Konflik Laut China Selatan: Awas, China Mau Caplok Perairan Natuna

Oleh: Satrio Arismunandar

Mimik wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak serius, ketika ia bersama rombongan mendarat di geladak kapal perang KRI Imam Bonjol, yang sedang berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Langit pada Kamis, 23 Juni 2016 itu tidak mendung, namun juga tidak sangat cerah. Mengenakan jaket abu-abu Angkatan Laut, Jokowi menatap peluncur roket anti-kapal selam RBU-6000, salah satu persenjataan utama yang terpasang di korvet kelas Parchim eks Jerman Timur itu.

Kedatangan Jokowi yang tidak biasa ini terjadi, tak lama sesudah insiden antara KRI Imam Bonjol dan 12 kapal nelayan China, yang tertangkap tangan mencuri ikan di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) perairan Natuna, Jumat, 17 Juni 2016. Waktu itu KRI Imam Bonjol tengah berpatroli dan menerima laporan dari intai udara maritim, mengenai adanya 12 kapal ikan asing yang mencuri ikan.

Saat didekati, kapal-kapal asing itu bermanuver dan melarikan diri. KRI Imam Bonjol pun mengejar dan memberikan tembakan peringatan, namun diabaikan. Kapal TNI AL terpaksa menembak ke udara dan laut, karena kapal-kapal nelayan itu tidak mau mengikuti instruksi yang diserukan petugas KRI lewat pelantang. Setelah beberapa kali dilakukan tembakan peringatan, satu dari 12 kapal ikan dapat dihentikan. Setelah diperiksa, ternyata kapal itu diawaki enam pria dan seorang wanita, yang diduga berkewarganegaraan Cina.

Kapal-kapal itu mungkin berani berulah, karena keberadaan mereka “didukung” oleh kapal penjaga pantai (Coast Guard) China. Ketika KRI Imam Bonjol menggiring kapal nelayan China, Han Tan Chlou-19038, itu menuju Pangkalan TNI AL Ranai, ia dibayang-bayangi oleh dua kapal Penjaga Pantai China.

Kapal Penjaga Pantai China 3303, yang dilengkapi persenjataan meriam 30 mm Tanso, itu mengejar. Berulang kali mereka melakukan provokasi dan komunikasi, meminta agar kapal nelayan China itu dilepaskan, tapi permintaan itu ditolak oleh petugas di KRI Imam Bonjol. Intervensi itu berlangsung selama 70 menit. Sesudah itu, kapal Penjaga Pantai China 3303 itu menjauh dan mengubah arah. Namun, intervensi belum berakhir.

Pada Jumat pukul 22.46 WIB, Penjaga Pantai China mengirim kapal lain bernomor 2501. Kapal ini memprovokasi dengan memotong haluan KRI Imam Bonjol. Kapal China 2501 itu juga mengurangi kecepatan secara mendadak, namun KRI Imam Bonjol tidak terprovokasi. Kapal China itu akhirnya berhenti mengintervensi setelah KRI Imam Bonjol memasuki perairan teritorial. Kapal China 2501 itu pun mengubah haluan ke utara dan menjauh dari konvoi.

Upaya Sistematik China

Insiden pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan China ini sudah berkembang semakin serius. China membiarkan kapal-kapal nelayannya mencuri ikan di perairan Natuna dengan dalih kawasan itu adalah “wilayah penangkapan tradisional” mereka. Tampaknya ada upaya sistematik dan berkelanjutan oleh China dalam memanfaatkan kapal-kapal nelayan itu, untuk terus-menerus melanggar ZEEI di perairan Natuna.

Jika hal ini tidak ditindak tegas oleh Indonesia, lama-lama kehadiran kapal-kapal nelayan China itu seolah-olah mendapat pembenaran, sesuai dengan klaim wilayah yang ditegaskan oleh China di Laut China Selatan (LCS). Maka secara perlahan, China akan memperoleh pembenaran bagi pencaplokan perairan Natuna.

Sesudah insiden dengan kapal China ini, Presiden Jokowi tampaknya merasa perlu melihat langsung kondisi di Natuna. Jokowi pun mengadakan rapat terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol. Rapat itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo.

Hadir juga, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Di atas kapal perang itu, Jokowi menginstruksikan kepada TNI untuk terus menjaga dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Instruksi tertulis Presiden ini untuk menyemangati prajurit TNI AL, yang bertugas di garis depan dalam mengamankan perbatasan Indonesia.

Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna, sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia dan kawasan strategis nasional. Hal ini karena pertahanan bukan cuma soal militer, tetapi juga menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat di wilayah itu. “Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” tegas Jokowi.

Pesan yang Jelas Buat China

Kehadiran Jokowi di kapal perang ini mendapat pemberitaan meluas di sejumlah media internasional. Ini merupakan pesan yang jelas kepada China, bahwa Indonesia tegas menolak klaim China dan tidak main-main dengan masalah kedaulatan negara. Namun, bukan berarti Indonesia mau unjuk gigi pada negara-negara di kawasan, karena Indonesia punya hubungan bersahabat dengan China.

Ketegangan antara RI dan China terkait pencurian ikan oleh kapal-kapal nelayan China sudah beberapa kali terjadi, dan tampaknya terus meningkat pada tahun terakhir ini. Persoalan muncul sejak China mengeluarkan peta LCS dengan sembilan garis putus-putus (nine dash lines). Garis itu ditarik berdasarkan klaim sepihak China, yang merujuk sejarah jangkauan para nelayan kekaisaran China pada masa lampau, bukan berdasarkan hukum internasional yang diakui PBB.

Pada akhir Mei 2016, KRI Oswald Siahaan menangkap kapal nelayan China, Gui Bei Yu, di Laut Natuna. Pemerintah China bereaksi keras atas penangkapan itu dan menegaskan, kapal nelayan itu tidak melanggar hukum Indonesia karena berada di wilayah penangkapan tradisional (traditional fishing ground) China.

Di kapal Gui Bei Yu itu ditemukan peta yang menunjukkan Laut Natuna, termasuk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam wilayah penangkapan tradisional China. Bahkan, batas wilayah penangkapan itu masuk sejauh puluhan mil dari perbatasan Indonesia di Laut Natuna. Peta itu diberlakukan secara sepihak oleh China sejak 1994.

Dari situ, China mengklaim 80 persen wilayah LCS sebagai wilayahnya. Gara-gara peta sepihak itu, China pun terlibat konflik wilayah dengan negara sekitar LCS, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Mereka punya klaim wilayah di LCS yang tumpang tindih dengan klaim China. Dari semua negara itu, Filipina sudah mengajukan kasusnya ke pengadilan arbitrase internasional (PCA, Permanent Court of Arbitration) di Den Haag, Belanda, walau China mengatakan tidak mengakui dan tidak akan menerima apapun hasil keputusan mahkamah itu.

Ekspresi Nasionalisme China

Indonesia tidak terlibat dalam sengketa klaim itu. Kepulauan Natuna sudah jelas adalah milik Indonesia, dan kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna ini juga diakui China. Namun, wilayah perairan Natuna yang berada dalam ZEEI sebagian tumpang tindih dengan perairan yang diklaim China, lewat garis putus-putus tersebut. China menyebut kawasan itu sebagai “wilayah penangkapan tradisional” bagi nelayan China. Seolah-olah China mau bilang, “Natuna memang milik Indonesia, tetapi perairannya milik China.”

Istilah “wilayah penangkapan tradisional” itu tidak dikenal dalam hukum laut internasional. Indonesia sudah menolak tegas dalih yang diajukan China. Tidak ada kesepakatan internasional apapun yang mengakui atau mengenali apa yang diklaim oleh Pemerintah China sebagai “wilayah penangkapan tradisional” China. Masalahnya, dengan dalih “hak sejarah” itulah, kapal-kapal nelayan China dengan seenaknya mencuri ikan di perairan Natuna, yang sebetulnya berada dalam ZEE Indonesia.

Ada sejumlah faktor yang mungkin bisa menjelaskan sikap keras kepala China, yang menolak penerapan nilai dan norma hukum internasional di LCS, dengan kemasan “nasionalisme.” Pernyataan Beijing tentang “hak sejarah” dan “wilayah penangkapan tradisional” itu menunjukkan ekspresi nasionalisme China.

Dalam perspektif China, tata nilai dan norma hukum internasional, yang selama beberapa abad diterapkan dalam pengelolaan dunia, adalah tidak adil dan mencerminkan masa “penghinaan” negara Barat terhadap China di masa lalu. Kekuatan Barat dipandang telah memecah belah dan menjajah China sejak masa Perang Candu (1839-1842 dan 1856-1860), serta memaksakan perjanjian internasional yang tidak adil dan tidak seimbang (ini khususnya berlaku untuk Inggris dan Perancis). Kegetiran sejarah dan kesadaran nasionalisme menjadi pendorong kuat penolakan China terhadap penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di LCS.

Pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal menilai, persoalan sengketa wilayah terkait illegal fishing antara China dan Indonesia akan terus bergulir jika Indonesia tak bersikap tegas terhadap China. Sebaiknya memang Indonesia menegakkan betul apa yang menjadi hukum di negeri sendiri. “Meski Indonesia bersahabat dengan China, sikap China yang kerap tidak mengindahkan kesepakatan perlu ditindak tegas. Kita harus ngomong ke China untuk setop,” ujar Hasjim.

Soal penegakan hukum di laut, sikap Indonesia sebetulnya sudah cukup jelas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 21 Juni 2016 menegaskan, pihaknya berkomitmen memberantas kapal berbendera asing yang menangkap ikan secara ilegal. Tindakan ilegal itu akan dikenai ketentuan hukum Indonesia, tanpa melihat asal negaranya. Prosedurnya sama, antara lain: tangkap, sita, dan tenggelamkan. Tidak ada pengistimewaan atau perlakuan berbeda terhadap kapal berbendera China atau negara lain manapun.

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Juni 2016 sudah 57 kapal yang ditangkap di WPP 711 di wilayah Natuna. Sebanyak 46 kapal ditangkap oleh KKP, enam kapal oleh TNI AL, dan lima kapal lainnya ditangkap Polair. Di seluruh Indonesia, sudah 176 kapal asing yang ditenggelamkan Satgas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Diatur, Tidak Dilaporkan (IUU Fishing) sejak Oktober 2015 hingga Juni 2016.

Menancapkan Hegemoni di ASEAN

Indonesia sebetulnya ingin menggunakan organisasi ASEAN sebagai wahana untuk mendukung penyelesaian konflik di LCS, mengingat tiga anggota ASEAN –Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam—terlibat dalam konflik. Namun, China tampaknya sudah mulai menancapkan hegemoninya di ASEAN, dan sudah memiliki strategi yang cukup kuat untuk dimainkan di LCS.

China dengan cerdik tidak mau berhadapan dengan ASEAN sebagai kesatuan atau kekuatan regional, tetapi menggunakan pendekatan bilateral ke beberapa negara ASEAN, seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Dengan “taktik pecah belah” demikian, China bisa mengeksploitasi perbedaan posisi dan kepentingan di antara negara-negara ASEAN.

Dalam peringatan 25 tahun dialog ASEAN-China di Kunming, Provinsi Yunnan, Juni 2016, China berhasil melakukan manuver, sehingga ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama tentang isu-isu penting di kawasan. Kegagalan serupa pernah terjadi juga pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN tahun 2012. Dengan kekuatan ekonominya, China memberi “bujukan ekonomi” ke anggota ASEAN yang relatif lemah, sehingga mereka tidak mau bersikap keras terhadap China. Akibatnya, ASEAN jadi sulit satu suara dalam menyikapi aksi agresif China di LCS.

Dalam pernyataan bersama para Menlu ASEAN yang sempat beredar di media tetapi kemudian ditarik kembali, para Menlu menyatakan keprihatinan serius atas perkembangan terakhir dan terus berlangsung di LCS, yang telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan itu tidak menyebut “China.”

Tetapi pilihan kata “perkembangan terakhir dan terus berlangsung” (recent and ongoing developments) jelas mengacu pada pembangunan “pulau-pulau palsu” di kawasan LCS, yang dilakukan oleh China. Pembangunan pulau-pulau buatan ini telah menimbulkan protes dan reaksi kemarahan dari Filipina dan Vietnam, termasuk reaksi negatif dari Amerika Serikat.

Mengembangkan Diplomasi Baru

Kebangkitan China sebagai super power baru, dengan ambisi teritorialnya yang didukung kekuatan ekonomi dan militer yang besar, memang menimbulkan persoalan. China harus diakui sudah menjadi kekuatan hegemoni yang harus selalu diperhitungkan di kawasan.

Dalam kasus perairan Natuna, keberanian China menunjukkan hegemoninya disebabkan tidak adanya gerakan dari Indonesia. Persoalan LCS akan terus berlarut-larut karena Indonesia menolak menyatakan diri sedang bersengketa wilayah dengan China. Sedangkan China sudah memiliki strategi untuk memperkuat posisinya di kawasan ASEAN.

Nota-nota protes dari China tentang penangkapan kapal-kapal nelayan China di perairan Natuna oleh Indonesia hanyalah gerakan kecil. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hizkia Yosie Polimpung mengatakan, beberapa waktu yang lalu ia mendapat informasi bahwa militer China melakukan latihan perang di selatan Laut Jawa. Kalau menurut peraturan, kapal perang China boleh lewat, tetapi seharusnya tidak mengadakan latihan perang.

Menghadapi situasi semakin meningkatnya ketegangan di LCS, Indonesia dan ASEAN perlu mengembangkan diplomasi baru di LCS. Menurut dosen Hubungan Internasional UI, Makmur Keliat, diplomasi baru itu tidak perlu terlalu terfokus pada kegiatan pembangunan norma (norms building), tetapi lebih pada pembangunan skenario (scenario building).

Alasannya, karena Indonesia bersama ASEAN sudah menghasilkan beberapa instrumen normatif untuk mengatasi konflik LCS, seperti: Declaration on the South China Sea (1992), Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (2002), Guidelines for the Implementation of the DOC (2011), dan ASEAN Six Principles on the South China Sea (2012). Namun, seluruh proses pembangunan norma itu belum berhasil menyelesaikan konflik LCS. Bahkan PCA menganggap, seluruh inisiatif pembangunan norma itu tidak mengikat secara hukum.

Sementara itu, di kalangan pemerintah Indonesia, terdapat pihak-pihak yang khawatir bahwa China akan melakukan “pembalasan ekonomi,” jika Indonesia berani bersikap tegas terhadap China dalam kasus LCS. Langkah China dikhawatirkan bisa berdampak pada menurunnya angka pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Namun kekhawatiran ini sebetulnya berlebihan.

Total perdagangan Indonesia-China saat ini tercatat sekitar 46 miliar dollar AS. Namun dalam perdagangan bilateral ini, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 16 miliar dollar AS. Jadi neraca perdagangan ini tidak imbang, dan lebih menguntungkan China. Faktanya, Indonesia lebih menjadi pasar bagi produk-produk China. China juga akan rugi besar jika merusak hubungan dengan Indonesia. Intinya, China masih butuh Indonesia, setidaknya sebagai negara terbesar di ASEAN dan penengah dalam konflik di LCS. ***

Ditulis untuk Majalah Defender (edisi September 2016)

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI