Tren Belanja Alutsista Bergeser ke Asia

Oleh: Satrio Arismunandar

Bangkitnya ekonomi dan militer China, sebagai negara adidaya baru yang menandingi Amerika Serikat, menandai pergeseran pusat aktivitas ekonomi dunia ke Asia. Sejalan dengan bergesernya dinamika ekonomi dunia tersebut, volume penjualan alat utama sistem persenjataan (alutsista) global juga menunjukkan pergeseran ke Asia.

Sebenarnya, bukan cuma aktivitas dan dinamika ekonomi yang mempengaruhi penjualan senjata. Seraya terus mengejar pertumbuhan ekonomi dan pengakuan sebagai negara adidaya, China juga terlibat sengketa wilayah dengan sejumlah negara --Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan—di kawasan Laut China Selatan. Sengketa wilayah ini berpotensi pecah menjadi konflik militer terbuka.

Selain itu, China juga punya sengketa wilayah dengan Jepang terkait kepemilikan atas kepulauan Senkaku (Diaoyu, menurut China), yang terletak di Laut China Timur. Jepang pada 28 Maret 2016 telah mengaktifkan stasiun radar di Pulau Yonagoni, 150 km di selatan kepulauan sengketa, untuk mengawasi kawasan Laut China Timur. Tindakan ini memunculkan kecaman dari China, yang menyebutnya sebagai ekspansi militer.

Dalam sejumlah kasus, China sendiri menunjukkan perilaku agresif dan tampaknya siap memperjuangkan klaimnya lewat jalan kekerasan. China terus membangun pulau-pulau buatan di Laut China Selatan, dan menempatkan fasilitas militer, termasuk sistem pertahanan udara di pulau tersebut. Hal ini memicu sejumlah negara yang bersengketa wilayah dengan China untuk juga menambah anggaran pembelian persenjataan.

Menurut lembaga riset SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), yang mengeluarkan laporan tahunan tentang pembelanjaan militer seluruh dunia, terdapat sejumlah tren utama penjualan senjata internasional dalam lima tahun terakhir. Penjualan itu menunjukkan tren meningkat, khususnya ke kawasan Asia dan Timur Tengah. Negara-negara di Asia dan Timur Tengah adalah pembeli senjata terbesar, yaitu India dan Arab Saudi, yang adalah pembeli pertama dan kedua terbesar.

Fenomena di Asia dan Oceania

Volume transfer persenjataan utama di tingkat internasional telah tumbuh terus-menerus sejak 2004, dan meningkat 14 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015. Kawasan utama penerima transfer persenjataan pada 2011-2015 adalah Asia dan Oceania, yang mencakup 46 persen dari total impor persenjataan global. Kawasan itu disusul oleh Timur Tengah (25 persen), Eropa (11 persen), kawasan Amerika (9,6 persen), dan Afrika (8 persen). Sedangkan lima negara pengimpor persenjataan terbesar adalah India, Arab Saudi, China, Uni Emirat Arab (UAE), dan Australia. Secara bersama-sama, mereka mencakup 34 persen dari total impor senjata global.

Impor senjata oleh negara-negara di Asia dan Oceania telah meningkat 26 persen. Enam dari 10 importir persenjataan terbesar di Asia dan Oceania dalam periode lima tahun (2011-2015) adalah: India (14 persen dari total impor persenjataan global), China (4,7 persen), Australia (3,6 persen), Pakistan (3,3 persen), Vietnam (2,9 persen), dan Korea Selatan (2,6 persen). Impor persenjataan Vietnam bahkan meningkat 699 persen.

Vietnam yang hubungannya sedang tegang dengan China, karena sengketa wilayah di Laut China Selatan, telah membeli rudal Klub buatan Rusia. Rudal ini terkenal canggih dan akan melengkapi persenjataan armada kapal selam Kilo milik Vietnam. Rudal untuk serangan darat itu mampu melakukan serangan hingga ke kota-kota pesisir China. Dengan rudal itu, Vietnam berpotensi melakukan serangan pada jarak sejauh 300 km.

Langkah Vietnam bisa dipahami, karena China juga terus meningkatkan kekuatan militernya. “China terus mengembangkan kapabilitas militernya dengan persenjataan impor dan persenjataan yang diproduksi secara domestik,” ujar Siemon Wezeman, Peneliti Senior di Program Pembelanjaan Persenjataan dan Militer SIPRI. “Negara-negara tetangga seperti India, Vietnam, dan Jepang juga secara signifikan meningkatkan kekuatan militer mereka.”

Namun di Eropa, terjadi penurunan pembelian senjata oleh negara-negara Eropa sebesar 41 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015. Pemotongan anggaran belanja pemerintah di Barat dan menurunnya pendapatan dari minyak di Timur Tengah telah meredam pemulihan pembelanjaan persenjataan global. Bagaimana pun, tidak seperti di Timur Tengah dan Afrika Utara, anjloknya harga minyak diharapkan memberi dampak positif untuk kawasan Asia-Pasifik, di mana pemerintah membiayai belanja energi.

Pertumbuhan pembelanjaan pertahanan Asia diharapkan mengalami akselerasi. Pada akhir dasawarsa, pembelanjaan regional diharapkan mencapai sekitar 550 miliar dollar AS, atau sekitar sepertiga dari seluruh pembelanjaan global.

Dalam kasus China, modernisasi militer selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun tahun 2015, pertumbuhan ekonomi China hanya 6,9 persen. Meski dari tahun ke tahun anggaran pertahanan terus meningkat, terkait pelambatan ekonomi yang terendah selama 25 tahun terakhir, anggaran pertahanan China tahun 2016 hanya naik satu digit. Juru bicara parlemen China, Fu Ying, mengatakan, kenaikan anggaran pertahanan sebesar 6-7 persen tahun ini.

Padahal selama dua dasawarsa, anggaran pertahanan selalu naik dua digit. Tahun 2015 lalu, anggaran pertahanan naik sekitar 10,1 persen. “Alasan mengapa kenaikan anggaran hanya sedikit, karena pertumbuhan dua digit saat ini sudah sulit untuk dipertahankan,” kata Bonji Obara, pengamat dari Tokyo Foundation.

AS Pengekspor Senjata Terbesar

Lima pengekspor senjata terbesar pada 2011-2015 adalah Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Jerman. Secara bersama-sama, mereka menguasai 74 persen dari total volume ekspor persenjataan. Gabungan AS dan Rusia memasok 58 persen dari seluruh ekspor senjata global. Ekspor senjata oleh AS, Rusia, China pada periode 2011-2015 berturut-turut 27, 28, dan 88 persen lebih tinggi daripada periode 2006-2010.

Ekspor persenjataan utama oleh China di posisi sedikit di atas Perancis pada 2011-2015. Ekspor senjata China tumbuh sebesar 88 persen dibandingkan pada periode 2006-2010. Sebaliknya, ekspor senjata Perancis merosot 9,8 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015, sedangkan ekspor senjata Jerman turun drastis sebesar 51 persen.

Dengan penguasaan 33 persen dari total nilai ekspor persenjataan, Amerika Serikat adalah pengekspor senjata utama dunia pada 2011-2015. Nilai ekspor alutsistanya meningkat 27 persen dibandingkan periode 2010-2010. Meski pangsa pasarnya sedikit digerogoti Rusia, AS tetap dominan sebagai “raja penjual senjata.”

“Ketika konflik-konflik dan ketegangan regional terus memuncak, AS tetap menjadi pemasok persenjataan global utama dengan margin yang signifikan,” ujar Dr Aude Fleurant, Direktur Program Pembelanjaan Persenjataan dan Militer SIPRI. “AS telah menjual atau mendonasikan persenjataan utama kepada sedikitnya 96 negara dalam lima tahun terakhir, dan industri senjata AS sudah memiliki pesanan ekspor yang besar, termasuk total 611 pesawat tempur siluman F-35 ke sembilan negara.”

Dari semua sasaran ekspor senjata AS, sebagian besar ekspor –atau 41 persen—ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekutunya di Timur Tengah, Arab Saudi. Sedangkan pesanan pesawat tempur canggih F-35 ditujukan untuk sembilan negara sekutu AS, termasuk Singapura dan Australia.

Saudi saat ini dalam situasi perang melawan kelompok Houthi, yang menganut Muslim Syiah dan secara politik didukung Iran di Yaman. Dengan penempatan pasukan di lintas perbatasan dengan Yaman, pada periode 2011-2015, Arab Saudi membeli persenjataan dengan nilai hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan di periode 2006-2010.

Memang kondisi ekonomi Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk penghasil minyak lain sedang merosot akhir-akhir ini, akibat turun drastisnya harga minyak dunia. Namun pengiriman persenjataan ke kawasan Timur Tengah dijadwalkan akan terus berlanjut, berkat kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya dalam lima tahun terakhir.

China tetap berada di urutan tiga besar pembeli persenjataan, walaupun persentasenya mengecil secara dramatis, karena Beijing terus mengalirkan dana untuk mengembangkan industri persenjataannya sendiri. Ini juga berimplikasi pada daftar pengekspor persenjataan dunia. Sebagai pengekspor senjata, China kini sudah mengalahkan Perancis dan Jerman, dan berada di urutan ketiga sesudah Amerika Serikat dan Rusia.

Kerja Sama Militer Rusia-India

Sedangkan nilai ekspor senjata Rusia meningkat 28 persen antara 2006-2010 dan periode 2011-2015. Rusia menguasai 25 persen dari ekspor persenjataan global pada periode 2011-2015. Bagaimanapun, pada 2014 dan 2015 ekspor senjata Rusia kembali ke tingkat penjualan tahunan yang lebih rendah, sebagaimana terpantau pada periode 2006-2010.

Sebagai pengekspor senjata nomor dua terbesar di dunia, Rusia meraup untung yang tidak sedikit. Salah satu pelanggan utama senjata Rusia adalah India, yang terus memodernisasi militernya. Kedua negara juga menjalin kerja sama militer yang erat. Begitu banyak program yang digarap bersama oleh kedua negara. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Rusia, Vladimir Putin, ke India pada 2015.

Perdana Menteri India, Narendra Modi, membalas kunjungan itu dan menganggarkan dana 150 miliar dollar AS untuk memperbarui persenjataan militer, termasuk untuk membeli lima sistem rudal pertahanan udara S-400 dari Rusia. India harus mengeluarkan dana sekitar 4,5 miliar dollar AS untuk membeli sistem pertahanan udara yang canggih itu, dan pengiriman S-400 diperkirakan terjadi pada 2018.

Selain itu, India akan membeli 140 jet tempur Sukhoi Su-30MK, yang menurut prediksi SIPRI, nilainya 5,4 miliar dollar AS. Rusia juga akan memproduksi helikopter kargo militer di India dengan investasi 1 miliar dollar AS. Bagi India, kerja sama ini penting untuk mengembalikan keseimbangan strategis antara kekuatan militer India dengan China.

Sementara itu, impor senjata oleh negara-negara di Timur Tengah meningkat 61 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015. Pada 2011-2015, Arab Saudi adalah pengimpor senjata nomor dua terbesar, dengan peningkatan sebesar 275 persen dibandingkan pada periode 2006-2010.

Pada periode yang sama, impor senjata oleh Uni Emirat Arab meningkat 35 persen, sedangkan impor senjata oleh Qatar meningkat 279 persen. Impor senjata Mesir meningkat 37 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015, terutama berkat peningkatan yang drastis pada 2015. Impor senjata oleh Irak meningkat 83 persen antara 2006-2010 dan 2011-2015. Koalisi negara-negara Arab Teluk penghasil minyak menempatkan senjata-senjata canggih, yang terutama berasal dari AS dan Eropa, untuk digunakan di Yaman.

Sedangkan, antara periode 2006-2010 dan 2011-2015, impor persenjataan oleh negara-negara di Afrika meningkat 19 persen. Aljazair dan Maroko tetap menjadi dua negara pengimpor senjata terbesar di kawasan itu, dengan total impor oleh keduanya mewakili 56 persen dari seluruh impor persenjataan negara-negara Afrika. Karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar negara-negara sub-Sahara Afrika hanya mengimpor sejumlah kecil senjata pada 2011-2015, walau pun banyak negara terlibat konflik bersenjata selama periode tersebut.

Pertumbuhan Belanja Militer RI

Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia adalah satu negara yang diharapkan akan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam anggaran pertahanan. Menurut analisis dari IHS Inc., Indonesia akan mengalami pertumbuhan tercepat dalam anggaran pertahanan di kawasan Asia-Pasifik dalam lima tahun ke depan.

Anggaran pertahanan Indonesia, menurut prediksi IHS, diharapkan akan terus tumbuh sebesar 14 persen tiap tahun (pertumbuhan tahunan rata-rata) sampai akhir dasawarsa. Secara keseluruhan, pembelanjaan pertahanan Indonesia akan melampaui Rp 180 triliun (14,3 miliar dollar AS) tiap tahun pada 2020.

Pada 2012, Indonesia membeli tank yang terdiri dari 103 MBT, 50 tank medium, dan 10 tank pendukung. Ke-103 MBT ini terdiri dari 61 MBT Leopard Revolution dan 42 MBT Leopard 2A4. Sedangkan 50 tank medium adalah Marder 1A3. Pembelian tank ini bernilai 280 juta dollar AS (sekitar Rp 2,6 triliun) dari APBN 2012. Saat ini yang sudah diterima baru 102 tank. Direncanakan, 61 tank Leopard Revolution akan tiba tahun 2016 ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 unit dikirim April, sedangkan sisanya pada November 2016.

Dalam pengembangan matra udara, TNI AU mulai menggunakan keluarga jet tempur Sukhoi Su-27 dari Rusia pada 2003, setelah batalnya kontrak pembelian 12 unit Su-30MKI pada 1996. Kontrak 2003 mencakup pembelian 2 unit Sukhoi Su-27SK dan 2 unit Sukhoi Su-30MK senilai 192 juta dollar AS tanpa paket senjata. Pada 2007 di Moskow, Kementerian Pertahanan RI mengumumkan kontrak pembelian 3 unit Sukhoi Su-27SKM dan 3 unit Sukhoi Su-30MK2 senilai 350 juta dollar AS. TNI AU juga akan memiliki 34 F-16 setara Block 52 (24 F-16 C/D asal dari hibah dan 10 upgrade F-16 TNI AU sepaket dengan hibah F-16).

Indonesia sudah menandatangani kerjasama dengan Korea Selatan, untuk membangun pesawat tempur generasi 4,5 KFX/IFX (Korean-Indonesian Fighter Xperimental), Boramae, yang dalam rencana awalnya TNI AU akan memiliki sebanyak 50 buah pada tahun 2020. Sementara menunggu hadirnya pesawat jet tempur produk RI-Korea, Indonesia dikabarkan akan membeli 10 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, sebagai pengganti jajaran F-5E Tiger II yang sudah harus pensiun.

Posisi Indonesia di ASEAN

Menurut hasil kajian SIPRI yang , Singapura dan Myanmar adalah negara dengan alokasi belanja militer terbesar di ASEAN. Singapura mengalokasikan anggaran sebesar 9,8 miliar dollar AS pada 2014 atau 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sebagian besar untuk peningkatan kualitas alutsista. Sedangkan, Myanmar menjadi negara yang mengalokasikan anggaran militer terbesar terhadap PDB.

Dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia adalah yang terkecil mengalokasikan anggaran PDB-nya untuk belanja militer, yakni hanya 0,78 persen. Meski mengalokasikan anggaran PDB paling kecil, namun jumlah total anggaran yang dibelanjakan sebesar 7,0 miliar dollar AS, jadi menempati urutan kedua, setelah Singapura, untuk tahun anggaran 2014. Jika dilihat dari alokasi dana (parsial), maka militer Singapura adalah yang paling siap tempur di ASEAN.

Masalah alokasi anggaran ini tampaknya sudah disadari oleh Pemerintah Indonesia. Maka ada rencana Pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran TNI menjadi rata-rata di atas 1,1 persen dari PDB. Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu dalam rapat terbatas tentang Pembangunan Kekuatan TNI di Kantor Presiden, Jakarta, 23 Februari 2016. Presiden menggambarkan, anggaran TNI tahun 2015 sebesar 0,89 persen dari PDB. Sedangkan tahun 2014, sebesar 0,78 persen dari PDB.

“Sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita. Jika pertumbuhan ekonomi terus naik, paling tidak (pertumbuhan ekonomi) di atas 6 persen, akan muncul alokasi 1,5 persen dari PDB,” kata Presiden Jokowi, dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo, dan pimpinan tiga matra TNI. Jika porsi tersebut dicapai, anggaran pertahanan Indonesia bisa mencapai Rp 250 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, peremajaan alutsista militer Indonesia dibagi dalam tahap 2010-2014 untuk kekuatan minimum, 2015-2019 untuk kekuatan inti (essential forces), dan 2020-2025 untuk kekuatan optimum. Saat ini, tahap pertama sudah selesai dengan dana Rp 122,2 triliun atau 74,98 persen dari target. Tahap dua dan tahap tiga, dialokasikan Rp 157,5 triliun.

Namun, terkait dengan beberapa penyesuaian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah disusun proyeksi sekitar Rp 293,5 triliun untuk anggaran tahap kedua. Pembangunan militer Indonesia secara signifikan akan ikut mewarnai tren pergeseran penjualan senjata dunia ke kawasan Asia.

Jakarta, Maret 2016

Ditulis untuk Majalah DEFENDER

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI