Hubungan Indonesia – Irak di Tengah Geliat ISIS

Oleh: Satrio Arismunandar

Meski sudah terdesak dan semakin lemah secara militer, ISIS masih bertahan di Irak, bahkan tetap melancarkan fteror. Situasi keamanan di Irak ternyata masih rawan, dan ini berpengaruh pada prospek hubungan bilateral Indonesia - Irak.

Rangkaian ledakan bom bunuh diri yang menewaskan 94 orang dan melukai 150 warga lain di Baghdad, ibukota Irak, pada 11 Mei 2016, seolah-olah teriakan lantang ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) untuk menyatakan, dirinya masih eksis. Hari-hari teror kelompok ekstrem ISIS tampaknya tidak mudah berlalu di negeri seribu satu malam itu. Dan ini akan mempengaruhi hubungan Irak dengan banyak negara, khususnya Indonesia.

Sehari sesudah serangan 11 Mei, ISIS kembali melancarkan serangan serempak di Baghdad, Ramadi, dan Falujah. Empat polisi terbunuh dan 10 lainnya luka-luka, dalam serangan bunuh diri ISIS ke pos polisi Abu Ghraib, sebelah barat Baghdad. Al-Jazeera melaporkan, 23 tentara Irak tewas akibat serangan di kawasan utara dan timur laut Falujah. Sedangkan sejumlah 25 tentara Irak lain terbunuh akibat serangan ISIS ke utara dan timur Ramadi. Maka ini menjadi dua hari yang paling berdarah di Irak hingga kuartal kedua tahun 2016.

Rakyat Irak berharap, kelompok ISIS yang telah menghantui kawasan Timur Tengah sejak 2014, dan menguasai sebagian wilayah Irak utara, itu bisa segera dihabisi. Namun, harapan itu tetap tinggal harapan. ISIS ternyata cukup ulet. Dan salah satu faktor yang membuat ISIS eksis dan sulit ditaklukkan tampaknya adalah perpecahan dan ketidak-kompakan di kubu pemerintah Irak sendiri.

Dibandingkan dengan situasi konflik antar kelompok besar (Sunni, Syiah, Kurdi) pasca invasi AS 2003, yang memuncak dengan aksi-aksi kekerasan pada 2012-2013, kondisi politik dalam negeri Irak secara umum kini sudah jauh lebih kondusif dan lebih tenang. Walaupun begitu, situasi masih bisa berubah-ubah dan belum bisa dibilang stabil.

Konflik Dengan Parlemen

Pemerintah baru yang lebih moderat dan relatif tidak sektarian di bawah PM Haider al-Abadi (kubu Syiah) sejak September 2014 mencoba melakukan rekonsiliasi antar kelompok, untuk menstabilkan pemerintahan. Namun, upaya itu tidak mudah. PM Abadi masih menghadapi konflik dengan parlemen.

PM Abadi telah mengajukan nama-nama kandidat anggota kabinet baru, yang berintikan teknokrat dan independen. Namun, upaya ini ditolak oleh partai-partai besar yang masih menuntut jatah kursi kabinet dalam pemerintahan baru. Solusi politik pun terasa buntu.

Selain itu, ada yang terasa mengganjal, yaitu terbentuknya Pemerintah Regional Kurdi di Kurdistan, Irak utara dengan kebijakan-kebijakan otonominya sendiri, yang tak jarang menimbulkan friksi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Regional di Kurdistan ini menguasai ladang-ladang minyak Bai Hassan dan Kirkuk, sehingga menimbulkan perselisihan dengan pemerintah pusat.

Kondisi kedaulatan Irak belum sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, karena kelompok ISIS masih menduduki sebagian wilayah Irak dan masih menjadi ancaman dengan aksi-aksi teror bomnya. Kota Mosul, kota kedua terbesar di Irak yang dikuasai ISIS sejak 2014, hingga saat ini belum berhasil direbut kembali oleh pasukan Irak.

Kondisi ekonomi juga kurang kondusif bagi rakyat Irak, karena turun drastisnya pendapatan pemerintah dan defisit besar dalam APBN (hampir mencapai 25% Produk Domestik Bruto pada 2016), akibat merosotnya harga minyak dunia. Padahal ekspor minyak adalah sumber pendapatan utama untuk APBN Irak.

Sekitar 90-95 persen devisa diperoleh Irak dari ekspor minyak. Irak selama ini terlalu tergantung pada minyak, dan tak punya andalan ekspor lain. Padahal pemerintah PM Abadi sedang butuh dana untuk pembangunan kembali infrastruktur Irak, yang rusak akibat konflik berkepanjangan.

Beban Masalah Pengungsi

Pemerintah juga harus memberi lapangan kerja buat rakyat. Selain itu, birokrasi yang tidak efisien dan korup juga menjadi beban. Upaya mereformasi birokrasi ini tidak mudah karena sekitar 6 juta orang menerima gaji dari negara (tiga kali lipat melebihi yang sebenarnya dibutuhkan). Angka ini melonjak dari 1 juta di zaman Saddam Hussein, dan hal ini jelas merupakan pemborosan anggaran.

Masalah ekonomi itu makin berat karena Irak menanggung beban sosial, dengan adanya ratusan ribu pengungsi di Irak. Mereka adalah yang mengungsi karena konflik di dalam negeri, maupun karena limpahan pengungsi dari perang di Suriah. Dari Suriah sendiri ada sekitar 250.000 pengungsi yang masuk ke Irak.

Problem ekonomi itu masih ditambah dengan ketidakstabilan keamanan. ISIS masih menguasai sebagian wilayah Irak, termasuk kota nomor dua terbesar Mosul, dan beberapa kali melakukan aksi teror sporadis (pemboman) di kota-kota Irak. Walaupun posisi ISIS tidak lagi sekuat ketika tahun 2014, Irak sulit menarik investasi asing secara signifikan karena ketidakstabilan keamanan ini. Biaya perang melawan ISIS juga menyedot anggaran yang tinggi.

Sedangkan, dalam politik luar negeri di kawasan Timur Tengah, Irak agak dipojokkan atau terisolasi oleh dominasi politik Arab Saudi, yang bersaing pengaruh dengan Iran. Karena pemerintahan Irak dipimpin oleh Syiah (dan mayoritas penduduknya juga Syiah), Irak dianggap dekat dengan Iran dan oleh Saudi dimasukkan ke poros Iran-Irak-Suriah-Hizbullah Lebanon. Sebagai indikasi, Irak tidak dilibatkan ketika Saudi membentuk Koalisi Anti-Teror.

Perkembangan Hubungan RI - Irak

Sementara itu, dalam konteks hubungan bilateral RI-Irak, kerja sama antara kedua negara secara politik sudah cukup baik, seperti lewat forum OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan lain-lain. Kedua negara menunjukkan banyak kesamaan sikap dalam berbagai isu internasional.

Irak juga merupakan negara dengan politik luar negeri yang selalu saling-mendukung dengan Indonesia, termasuk dalam isu-isu yang sensitif, seperti masalah Papua. Bisa dibilang, Irak selalu mendukung posisi RI di dunia internasional. Hal ini bisa terus dilanjutkan di masa mendatang.

Namun, juga banyak bidang yang kurang digarap, khususnya oleh Indonesia. Secara ekonomi, Irak masih dianggap “kurang penting” atau kurang diperhatikan oleh pengusaha Indonesia. Ada kasus yang menunjukkan bahwa Irak kurang dianggap penting.
Yaitu, Bank Mandiri tidak proaktif menagih utang Irak sebesar 70 juta dollar AS pada Indonesia, yang dulu dibuat dalam rangka program oil for food (program yang diotorisasi Dewan Keamanan PBB pasca Perang Teluk 1991). Berdasarkan aturan sanksi waktu itu, Irak diberi sanksi tidak boleh mengekspor minyak kecuali untuk membeli kebutuhan pokok pangan. Padahal pihak Irak sudah bersedia membayar utang itu.

Pemerintah Indonesia juga belum sepenuh hati memanfaatkan peluang. Contoh nyatanya, hanya untuk melaksanakan Sidang Komisi Bersama (SKB) yang diketuai oleh Menteri Perdagangan kedua negara, pihak Indonesia tidak mau melaksanakannya, sehingga tertunda selama hampir 5 tahun. SKB terakhir, yakni SKB ke-6, dilaksanakan di Indonesia pada 2010.

Upaya Mendorong Ekspor

Problem ketidakstabilan keamanan, yang belum sepenuhnya teratasi di bawah pemerintahan PM Haider al-Abadi, membuat investasi asing di Irak masih tertahan. Padahal potensinya sangat besar. Ini tampaknya ikut berperan dalam mengurangi minat pengusaha Indonesia untuk berhubungan dagang ke Irak.

Dalam upaya meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Irak, para pengusaha Indonesia juga masih merasakan adanya hambatan kebijakan atau keterbatasan fasilitasi dari perbankan di Indonesia. Perbankan seharusnya mendukung pengusaha, khususnya dari UKM, dalam upaya mengekspor produknya ke Irak. Pemerintah saat ini telah memberi kebijakan kredit dengan jaminan yang berbasiskan komodoti. Namun praktiknya di lapangan, perbankan itu seperti bersikap setengah-setengah.

Dalam upaya menggalakkan hubungan perdagangan RI-Irak, KBRI Baghdad ingin mendatangkan para pengusaha Irak ke Indonesia. Namun, tak jarang ada masalah di Keimigrasian yang menghambat kedatangan mereka. Banyak laporan ke KBRI Baghdad, bahwa pengusaha Irak itu terhambat masuk ke Indonesia karena dimintai pungutan liar oleh oknum petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Hal lain yang mengganjal dalam hubungan RI-Irak adalah keberadaan WNI/TKI ilegal di Irak, khususnya di wilayah Kurdistan, yang tidak terlindungi oleh UU ketenagakerjaan Irak. Juga tidak ada perjanjian atau kerjasama antara RI dan Irak dalam masalah penempatan TKI di Kurdistan.

Hampir seluruh wilayah Kurdistan menjadi tempat tujuan penempatan bagi sekitar 1.000 WNI/TKW informal, yang sebagian besar diperkirakan masuk secara ilegal. Angka itu diperkirakan akan terus meningkat, meski ada moratorium penempatan tenaga kerja ke 21 negara Timur Tengah.

KBRI Baghdad telah membuat sistem dan prosedur dalam memberikan perlindungan terhadap para WNI/TKI yang bekerja di Irak. Ada beberapa langkah dan upaya, yang telah dilakukan KBRI Baghdad, untuk mengurangi semakin luasnya praktik-praktik perdagangan manusia. Walaupun, upaya ini tidak mungkin efektif, jika tidak didukung oleh kebijakan yang tegas dalam menindak agen-agen TKI jahat di Indonesia sendiri, yang mengirim TKI secara ilegal. Hal itu di luar kewenangan KBRI Baghdad.

Peluang Bagi Kerja Sama


Selain minyak bumi yang melimpah, Irak membutuhkan banyak barang/jasa atau komoditi yang tidak bisa diproduksinya sendiri. Pelaku usaha Indonesia seharusnya bisa mengisi kebutuhan itu. Konsumen Irak sebenarnya mengapresiasi produk Indonesia cukup baik, sebagaimana sudah diuji lewat pameran perdagangan internasional di Baghdad, di mana pengusaha Indonesia ikut berpartisipasi. Produk itu seperti: kopi, teh, obat-obatan herbal, bumbu masak, garmen/busana Muslim, dan lain-lain.

KBRI Baghdad telah mendorong partisipasi para pengusaha Indonesia secara rutin dalam Baghdad International Fair, yang diadakan setiap tahun di Irak. Ini penting untuk memperkenalkan produk-produk dari Indonesia ke konsumen Irak. Meskipun kondisi Irak belum stabil, jika nanti kondisi sudah berubah normal, maka konsumen Irak sudah mengenal produk Indonesia.

Meski kaya akan minyak, Irak hanya punya sedikit kilang sehingga saat ini Irak sedang memfokuskan diri untuk membangun kilang minyak. Ini sinergis dengan kepentingan Indonesia. Daripada Indonesia terus mengimpor minyak dari luar, lebih baik Indonesia membangun kilang minyak milik sendiri, dengan partisipasi investasi pihak Irak dan jaminan suplai minyak dari Irak.

Di samping itu, Indonesia bisa menjadi tujuan wisata yang menarik buat warga/pengusaha Irak. Namun promosi wisata –termasuk promosi wisata ke kawasan Timur Tengah-- selama ini kurang diarahkan ke Irak. Meskipun KBRI Baghdad sudah berusaha maksimal, hal ini perlu ada dukungan kebijakan dari Kementerian Pariwisata di Jakarta.

Ada potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal. Dari sekitar 30 juta wisatawan Timur Tengah per tahun, baru 150.000 di antaranya atau 0,5 persen yang berkunjung ke Indonesia. Padahal, Malaysia bisa mendatangkan 300.000 wisatawan, sedangkan Thailand mendatangkan 800.000 wisatawan Timur Tengah.

Prospek hubungan ekonomi Indonesia-Irak sebetulnya cukup bagus. Tentang situasi yang dianggap belum stabil di Irak, justru dalam kondisi demikianlah terdapat peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Karena situasi yang belum stabil, perusahaan-perusahaan besar dari Amerika dan Eropa masih menahan diri untuk masuk ke Irak. Tetapi jika kondisi sudah benar-benar pulih, raksasa-raksasa itu akan masuk ke Irak dan akan makin sulit bagi Indonesia untuk bersaing melawan mereka. ***

Jakarta, 25 Mei 2016

Ditulis untuk Majalah AKTUAL

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI