Neraka Perang Suriah dan Jebakan ISIS

Oleh: Satrio Arismunandar

Sejumlah serangan teror terkoordinasi yang terjadi di Paris, Perancis, pada Jumat, 13 November 2015, telah mengejutkan dunia. Sebanyak 132 warga sipil tewas dan 349 orang lain cedera dalam serangan, yang diklaim dilakukan oleh kelompok ekstrem ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Namun, serangan ini sebenarnya baru babak pembukaan dari drama yang bisa lebih mengerikan dan berdampak sangat luas.

Serangan teror di Paris tidak akan berhenti dampaknya hanya di negeri Eropa yang jadi pusat mode tersebut. Telah muncul laporan-laporan pada 16 November 2015 bahwa Perancis akan menyerukan penerapan Ayat 5 Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty) NATO. Pasal pertahanan kolektif NATO itu mewajibkan seluruh anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, untuk berperang bersama Perancis melawan musuh: ISIS.

Dalam pernyataan berbahasa Arab dan Perancis di media daring (online), yang oleh otoritas keamanan dianggap asli, ISIS memang mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan di Paris. Serangan-serangan teror itu disebut sebagai “keajaiban” yang dilakukan oleh “delapan saudara yang mengenakan rompi bahan peledak dan senapan serbu.” Paris yang jadi sasaran serangan disebut sebagai “ibukota kemesuman dan penyimpangan.”

Sehari sebelumnya, ISIS juga mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan bom bunuh diri di pinggiran Beirut, Lebanon, yang menewaskan 43 orang dan melukai lebih dari 200 warga lain. Bom diledakkan di depan sebuah masjid Syiah dan di depan sebuah pusat perbelanjaan, di daerah komunitas kelompok Hizbullah. Serangan ISIS terhadap basis Syiah di Yaman dan Lebanon ingin mengirim pesan agar Iran, sebagai sekutu Syiah di Yaman dan Lebanon, tidak ikut menyerang basis ISIS di Irak dan Suriah.

Ketika menanggapi serangan teror di kota Paris, Presiden Perancis Francois Hollande mengumumkan pada 14 November, pihaknya akan menanggapi dengan perang “tanpa ampun” terhadap kelompok yang bertanggung jawab atas serangan itu. Berbicara dari Bataclan, tempat terjadinya salah satu serangan, ia menyatakan: “Kita akan memimpin perang yang akan bersifat tanpa ampun.”

Hollande menilai, serangan ISIS itu adalah “pernyataan perang yang diputuskan dan direncanakan di Suriah, disiapkan dan diorganisasikan di Belgia, serta dilakukan di Perancis dengan keterlibatan warga Perancis.” Maka ISIS harus dilawan oleh kekuatan-kekuatan global agar ISIS bisa hancur.

Serangan Balasan Perancis

Pada hari Minggu, 15 November, tampaknya sebagai “pembalasan terhadap aksi teror,” 10 pesawat jet tempur Perancis menghajar kota Raqqa, Suriah, yang dikuasai dan de facto merupakan ibukota “kekhalifahan ISIS.” Setidaknya 20 bom dijatuhkan di kota itu, kata Kementerian Pertahanan Perancis. Jet-jet itu menghantam sebuah pusat komando dan kontrol, pusat rekrutmen jihad, depot amunisi, dan sebuah kamp pelatihan.

Kapal induk Perancis, Charles de Gaulle, menurut Hollande, akan dikerahkan ke bagian timur Laut Tengah untuk “melipatgandakan kapasitas kita dalam melakukan aksi” melawan ISIS di Suriah. Perancis sebetulnya sudah lama bergabung dengan koalisi AS dan sekutu negara-negara Arab Teluk dalam melakukan serangan-serangan udara ke posisi ISIS di Suriah. AS memulai kampanye udaranya sejak 22 September 2014, sedangkan Rusia memulai serangan udara sejak akhir September 2015.

Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada 13 November, aliansi pertahanan Atlantik Utara itu akan mendukung Perancis dan tetap “kuat dan bersatu” melawan terorisme. Walau Perancis belum mengumumkan apakah pihaknya akan menyerukan pemberlakuan Ayat 5, Stoltenberg memberitahu bahwa para anggota NATO bersiap siaga untuk membantu. “Hal yang penting adalah kami mendukung otoritas Perancis dalam tekad mereka untuk menghadapi ancaman teroris,” ujarnya.

Pasal perjanjian NATO itu menyatakan, jika diminta maka setiap anggota lain wajib membantu negara anggota yang diserang. Sumber daya militer NATO, yang bisa dioperasikan untuk perang termasuk lebih dari 3.000.000 tentara, 25.000 pesawat tempur, dan 800 kapal perang yang mampu mengarungi lautan dalam. Secara ekonomi, aliansi pertahanan ini juga memiliki kekuatan yang cukup menggentarkan, karena mereka mewakili lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto global.

Pertama kalinya Ayat 5 diserukan adalah sesudah 11 September 2001, saat serangan-serangan teror terhadap gedung kembar World Trade Center di New York dan Washington, yang lalu memicu partisipasi NATO dalam misi militer di Afganistan. Amerika dengan sejumlah sekutunya kemudian juga menginvasi Irak pada 2003, dengan tuduhan bahwa Presiden Irak Saddam Hussein punya keterlibatan dengan Al-Qaeda, kelompok yang diyakini sebagai pelaku serangan teroris 11 September 2001.

Seandainya Perancis menjadi negara kedua yang akan melakukan hal itu, para duta besar dari 28 negara anggota NATO perlu bertemu untuk berkonsultasi, untuk menentukan rencana-rencana aksi. Negara terakhir yang pernah meminta konsultasi semacam itu adalah Turki, sesudah serangan-serangan oleh ISIS pada 2014.

Jika Perancis menyerukan pemberlakuan Ayat 5, pada esensinya Perancis telah mendeklarasikan perang, bukan sekadar otorisasi bagi penggunaan kekuatan militer. Bagaimanapun, situasi ini menjadi rumit disebabkan fakta bahwa ISIS berbasis di Suriah, yang sedang dilanda perang saudara. Bukan cuma pasukan ISIS yang berada di sana, tetapi juga pasukan militer Suriah yang setia pada Presiden Bashar al-Assad. Pasukan ini berperang melawan ISIS dan melawan pasukan oposisi yang ingin menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad.

Komplikasi Kehadiran Militer Rusia

Situasi juga semakin rumit karena peta konflik di Suriah melibatkan kekuatan besar lain, baik kekuatan regional seperti Arab Saudi, Iran, dan Turki, ditambah Amerika dan Rusia. Militer Rusia saat ini sedang berada di Suriah, untuk membantu posisi Presiden Bashar al-Assad yang terdesak secara militer oleh gerakan pasukan oposisi dan ISIS. Sejumlah kecil pasukan dan penasihat militer Iran, serta pasukan Hizbullah Lebanon, juga sudah hadir di Suriah untuk membantu militer Suriah yang setia pada Assad.

Jika NATO serius ingin menyerang dan menghabisi kekuatan ISIS, itu tidak cukup dilakukan lewat serangan udara yang sporadis. Pasukan darat NATO harus dikirim ke Suriah, di mana militer Rusia dan pasukan sekutu-sekutu yang pro-Assad sudah lebih dulu hadir. Apakah Rusia akan bersikap lemah, mengalah, dan membiarkan saja NATO menyerang?

Atau apakah Rusia akan memutuskan bahwa tindakan NATO ini hanyalah upaya tersamar untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan menyebabkan Rusia harus berperang melawan NATO? Karena sejak awal sudah jelas bahwa Perancis, Inggris, Amerika, Arab Saudi, Turki, dan Qatar, ingin agar Presiden Assad terguling dari kekuasaan. Langkah ini ditentang oleh Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon. Dengan demikian, banyak dampak lanjutan dari aksi teror di Paris yang rumit dan belum terbayangkan.

Untuk memahami konstelasi konflik di Suriah sekarang, marilah kita mundur sejenak untuk melihat bagaimana awal terjadinya perang saudara di Suriah. Perang terjadi di Suriah sesudah protes-protes anti-pemerintah pada 2011 berkembang menjadi perang saudara. Setelah perang berlangsung selama empat tahun lebih, mereka berada dalam situasi buntu. Tidak ada yang betul-betul menang total. Sekelompok pemberontak Suriah dan suku Kurdi, pasukan militer Suriah pro-Assad, dan pasukan ISIS, masing-masing menguasai wilayah tertentu.

Pasukan pemerintah Suriah yang terkonsentrasi di Damascus dan bagian tengah serta barat Suriah berperang melawan kelompok ISIS dan Front al-Nusra, serta sejumlah kelompok anti-pemerintah yang lebih “moderat” yang berjumlah lebih kecil. Kelompok pemerintah ini terkonsentrasi di utara dan timur Suriah. Masing-masing kelompok ini juga berseteru atau bersaing satu sama lain.

Lebih dari 250.000 warga Suriah tewas dan satu juta lainnya luka-luka dalam konflik berdarah yang berlarut-larut ini. Sekitar 11 juta warga lainnya dipaksa mengungsi dari kampung halamannya. Empat juta dari 11 juta itu mengungsi ke luar negeri, termasuk mereka yang menempuh perjalanan penuh risiko dengan kapal-kapal menyeberang ke Eropa.
Melindungi Posisi Bashar al-Assad

Iran, Rusia, dan Hizbullah Lebanon mendukung pemerintahan Assad yang dipimpin sekte Alawite. Sedangkan Turki, Arab Saudi, dan Qatar mendukung oposisi “moderat” yang didominasi Sunni, bersama dengan Amerika, Inggris, dan Perancis. Hizbullah dan Iran diyakini sudah menempatkan pasukan dengan perwiranya di medan tempur Suriah.

Sedangkan koalisi yang dipimpin Barat dan Rusia melancarkan serangan-serangan udara untuk membela kepentingan sekutunya. Belakangan, Rusia gencar menyerang posisi ISIS demi mendukung pasukan Suriah. Namun Rusia dikritik oleh AS dan sekutu-sekutunya. Mereka berpendapat, Rusia sebenarnya tidak cuma menyerang ISIS, tetapi malah lebih banyak menyerang kubu pasukan oposisi Suriah.

Konflik di Suriah telah menyeret kekuatan-kekuatan besar, yang mendukung maupun yang menentang Presiden Assad, serta sekelompok pemberontak yang bersekutu untuk menggulingkan Assad. Selama puluhan tahun, Rusia adalah salah satu pendukung internasional terpenting bagi Presiden Bashar al-Assad. Kelangsungan rezim Assad sangat kritis bagi pengamanan kepentingan Rusia di Suriah dan kawasan Timur Tengah. Rusia menghambat berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan memojokkan Assad dan terus memasok senjata untuk pasukan Assad, walaupun dikritik oleh AS dan sekutu-sekutunya.

Moscow ingin melindungi fasilitas kunci angkatan laut, yang disewa Rusia dari Suriah di kota pelabuhan Tartous. Pangkalan ini adalah satu-satunya basis Rusia di Laut Tengah untuk Armada Laut Hitamnya. Rusia juga memiliki kekuatan di pangkalan udara di Latakia, jantung wilayah kaum Alawite yang jadi basis pendukung Assad.

Pada akhir September 2015, Rusia mulai melancarkan serangan udara terhadap kubu-kubu pemberontak, dengan menyatakan bahwa yang dijadikan sasaran adalah ISIS dan “semua teroris.” Namun sejumlah kelompok pemberontak yang didukung Barat mengklaim, mereka telah dihantam oleh serangan Rusia. Walau begitu, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri menyatakan, hanya solusi politik yang bisa mengakhiri konflik di Suriah, dan Presiden Assad harus menjadi bagian dalam proses politik itu.

Sebaliknya, AS berpendapat, Assad tidak bisa menjadi bagian dari masa depan Suriah. AS menuduh Assad bertanggungjawab atas segala kekacauan yang meluas di Suriah, maka Assad harus menyingkir. Namun AS setuju tentang perlunya penyelesaian lewat negosiasi untuk mengakhiri perang, dan pembentukan pemerintahan transisi.

Mempersenjatai Pemberontak Suriah

AS juga mendukung aliansi oposisi utama Suriah, Koalisi Nasional, dan memberikan bantuan militer terbatas terhadap kaum pemberontak “moderat.” Sejak September 2014, AS telah melancarkan sejumlah serangan udara terhadap ISIS dan kelompok-kelompok jihad di Suriah, sebagai bagian dari sebuah aliansi internasional melawan kelompok jihad.

Namun AS bertindak setengah-setengah. Ia tidak melakukan serangan terhadap ISIS, manakala serangan itu dianggap bisa menguntungkan pasukan Suriah pro-Assad, atau ikut campur tangan dalam pertempuran antara mereka dan kelompok pemberontak. AS menjalankan program untuk melatih dan mempersenjatai 5.000 pemberontak Suriah, agar mereka bisa melawan ISIS di lapangan. Namun program ini gagal total secara memalukan, karena sangat sedikit dari mereka yang bahkan bisa mencapai garis depan pertempuran.

Aktor penting lain dalam perang di Suriah adalah Arab Saudi, yang memberikan bantuan militer dan keuangan yang besar pada beberapa kelompok pemberontak di Suriah, termasuk kelompok yang mengusung bendera “ideologi radikal Islam.” Kerajaan yang didominasi kaum Sunni ini berpendapat, Presiden Assad tidak bisa menjadi bagian dari solusi, dan ia harus menyerahkan kekuasaannya pada pemerintahan transisi atau digulingkan secara paksa.

Pemain penting lain adalah Turki. Sejak mulainya gerakan oposisi anti-pemerintah di Suriah, Turki sudah mengeritik keras Presiden Assad dan memintanya untuk mundur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, tidak mungkin bagi rakyat Suriah untuk “menerima seorang diktator yang telah menyebabkan tewasnya sampai 350.000 orang.”

Turki adalah pendukung kunci oposisi Suriah dan kini terbebani oleh limpahan dua juta pengungsi dari Suriah, yang menyeberang lewat perbatasan darat. Di sisi lain, kebijakan Turki yang mengizinkan masuknya pejuang jihad, pengiriman senjata dan arus pengungsi melewati perbatasan dan wilayah kedaulatannya, telah dimanfaatkan oleh kelompok jihad asing yang bersemangat untuk bergabung dengan ISIS.

Turki sepakat untuk membiarkan pesawat-pesawat tempur AS menggunakan pangkalan –pangkalan udara di Turki untuk menyerang ke wilayah Suriah, sesudah terjadinya serangan bom oleh ISIS pada Juli 2015. Meski begitu, Turki mengeritik dukungan koalisi AS terhadap Satuan Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG). YPG merupakan afiliasi dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki, yang dinyatakan terlarang dan dituding sebagai kelompok teroris oleh penguasa Turki, Uni Eropa, dan AS.

Pemain regional yang berlatar belakang Syiah adalah Iran. Negeri para mullah ini secara konkret telah mendukung militer Suriah dengan memberikan bantuan peralatan militer dengan harga disubsidi dan komandan-komandan militer kepada pasukan Suriah. Juga, pinjaman dana dan transfer minyak bumi. Assad adalah sekutu Arab terdekat bagi Iran. Wilayah Suriah juga menjadi titik transit penting bagi pengiriman senjata Iran kepada Hizbullah, kelompok Muslim Syiah yang jadi sekutunya di Lebanon.

Tambahan Kekuatan Bagi Pasukan Suriah

Iran diyakini juga punya pengaruh dalam keputusan Hizbullah untuk mengirim para pejuangnya ke Suriah barat, untuk membantu pasukan pro-Assad. Milisi-milisi Syiah dari Iran dan Irak, yang mengatakan bahwa mereka ingin melindungi tempat-tempat suci Syiah, juga bertempur mendukung pasukan Suriah dan melawan pasukan oposisi.

Serangan udara yang gencar dari Rusia terhadap posisi ISIS dan kelompok oposisi Suriah yang disebut sebagai “teroris” oleh Assad telah memberi kemunduran bagi kepentingan AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, dan Turki, yang ingin menggusur kekuasaan Assad. Pemboman oleh pesawat-pesawat Rusia memberi tambahan kekuatan bagi pasukan Suriah pro-Assad, untuk meraih kembali keunggulan di medan pertempuran darat. Tetapi ISIS pun tidak berdiam diri menghadapi manuver Rusia.

ISIS mengaku melakukan pembalasan pada Rusia, dengan memasang bom rakitan TNT berbobot 1 kilogram di pesawat penumpang Metrojet dari negeri beruang merah itu. Pesawat itu meledak hancur di Sinai, Mesir pada 31 Oktober 2015. Seluruh 224 penumpang dan awak di dalamnya tewas. Mayoritas penumpang adalah warga Rusia, yang baru saja berlibur di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Rusia Vladimir Putin pun marah dan memerintahkan militer Rusia untuk membalas, dengan melakukan serangan udara secara intensif ke basis ISIS di Suriah.

Rusia juga meluncurkan rudal jelajah jarak jauh dari jet-jet tempur dan rudal dari kapal-kapal perangnya di Laut Tengah, dengan sasaran kota Raqqa. Tembakan rudal dari kapal perang itu adalah yang kedua kali diluncurkan Rusia sejak Oktober lalu. Saat itu mereka meluncurkan rudal dari kapal perang di Laut Kaspia, 1.500 km dari Suriah. Peluncuran rudal jarak jauh ini juga telah menunjukkan kemampuan dan kebangkitan militer Rusia di bawah Presiden Putin, yang sejak runtuhnya Uni Soviet sempat dianggap melemah oleh NATO.

Sementara itu, militer AS pada Minggu, 16 November, juga mengumumkan, serangan udara koalisi pimpinan AS hari itu telah menghancurkan 116 truk pengangkut bahan bakar atau tangki ISIS dalam satu serangan di Albu Kamal, Provinsi Deir Ezzor, Suriah. Inilah pertama kalinya koalisi menyerang banyak target dalam satu gempuran. Serangan ini merupakan bagian dari strategi untuk mulai mengikis kemampuan finansial ISIS.

Koalisi sudah lama mengincar truk tangki pengangkut bahan bakar yang diproduksi di wilayah kontrol ISIS. Pasar gelap minyak merupakan salah satu sumber dana penting bagi ISIS. Menurut laporan BBC, ISIS diyakini meraup 500 juta dollar AS (sekitar Rp 6,8 triliun) tiap tahun dari industri minyak di wilayah yang mereka kuasai.

Skenario Perang Dunia III

Meski terdengar berlebihan dan spekulatif, sejumlah media asing sempat mengulas apa yang mereka sebut “skenario Perang Dunia III.” Yakni, terjadinya perbenturan kepentingan yang keras antara kekuatan-kekuatan besar, yang meminjam tangan aktor-aktor lokal (proxy war) di Suriah, sehingga menjadi “neraka yang meluas dan tak terkontrol.” Aksi militer pesawat tempur Rusia di Suriah juga bisa “bersinggungan” di udara dengan manuver pesawat tempur AS dan sekutu-sekutunya, karena tidak adanya koordinasi di antara mereka. Ketiadaan koordinasi juga disebabkan oleh iklim saling curiga yang belum di-clear-kan di antara mereka.

Namun, aksi teror di Paris mengubah konstelasi itu, sehingga ada semacam kesepakatan bahwa ancaman ISIS harus segera ditangani bersama secara serius. ISIS, seperti juga “kerabat dekatnya” Al-Qaeda dan kelompok Mujahidin di Afganistan, awalnya adalah kelompok yang lahir dan berkembang karena “diberi angin” oleh tindakan-tindakan AS sendiri untuk kepentingan tertentu. Mujahidin didukung secara finansial dan militer karena bermanfaat untuk mengusir pasukan Uni Soviet dari Afganistan.

Sedangkan ISIS bersama kelompok jihad lain awalnya diberi angin untuk menggusur Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan di Suriah. Namun, ISIS kemudian bertransformasi menjadi “anak nakal” yang sulit diatur dan bertindak seenaknya sendiri. ISIS meledakkan bom di masjid Syiah di Arab Saudi. Padahal Saudi semula adalah pendukung dana, ketika ISIS yang baru terbentuk sedang seru-serunya memerangi pasukan Suriah pro-Assad.

Proses munculnya ISIS berkaitan dengan tiga hal. Pertama, invasi militer AS dan sekutunya ke Irak pada 2003, yang menggulingkan rezim Presiden Saddam Hussein yang sekuler. AS menggunakan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak dan keterkaitan Saddam dengan kelompok Al-Qaeda, yang dituduh sebagai pelaku serangan teror 11 September 2001. Dalih-dalih ini kemudian tidak pernah terbukti.

Kedua, pemerintahan Irak pasca Saddam yang didominasi Syiah dan didukung AS ternyata melakukan kebijakan diskriminatif terhadap kelompok Sunni. Ini memicu munculnya kelompok Negara Islam di Irak atau ISI (Islamic State in Iraq). Gerakan perlawanan lokal Irak yang anti-Amerika ini dipimpin Abu Mushab Az-Zarqawi. Zarqawi adalah veteran perang Afganistan 1980-an yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang sangat anti-Syiah.

Upaya AS melakukan “de-Baathisasi,” atau pembersihan militer Irak pasca Saddam dari unsur-unsur lama Partai Baath atau loyalis Saddam, berujung pada banyaknya tentara Irak --yang punya keahlian taktik tempur dan persenjataan-- justru diberhentikan dari dinas aktif. Barisan eks militer yang sakit hati dan menganggur ini lalu bergabung ke dalam ISI dan kelompok perlawanan lain. Ini membuat ISI, yang jadi cikal bakal ISIS, berlipat ganda kekuatannya, karena menggabungkan ideologi militan keagamaan dengan know how (pengetahuan dan keterampilan) persenjataan, termasuk keahlian dalam merakit bom.

Ketiga, ketika pecah konflik bersenjata di Suriah antara rezim Bashar al-Assad melawan kelompok oposisi yang didukung AS dan Saudi, ISI berekspansi ke Suriah dan mengubah nama menjadi ISIS. ISIS lalu mendeklarasikan berdirinya “kekhalifahan Islam” (Islamic State) di wilayah yang sudah ia kuasai pada Juni 2014.

Mewaspadai Jebakan ISIS

Serangan teroris ke Paris telah mengubah dinamika konflik di Suriah. Presiden AS Barack Obama telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G-20 si Antalya, Turki, pada 15 November 2015. Kedua pemimpin ini menyepakati langkah-langkah awal untuk perdamaian di Suriah. Keduanya sepakat tentang perlunya transisi politik di Suriah, walau masih ada perbedaan tentang posisi Presiden Bashar al-Assad dalam transisi politik tersebut.

Obama dan Putin secara prinsip sama, tentang tujuan-tujuan strategis terkait perang melawan ISIS. Tetapi ada perbedaan taktik. Militer Rusia secara gencar melancarkan serangan ke target-target di Suriah, yang menurut AS justru pada area pasukan tempur pihak oposisi, yang ingin menggulingkan Assad.

Bersatunya kekuatan Barat, NATO, dan Rusia, atau setidaknya tercapainya koordinasi aksi militer di antara mereka dalam menghantam posisi ISIS di Suriah, terkesan bersifat positif. Namun, tanpa disadari, kekompakan mereka itu justru bisa masuk ke dalam “jebakan ISIS” dan menjadi bahan propaganda empuk yang menguntungkan ISIS.

Meskipun gencar melancarkan propaganda lewat media sosial dan media daring, serta selalu mengibar-ngibarkan bendera “Islam” dalam aksinya, ISIS sebenarnya tidak populer di banyak negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Dengan susah payah, ISIS ingin dianggap sebagai “pejuang jihad yang membela Islam.”

Namun perilaku mereka yang brutal, yang dengan entengnya membunuhi warga sesama Muslim hanya karena berbeda aliran atau pandangan dengan ISIS, tidak mengundang simpati. Tindakan ISIS yang penuh kebencian dan kekerasan malah dipandang sebagai contoh penyimpangan ekstrem terhadap nilai-nilai Islam yang toleran dan damai.

Riset terbaru yang dilakukan Pew Research Center, Amerika, menyatakan, di Indonesia, 79 persen responden berpandangan negatif terhadap ISIS dan 4 persen bersikap sebaliknya. Sedangkan 18 persen mengatakan tidak tahu. Hasil itu dikutip the Huffington Post, 18 November 2015. Bahkan di Palestina, 84 persen warga memiliki pandangan negatif terhadap ISIS.

Sementara itu, Presiden Obama menolak menggambarkan ISIS dan Al-Qaeda sebagai kelompok yang dilandasi paham “Islam radikal,” karena istilah itu bisa berarti memberikan semacam legitimasi religius yang tidak layak diberikan pada mereka. “Mereka bukanlah pemimpin religius. Mereka adalah teroris. Kita tidak berperang melawan Islam. Kita berperang melawan orang yang menyelewengkan Islam,” tegas Obama.

Namun, dengan bersatunya kekuatan Barat, AS, NATO, dan Rusia dalam satu koalisi militer untuk melumat ISIS di Suriah, hal ini bisa menjadi bahan propaganda ISIS bahwa pihaknya sedang “membela Islam melawan komplotan non-Muslim.” Artinya, pihak Barat telah jatuh ke dalam jebakan narasi besar yang ingin dikembangkan ISIS, yaitu: “Koalisi Barat melawan Islam.”

Narasi besar “Barat versus Islam” ini punya daya tarik tertentu pada kaum muda Muslim di seluruh dunia, yang mungkin sedang resah karena kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, ketidakjelasan masa depan, dan rasa ditolak oleh lingkungan. Banyak kaum muda Muslim di Eropa merasa terasing, terkucil, dan tidak menjadi bagian dari lingkungannya. Mereka inilah yang mudah terbujuk untuk mengalami radikalisasi dan lalu direkrut oleh ISIS.

Maka untuk menghadapi dan melumatkan ISIS, tidak cukup dengan kekuatan militer semata-mata. Koalisi anti-ISIS harus merangkul “dunia Islam” untuk menggelorakan pesan damai dan anti-kekerasan. Perlu dilakukan langkah deradikalisasi terhadap para pengikut ISIS dan mereka, khususnya kaum muda, yang punya hasrat bergabung dengan ISIS. Indonesia dapat berperan besar dalam memberi contoh dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, dalam hal proses deradikalisasi tersebut.

Ditulis untuk Majalah DEFENDER, Desember 2015

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)