“Dwelling Time” dan Konflik Kepentingan di Pelindo II

Oleh: Satrio Arismunandar

Upaya mempersingkat “dwelling time” di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa berjalan mulus. Pasalnya, Pelindo II dan pihak swasta pengelola TPS justru punya kepentingan yang sama untuk memperlama “dwelling time.”

Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), Richard Joost Lino, sejak 23 Desember 2015 sudah resmi diberhentikan oleh pemegang saham Pelindo II, yakni Kementerian BUMN. Lino diminta untuk berkonsentrasi terhadap kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lino ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, karena langsung menunjuk perusahaan asal China, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co, Ltd.

Lino menjabat sebagai Dirut Pelindo sejak 2009. Diberhentikannya Lino, karena sudah berstatus tersangka pelaku korupsi oleh KPK, menjadi babak baru dalam drama kekisruhan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Tuduhan korupsi pengadaan barang dan jasa terhadap Dirut Pelindo II bukanlah satu-satunya masalah di sana. Masalah lain yang sangat terkait dengan upaya menyukseskan program Poros Maritim dan Tol Laut dari Presiden Joko Widodo adalah soal dwelling time di pelabuhan tersebut.

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok adalah pengurangan lamanya waktu inap dan bongkar-muat barang (dwelling time), yang ternyata masih cukup panjang. Dwelling time yang panjang ini menjadi penghambat dalam upaya pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah, yang terkait biaya logistik.

Akibat dwelling time yang lama, perputaran roda ekonomi menjadi lambat dan biaya logistik menjadi sangat tinggi, sehingga harga berbagai kebutuhan di daerah terpencil juga sangat melonjak. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang susah.
Satgas Dwelling Time yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan, Pelindo II merupakan pihak yang memiliki andil terhadap lamanya waktu inap barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, BUMN pelabuhan itu meraup untung yang besar bila dwelling time semakin lama.

"Pelindo II ini ‘kan penyedia jasa. Mereka termasuk bagian yang mendapatkan keuntungan dari lamanya dwelling time. Karena ‘kan semakin lama kontainer ditimbun, semakin banyak fee-nya. Yang menikmati ‘kan mereka (Pelindo II)," ujar Ketua Satgas Dwelling Time dan Deputi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, di Jakarta, 23 September 2015.

Ketidakberesan di Tanjung Priok

Para pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Priok sadar, ada ketidakberesan dalam tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok. Panitia Khusus Angket Pelindo II di DPR RI telah mengungkap satu-persatu permasalahan yang ada. Selain permasalahan pengadaan barang dan jasa, pembangunan Pelabuhan Kalibaru merupakan masalah lain yang harus diungkap oleh Pansus Pelindo II. Ada potensi kerugian yang sangat besar di proyek-proyek tersebut.

Semua hal ini menuntut tindak lanjut yang cepat dari pemerintah. Presiden Indonesia Port Watch, Syaiful Hasan, pada 16 Desember 2015 mengatakan, masalah-masalah di Pelindo II menjadi pelik ketika tidak ada fungsi pengawasan dan penindakan dari Kementerian BUMN. Jika ini tidak ditangani, sampai kapan pun biaya logistik yang ditanggung masyarakat akan tetap tinggi.

Sementara itu, Agung Kuswandono menjelaskan, perilaku menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya menguntungkan Pelindo II, namun para importir "nakal" juga ikut-ikutan senang. Pasalnya, importir tak perlu mencari dan menyewa gudang sebagai tempat penampungan barang, yang diperkirakan harga sewanya lebih mahal daripada menimbun barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dengan perilaku Pelindo II dan importir “nakal” yang seperti itu, waktu keluar barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lama. “Bahkan, akan percuma saja pemberian dokumen perizinan dipercepat, bila para importir tak mau mengeluarkan kontainer dari pelabuhan. Penumpukan peti kemas akan terjadi dan akan menghambat keluar-masuk barang lainnya,” ujar mantan Dirjen Bea Cukai itu.

Lebih parah lagi, meski perilaku Pelindo II berpengaruh terhadap dwelling time, pihak Pelindo II tidak mau disalahkan begitu saja. Dirut Pelindo II RJ Lino selalu menyatakan, urusan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok bukanlah urusan Pelindo II. Lino beralasan, kewenangan pemberian perizinan barang yang masuk ada di tangan beberapa kementerian dan lembaga, dan bukan di tangan Pelindo II selaku penyedia layanan pelabuhan.

Uraian permasalahan lebih jauh dituturkan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita. Zaldy pada 13 September 2015 menyatakan, tempat penampungan sementara (TPS) menjadi salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Semakin lama kontainer menumpuk di area TPS, kian banyak keuntungan yang diraih pihak swasta pengelola TPS.

Peran TPS ini adalah mengelola tempat timbun sementara, sebelum kontainer diperiksa pihak Bea-Cukai. Mereka juga berperan dalam memindahkan kontainer dari container yard (CY) ke lini 1, dan memuat kontainer ke truk untuk keluar, setelah diperiksa Bea-Cukai.

Bagi Hasil dengan Pihak Swasta

Masalahnya, keberadaan TPS-TPS di Pelabuhan Tanjung Priok tidak dioperasikan oleh Pelindo II. Ini berbeda dengan operasi TPS di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang dikelola sendiri oleh Pelindo III. TPS yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok dikelola swasta dengan sistem bagi hasil dengan Pelindo II. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dari Pelindo II, yang akan mendapat penghasilan lebih besar dengan semakin lamanya dwelling time.

Di satu sisi, petinggi Pelindo II diinstruksikan pemerintah untuk memotong dwelling time menjadi sesingkat mungkin. Namun, jika hal ini dilakukan, penghasilan Pelindo II dari bagi hasil dengan pihak swasta pengelola TPS tentu akan berkurang. Apakah Pelindo II “ikhlas” mengurangi penghasilannya?

Menurut Zaldy, seharusnya Pelindo II mengikuti pola yang dipakai Pelindo III di Teluk Lamong, di mana kehadiran TPS baru ada di lini 2. "Oknum-oknum di TPS banyak yang bermain untuk mendapatkan uang tambahan, bila pemilik barang ingin kontainernya cepat keluar," tegas Zaldy. Zaldy mengatakan, perusahaan-perusahaan TPS adalah rekanan Pelindo II. Maka, perlu diinvestigasi seperti apa hubungan antara pemilik TPS dan petinggi di Pelindo II.

Agung Kuswandono juga mengakui bahwa keberadaan TPS merupakan salah satu penyebab waktu sandar kapal di Tanjung Priok menjadi lama. Penanganan kasus dwelling time masih terus dilakukan Polda Metro Jaya. Komisi BUMN di DPR RI membentuk panitia kerja untuk menelisik persoalan-persoalan yang terjadi di Pelindo II.

Lino pada 13 November 2015 mengatakan, hingga kini belum ada perbaikan berarti pada jangka waktu bongkar barang impor dari kapal hingga keluar pelabuhan. Pasalnya, 18 instansi terkait (Kementerian Lembaga/KL) di dalam proses pre customs clearance belum melakukan perbaikan. Saat ini, angka dwelling time rata-rata di Pelabuhan Tanjung Priok masih di atas 5 hari atau hampir sama saat Presiden Jokowi blusukan di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu.

Lino menuturkan, isu dwelling time saat ini mulai meredup. Padahal, instansi terkait yang berperan dalam proses dwelling time belum melakukan perbaikan. Proses pre customs masih berjalan lambat khususnya pada angka deviasi. Belum ada standar pelayanan dan kepastian waktu untuk pengurusan dokumen pada proses pre customs. “Standar deviasi kebesaran, yakni ada 1 hari, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 6 bulan, yang bikin nggak pasti,” jelasnya.

Meski belum ada perbaikan berarti, Lino mengatakan untuk proses customs clearance dan post customs clearance barang impor sudah berjalan baik. Namun, standar layanan pre customs pada 18 KL belum seragam. Menurut Lino, solusi dari persoalan dwelling time adalah memperbaiki standar deviasi yang ditentukan oleh proses pengurusan pada pre customs, bukan sekedar membangun infrastruktur pelabuhan baru atau membangun jalur kereta. ***

Ditulis untuk Majalah AKTUAL, edisi Januari 2016

Comments

Lady Mia said…
KABAR BAIK!!!

Nama saya Mia.S. Saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati karena ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial, dan putus asa, saya telah scammed oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai seorang teman saya merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 JUTA) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dengan tingkat bunga hanya 2%.

Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah saya diterapkan untuk dikirim langsung ke rekening saya tanpa penundaan. Karena aku berjanji padanya bahwa aku akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman dalam bentuk apapun, silahkan hubungi dia melalui emailnya: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

Anda juga dapat menghubungi saya di email saya ladymia383@gmail.com dan miss Sety yang saya diperkenalkan dan diberitahu tentang Ibu Cynthia dia juga mendapat pinjaman dari Ibu Cynthia baru Anda juga dapat menghubungi dia melalui email nya: arissetymin@gmail.com Sekarang, semua yang saya lakukan adalah mencoba untuk bertemu dengan pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening bulanan.

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)