Laut China Selatan, Medan Perang Abad ke-21

Oleh: Satrio Arismunandar

Tahun Baru 2016 ini diawali dengan ketegangan baru yang mengancam stabilitas keamanan di kawasan sengketa Laut China Selatan. China telah mendaratkan pesawat pertama di landasan pacu, yang dibangun di pulau buatan yang berada di gugusan karang Fiery Cross, Kepulauan Spratley, Laut China Selatan (LCS), pada 2 Januari 2016.

Inilah pertama kalinya Beijing menggunakan landasan pacu di kawasan tersebut. Langkah ini mengindikasikan, fasilitas yang dibangun China itu telah selesai sesuai jadwal dan akan disusul oleh penerbangan militer.

Tindakan China ini langsung memicu protes diplomatik resmi dari Vietnam dan Filipina, dua anggota ASEAN yang juga memiliki klaim wilayah di LCS. Vietnam dan Filipina adalah dua dari enam negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dan klaim yang tumpang tindih di LCS. Empat negara lain adalah China, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan.

Indonesia tidak termasuk negara yang terlibat dalam klaim wilayah di LCS, meskipun sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang membentang 200 mil laut dari Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia, sempat termasuk dalam sembilan garis putus-putus (dash lines) yang diklaim China. Kepemilikan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna juga sudah sangat jelas dan telah didaftarkan ke PBB. Dengan kejelasan itu akan mudah bagi Indonesia menarik garis batas maritimnya, karena ditarik dari fitur yang sudah jelas kepemilikannya berdasarkan hukum internasional.

Berdasarkan garis pantai, klaim wilayah Indonesia tumpang tindih secara batas landas kontinen dan ZEE, dengan Vietnam dan Malaysia. Kini tumpang tindih batas landas kontinen itu telah diselesaikan, sementara batas ZEE masih dalam tahap perundingan. Pulau-pulau terluar pada gugusan Natuna telah dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia dan telah ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957. Titik dasar tersebut bahkan telah didaftarkan di PBB pada 2009 sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Posisi Indonesia di Pulau Natuna

Yang jelas, Pulau Natuna berhadapan langsung dengan LCS, sehingga jika terjadi konflik militer di LCS, Indonesia mungkin bisa terkena imbasnya. Konflik militer itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena China terus memperkuat kehadiran militernya di LCS, yang ditentang keras oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Dalam upaya menegaskan klaimnya, China telah membangun landasan pacu di pulau buatan di Fiery Cross itu selama lebih dari setahun.

Keberadaan landasan pacu pesawat itu tidaklah mengejutkan. Landasan pacu itu memiliki panjang 3.000 meter dan merupakan salah satu dari tiga landasan pacu yang dibangun China. Landasan itu cukup panjang untuk didarati pesawat tempur dan pengebom jarak jauh, dan dengan demikian telah memperdalam kehadiran China di wilayah perairan yang menjadi jantung maritim Asia Tenggara tersebut.

Peneliti tamu di Australian National University, Leszek Buszynski menyatakan, pendaratan militer pada kepulauan di wilayah perairan yang dipersengketakan itu kini menjadi tak terhindarkan lagi. “Langkah berikutnya adalah begitu berhasil mencoba beberapa pesawat, China akan mendaratkan beberapa kekuatan jet tempur, seperti Su-27 dan Su-33. Mereka juga akan menempatkan jet-jet tempur secara permanen. Hal itu sepertinya akan terjadi,” ujar Buszynski.

Sedangkan pakar dari Lembaga Yusof Ishak ISEAS di Singapura, Ian Storey, menyatakan, ketegangan bakal memburuk saat China menggunakan fasilitas-fasilitas baru untuk memperdalam kehadirannya di LCS. Meski China belum secara resmi menyatakan pemberlakuan ADIZ (Zona Identifikasi Pertahanan Udara), China tentu harus melindungi lapangan terbang sementara dan fasilitas barunya.

Fiery Cross diperkirakan akan menjadi tempat radar-radar peringatan dini yang canggih dan fasilitas-fasilitas komunikasi militer. Begitu fasilitas itu dioperasikan, peringatan-peringatan China terhadap pesawat militer dan sipil negara lain yang terbang di kawasan itu akan rutin terjadi. Hal ini menjadi tanda permulaan pemberlakuan ADIZ secara de facto, walau tidak dideklarasikan, dan ketegangan --yang bisa mengarah ke konflik militer terbuka pun-- akan meningkat.

Berdasarkan “Warisan Sejarah”


Konflik sengketa wilayah di LCS dimulai sejak China mengeluarkan peta wilayah dengan sembilan garis putusnya, yang tumpang tindih dengan klaim wilayah Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Klimaksnya terjadi tahun 1995, saat China masuk ke Mischief Reef. China mengklaim sebagian besar perairan LCS berdasarkan “warisan sejarah” bahwa perairan itu dulu adalah daerah kekuasaan China zaman Dinasti Qing.

Padahal menurut Bill Hayton dalam bukunya The South China Sea: The Struggle for Power in Asia (2014), sistem kekuasaan pada waktu itu adalah “mandala,” yaitu bertumpu pada pusat kekuasaan dengan jaringannya penguasa-penguasa kecil. Dalam sistem “mandala” tidak ada batas-batas negara (apalagi batas laut) seperti yang dikenal selama ini. Legitimasi mereka bukan berdasarkan kontrol teritorial, melainkan atas pengakuan dari jejaringnya. Perhatian kekuasaan pada zaman itu lebih ke darat dan bukan ke laut. Pada zaman Dinasti Qing, LCS bukan teritori untuk dimiliki, melainkan sekadar sumber pencaharian.

Kedua, status orang yang berada di laut pada waktu itu adalah nomads (seperti Suku Bajo di Asia Tenggara), jauh dari pengaruh kedaulatan di darat, dan mustahil berjubahkan suatu kewarganegaraan. Mereka bahkan sering dicap sebagai perompak dan bajak laut, sehingga sangat ironis jika keberadaan mereka di laut tiba-tiba dijadikan dasar klaim kedaulatan dalam arti modern.

Ketiga, para negara pengklaim (claimants) ternyata baru tertarik pada fitur-fitur LCS sejak Perang Dunia II dan motifnya pun untuk memiliki perairan di sekitarnya. Sebab, menurut hukum laut internasional yang baru, negara pemilik pulau berhak atas zona maritim selebar 200 mil laut. Pandangan ini sebenarnya sudah diungkap oleh Mahkamah Internasional. Singkatnya, Hayton berpandangan, klaim-klaim atas LCS tidak ada yang meyakinkan.

Terlepas klaim-klaim itu meyakinkan atau tidak meyakinkan, sengketa itu telah menimbulkan friksi di perairan LCS. Perseteruan Vietnam dan China terkait klaim wilayah di LCS pernah memanas pada 2014 dan menyebabkan kerusuhan rasial di Vietnam. Hal itu dipicu oleh aksi Beijing yang menempatkan rig terapung di perairan sengketa. Tindakan itu memicu kerusuhan anti-China, yang menyebabkan tiga warga China di Vietnam tewas. Pemimpin kedua negara lalu berusaha meredam konflik dan memperbaiki hubungan, melalui kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Hanoi pada November 2014.

Mahkamah Internasional di Den Haag

Sedangkan pada 2012, terjadi ketegangan antara kapal China dan Filipina. Saat itu, China berupaya mengambil alih wilayah tangkapan ikan di gugusan terumbu karang Scarborough, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.

Upaya untuk menyelesaikan konflik teritorial secara damai bisa dilakukan melalui Mahkamah Internasional di Den Haag. Hal ini pernah dilakukan Indonesia dan Malaysia, yang berselisih tentang kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Mahkamah Internasional waktu itu memenangkan klaim Malaysia.

Hal yang sama kini dilakukan Filipina, yang mengajukan kasus perselisihannya dengan Beijing tentang klaim wilayah di LCS ke mahkamah itu. Di depan pengadilan, Manila menegaskan bahwa baik Filipina maupun China telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut. Maka, konvensi ini harus digunakan untuk menyelesaikan sengketa di LCS. Pada 29 Oktober 2015, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa mereka memiliki kewenangan memeriksa kasus yang diajukan Filipina, terkait pulau-pulau yang disengketakan di LCS.

Namun Beijing mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Menurut China, perkara itu merupakan perkara kedaulatan, dan pengadilan arbitrase tidak dapat memutuskan perkara tersebut. “Kami tidak akan berpartisipasi dan kami tidak akan menerima arbitrase. Itu tidak akan memengaruhi hak, kedaulatan, dan yurisdiksi China di LCS. Hak-hak kami tidak akan rusak,” kata Wakil Menlu Liu Zhenmin di Beijing.

Dimensi lain dari konflik di LCS menyangkut perlombaan persenjataan. Salah satu unsur yang mewarnai konflik LCS adalah ambisi Beijing untuk menjadi pemain global, sejalan dengan kebangkitan ekonomi dan kekuatan militernya, sebagai negara adidaya baru yang menandingi AS. Pembangunan sejumlah fasilitas di pulau buatan dapat digunakan sebagai pangkalan depan untuk mendukung operasi militer jarak jauh.

Hal ini didukung kebijakan China lainnya, yaitu membangun fasilitas militer di Djibouti, Afrika, atau kerjasama pembangunan pelabuhan dengan Sri Lanka di Asia Selatan. China menempatkan LCS, terutama Kepulauan Paracel dan Spratly, sebagai lapis pertahanan pertama mereka di lautan.

Langkah ini ditentang AS, Australia, dan Jepang. Dengan alasan menegakkan kebebasan navigasi di kawasan itu, pada akhir Oktober 2015, kapal Angkatan Laut AS sengaja melintasi wilayah itu tanpa meminta izin Beijing untuk membantah klaim China. AS telah mengirim USS Lassen, kapal perusak berpeluru kendali, melewati perairan 12 mil laut dari Mischief dan Subi, gugusan karang yang telah dijadikan pulau buatan oleh Beijing. Langkah Angkatan Laut AS ini diprotes China sebagai “tindakan provokatif.” China mengingatkan AS, sebuah insiden kecil cukup untuk memicu konflik di LCS.

Namun AS berencana untuk kembali mengerahkan kapal perang ke perairan sengketa LCS. Panglima Komando Pasifik AS Laksamana Hary Harris pada 3 November 2015 di Beijing menyatakan, tindakan itu biasa dilakukan mengingat angkatan bersenjata AS biasa menggelar operasi di berbagai belahan dunia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

“Militer kami akan terus menerbangi, melayari, dan beroperasi kapan pun dan di mana pun hukum internasional membolehkan. LCS tak akan dan tak akan pernah menjadi pengecualian,” tegas Harris. Harris meminta negara mana pun tak menafsirkan operasi rutin yang dilakukan AS sebagai suatu bentuk ancaman.

Anggaran Militer China Meningkat

Konflik LCS ikut mendorong peningkatan anggaran militer negara-negara yang terlibat. Menurut prediksi situs kajian strategi dan pertahanan IHS Jane, anggaran militer China akan terus meningkat dari 126,29 miliar dollar AS pada tahun 2012 menjadi 207,24 miliar dollar AS pada 2021. Institut Internasional untuk Kajian Strategis (IISS) dalam kajiannya yang dimuat di Military Balance 2015 juga menegaskan hal yang sama.

Anggaran militer China itu digunakan untuk membeli alutsista canggih dari Rusia, seperti pesawat tempur Sukhoi Su-30 dan Su-35, dan membiayai inovasi teknologi militer di dalam negeri. Beijing mengembangkan pesawat siluman J-20, kapal selam nuklir tipe 093G, rudal antikapal induk DF-21D, dan kapal perusak tipe 055, yang mampu menyaingi kapal perusak AS dari kelas Arleigh Burke.

Untuk mengimbangi peningkatan militer China, Jepang tak bisa berdiam diri. Selain memperkuat armada kapal selamnya, termasuk pengembangan kapal selam canggih kelas Soryu, Jepang akan mengakuisisi jet tempur siluman F-35 buatan AS. Sedangkan Vietnam juga memperkuat jajaran kapal selamnya. Hanoi telah mengoperasikan empat dari enam kapal selam kelas Kilo yang dipesan dari Rusia. Parlemen Vietnam juga telah memberlakukan perpanjangan wajib militer dari 18 bulan menjadi dua tahun.

Pusat Riset Pew pada 2014 telah melakukan survei tentang konflik LCS. Hasil kajian pusat riset yang berbasis di Washington itu menyebutkan, mayoritas dari 11 negara Asia khawatir pada ambisi teritorial Beijing. Sebanyak 93 persen warga Filipina, 85 persen warga Jepang, dan 84 persen warga Vietnam menilai, ambisi teritorial Beijing itu berpotensi menimbulkan konflik militer.

Untuk mengimbangi agresifitas China, negara-negara di kawasan tampaknya menyambut baik kehadiran militer AS. AS adalah satu-satunya negara yang secara militer mampu menandingi Beijing. Pemerintah AS juga menyatakan akan menggelontorkan dana senilai 259 juta dollar AS untuk negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia akan kebagian dana 20 juta dollar AS.

Gedung Putih akan mengeluarkan 119 juta dollar AS untuk tahun anggaran 2015, sedangkan sisanya sebesar 140 juta dollar AS lagi disiapkan untuk 12 bulan berikutnya. Dana itu digunakan untuk keamanan laut karena meningkatnya ketegangan di LCS. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia akan mendapat jatah dana dari AS. Khusus untuk Indonesia, belum jelas apakah dana itu akan digunakan untuk memperkuat kehadiran TNI di Pulau Natuna.

Aturan Perilaku di LCS

Sikap Indonesia terhadap konflik LCS adalah mengupayakan terwujudnya perdamaian dan keamanan di kawasan itu. Tak satu pun negara yang menginginkan LCS menjadi medan konflik. Maka Indonesia selalu mendesak setiap negara untuk memberi kontribusinya bagi terciptanya perdamaian/stabilitas, dan bukan justru mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan. Semua negara wajib menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Menurut Menlu Retno LP Marsudi, posisi Indonesia untuk isu LCS sangat jelas. Indonesia bukan bagian dari negara pengklaim. Indonesia terus mendorong agar implementasi Declaration of Conduct (DoC) bisa dilakukan secara penuh dan efektif. Indonesia juga terus mendorong agar pembahasan mengenai aturan perilaku atau Code of Conduct (CoC) dapat segera diselesaikan. Semua negara yang terlibat konflik LCS, khususnya China, diharapkan akan mengacu pada CoC ini nantinya.
Sejauh ini, sikap China masih cukup keras. Wakil Menlu China Lui Zhenmin di sela-sela penyelenggaraan KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 2 November 2015 menyatakan, China tidak akan mengendurkan proses pembangunan fasilitas sipil dan militer di perairan LCS.

Liu beralasan, “Pembangunan itu diperlukan untuk pertahanan nasional China dan melindungi pulau serta karang di wilayah tersebut.” China berencana memperluas dan meningkatkan kapasitas sipil di wilayah yang diklaimnya. Fasilitas tersebut, menurut Liu, untuk melayani kapal komersial dan nelayan dengan lebih baik, serta membantu mengatur lalu lintas kapal.

Sedangkan Presiden AS Barack Obama menyerukan pada semua negara, untuk berhenti membangun fasilitas dan melakukan militerisasi di LCS. Obama mendukung posisi ASEAN, yang membuat CoC di LCS. Termasuk di dalamnya, resolusi damai dalam menyelesaikan sengketa, serta kebebasan berlayar dan terbang di atas perairan LCS yang dipersengketakan itu.

Depok, Januari 2016
Ditulis untuk Majalah DEFENDER

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)