Pulau Natuna: Memperkuat “Pearl Harbour” Indonesia

Perang Pasifik pecah pada Desember 1941 setelah serangan dadakan Jepang ke Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii, pulau terdepan yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat, sebelum keterlibatan negara besar itu dalam Perang Dunia II. Kini Indonesia juga punya Pulau Natuna, “Pearl Harbour” kita yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan (LCS), daerah sengketa yang rawan konflik militer.

Potensi konflik regional, khususnya terkait dengan negara-negara yang memiliki klaim wilayah di LCS, cukup besar. Negara pengklaim itu adalah China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. China menunjukkan agresifitasnya dengan terus membangun pulau-pulau buatan di gugus karang di sana, yang berarti semakin kukuh dalam menempatkan militernya di sana. Sementara Amerika tak tinggal diam. Lewat kehadiran militernya, AS juga terus menolak klaim China.

Indonesia dihadapkan pada situasi rawan. Tak ada pilihan. Jika konflik militer pecah di LCS, imbasnya bisa sampai ke Indonesia, dan pintu masuknya adalah Pulau Natuna. Posisi Natuna ini juga mirip dengan Pulau Iwo Jima, pulau terdepan Jepang, ketika militer AS mau masuk ke Jepang pasca kemenangan di Perang Pasifik. Maka kehadiran TNI di Natuna harus diperkuat.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal Agus Supriyatna, menegaskan, “Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara (Lanud) Natuna menjadi pangkalan militer, seperti ‘Pearl Harbour’ Indonesia,” ujarnya pada 20 November 2015.

Menurut Agus Supriyatna, Lanud Natuna saat ini adalah tipe C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B. Pembangunannya sudah dimulai pada 2015. Proyek itu mendapat dukungan dana dari Kementerian Pertahanan di atas Rp 200 miliar. Peningkatan status Lanud Natuna dari tipe C menjadi B juga akan diiringi dengan penyesuaian pimpinan. Lanud Natuna menjadi dipimpin oleh komandan yang seorang perwira berpangkat kolonel.

Pulau Natuna merupakan jalur pelayaran yang strategis. Pulau itu pun berfungsi untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. “Sehingga, jika ada negara lain yang saling mengklaim, tetapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan,” tegasnya.

Agus mengharapkan, pembangunan peningkatan Lanud Natuna dapat selesai pada pertengahan 2016, agar pangkalan itu dapat segera digunakan secara maksimal. Meski bangunan tersebut akan megah, Kasau menjelaskan, pangkalan militer tersebut belum bisa sama persis seperti Pearl Harbour di Hawaii. Pasalnya, untuk membangun Lanud sekelas Pearl Harbour dibutuhkan dana yang besar.

Pintu Gerbang Bagi Negara Tetangga

Kabupaten Natuna merupakan bagian dari Kepulauan Riau (Kepri) berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan, dan Jepang. Maka tidak berlebihan jika Sindu Galba dan Abdul Kadir Ibrahim (2000) menyebutnya sebagai pintu gerbang bagi negara tetangga, seperti: Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

Dengan kondisi geografis tanah berbukit dan bergunung batu, kabupaten ini langsung berbatasan dengan negara tetangga. Di utara, berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja; di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau; di timur, berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat; dan di barat, berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan (Kabupaten Kepulauan Riau). Luasnya mencapai 141.901,20 km2 dengan rincian 138.666,0 km2 perairan (lautan) dan 3.235,20 km2 daratan.

Wilayah Natuna tidak hanya berupa daratan, tetapi juga perairan. Bahkan, lautannya lebih luas ketimbang daratannya. Daratannya terdiri atas dataran rendah dan perbukitan, bahkan pegunungan yang ditumbuhi berbagai tanaman keras, seperti: karet, kelapa, cengkeh, kopi, dan lada. Lahan yang sempat digarap baru sekitar 8,5% (16.854 hektar). Sementara hutannya yang mencapai 226.898 hektar terdiri atas hutan lindung (4.700 hektar), produksi terbatas (90.000 hektar), konversi (70.000 hektar), dan hutan bakau (1.942 hektar).

Dataran rendah dan landai banyak ditemukan di pinggir pantai. Ketinggian wilayah antara kecamatan cukup bervariasi, yaitu berkisar antara 3 sampai 959 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan antara 2 sampai 5 meter. Kondisi geografis Natuna mirip dengan kondisi kepulauan Iwo Jima pada palagan Perang Dunia II, yang sangat cocok sebagai pangkalan aju untuk menyerang dan sebagai benteng pertahanan pertama di garis depan.

Ketegangan di kawasan Laut China Selatan terasa kian meningkat. Hal ini tentu saja berimbas kepada kondisi pertahanan di kawasan tersebut. Menteri Pertahanan RI Jendral TNI (purn) Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa Natuna harus diperkuat. Natuna harus menjadi benteng untuk Indonesia.

"Kita akan perkuat di sini (Natuna). TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, akan memperkuat perairan Natuna dengan menambah sejumlah kapal perang dan kapal patroli, serta pesawat tempur, guna mengamankan wilayah Pulau Natuna dari kejahatan di laut dan konflik Laut China Selatan,” ujarnya.

Bak gayung bersambut, suara senada terdengar dari Senayan. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Sidiq menyetujui realokasi anggaran untuk memperkuat Natuna. "Tadi kita menyetujui usulan untuk realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp 450-an miliar, untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Mahfudz.

Pemerintah secara komprehensif memang perlu mengembangkan Natuna, di tengah-tengah potensi konflik di sekitar Natuna. Seiring dengan kebijakan Presiden Jokowi tentang poros maritim, maka sisi ekonomi harus diperkuat lebih dulu. Pembangunan infrastruktur guna kelancaran ekonomi wilayah sangat mendesak dilakukan.

Peningkatan serta penambahan pelabuhan di Natuna telah dimulai sejak 2015. Setidaknya ada lima pelabuhan, termasuk pelabuhan samudera, yang rencananya akan dibangun di Teluk Buton. Pelabuhan dengan status internasional ini akan menjadi pelabuhan pengalih bagi pelabuhan Batam yang mulai padat. Dengan bisa bersandarnya kapal-kapal besar termasuk kapal TNI, peluang peningkatan ekonomi daerah semakin cepat.

Pembangunan Bandar Udara

Infrastruktur selanjutnya ialah peningkatan bandara Ranai, salah satunya dengan menambah panjang runway dan pelebaran apron-apron, hingga dapat didarati pesawat-pesawat berbadan besar. Hal ini terkait juga dengan industri pariwisata Natuna yang mempunyai banyak keistimewaan. Ini nantinya juga akan berimbas kepada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Jika pendapatan daerah meningkat, pembangunan infrastruktur tidak akan terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Pembangunan jalan, sekolah, pasar, dan terminal pun akan berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi dan militer berkaitan erat. Ekonomi yang kuat akan mendorong pembangunan militer. Hal lain yang harus dilakukan pemerintah ialah membangun militer di Natuna, guna menambah efek penggentar di sekitar kawasan dan mengatasi ancaman asimetris. Gun Boat Diplomacy jika perlu harus bisa kita terapkan, jika ingin menaikkan daya tawar Indonesia.

Dua aspek utama, yakni aspek pertahanan udara dan pertahanan laut, wajib mendapat porsi utama dalam pembangunan postur pertahanan di kawasan tersebut. Penerapan doktrin pre-empetive strike sangat ideal diterapkan di Natuna. Doktrin ini bertujuan menghancurkan lawan sebelum masuk ke daerah pertahanan kita.

Guna menjalankan strategi ini, butuh banyak penyesuaian alutsista maupun jalur komunikasi antar-matra. Yang pertama, peningkatan penginderaan jarak jauh, seperti stasiun radar. Radar Thomson TRS 2215 di Satrad 212 Ranai mampu mendeteksi sasaran pada jarak tertentu, dengan tracking up sampai 32°sudut elevasi. Ia menggunakan phase electronic scanning.

Dengan pengukuran ketinggian yang tepat menggunakan teknik monopulse, ia mempunyai kemampuan tinggi dalam mendeteksi pengaruh bumi, cuaca, dan jamming aktif. Ia mempunyai range resolution yang tajam dalam membedakan beberapa sasaran yang berdekatan.

Pemancaran beam dapat diprogram sesuai dengan sektor yang dikehendaki. Radar jenis ini dirasa masih kurang jika di tempatkan di Natuna. Garis depan seperti Natuna selayaknya mempunyai radar dengan kemampuan Early Warning (EW) dan Radar Ground Control Interception (GCI), yang bisa dikombinasikan dengan persenjataan Surface to Air Missiles (SAM).

Selanjutnya ialah peningkatan Lanud Ranai. Pada Oktober 2015, Lanud Ranai telah ditingkatkan statusnya dari Lanud tipe C ke Lanud Tipe B. Hal ini jelas berpengaruh positif, karena dengan dinaikkan statusnya otomatis penambahan fasilitas pangkalan juga ditingkatkan. Pembangunan hanggar dan shelter pesawat cukup menunjang fasilitas bagi skadron-skadron yang di-BKO-kan (bawah kendali operasi) di Ranai. Diharapkan selanjutnya Ranai dapat memiliki skadron tempur sendiri.

Dengan adanya fasilitas ground support, ini dapat memudahkan pengoperasian pesawat tempur di Natuna. Intensitas patroli di sepanjang perbatasan juga bisa lebih maksimal. Wilayah tersebut rawan pelanggaran udara oleh pesawat sipil maupun militer.

Beberapa insiden pengusiran pesawat asing sering terjadi, seperti ketika satu flight Sukhoi Su-30MK2 menyergap pesawat militer milik Angkatan Laut AS, yang kemudian dapat digiring ke luar wilayah RI. Pengoperasian skadron tempur diutamakan kepada pesawat yang mempunyai kemampuan tempur aspek laut dan udara, dan dapat membawa rudal anti kapal seperti Kh-29, Kh-31 atau AGM-65 Maverick.

Dukungan Paskhas, Kostrad, dan Marinir

Lanud Ranai mempunyai posisi sangat strategis karena langsung berhadapan ke Laut China Selatan. Di lanud ini juga terdapat instansi militer yang berdekatan, seperti Lanal Ranai dan Kodim 0318/Natuna, BKO Kostrad, Paskhas, dan Marinir. Tentu saja, jika Lanud Ranai yang juga merupakan ibukota kabupaten Natuna dapat ditaklukkan musuh, dengan mudah seluruh aset pertahanan di Natuna sudah mereka kuasai.

Selain dukungan pasukan Paskhas, Raider Kostrad, dan Marinir, lanud ini juga butuh alat pertahanan mandiri, seperti SAM jarak menengah sebagai pertahanan area dan meriam PSU (penangkis serangan udara) yang berkategori CIWS, yang mempunyai peran sebagai pertahanan titik. Berkaca pada perang Malvinas, ketika Argentina dan Inggris memperebutkan pulau tersebut, penempatan coastal battery masih sangat efektif guna menghalau kapal musuh yang ingin mendekat ke pantai, yang berdekatan dengan Lanud Ranai.

Aspek laut juga harus ditingkatkan. Penempatan Lanal Ranai di bawah komando Lantamal IV Belitung sudah sangat baik. Status Lanal Ranai juga telah meningkat dari tipe C ke tipe B. Ini berarti ada penempatan kapal TNI AL di Lanal tersebut, termasuk penempatan kapal kombatan secara reguler dari Mako Armabar di Jakarta.

