Ramai-ramai Menolak Taksi Berbasis Aplikasi (Kasus Uber di Seoul)

Oleh: Satrio Arismunandar

Penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi bukan cuma terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar dunia, seperti di Amerika, Eropa, dan Asia. Pemerintah setempat menerapkan kebijakan yang berbeda-beda terhadap taksi berbasis aplikasi.

Kemajuan teknologi bisa menyelesaikan sejumlah masalah, namun ia juga memunculkan masalah-masalah baru. Pernyataan itu cocok dengan munculnya taksi berbasis aplikasi di perkotaan. Taksi berbasis online telah memberikan layanan murah dan nyaman pada konsumen, tetapi juga ada dampak lain: pengemudi taksi reguler merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Kalah bersaing, penghasilan pengemudi taksi reguler pun tergerus.

Mereka pun melakukan aksi protes massal yang menimbulkan kemacetan, bahkan menyeret-nyeret angkutan umum non-taksi, yang sebenarnya tidak terkait dengan sengketa ini. Fenomena penolakan terhadap layanan transportasi online, khususnya penolakan pengemudi taksi reguler terhadap taksi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab, dan lain-lain, pertengahan Maret 2016 ini marak di Jakarta. Hal ini sebetulnya bukan cuma terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar di negara-negara lain.

Taksi berbasis aplikasi memang memiliki keunggulan dibandingkan taksi reguler. Tarifnya lebih murah, dan tarif itu bisa dilihat sebelumnya pada aplikasi. Pada taksi reguler, tarifnya lebih mahal dan tergantung pada argometer. Taksi reguler memerlukan izin operasional, sedangkan taksi berbasis aplikasi tak butuh izin. Taksi reguler harus melakukan uji kir 6 bulan sekali, hal yang tak dituntut dari taksi berbasis aplikasi. Taksi reguler berpelat kuning dan membayar pajak, sedangkan taksi berbasis aplikasi berpelat hitam, sehingga tak perlu membayar pajak kendaraan umum.

Di bisnis taksi konvensional, konsumen bukan hanya harus membayar jasa angkutannya, tetapi secara tidak langsung juga mesti menanggung biaya kredit mobilnya, gaji pegawai perusahaan taksinya, biaya listrik dan AC, dan sebagainya. Di bisnis taksi berbasis aplikasi, konsumen tidak ikut menanggung biaya-biaya tersebut. Jadi, tidak mengherankan jika tarifnya bisa jauh lebih murah. Namun benturan dengan pengemudi taksi reguler menjadi persoalan sosial, karena jumlah pengemudi ini banyak, dan pemerintah kota setempat dituntut harus memberi solusi.

Di Amerika Serikat, kebijakan di setiap negara bagian berbeda. Di New York, taksi berbasis aplikasi dilegalkan dengan syarat memakai pelat khusus yang sama dengan taksi reguler. Pengemudi mempunyai SIM khusus. Penumpang membayar dengan kartu kredit. Sedangkan di Inggris, otoritas Transport of London membolehkan beroperasinya taksi berbasis aplikasi. Namun sebelumnya, Himpunan Pengemudi Taksi Berlisensi (Licensed Taxi Driver Association) menolak Uber tergolong sebagai taksi.

Dilarang di Jerman dan Belanda

Di Jerman, otoritas transportasi Berlin melarang beroperasinya taksi berbasis aplikasi, karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan angkutan umum. Pengadilan Frankfurt juga melarang Uber beroperasi karena dinilai sebagai perusahaan tidak resmi. Larangan senada muncul di Belanda. Pengadilan Belanda melarang beroperasinya taksi berbasis aplikasi, karena dinilai melanggar peraturan mengenai pengemudi.

Di Asia, Filipina membolehkan beroperasinya taksi berbasis aplikasi karena ada aturan yang sesuai dengan klasifikasi taksi berbasis aplikasi, yang bernama Transportation Network Vehicle Service. Sementara itu di Thailand, Departemen Transportasi Thailand memerintahkan Uber Technologies Corp, salah satu operator taksi berbasis aplikasi, menghentikan operasinya. Aturan di Thailand cukup keras. Pengemudi, yang menggunakan kendaraan pribadi untuk kebutuhan komersial, akan didenda.

Untuk bercerita lebih lanjut tentang pro-kontra taksi berbasis aplikasi di kota-kota luar negeri, ada baiknya kita belajar dari pengalaman Seoul. Seoul menjadi perbandingan yang menarik karena itu adalah kota besar di Asia, dan ibukota dari Korea Selatan, yang ingin tampil sebagai negara industri yang berbasis teknologi tinggi.

Bicara tentang aplikasi online, Korea Selatan adalah negara yang termasuk paling cepat sambungan internetnya. Negeri ini juga dikenal karena produk-produk dari perusahaan semacam Samsung dan LG Electronics, merek-merek yang sangat populer di Indonesia untuk produk smartphone dan alat-alat rumah tangga. Jadi penolakan terhadap taksi berbasis aplikasi di Seoul terasa “mencengangkan.”

Di Seoul, pemerintah setempat melarang taksi berbasis aplikasi karena dinilai tidak memberikan standar keamanan bagi penggunanya. Taksi berbasis aplikasi yang dioperasikan Uber dianggap juga mengancam nafkah para pengemudi taksi reguler. Sebagai gantinya, pemerintah kota Seoul kemudian meluncurkan aplikasi sendiri berbasis GPS (global positioning system). Sistem yang serupa ini menawarkan kenyamanan bertransportasi yang sama kepada warga kota Seoul, tanpa citra “predator” yang sebelumnya disematkan pada taksi Uber.

Investigasi oleh Polisi

Pemerintah kota Seoul, yang berembuk dengan organisasi-organisasi taksi lokal, mengeluarkan pernyataan berjudul “Tanggapan Kuat Kota Seoul Terhadap Aplikasi Taksi Panggilan Illegal Uber.” Pernyataan itu mendesak warga untuk “melakukan penilaian yang masuk akal” dalam menggunakan layanan-layanan Uber, yang dikatakan telah melanggar sejumlah pasal Peraturan Keselamatan Penumpang tentang pelatihan sopir dan asuransi penumpang.

Pemerintah kota Seoul mengajukan keluhan ke polisi tentang taksi berbasis aplikasi pada Mei 2015, kata pernyataan itu. Namun jaksa penuntut tidak melakukan tindakan lebih lanjut karena kurangnya bukti-bukti. Maka pemerintah kota Seoul meminta investigasi baru oleh polisi. Pemerintah kota mempertimbangkan opsi untuk menutup aplikasi-aplikasi mobile yang terkait Uber, dan mengusulkan sejumlah regulasi baru ke kementerian yang bersangkutan untuk melarang Uber.

Perwakilan Uber pun mengekspresikan kekecewaan berat terhadap tindakan otoritas kota Seoul, yang melarang Uber. Uber memberi reaksi dengan kata-kata keras, “Pernyataan yang dikeluarkan oleh Divisi Logistik dan Taksi Kota Seoul untuk menyerang Uber...menunjukkan betapa tidak pahamnya departemen ini dengan gerakan ‘kota cerdas’ (smart city).”

“Sementara pemimpin-pemimpin global lainnya, termasuk London, Washington D.C., Singapura, dan Shanghai telah menyambut teknologi-teknologi pemikiran maju, komentar-komentar semacam (yang dikeluarkan otoritas Seoul) ini menunjukkan Seoul dalam bahaya tetap terperangkap di masa lalu, dan ketinggalan oleh gerakan global sharing economy,” ujar perwakilan Uber.

Ekspansi Global

Berbasis di San Francisco, Amerika Serikat, Uber sempat membuat ekspansi global sebagai prioritasnya yang baru. Itu dilakukan Uber sesudah serangkaian penggalangan pendanaan, yang memberi nilai pada perusahaan itu sebesar 17 miliar dollar AS. Namun, Uber menghadapi sejumlah perlawanan dari komisi-komisi taksi setempat, yang memandang keberadaan Uber sebagai ancaman eksistensial.

Para pengemudi taksi khususnya juga merasa kesal dengan pernyataan CEO Uber, Travis Kalanick, yang mengisyaratkan bahwa Uber pada akhirnya akan menggantikan semua taksi dengan kendaraan berpengemudi sendiri (self-driving cars). Uber sudah dilarang juga di beberapa kota di Eropa. Namun, letak ironinya adalah Uber juga dilarang di Seoul, yang dianggap mewakili kota bisnis berteknologi tinggi dan sistem futuristik, dengan infrastruktur mobile phones dan Internet terbaik.

Sesudah pertarungan usai dan tersingkir, Uber pelan-pelan mencoba membangun kembali, dengan bermitra bersama perusahaan-perusahaan lokal dan mengubah pemerintah setempat, yang awalnya bermusuhan menjadi kawan. Uber meluncurkan lagi layanan UberBlack yang melayani orang asing dan warga berkebutuhan khusus, kali ini dengan melibatkan keikutsertaan pemerintah. Meski skala bisnisnya lebih kecil, masih lebih baik berbisnis daripada kehilangan pasar sama sekali.

Depok, 27 Maret 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI