ada contoh lain ketidakakuratan berita yang bukan cuma meresahkan, tetapi juga bisa memprovokasi emosi dan kemarahan masyarakat luas.

Misalnya, dalam kasus kerusuhan bernuansa agama di Tolikara, Papua, beberapa waktu lalu. Saat itu terdapat informasi yang menyebutkan begini: “Massa membakar masjid.” Padahal kejadian sebenarnya adalah: Massa membakar toko-toko. Api itu lalu menjalar, sehingga akhirnya membakar masjid yang berdekatan.

Meskipun dampak akhir peristiwanya sama, yaitu masjid yang terbakar habis, tetapi cara penggunaan narasi yang berbeda akan berdampak pada reaksi publik yang berbeda pula. Penggunaan kalimat “massa membakar masjid” jelas sangat sensitif dan akan memancing reaksi publik yang keras. Akan berbeda reaksinya, jika narasi beritanya seperti ini: “Massa membakar toko-toko, dan sebagai akibatnya api menjalar dan membakar masjid yang terletak bersebelahan dengan pertokoan itu.”

Kasus Pengambilan Gambar/Foto yang Melanggar Privasi

Contoh penyebaran informasi lain tidak dalam bentuk narasi tertulis, tetapi dalam bentuk gambar/foto/visual. Penyebaran foto yang asal-asalan, tidak disertai pertimbangan matang, apalagi jika memang sengaja untuk mencari sensasi, juga berpotensi melanggar kode etik jurnalistik. Foto korban kejahatan seksual, khususnya perkosaan, jelas tidak boleh disiarkan di media dengan alasan apapun. Juga, foto pelaku kejahatan yang masih di bawah umur.

Hal lain yang melanggar kode etik jurnalistik adalah pengambilan gambar/foto di wilayah privasi seseorang. Rumah seseorang, mulai dari pintu masuk di pagar terdepan sampai ke seluruh kamar dan isi ruangan adalah wilayah privasi. Jurnalis tidak boleh mengambil gambar/foto di sana tanpa seizin orang bersangkutan.

Wilayah privasi lain adalah ruang perawatan seseorang di rumah sakit. Jurnalis dilarang keras mengambil gambar pasien dalam ruang perawatan, kecuali seizin pasien bersangkutan. Hal sama berlaku untuk ruang pemeriksaan, di mana bukan saja pasien yang berada di sana, tetapi juga dokter yang memeriksa penyakitnya. Dokter berwenang mengusir jurnalis yang coba-coba mengambil gambar di ruang itu.

Ruang-ruang lain di rumah sakit, seperti ruang penerimaan pasien di mana banyak orang luar berseliweran, bukanlah ruang privasi seseorang. Namun ruang itu berada di bawah otoritas rumah sakit. Jadi sebelum mengambil gambar/foto, si jurnalis sepatutnya berkoordinasi dengan otoritas rumah sakit bersangkutan.

Dampak Pemberitaan Media

Dampak pemberitaan media pada khalayak ada tingkatannya. Dari sekadar kognisi (mengetahui/ memahami informasi), ke reaksi afektif (suka atau tidak suka, opini, sikap), sampai ke dampak konativa (perilaku atau tindakan).

Mengukur dampak media tidaklah sederhana, karena pesan media yang sama bisa berdampak berbeda pada khalayak yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, kelas sosial-ekonomi, dan sebagainya.

Selain itu, khalayak media adalah manusia yang tidak pasif terhadap pesan-pesan media. Mereka tidak menelan informasi begitu saja. Publik bisa menerima, menolak, mempertanyakan, dan bahkan mengkritisi pesan media tersebut.

Dengan banyaknya sumber informasi alternatif, publik juga bisa membandingkan pesan dari satu media dengan media yang lain, atau dengan pesan dari public figure atau otoritas yang ia percayai (keluarga, teman dekat, dosen, ulama, ketua RT, lurah, dan sebagainya).

Otoritas sumber pesan juga berpengaruh pada dampak tersebut. Publik lebih mempercayai informasi tentang kualitas pelayanan sebuah rumah sakit swasta pada media yang sudah mapan dan jelas profesionalitas jurnalisnya, ketimbang pada media gurem yang tidak jelas latar belakang pengelolanya.

Hal-hal yang Perlu Dikuasai Petugas Humas

Ada sejumlah hal yang perlu dikuasai petugas Humas. Pertama, petugas Humas perlu memahami cara kerja media massa dan cara pandang media terhadap obyek pemberitaan. Dengan pemahaman ini, dia akan tahu “selera” pengelola media, serta informasi yang dicari dan diburu oleh media. Maka, dalam membuat siaran pers, akan diketahui butir-butir informasi yang diinginkan media. Sebagai petugas Humas, Anda bisa “memainkan” penyajian siaran pers, demi kemungkinan terbaik agar siaran pers itu diberitakan oleh media.

Kedua, petugas Humas perlu menjalin hubungan baik dengan media massa, khususnya dengan jurnalis yang meliput desk tertentu. Dalam hal Humas Kementerian Kesehatan, tentu ia perlu menjalin hubungan baik dengan jurnalis desk Kesehatan. Untuk menjaga hubungan baik, itu tidak harus dilakukan lewat pertemuan formal (konferensi pers), tetapi juga lewat cara-cara yang lebih informal. Misalnya, lembaga Anda melaksanakan program yang bersifat sosial atau hiburan, dengan melibatkan para jurnalis.

Ketiga, akan lebih baik jika petugas Humas mengetahui etika jurnalistik atau prinsip dasar pemberitaan, agar ia mengetahui rambu-rambu pemberitaan. Sebagaimana ada Kode Etik Kedokteran bagi profesi dokter yang bergerak di bidang pengobatan dan kesehatan, juga ada Kode Etik Jurnalistik, yaitu etika profesi yang mengikat bagi praktisi media massa dan jurnalis.

Wujud Kode Etik Jurnalistik itu, misalnya, jurnalis dilarang meminta imbalan kepada narasumber untuk alasan apapun. Hal ini sudah sangat jelas dan tegas dalam Kode Etik Jurnalistik. Jadi jika ada “jurnalis” (gadungan atau tidak gadungan) yang meminta uang atau fasilitas, dengan sopan dan tegas permintaan itu harus ditolak. Apalagi jika permintaan itu disertai ancaman atau pemerasan.

Pola Hubungan Pihak Humas dengan Media

Atensi atau perhatian dari media adalah kenyataan yang harus dihadapi. Apalagi jika bisnis atau lembaga tempat kita bekerja sangat berkaitan dengan kepentingan publik. Kementerian Kesehatan, yang berkaitan dengan soal kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat umum, tentu berkaitan dengan kepentingan publik.

Oleh karena itu, jangan menghindari media. Keberadaan media justeru bisa menguntungkan kita. Media bisa mensosialisasikan/mempromosikan produk kita. Produk ini bukan cuma barang atau komoditi yang diperjualbelikan, tetapi juga program-program dari Kementerian Kesehatan yang untuk menyukseskannya butuh dukungan dan partisipasi masyarakat.

Dalam isu-isu tertentu, media bisa menjelaskan posisi/sikap institusi kita terhadap suatu hal atau isu tertentu.

Media juga menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial terhadap praktik bisnis perusahaan swasta (misalnya, perusahaan farmasi) dan implementasi program-program Kementerian Kesehatan. Media yang bersahabat adalah aset kita untuk jangka panjang.

Persiapan Menghadapi Wawancara dengan Media

Petugas Humas harus senantiasa siap menghadapi wawancara dengan media. Pertama, yang harus kita pahami, jurnalis menginginkan jawaban atas lima pertanyaan dasar, plus penjelasan tambahan, tentang masalah tertentu. Jadi, persiapkan pemahaman Anda dengan rumus: 5W + 1H. Yaitu: What (apa), Who (siapa), Why (mengapa), When (kapan), Where (di mana), plus How (bagaimana).

Dalam wawancara, berbicaralah secara jelas, tidak terburu-buru, dan langsung ke pokok permasalahan. Tidak bertele-tele.

Petugas Humas juga harus bersikap terus terang, meyakinkan, dan penjelasannya bisa dipahami.

Selain itu, tetaplah berperilaku ramah, bersahabat, dan hindari bersikap defensif.

Jurnalis Bukan Sekutu, tapi Juga Bukan Musuh

Ketika mau diwawancarai oleh jurnalis, Anda harus tahu dengan siapa Anda berhubungan. Meskipun para jurnalis itu bersikap ramah, mereka bukanlah sekutu Anda. Mereka tidak akan mengorbankan diri untuk membela institusi Anda. Tetapi, mereka juga bukan musuh Anda.

Dalam berhubungan dengan pihak Humas, jurnalis itu sedang menjalankan tugas dari medianya, dan mereka digaji untuk untuk menggali informasi dari Anda.

Wawancara dengan jurnalis adalah bentuk diskusi yang penting bagi institusi yang Anda wakili. Maka Anda harus tetap fokus pada butir-butir informasi, yang ingin Anda sampaikan kepada publik.

Sebelum wawancara, ada baiknya Anda menyiapkan daftar pertanyaan yang kemungkinan besar akan diajukan oleh jurnalis. Siapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Buatlah jawaban yang masuk akal, tidak mengada-ada.

Jika Ada Masalah dalam Institusi Anda

Jika ada problem-problem dalam institusi tempat Anda bekerja, akuilah dan jelaskan langkah-langkah yang sudah Anda lakukan untuk memperbaikinya. Hal ini akan memberi gambaran positif pada pihak Anda.

Sebagai pihak yang akan diwawancarai, dan jurnalis membutuhkan Anda untuk diwawancarai, sedikit-banyak posisi Anda memiliki kekuatan. Manfaatkan posisi ini.

Jika ada butir tertentu yang penting bagi institusi Anda, ulangi beberapa kali butir penting itu selama wawancara.

Jika menghadapi wawancara yang berpotensi negatif, bersiaplah untuk bicara terbuka, jujur. Serta, dengan apologi, jika dibutuhkan.

Jelaskan dan ajukan, bagaimana rencana program-program dari lembaga Anda untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Menghadapi Tuduhan Negatif

Jika ada tuduhan-tuduhan negatif yang ditujukan pada institusi Anda, tentu tuduhan itu tidak boleh didiamkan. Tangani hal tersebut dengan menyatakan, misalnya: ”Yang dapat saya katakan pada Anda adalah ...” atau ”Kami merasa terganggu oleh tuduhan-tuduhan ini, dan kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk ...”

Perlakukan para jurnalis dengan hormat. Tidak ada gunanya Anda sesumbar, menggertak, atau menjaili mereka. Tindakan semacam itu justru bisa kontra-produktif.

Jika hasil wawancara dimuat atau ditayangkan di media, sikap kita sebagai petugas Humas yang keliru justru akan mempermalukan kita.
Hindari penggunaan jargon-jargon, istilah-istilah rumit dan teknis, yang hanya Anda pahami tetapi tak akan dipahami oleh khalayak pembaca umumnya.

Hindari “Off the Record” dan “No Comment”

Sedapat mungkin, hindari penggunaan ”off the record,” jargon jurnalistik di mana semua informasi yang dikatakan narasumber tidak boleh dikutip dan disiarkan sama sekali. Di era serba internet saat ini, terkadang penggunaan “off the record” tidak efektif. Jika Anda tidak ingin informasi tertentu digunakan oleh media, sebaiknya tidak usah diungkapkan sama sekali.

Jangan pernah meminta kepada jurnalis, untuk membaca suatu konsep berita sebelum berita itu disiarkan. Media yang baik tidak akan pernah mengabulkan permintaan semacam itu dari petugas Humas.

Menghindari wartawan/media tidak akan menghindarkan kita dari pemberitaan negatif, malah bisa sebaliknya.

Hindari jawaban ”no comment” (tak ada komentar). Jawaban ini membuat kita terkesan arogan, atau malah membuat khalayak curiga bahwa kita menyembunyikan sesuatu.

Jawaban ”no comment” bukan berarti jurnalis tidak mendapat berita. Sebaiknya, jawaban ”no comment” itu justru akan dijadikan berita (baca: berita negatif terhadap kita). Atau, berita tetap dimuat/disiarkan tanpa pengimbang informasi dari sisi pandang kita. Pihak media akan beralasan, “Salah sendiri. Pihak Humas sudah diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat, tetapi mereka malah bilang no comment!”

Jika informasi yang dimuat/disiarkan media itu keliru, Anda atau institusi yang Anda wakili memiliki hak jawab. Untuk mewujudkan hak jawab itu, kontaklah redaktur media bersangkutan. Siapkan surat tanggapan, yang menjelaskan posisi institusi Anda dan menjelaskan secara rinci di bagian-bagian mana pemberitaan itu keliru. Awali dan akhiri surat tanggapan Anda dengan sesuatu yang positif.

Demikianlah, semoga materi ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi para petugas Humas, khususnya di Kememterian Kesehatan, dalam menjalankan tugasnya.

Depok, 27 September 2015


*Dr. Ir. Satrio Arismunandar, M.Si, MBA adalah Redaktur Senior di Majalah Aktual dan media online www.aktual.com. Pernah bekerja sebagai jurnalis di Harian Pelita (1986-88), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-1999), Harian Media Indonesia (2000-2001), dan Executive Producer di Trans TV (2002-2012). Ia juga menjadi dosen di berbagai universitas negeri dan swasta.

Kontak: Mobile: 0812-8629-9061
E-mail: arismunandar.satrio@gmail.com
Blog: http://satrioarismunandar6.blogspot.com

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)