Menjaga Keseimbangan di Tali Licin

Oleh: Satrio Arismunandar

Anjloknya harga minyak dunia menjadi berkah sekaligus ancaman pada ekonomi Indonesia. Pemerintah harus cerdas menyikapi turunnya harga minyak ini, jika tidak ingin terperosok.

Harga minyak mentah dunia terus merosot, bahkan diperkirakan akan menembus level paling rendah 20 dollar AS per barrel. Kondisi ini jelas akan berdampak luas bagi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara pengekspor minyak, ini akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Penerimaan migas bagaimanapun masih merupakan salah satu sumber utama penerimaaan negara. Ini sisi negatifnya.

Apabila asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) merosot mengikuti harga minyak dunia, yang sekitar 28-29 dollar AS per barrel, akan terjadi penurunan penerimaan dari sektor minyak sebesar Rp 63 triliun. Jadi memang berpengaruh pada struktur APBN dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas, hingga Rp 35 triliun. Pajak minyak juga turun karena pendapatan kontraktor migas jeblok. Ini berdampak juga buat Pertamina dan perusahaan migas non-Pertamina.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan, penerimaan negara tahun 2016 bakal turun drastis akibat penurunan harga minyak dan rendahnya produksi. Bahkan, besaran biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) diprediksi lebih besar daripada penerimaan migas bagian negara.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, penerimaan migas bagian negara diperkirakan antara 6,6-14,9 miliar dollar AS pada 2015. Hitungan tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak 40-70 dollar AS per barrel, produksi minyak 849 ribu barrel per hari (bph) dan gas 1,177 juta bph, atau total produksi migas 2,026 juta bph. “Cost recovery diperkirakan 15,8-18,9 miliar dollar AS pada harga minyak yang sama,” kata Amien, 19 Januari 2016.

Beban Subsidi BBM

Sebaliknya, karena Indonesia sudah menjadi net importir minyak dunia, harga minyak dunia yang menurun juga turut menurunkan kebutuhan valuta asing, yang akan digunakan untuk membeli minyak dunia. Subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selama sekian tahun ini membebani anggaran negara, juga akan jauh berkurang. Ini sisi positifnya.

Jadi, ada “berkah,” tetapi sekaligus juga “ancaman” serius terhadap ekonomi Indonesia, akibat penurunan harga minyak dunia ini. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dituntut untuk harus pintar menjaga keseimbangan yang rawan tersebut. Pemerintah seolah-olah harus berakrobat di atas tali licin, untuk terus melangkah maju sekaligus menghindarkan jangan sampai jatuh terjerembab.

Department Head bidang Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengungkapkan, harga minyak dunia ke depan tidak akan terperosok terlalu dalam. Permintaan minyak masih akan tinggi, terutama dari India yang merupakan importir minyak terbesar saat ini. "Kalau harga minyak terus turun, investasi oil and gas akan sulit. Dari sisi domestik, kalau (harga minyak) makin turun akan parah. Dampak jangka panjang, sulit untuk lifting minyak yang ditargetkan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain , pemerintah Jokowi-JK mendapat tekanan untuk menurunkan harga BBM di dalam negeri, sejalan dengan tren penurunan harga minyak dunia. Dengan penurunan harga minyak dunia yang begitu tajam, pemerintah seharusnya bisa mengkaji untuk menurunkan harga BBM. Kalau harga BBM diturunkan di awal tahun, inflasi terkendali, maka BI rate juga ada ruang untuk penurunan.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Indonesia (Puskepi), Sofyano Zakaria, turunnya harga minyak dunia bisa menjadi "ancaman" bagi perekonomian dan perusahaan minyak yang ada di Indonesia. "Turunnya harga minyak dunia pada dasarnya bukanlah berkah bagi bangsa ini, tetapi sekaligus (adalah) ancaman terhadap perekonomian negeri kita," kata Sofyano.

Sofyano khawatir, jika harga minyak terus turun di bawah harga pokok produksi, perusahaan minyak yang ada di Indonesia akan menghentikan produksinya. Ini akan berdampak pada semakin banyaknya PHK (pemutusan hubungan kerja). Harga pokok produksi minyak di Indonesia ada di kisaran 25 - 30 dollar AS/barrel, sehingga turunnya harga minyak dunia di bawah level itu menjadi ancaman bagi perusahaan minyak dalam negeri.

Pemerintah dan Kontraktor


Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan, sebaiknya pemerintah dan kontraktor berbagi beban atas dampak penurunan harga minyak. “Jadi cost recovery, misalnya, tidak dibayarkan sampai 63 persen, tetapi dibayar sebagian dan sisanya dibayarkan pada tahun berikutnya,” tuturnya.

Kardaya juga mengungkapkan, harga gas untuk pasar domestik diharapkan bisa ditekan, menyusul turunnya harga minyak dunia. Namun, upaya tersebut tetap harus memperhatikan besaran penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi.

Penerimaan negara dari sektor migas harus diperhatikan lantaran menjadi modal dalam pembangunan negara. Namun, dengan harga gas domestik yang rendah, industri dan masyarakat akan memperoleh nilai tambah. “Kami berharap harga gas untuk dalam negeri bisa ditekan serendah mungkin agar added value-nya besar,” katanya.

Deputi Pengendalian Hubungan Bisnis sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Zikrullah menjelaskan, upaya untuk membuat harga gas domestik cukup rendah bisa saja dilakukan. Tetapi upaya ini tidak bisa dilakukan untuk kontrak gas yang telah berlangsung. “Yang ditekan harganya adalah yang untuk kontrak baru. Jadi nanti pengembangan lapangan dilakukan seefisien mungkin dan dipastikan tepat waktu,” jelasnya.

Harga minyak diperkirakan akan terus turun. Apalagi Amerika sudah banjir dengan shale oilnya dan juga shale gas. Biaya produksi shale oil Amerika sangat murah, yakni sekitar 5 - 10 dollar AS/barrel atau jauh lebih murah dari biaya produksi minyak fosil. Sedangkan negara-negara Arab penghasil minyak terbesar di dunia ini juga bersikeras tidak mau mengurangi produksinya.

Apalagi biaya pokok produksi mereka lebih murah ketimbang negara-negara lain, yaitu sekitar 5 – 10 dollar AS/barrel. Murahnya biaya lifting di negara-negara Arab itu disebabkan karena sumur-sumur minyak mereka penuh minyak. Hal itu jauh berbeda dibandingkan dengan sumur minyak di Indonesia, yang sudah nyaris "kering" sehingga perlu biaya tinggi untuk mengeluarkan minyaknya.

Dana Stabilisasi BBM

Sofyano tidak buru-buru mengusulkan agar harga jual BBM di dalam negeri diturunkan. "Pemerintah sebaiknya menyikapi secara cerdas turunnya harga minyak dunia, dengan menahan besaran harga jual yang ada saat ini, dan mengelola keuntungan dari selisih harga tersebut, untuk dipergunakan sebagai dana cadangan untuk dana stabilitasi BBM, yang akan dipergunakan ketika harga minyak dunia naik kembali," ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu menetapkan formula harga jual BBM dan menjelaskannya ke masyarakat, sehingga mereka paham berapa keuntungan dan kerugian yang dialami Pertamina, ketika harga minyak dunia turun dan ketika harga minyak dunia naik kembali.

Zikrullah mengungkapkan, sebagian besar lapangan dan sumur migas di Indonesia sudah cukup lama diproduksikan (mature). Produksi migas nasional bakal babak belur jika begitu harga minyak turun, lapangan dengan biaya produksi di atas harga langsung dihentikan produksinya. Penghentian produksi merupakan opsi terakhir yang akan diambil pihaknya.

“Kan sumur migas kita sumur tua, begitu di shut in (disetop produksi), maka belum tentu bisa mengalir lagi seperti sebelumnya. Untuk gas justru lebih parah, kalau ditutup bisa jadi nanti tidak keluar (produksi) lagi,” jelasnya.

Secara nasional, Zikrullah menyebutkan, rata-rata produksi migas nasional masih di kisaran 20 dollar AS per barrel. Namun biaya produksi beberapa lapangan migas lebih tinggi dari angka tersebut. Biaya produksi yang cukup besar utamanya untuk lapangan migas lepas pantai, yakni di kisaran 30 dollar AS per barrel.

Persoalan lain adalah bagaimana menjelaskan ini pada masyarakat. Pemerintah juga perlu menjelaskan ke publik apa dampak akibat melemahnya rupiah terhadap harga minyak dunia yang dominan diimpor, sehingga mereka bisa memahami atas sikap dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM. Besarnya keuntungan yang diperoleh pemerintah itu harus secara periodik dipublikasikan ke publik, termasuk juga ketika Pertamina mengalami kerugian akibat naiknya harga minyak dan semakin melemahnya rupiah.

Jakarta, Februari 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)