Lanal Ranai tidak hanya sebagai pusat pengendali lalu lintas laut, tetapi juga sebagai bunker logistik dan amunisi, sebagai suplai perbekalan bagi kapal-kapal TNI AL yang berlayar di sekitar perairan tersebut. Tipe kapal yang beroperasi di sana adalah kapal yang mempunyai kemampuan deteksi dini, cepat, bersenjatakan rudal anti kapal, dan mampu melakukan peperangan udara. Kapal perang seperti Sigma atau KCR sangat ideal di sana, karena masih dapat bermanuver di antara pulau dan karang yang banyak terdapat di Natuna.

Kapal sekelas Parchim juga bisa dioperasikan di sana, mengingat kapal ini mempunyai kemampuan anti kapal selam, di mana diindikasikan seringnya kapal selam asing beroperasi di sana. Penggelaran ranjau laut diperlukan jika intensitas kegiatan kapal selam asing meningkat di sekitar Natuna, dengan memblokir jalur-jalur yang mengarah ke tempat-tempat strategis di Natuna, seperti Lanud Ranai dan Lanal Ranai.

Penggelaran intai udara juga wajib dilaksanakan di Natuna. Pengoperasian pesawat udara TNI AL dan TNI AU bisa melakukan deteksi langsung di sekitar Natuna. Saat ini TNI AU sudah memiliki skadron udara UAV yang berpangkalan di Lanud Supadio Pontianak, yang juga Lanud pendukung kekuatan di Natuna. Skadron udara 51 UAV yang didukung oleh pesawat nir-awak Aerostar dan Wulung bisa mendapatkan pengalaman operasi pertamanya di Natuna. Keunggulan menggunakan UAV adalah kecil kemungkinan terdeteksi radar udara, baik di kapal maupun radar darat. Keunggulan lain ialah biaya pengoperasian yang lebih murah dan minim resiko korban jiwa, dibandingkan dengan pesawat intai konvensional.

Sedangkan penambahan pasukan di darat dirasa masih kurang tepat, karena kemungkinan konflik terjadi ada di perairan. Pasukan di darat bisa bertempur jika musuh sudah memasuki daratan Natuna dan sekitarnya. Namun, sebelum itu terjadi hendaknya TNI sudah bisa menghancurkan kekuatan musuh, sebelum masuk ke daerah pertahanan utama. Itulah inti dari strategi peperangan pre-emptive strike.

Selain peran ekonomi dan militer, peran politik dalam negeri dan luar negeri jugsa harus mendukung penguatan Natuna. Dari dalam negeri, pemerintah harus bisa menyediakan anggaran dan sumberdaya yang cukup untuk mendukungnya. Sedangkan dari luar negeri, peran Kementerian Luar Negeri RI agar bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada negara-negara di regional, untuk meredakan ketegangan politik di kawasan.

Penguatan Lanud dan Lanal di Natuna ini juga sejalan dengan kebijakan TNI untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk yang di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Australia. Pangkalan udara dan pangkalan Angkatan Laut di Nusa Tenggara Timur dan Maluku akan diperkuat. Peningkatan status dan kemampuan pangkalan diperlukan untuk mengantisipasi kerawanan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Ade Supandi, mengatakan, “Pos Angkatan Laut di pulau-pulau terluar sejak tahun 2000 sudah diperkuat bertahap jumlah personel dan pendanaannya. Di tiap Pos AL, kini minimal ada 12 orang. Kami juga fokus membangun gedung dan mengisi orang-orangnya.”

Untuk mendorong transparansi pengelolaan anggaran, TNI AL menggelar penandatanganan kontrak proyek dengan rekanan secara terbuka. Untuk proyek tahun 2016, tercatat ada 154 proyek dengan nilai Rp 1,19 triliun. (ipenk/satrio)

Ditulis untuk Majalah DEFENDER, Maret 2016

Comments

BELAJAR BAHASA said…
Sangat baik membuat pos tentara untuk penjagaan perbatasan di Kepulauan Natuna, dan bagian terluar lainnya dari NKRI

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)