Suara Boikot Produk Israel dari Jakarta

Oleh: Satrio Arismunandar

Indonesia bersikap proaktif dengan menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI, yang khusus membahas isu Palestina, dan mendorong langkah-langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, seberapa efektif langkah itu, masih harus dilihat.

Sesudah seminggu sebelumnya media nasional diisi dengan berita menjemukan tentang konflik antar-menteri, yang seharusnya tak perlu diumbar di luar rapat kabinet, Presiden Joko Widodo tampil percaya diri di forum internasional. Pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Jokowi menyerukan boikot atas produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

Seruan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato penutupan KTT, 7 Maret 2016, di Jakarta. Presiden mengatakan, terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina, dan menguatkan tekanan kepada Israel, melalui sejumlah langkah konkret. Salah satunya, boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah Palestina yang diduduki.

Seruan Jokowi itu cukup keras, walau bukan hal yang baru, karena sejumlah negara Eropa telah menyuarakan hal serupa, sebagai ekspresi penolakan mereka terhadap tindakan Israel yang terus menghambat upaya perdamaian Palestina-Israel. Israel terus membangun permukiman Yahudi secara ilegal di wilayah Palestina. Bahkan otoritas Israel sering menggusur rumah-rumah warga Palestina yang dianggap “mendukung serangan terhadap Israel.”

Seruan Jokowi tentu juga populer bagi kalangan Muslim dan ormas-ormas Islam di Tanah Air. Sikap Jokowi itu dinilai oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin sebagai hal yang tepat, mengingat Israel sudah sejak lama menindas warga Palestina. Boikot produk diharapkan mampu membuat Israel berpikir ulang atas aksi penindasan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Namun, dalam arti praktis, seruan Jokowi mungkin lebih bersifat simbolis dan politis. Karena kalau mau bicara detail, apa saja sih produk Israel –yang jelas-jelas ditulisi Made in Israel—yang beredar di Indonesia? Praktis bisa dibilang “tidak ada.” Produk agrikultur Israel yang mengeksploitasi daerah pendudukan tampaknya lebih banyak diekspor ke Eropa, yang secara geografis lebih dekat. Hubungan ekonomi Indonesia-Israel sangat minimal atau nilainya tidak berarti, dan secara resmi kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

Perlu Meningkatkan Tekanan

KTT Luar Biasa OKI, yang dihadiri oleh perwakilan dari 57 negara, sejak awal memang memusatkan perhatian untuk membahas masalah Palestina dan Jerusalem. Sebanyak lebih dari 600 delegasi telah mengikuti sidang pejabat tingkat tinggi dan dewan menteri luar negeri, pada 6 Maret 2016. Palestina saat ini diakui oleh 137 negara dan berhasil meraih status negara peninjau di PBB.

OKI pertama kali dibentuk pada 1969 di Maroko sebagai respons atas aksi pembakaran Masjid Al-Aqsa di Jerusalem, oleh kaum ekstremis Yahudi. Namun, sejumlah perundingan damai Palestina-Israel selama beberapa dekade terakhir justru diwadahi negara atau organisasi lain, bukan OKI.

Dalam pidato penutupannya, Jokowi juga meminta semua anggota OKI menguatkan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel. "Peninjauan kembali Quartet, dengan kemungkinan penambahan anggotanya. Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini," kata Jokowi. Quartet yang dimaksud Jokowi adalah empat pihak yang terlibat sebagai sponsor perundingan damai Palestina-Israel, yaitu: Amerika Serikat, Rusia, PBB, dan Uni Eropa.

Jokowi juga menambahkan perlunya peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina, serta penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel. Termasuk pula, penolakan tegas terhadap pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel yang mau mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif.

Israel telah membangun banyak permukiman Yahudi secara ilegal, dan sudah masuk hingga ke Jerusalem Timur, yang berstatus wilayah pendudukan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi komposisi demografi di wilayah tersebut, dan dapat membuat rakyat Palestina kehilangan hak atas wilayah mereka. Bahayanya, kehadiran permukiman Yahudi tersebut akan mengubah komposisi demografi di Palestina.

Awalnya, di wilayah Jerusalem Timur dulu banyak tinggal masyarakat Palestina. Tetapi semakin hari jumlah mereka semakin menipis dan terdesak dengan adanya pemukim Yahudi (Jewish settlers) ilegal. Jadi, jika suatu hari diadakan referendum, dikhawatirkan pihak Palestina bisa kalah karena Jerusalem Timur isinya pemukim Yahudi semua, karena lima juta lebih rakyat Palestina berada di luar wilayah itu.

Itulah sebabnya Indonesia menyerukan upaya-upaya, untuk mengakui hak pengungsi Palestina untuk pulang kembali ke kampung halaman mereka di Palestina. Isu hak pengungsi Palestina untuk pulang ke tanah airnya ini ditentang keras oleh Israel, dan masih menjadi isu yang mengganjal dalam perundingan Palestina-Israel. Ada lima isu utama yang selama ini belum ada titik temu antara Israel dengan Palestina, yakni status kota Jerusalem, hak pengungsi Palestina, garis perbatasan Israel-Palestina, keamanan, dan akses terhadap sumber daya air.

Deklarasi Jakarta

Pada akhir KTT OKI, telah disahkan dua dokumen penting. Pertama, adalah resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Kedua, adalah Jakarta Declaration, sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Jokowi menegaskan, melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina. Jokowi juga meminta agar seluruh anggota OKI turun tangan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, yang mendesak di wilayah pendudukan.

Sejauh ini, kontribusi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina termasuk mempersiapkan kapasitas bangsa Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, melalui pelatihan tata kelola pemerintahan yang baik, pendidikan, kepolisian, pertanian, dan keterampilan lainnya. Hingga akhir 2014, Indonesia telah melakukan pelatihan pembangunan kapasitas bagi 10.000 warga Palestina di berbagai bidang.

Indonesia juga menjadi tuan rumah bersama Jepang menyelenggarakan Kerja Sama Negara-Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) II di Jakarta, yang memfokuskan bantuan pelatihan bagi pembangunan ekonomi dan bisnis Palestina.

Sebagai bukti konkret dukungan terhadap Palestina dan penguatan hubungan bilateral, dalam pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 6 Maret 2016, Jokowi menyatakan akan mengutus Menlu RI ke Ramallah, untuk meresmikan Konsulat Kehormatan RI di kota Tepi Barat itu pada Maret 2016. Sosok yang akan menjadi Kepala Konsulat Kehormatan Indonesia di Ramallah adalah Maha Abou Susheh (53).

Abou Susheh adalah Ketua Forum Pengusaha Wanita Palestina (BWF) di Ramallah sejak 2006. Ia adalah alumnus Universitas Birzeit di Ramallah, universitas terbesar di Palestina, dan dikenal sebagai aktivis sejak masa mahasiswi di Birzeit. Pasca lulus dari perguruan tinggi, perempuan itu aktif di kegiatan sosial dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat.

Abou Susheh kini dikenal sebagai pengusaha sukses Palestina dan memimpin beberapa perusahaan miliknya. Sebagai Ketua BWF, Abu Susheh memiliki kedekatan hubungan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan PM Palestina Rami Hamdallah. Abu Susheh juga dekat dengan negara-negara Barat dan Indonesia.

BWF adalah LSM non-profit untuk memajukan perekonomian kaum wanita Palestina. BWF memiliki program sosial dan ekonomi, dan sering mengadakan pelatihan memasak dan menjahit untuk kaum wanita Palestina, agar mereka punya keterampilan dan bisa hidup mandiri. BWF sering menggagas, mendirikan, dan menggerakkan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk kaum wanita Palestina. ***

Jakarta, 8 Maret 2016
Ditulis untuk Majalah AKTUAL


Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)