Koalisi Militer Anti-Terorisme, Gagasan Saudi yang Masih Mentah

Oleh: Satrio Arismunandar

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi pada pertengahan Desember 2015 mendadak jadi sibuk membuat bantahan di media. Retno bergegas membantah klaim sepihak dari Arab Saudi, bahwa Indonesia telah menjadi bagian dan mendukung pembentukan sebuah koalisi militer, yang terdiri atas 34 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Koalisi yang digalang Saudi ini dimaksudkan untuk memerangi terorisme global.

"Negara-negara yang disebutkan di sini telah memutuskan untuk membentuk aliansi militer yang dipimpin Arab Saudi untuk melawan terorisme, dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh, untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer," demikian pernyataan bersama yang dirilis kantor berita Arab Saudi, SPA, 15 Desember 2015.

Ke-34 negara tersebut, di antaranya: Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Pakistan, Bahrain, Banglades, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Comoro, Qatar, Cote d’Ivoire (Pantai Gading), Kuwait, Lebanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria, serta Yaman.

Di dalam daftar tersebut memang tidak terdapat nama Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, dalam pernyataan itu disebutkan bahwa lebih dari 10 negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia, telah menyatakan dukungan terhadap koalisi ini.

Konsep Koalisi yang Tidak Jelas

Dalam konferensi pers yang tergolong langka, Wakil Putra Mahkota dan Menteri Pertahanan Saudi, Mohammed bin Salman menjelaskan, kampanye ini akan mengkoordinasikan upaya memerangi terorisme di Irak, Suriah, Libya, Mesir dan Afganistan. Namun, Salman tidak menjelaskan secara rinci, bagaimana mekanisme kerja dalam koalisi militer itu, dan apa saja langkah konkret yang akan dilakukan, agar aliansi militer itu bisa dioperasikan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan, negara anggota Koalisi Islam akan berbagi data intelijen untuk melawan kelompok militan, seperti kelompok ekstrem radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) alias Negara Islam di Irak dan Suriah (Daesh) dan Al-Qaeda.

Ketidakjelasan konsep koalisi militer ini menjadi alasan diplomatis dari pihak Indonesia untuk tidak bergabung dalam koalisi militer yang digalang Saudi. Sejauh ini, Indonesia memang tidak punya sejarah bergabung dengan aliansi militer dengan negara-negara manapun, di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia hanya mengirimkan pasukan militer ke luar negeri dalam konteks Pasukan Penjaga Perdamaian (Peace-Keeping Force) di bawah mandat PBB.

Pada Perang Teluk 1991, antara Irak di bawah pimpinan Presiden Saddam Hussein melawan pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat, Indonesia juga pernah diajak bergabung dalam koalisi militer anti-Irak. Namun waktu itu Indonesia menolak, karena pasukan multinasional itu tidak berdasarkan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Dalam kasus terakhir ini, pemerintah Indonesia juga mengaku bingung, kenapa Saudi secara sepihak sudah mengklaim negara-negara tertentu dianggap bergabung dengan koalisi mereka. Menlu Retno Marsudi telah meminta Dubes Saudi mengirim penjelasan tentang modalitas dan tujuan aliansi tersebut lebih dahulu, sebelum Indonesia bisa menentukan sikap.

Saudi berjanji memberi penjelasan, namun jawaban Saudi belum diberikan pada pemerintah RI sejauh ini. "Kita tidak bisa melakukan komitmen terhadap satu kerja sama internasional, sebelum tahu detil bentuk dan modalitasnya," kata juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir.

Penolakan serupa dinyatakan oleh Pakistan. Pakistan menegaskan, pihaknya tidak berniat ikut campur dalam koalisi negara Muslim, yang digalang Saudi untuk memerangi kelompok ekstremis dan teroris global. Menteri Luar Negeri Pakistan Aizaz Chaudhry pada 16 Desember 2015 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari rincian tentang koalisi militer itu.

"Memang betul, kami telah bekerja sama dengan Saudi dalam menangkal aksi teror. Namun saya tidak yakin, Pakistan akan menjadi bagian dari aliansi militer tersebut," kata Chaudhry. Pakistan dalam prinsipnya tidak pernah bergabung dalam aliansi militer apapun, tanpa adanya dukungan dari PBB. "Itu sebabnya kami menjauh dari konflik yang berkecamuk di Yaman," tegasnya.

Malaysia Juga Belum Setuju

Malaysia ternyata juga belum setuju dengan format kerja sama militer yang ditawarkan Saudi. Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengaku, pihaknya mendukung gagasan bersatunya negara mayoritas Muslim untuk memerangi terorisme. "(Namun) prakarsa Arab tidak mencakup komitmen pengerahan militer," katanya. Hussein mengisyaratkan, Malaysia tidak akan mengirim pasukan untuk bergabung dalam koalisi militer itu.

Sedangkan Irak mengaku bingung dengan peran Koalisi Islam. ”Siapa yang akan menjadi salah satu pemimpin perang melawan terorisme di wilayah itu?" tanya Nasser Nouri, juru bicara Kementerian Pertahanan Irak. “Apakah (koalisi ini) akan menjadi koalisi internasional yang lebih besar? Jika demikian, apa yang akan menjadi titik (kekuatan) yang dimiliki oleh aliansi baru ini?”

Gagasan Saudi membentuk aliansi militer negara Muslim sebaliknya mendapat dukungan dari hangat dari Amerika Serikat dan Turki. "Turki siap membantu dalam bentuk apa saja untuk melawan terorisme, tak peduli di mana pun atau siapa pun yang mengorganisasikannya," ujar Perdana Menteri Ahmet Davutoglu di Ankara, 15 Desember 2015.

Namun di Iran, Turki menjadi bahan olok-olok karena sudah bukan rahasia umum lagi Turki disebut-sebut justru telah menjalin bisnis minyak dengan ISIS. ISIS mengambil minyak dari wilayah Suriah yang dikuasainya, kemudian minyak itu diselundupkan dan dijual ke luar negeri lewat perbatasan Turki. Adanya “main mata” antara Turki dan ISIS soal bisnis minyak ini juga dituduhkan terang-terangan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, walau telah dibantah keras oleh Turki.

"Iran merasa, siapa pun yang memimpin aliansi ini tidak punya latar belakang yang baik dalam memerangi terorisme, dan bahkan justru menjadi dalang di belakang layar, yang mendukung gerakan teroris," ujar pengamat Iran Hossein Ryvaran, seperti dikutip EuroNews, 15 Desember 2015.

Kelompok militan ISIS sendiri bereaksi keras dan mengancam akan menyerang Arab Saudi, setelah Saudi mengumumkan akan memimpin Koalisi Islam dari 34 negara. Dalam sebuah publikasi mingguan yang menampilkan kegiatan militernya, ISIS mengejek Saudi dan negara-negara yang tergabung dalam Koalisi Islam itu sebagai “orang-orang bodoh.”

ISIS meledek bahwa koalisi yang dipimpin Saudi itu akan runtuh. ”Dengan izin dari Tuhan, koalisi ini akan runtuh, (koalisi) dari pemerintah tiran yang menindas di negeri Islam,” bunyi pernyataan ISIS yang dipublikasikan secara online, 20 Desember 2015. ”Koalisi Mohammed bin Salman akan terkejut,” lanjut pernyataan itu.

Definisi Teroris yang Bermasalah

Pihak Saudi menyadari, tanpa dukungan meluas dari dunia internasional, aliansi militer ini hanya akan menjadi macan kertas yang tidak bergigi. "Akan ada koordinasi internasional dengan kekuatan dunia dan organisasi internasional ... dalam bentuk operasi di Suriah dan Irak. Kita tidak bisa menjalankan operasi ini tanpa koordinasi dengan legitimasi di wilayah tersebut dan komunitas internasional," tutur Salman.

Namun, di sini juga terletak “jebakannya.” Ketika ditanya, apakah koalisi baru ini hanya akan fokus dalam memerangi kelompok ekstrem radikal ISIS, Salman menyatakan, koalisi ini tidak hanya menargetkan ISIS, tapi juga semua organisasi teroris yang ada. Padahal, sejauh ini tidak pernah ada kesepakatan tentang siapa dan organisasi mana saja yang bisa disebut “teroris,” dan yang akan diperangi secara bersama-sama oleh koalisi militer itu.

Dalam pembentukan aliansi militer ini, Saudi sejak awal tidak mengajak dan melibatkan Iran, Suriah, dan Hizbullah Lebanon. Ini adalah pihak-pihak yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan Saudi di Timur Tengah. Saudi yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni sedang bersaing dengan Iran, yang mayoritas berpenduduk Muslim Syiah, dalam menebar pengaruh di kawasan Timur Tengah.

Saudi merasa khawatir dengan meluasnya pengaruh Iran di Yaman, Lebanon, Irak, dan Suriah. Ketika warga Houthi, warga Muslim Syiah di Yaman, menggulingkan penguasa tak populer yang didukung Saudi, Saudi dengan agresif menyerang Houthi. Dalam menyerang pasukan Houthi di Yaman, Saudi sudah membentuk koalisi militer dengan sebagian besar negara-negara Arab Teluk sebagai anggotanya. Mereka berpartisipasi dengan menyediakan sejumlah pesawat tempur dalam misi pengeboman di Yaman.

Saudi juga memusuhi dan ingin menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, maka Saudi mendukung berbagai kelompok oposisi bersenjata yang ingin menggulingkan Assad. Intelijen Arab Saudi telah menyelundupkan dana dan persenjataan kepada unsur-unsur yang ingin menggulingkan Presiden Assad. Di sisi lain, Iran sebaliknya justru mendukung Assad dalam melawan pemberontakan di dalam negeri, mendukung warga Houthi yang dibombardir oleh Saudi di Yaman, dan mendukung Hizbullah Lebanon dalam melawan Israel.

Patut diduga, bahwa yang dimaksud “teroris” oleh Saudi bukan cuma kelompok militan ISIS, tetapi juga kelompok-kelompok yang dianggap mendukung atau berafiliasi dengan Iran. Mereka antara lain seperti elemen-elemen pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, Hizbullah, Houthi, dan sebagainya.

Namun yang menarik adalah analisis dari Mujtahid Bin Hareth Bin Hammaam, pengamat Arab Saudi yang sering mengritik keluarga kerajaan. Mujtahid menilai, aliansi militer negara-negara Islam untuk melawan terorisme yang digagas oleh Saudi sesungguhnya hanya omong kosong belaka. Gagasan Saudi tersebut sebetulnya dilatar belakangi persaingan kekuatan politik di dalam keluarga kerajaan.

Aliansi militer yang terdiri dari 34 negara Muslim itu, menurut Mujtahid, tidak lain adalah upaya Pangeran Mohammed Bin Salman, putra raja dan pewaris takhta kerajaan di generasi kedua, untuk menarik perhatian publik dalam persaingannya merebut takhta dengan sang sepupu, Muhammad bin Nayef. Selama ini negara-negara Barat menilai Nayef lebih layak sebagai pewaris takhta Saudi berikutnya.

"Koalisi yang diumumkan Muhammad Bin Salman itu tidak punya bentuk organisasi, pasukan gabungan , koordinasi militer, peraturan, dan struktur organisasi," kata Mujtahid. Koalisi itu juga tidak menyebutkan batas minimal negara yang bergabung, tidak punya tujuan jelas, dan definisi tegas yang disebut musuh, serta aksi macam apa yang akan dilakukan.

Maka ide Mohammed bin Salman untuk membentuk aliansi itu adalah wujud keputusasaan dirinya dalam menghadapi Nayef, yang selama ini dikenal sebagai pahlawan perang melawan terorisme dan bakal menjadi sosok pemimpin Saudi di masa depan. Sedangkan Mohammed bin Salman sendiri di mata intelijen Barat dan media dikenal sebagai orang yang ceroboh dan berbahaya. Dengan gagasan aliansi ini, Mohammed bin Salman ingin pamer ke dunia Barat, bahwa dia lebih hebat ketimbang Nayef dalam hal melawan terorisme.

Panglima TNI Tegas Menolak

Terlepas dari apapun format dan niat dibelakangnya, jika Indonesia terlibat dalam aliansi militer yang digalang Saudi, Indonesia tentunya akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan dan persaingan pengaruh antar-kubu di Timur Tengah, yang petanya selalu berubah. Indonesia akan diperalat untuk kepentingan “petualangan politik” Saudi di Timur Tengah. Indonesia juga berpotensi akan berbenturan dengan Iran, Suriah, Lebanon, dan Irak, yang dengan semua pihak itu sebetulnya Indonesia sudah memiliki hubungan yang baik dan bersahabat.

Maka tak heran jika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan menolak bergabungnya Indonesia dengan koalisi militer yang digalang Saudi. ”Kami belum ingin bergabung dengan aliansi militer itu,” katanya. Luhut mengatakan, dalam menangani bahaya ISIS, Indonesia menggunakan berbagai pendekatan pemahaman, salah satunya soft approach. "Yaitu tadi mensosialisasikan Islam itu Islam yang ramah, Islam yang kasih sayang, bukan yang brutal seperti yang dibawa ISIS," jelasnya.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI tidak akan masuk dalam aliansi atau koalisi militer melawan terorisme ISIS atau kelompok ekstrem manapun. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan, Indonesia tidak masuk dalam koalisi atau aliansi militer apa pun.

"Presiden bilang, semuanya dianalisis dulu. Jangan sampai gegabah ambil keputusan. Tapi yang jelas, kita ini kan dalam pembukaan UUD 45 (berpolitik luar negeri) bebas aktif. Jadi kita tidak akan masuk ke koalisi apa pun juga," kata Gatot, seusai Rapat Pimpinan TNI 2015 di Mabes TNI, 18 Desember 2015.

Meski tidak masuk koalisi militer apapun, menurut Gatot, TNI tetap bekerja sama dengan militer negara sahabat. TNI juga tetap mengirimkan pasukan ke luar negeri, namun dalam misi perdamaian. "Kalau latihan ya latihan. Kita tunggu saja keputusan pemerintah. Kalau kirim ya kirim pasukan, tapi buat misi perdamaian," ujar Panglima TNI.

Sikap pemerintah RI didukung oleh Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Din Syamsuddin. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini setuju dengan sikap Indonesia, untuk tidak ikut campur dengan koalisi militer bentukan Arab Saudi, sebab hal itu akan menyalahi prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Saat ini Indonesia harus jadi penengah. Tidak usah ikut-ikutan, apalagi kalau hanya jadi pelengkap, nanti malah menderita," ujar Din, pada 17 Desember 2015.

Menurut Din, para anggota koalisi militer tersebut memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda. Koalisi semacam itu tidak akan pernah solid, meski dari negara yang memiliki latar belakang sama, yakni mayoritas penduduknya beragama Islam. Terutama dari cara memandang siapa musuh, itu akan berbeda-beda bagi setiap negara.

Menurut Din, semestinya konflik di negara Islam diselesaikan dengan cara Islami, yakni ukhuwah Islamiyah. Akan lebih baik jika diselesaikan dengan duduk bersama dalam satu meja, untuk bernegosiasi, bukan dengan aksi militer. "Tak perlu koalisi militer. Kita itu perlunya koalisi untuk kemajuan dan pembangunan," katanya. ***

Ditulis untuk Majalah DEFENDER, Januari 2016

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI