Modernisasi Militer Filipina di Tengah “Ancaman China”

Oleh: Satrio Arismunandar

Potensi pecahnya konflik militer dengan China, akibat perselisihan teritorial dan kedaulatan di kawasan Laut China Selatan, membuat sangat mendesak pagi Filipina untuk mempercepat modernisasi militernya. Militer Filipina, anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan tetangga di utara Indonesia ini, termasuk yang paling lemah --dengan alutsista yang usang-- di Asia.

Kongres Filipina telah menyetujui peningkatan anggaran militer dari 2,6 triliun peso pada APBN 2015 menjadi 3 triliun peso atau atau senilai 63,4 miliar dollar AS pada APBN 2016. Presiden Benigno Aquino III tahun ini juga telah menggelontorkan dana sebesar 528 juta dolar AS untuk membeli fregat, pesawat pengintai, serta radar baru. Menurut prediksi situs kajian militer dan pertahanan IHS Jane, Filipina akan menghabiskan dana hingga 533 juta dollar AS untuk belanja pertahanan, suatu kenaikan dibandingkan belanja pertahanan tahun sebelumnya sebesar 435 juta dollar AS.

Militer Filipina sudah berbelanja sejumlah alutsista baru untuk mengganti alutsistanya yang sudah ketinggalan zaman. Tahun ini, militer Filipina akan menerima kiriman pesawat tempur baru FA-50 buatan Korea Selatan, dan kapal perang jenis strategic sealift vessel buatan PT PAL Indonesia. Ini akan memberi penyegaran, sesudah Filipina mempensiunkan jajaran pesawat tempur F-5 miliknya tahun 2005. Filipina juga mempertimbangkan untuk mengaktifkan kerja sama militer dengan AS untuk memperkuat kehadiran di Laut China Selatan (LCS).

Upaya pemerintah untuk mentransformasikan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menghadapi berbagai hambatan birokrasi, pendanaan, dan tuduhan-tuduhan korupsi. Memperoleh hibah perlengkapan militer bekas dari Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Amerika mungkin menjadi salah satu cara militer Filipina untuk memperbarui kekuatannya. Pada kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu, Presiden Filipina Benigno Aquino telah meminta hibah pesawat patroli maritim bekas P-3C Orion, namun Jepang tidak menjanjikan komitmen spesifik. Filipina telah mendapat pinjaman 183 juta dollar AS dari Jepang untuk membuat 10 kapal patroli baru.

Pada 2013-2014, Filipina menandatangani beberapa kontrak pengadaan alutsista, seperti: jet tempur/latih (12), pesawat angkut (3), helikopter tempur serbaguna (8), kapal angkutan laut strategis (2), yang total bernilai 727 juta dollar AS. Sedangkan, program-program yang tertunda adalah helikopter serbaguna yang diperbarui (21), frigate (2), pesawat patroli jarak jauh (2), helikopter anti-kapal selam (2), pesawat dukungan udara jarak dekat (6), persenjataan jet tempur, pesawat SAR (3), dan wahana serang amfibi (8). Semua program tertunda ini total bernilai hampir satu miliar dollar AS.

Latar Belakang Militer Filipina

Angkatan Bersenjata Filipina atau dalam bahasa Tagalog disebut Sandatahang Lakas ng Pilipinas terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Korps Marinir. Sejarahnya berasal dari tahun 1901, ketika Amerika Serikat membentuk Philippine Constabulary dengan tujuan membantu memerangi sisa-sisa pasukan revolusi. Setelah perang, kelompok ini menjadi pasukan pertahanan negeri yang sejak semula terdiri dari orang Amerika dan Filipina.

Pada zaman Philippine Commonwealth (Persemakmuran Filipina), Manuel L. Quezon, presiden pertama Commonwealth, mengganti nama Philippine Army menjadi Armed Forces of the Philippines (AFP) pada 21 Desember 1935, sesuai dengan Undang-undang Pertahanan Nasional (National Defense Act) tahun 1935. Maka, tanggal 21 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Filipina.

Quezon meminta Jenderal Douglas MacArthur sebagai panglima pertama, setelah Filipina mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat. MacArthur menerima permintaan itu dan menjadi satu-satunya orang asing yang memiliki jabatan dalam AFP. MacArthur berpangkat Field Marshal, yang selanjutnya tidak dijabat siapapun dalam AFP.

Menurut undang-undang, AFP --yang bernaung di bawah Departemen Pertahanan Nasional-- hanya terdiri dari Angkatan Darat yang direvitalisasi, dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara melapor langsung ke markas besar Angkatan Darat. Philippine Constabulary (PC) menjadi suatu divisi tersendiri di dalam Angkatan Darat. Setelah tiga tahun, pada 1938, PC kembali menjadi cabang dari Angkatan Udara.

MacArthur mengembangkan AFP dengan membangkitkan lagi Angkatan Laut pada 1940 dan membentuk Angkatan Udara (Philippine Army Air Corps, dulunya Philippine Constabulary Air Corps). Tetapi mereka tidak siap berperang pada awal Perang Pasifik, Desember 1941, sehingga tidak berhasil menahan invasi Jepang pada 1941–1942 ke Filipina.

Selama Perang Dunia II, semua tentara militer Filipina digabungkan ke dalam "Angkatan Perang Amerika Serikat Timur Jauh" (U.S. Army Forces Far East atau USAFFE), di mana MacArthur ditunjuk menjadi komandan. USAFFE bertahan terakhir di Pulau Corregidor, sebelum akhirnya tentara Jepang berhasil memaksa sisa tentara Filipina dan Amerika menyerah. Mereka yang selamat dan lolos dari tangkapan Jepang meneruskan perang gerilya di seluruh kepulauan.

Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II, Filipina mendapatkan kemerdekaan pada 1946. Ini adalah kemerdekaan yang kedua, karena orang Filipina mengakui deklarasi kemerdekaan Aguinaldo pada 1898 sebagai tahun kemerdekaan yang asli. Pada 1947, AFP yang sekarang bangkit dengan peningkatan PAAC menjadi Philippine Air Force, sampai saat ini.

Konstitusi Filipina 1987 menempatkan AFP di bawah kendali seorang sipil, Presiden Filipina, yang bertindak sebagai Commander-in-Chief (Panglima tertinggi). Semua cabangnya adalah bagian dari Department of National Defense (Departmen Pertahanan Nasional), yang dipimpin oleh Secretary of National Defense (Menteri Pertahanan Nasional). Kepala Staf Angkatan Bersenjata saat ini dijabat Jenderal Gregorio Pio Catapang Jr., sedangkan Menteri Pertahanan dijabat Voltaire T. Gazmin.

AFP mempunyai tiga bagian utama --Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—yang ketiganya disatukan di bawah Kepala Staf (Chief of Staff) yang biasanya berpangkat Jenderal atau Laksamana (Admiral). Ia dibantu oleh seorang Vice Chief of Staff (Wakil Kepala Staf), yang biasanya berpangkat Lieutenant General (Letnan Jenderal) atau Vice Admiral. Setiap tiga cabang itu dipimpin oleh seorang perwira dengan gelar dan pangkat berikut: Commanding General of the Philippine Army (Lieutenant General) untuk Angkatan Darat; Flag Officer in Command of the Philippine Navy (Vice Admiral) untuk Angkatan Laut; dan Commanding General of the Philippine Air Force (Lieutenant General) untuk Angkatan Udara.

Unit-unit dari tiga cabang ini dapat ditugaskan menjadi kesatuan berbentuk Unified Command (Komando Terpadu), yang bersifat kesatuan regional multi-angkatan, yaitu: Komando Luzon Utara, Komando Luzon Selatan, Komando Sentral, Komando Barat, Komando Mindanao Timur, dan Komando Mindanao Barat. Jumlah personel aktif sekitar 220.000 pada tahun 2013, dengan prersonel cadangan sebesar 430.000.

Tiga Tahap Modernisasi

Pembangunan dan modernisasi militer Filipina, di tengah meningkatnya ancaman China terkait konflik LCS, harus ditempatkan dalam perspektif yang pas supaya tidak keliru memahami. Pertama, pembelanjaan militer yang meningkat terakhir ini bukanlah peningkatan baru, tetapi berdasarkan permintaan yang sudah lama diajukan.

Mayor Jenderal Raul de Rosario, kepala bagian perencanaan militer Filipina, mengungkapkan bahwa 998 miliar peso (22,11 miliar dollar AS) telah disetujui oleh pemerintah sampai 2028. Persetujuan itu didasarkan pada perencanaan dan pendanaan yang ditegaskan dalam Armed Forces Modernization Act tahun 2013, dan telah tertunda selama dua tahun.

Rencana itu secara sederhana membagi modernisasi militer Filipina ke dalam tiga tahap. Pertama, mulai dari 2015 sampai 2017; kedua, dari 2018 sampai 2023; dan ketiga, dari 2024 sampai 2028. Berdasarkan modernisasi tahap pertama, militer telah meminta sekitar 90 miliar peso, dan menurut del Rosario, telah diberi hampir sebesar permintaan, yaitu 83 miliar peso.

Melampaui angka itu, proyek-proyek tahap pertama sudah diseleksi untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan markas besar umum. Proyek itu mencakup alutsista pesawat tempur, frigate, helikopter, radar, dan pembaruan pangkalan. Jadi yang baru di sini adalah besarnya anggaran yang disetujui, bukan pada isi perencanaan itu sendiri, di mana proyek pembelian alutsista didasarkan padanya.

Hal kedua, adalah keliru jika memandang modernisasi militer Fiipina semata-mata diarahkan pada China. Filipina menghadapi berbagai macam tantangan keamanan internal dan eksternal, termasuk pemberontakan/separatisme, bencana alam, isu teritorial dan kedaulatan dengan negara-negara tetangga yang belum terselesaikan, serta tingkat ketertinggalan yang signifikan dalam modernisasi militer dibandingkan negara-negara tetangga.

Meskipun agresifitas China di LCS sering menjadi berita utama, itu hanyalah salah satu tantangan keamanan yang dipikirkan oleh para perencana militer Filipina. Artinya, kapabilitas militer Filipina tidak cuma ditujukan pada satu ancaman, tetapi pada beberapa ancaman sekaligus. Jadi dilihat dalam skala besar, tujuan modernisasi militer Filipina adalah untuk meningkatkan kemampuan militer dalam mengatasi bukan hanya tantangan internal, tetapi sederetan ancaman eksternal dengan cara yang lebih tegas. Seperti negara-negara lain di kawasan, hal yang dihadapi Filipina ini termasuk –namun tidak terbatas pada— tantangan China.

Hal ketiga, bahkan sekalipun Filipina membangun kapabilitas militernya selama beberapa tahun ke depan, Filipina akan memerlukan waktu cukup lama untuk mengimbangi tetangga-tetangganya, apalagi China. Tahun 2014, anggaran pertahanan Filipina adalah 3,3 miliar dollar AS, jauh di bawah negara tetangga Singapura, yang mencapai 9,5 miliar dollar AS.

Meskipun upaya modernisasi militer Filipina di bawah pemerintahan Aquino cukup pesat relatif terhadap kondisi ketertinggalan di masa lalu, faktanya adalah militer Filipina termasuk salah satu militer terlemah di Asia, dan ia membangun dari dasar yang sangat rendah. Aliansi AS-Filipina tak diragukan lagi menjadi bagian besar bagaimana Manila memandang pertahanannya, walau hal itu terkait dengan sejarah hubungan kedua negara, di mana Filipina di masa lalu secara berlebihan terlalu mengandalkan pada AS.

Bukan untuk Mengalahkan China

Bahkan para pejabat militer bersikap hati-hati tentang jalan panjang yang harus ditempuh militer Filipina ke depan. Tujuan jangka pendek yang dibicarakan para perencana militer adalah mencapai “daya deteren kredibel yang minimum.” Yakni, kekuatan militer yang berukuran kecil, tetapi memiliki kemampuan. Bahkan lebih jauh, seperti dikatakan Mayjen del Rosario, tujuannya bukanlah untuk mengalahkan China, namun untuk membuat setiap negara berpikir dua kali sebelum menyerang Filipina, dan memastikan bahwa ia akan “menderita hidung berdarah” jika mencoba-coba menyerang Filipina.

Dalam konteks kapabilitas spesifik untuk mencapai bahkan tujuan-tujuan terbatas ini, Manila baru sebagian sampai ke sana. Pembantu Menteri Pertahanan Fernando Manalo mengatakan pada 2015, pesawat-pesawat tempur yang diakuisisi pada tahap pertama modernisasi militer ini adalah “masih di bawah” dari jumlah yang dibutuhkan oleh Angkatan Udara.

Sedangkan Asisten Menteri Pertahanan Patrick Velez menyatakan, Angkatan Laut Filipina membutuhkan sedikitnya enam frigate untuk membangun daya deteren yang kredibel. Mayjen del Rosario juga jujur mengatakan, manakala perencanaan sudah dituntaskan, tujuannya cukup sederhana namun penting, yakni memiliki kesadaran utuh tentang apa yang terjadi di kawasan sengketa LCS, untuk memungkinkan Manila merespon lebih cepat.

Keempat, sebagai catatan terkait, kita perlu memelihara skeptisisme yang sehat ketika membahas proyeksi linier dari suatu modernisasi militer. Konsepsi modernisasi militer Filipina “tiga tahap” membuatnya tampak seperti konsepsi tetap, yang tidak berubah, tentang bagaimana hal ini akan diwujudkan dalam tahun-tahun mendatang.

Realitasnya, meski ada konsensus tentang gagasan umum bahwa Filipina harus memperkuat kapabilitas pertahanannya, komitmen pemerintah Aquino untuk mewujudkannya mungkin tidak dihayati secara merata –atau mungkin dimainkan dengan cara yang berbeda—di bawah pemerintah-pemerintah berikutnya, sesudah pemilihan umum 2016.

Seberapa jauh pemerintah Filipina di masa depan mampu meneruskan tujuan ini juga tergantung bukan hanya pada preferensi mereka, tetapi juga pada situasi lingkungan yang menginformasikan mereka. Sebagai contoh sederhana, pemerintah Aquino telah berhasil menggalang dana yang lebih besar untuk sektor pertahanan. Hal ini sebagian karena ekonomi Filipina telah berjalan cukup baik dalam tahun-tahun terakhir.

Walau diharapkan tren ini akan terus berlangsung, tidak ada jaminan bahwa kondisi ini akan terus berlanjut, atau bahwa pemerintah Filipina mendatang akan tetap berkomitmen untuk melindungi sektor pertahanan dari pemotongan anggaran, jika mereka dituntut untuk melakukan hal itu.

Bagaimanapun, hal ini tidak boleh menyurutkan langkah bagi pentingnya modernisasi militer Filipina yang terus-menerus berlangsung, yang sudah lama diinginkan. Para pengamat juga tidak boleh memandang tren ini sebagai sesuatu yang terisolasi, tetapi harus memandangnya sebagai bagian dari berbagai dinamika pemerintahan Filipina, serta hubungan pertahanannya dengan para sekutu dan mitra lain. Di sisi lain, kita harus mengontrol harapan yang berlebih-lebihan tentang modernisasi militer Filipina, supaya tidak kecewa dengan perkembangan nyata nantinya. ***

Depok, Januari 2016
Ditulis untuk Majalah DEFENDER


Comments

riki widodo said…
sesepuh jakartagreter...

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI