Perang Proksi (Proxy War) Mengancam Indonesia

Oleh: Satrio Arismunandar

Apakah ada negara asing, yang akan menyerang Indonesia dengan kekuatan militer penuh, dalam beberapa tahun ke depan ini? Ini pertanyaan yang menantang bagi para ahli strategi militer. Namun, jawaban mereka untuk pertanyaan itu tampaknya adalah “tidak ada.” Perang terbuka secara militer antara Indonesia dengan negara tetangga tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Namun, dalam konsep perang modern, perang itu tidak harus dilakukan secara langsung antara dua pihak, dalam bentuk adu kekuatan persenjataan militer. Seperti, menggunakan tank, kapal perang, pesawat tempur, pesawat tanpa awak (drone), rudal, meriam, dan sebagainya. Perang yang lebih canggih justru tidak dilakukan secara langsung, tetapi meminjam tangan pihak lain atau pihak ketiga.

Salah satu wujud perang modern dengan melibatkan pihak ketiga itu adalah yang kita sebut perang proksi (proxy war). Perang proksi secara sederhana bisa diartikan sebagai “perang kepanjangan tangan.” Dalam perang proksi, pihak yang berperang tidak bertempur atau bertarung secara langsung, namun menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti. Pihak ketiga inilah yang bertarung atau mengganggu kepentingan pihak lawan.

Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, "Proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti, untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik yang berisiko kehancuran fatal."

Panglima TNI menyatakan, perang proksi biasanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang-kadang pemain itu bisa pula berupa non-state actors (aktor-aktor non-negara), seperti LSM (lembaga non-pemerintah), organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, atau pun perorangan. "Proksi merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara, yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya, namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah," kata Panglima TNI.

Pelibatan pihak ketiga itu menggunakan taktik dan strategi tertentu, bisa lewat dukungan terbuka dan terang-terangan, atau bisa juga dilakukan secara rahasia. Dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat terang-terangan mendukung Vietnam Selatan dengan persenjataan dan pengiriman pasukan. Cara terang-terangan juga dilakukan Uni Soviet, yang mendukung Vietnam Utara. Pihak ketiga yang dilibatkan itu mungkin menggunakan cara-cara militer, tetapi bisa juga menggunakan cara-cara non-militer.

Marak pada Perang Dingin

Perang proksi telah menjadi hal yang umum terjadi, khususnya sejak berakhirnya Perang Dunia II dan munculnya Perang Dingin antara blok Barat (pendukung kapitalisme) dan blok Timur (pendukung komunisme). Perang proksi menjadi sebuah aspek, yang merumuskan konflik global selama paruh kedua abad ke-20.

Banyak dari perang proksi ini dimotivasi oleh kekhawatiran bahwa konflik langsung antara Amerika Serikat, pemimpin dunia kapitalis, dan Uni Soviet, dedengkot kubu komunis, akan berakhir dalam wujud perang nuklir, yang berarti kiamat dunia. Artinya, melakukan perang proksi dianggap lebih aman dalam mengekspresikan permusuhan, ketimbang bentrokan langsung antara kedua negara, yang sama-sama memiliki ribuan hulu ledak nuklir tersebut.

Juga, ada alasan-alasan yang lebih langsung bagi munculnya perang proksi di panggung dunia. Selama tahun-tahun kemudian, Soviet sering menyadari bahwa lebih murah mempersenjatai atau mendukung pihak-pihak yang bermusuhan dengan NATO, ketimbang terlibat dalam benturan langsung.

Sebagai tambahan, penyebaran media televisi dan dampaknya terhadap persepsi publik membuat publik AS khususnya rentan terhadap rasa lelah berperang, dan ragu untuk mengambil risiko hilangnya nyawa banyak warga Amerika di luar negeri. Kondisi ini mendorong ke arah praktik mempersenjatai pasukan pemberontak atau kelompok perlawanan terhadap musuh bersama, seperti menyalurkan pasokan senjata dan logistik untuk gerilyawan Mujahidin, selama pendudukan pasukan Soviet di Afganistan.

Negara-negara tertentu juga bisa memilih melakukan perang proksi, untuk menghindari kemungkinan reaksi internasional yang negatif dari negara-negara sekutu, mitra-mitra dagang yang menguntungkan, atau organisasi-organisasi antar-pemerintah, seperti PBB. Hal ini khususnya menjadi penting, ketika perjanjian perdamaian, tindakan persekutuan, atau kesepakatan internasional lain yang ada tampak seperti melarang perang langsung. Jika berbagai kesepakatan itu dilanggar, ini bisa menjurus ke berbagai konsekuensi negatif, baik karena reaksi internasional, tindakan sanksi sesuai yang tertera di perjanjian, atau tindakan pembalasan oleh pihak-pihak lain dan para sekutu mereka.

Perang proksi juga bisa muncul dari konflik-konflik dalam negeri, yang meluas atau bereskalasi akibat intervensi kekuatan-kekuatan luar. Misalnya, Perang Saudara Spanyol bermula dari perang saudara antara kelompok Nasionalis yang revolusioner dan pro-fasis melawan para pendukung Republik Spanyol, yang disebut kaum Republikan. Perang saudara itu bergeser menjadi perang proksi, ketika Nazi Jerman dan para sekutunya mulai mendukung kaum Nasionalis, sementara Uni Soviet, Meksiko, dan berbagai kelompok sukarelawan internasional mendukung kaum Republikan.

Kesenjangan Kekuatan Militer

Disparitas atau kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan militer konvensional negara-negara yang berperang mungkin memotivasi pihak yang lemah, untuk memulai atau meneruskan konflik melalui negara-negara sekutu atau aktor-aktor non-negara. Situasi semacam itu muncul selama konflik Arab-Israel, yang berlanjut dalam bentuk serangkaian perang proksi.

Hal ini terjadi menyusul kekalahan koalisi Arab melawan Israel dalam Perang Arab-Israel Pertama, Perang Enam-Hari, dan Perang Yom Kippur (Perang Ramadhan). Anggota-angota koalisi yang gagal meraih keunggulan militer lewat perang konvensional langsung, sejak itu mulai mendanai kelompok perlawanan bersenjata dan organisasi-organisasi paramiliter, seperti Hizbullah di Lebanon, untuk melakukan pertempuran iregular melawan Israel.

Selain itu, pemerintah dari sejumlah negara, khususnya negara-negara demokrasi liberal, mungkin lebih memilih untuk terlibat dalam perang proksi, meskipun mereka memiliki superioritas militer. Hal itu dipilih karena mayoritas warga negaranya menentang pendeklarasian atau keterlibatan dalam perang konvensional. Situasi ini menggambarkan strategi AS sesudah Perang Vietnam, akibat apa yang disebut sebagai “Sindrom Vietnam” atau kelelahan perang yang ekstrem di kalangan rakyat AS.

Hal ini juga menjadi faktor signifikan, yang memotivasi AS untuk terlibat dalam konflik semacam Perang Saudara Suriah melalui aktor-aktor proksi. Melalui Arab Saudi, AS mendukung berbagai kelompok perlawanan bersenjata yang ingin menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Sebelumnya AS sudah merasa kehabisan tenaga dan membayar harga yang mahal, akibat serangkaian keterlibatan militer langsung di Timur Tengah. Hal ini memacu kambuhnya kembali rasa lelah berperang, yang disebut “sindrom Perang Melawan Teror.”

Perang proksi bisa menghasilkan dampak yang sangat besar dan merusak, khususnya di wilayah lokal. Perang proksi dengan dampak signifikan terjadi dalam Perang Vietnam antara AS dan Soviet. Kampanye pemboman Operation Rolling Thunder menghancurkan banyak infrastruktur, dan membuat kehidupan lebih sulit bagi rakyat Vietnam Utara. Bahkan, bom-bom yang dijatuhkan dan tidak meledak, justru memakan puluhan ribu korban sesudah perang berakhir, bukan saja di Vietnam, tetapi juga di Laos dan Kamboja.

Yang juga berdampak signifikan adalah perang di Afganistan, di mana pasukan Soviet berhadapan dengan gerilyawan Mujahidin yang didukung AS. Perang ini memakan jutaan korban jiwa dan menghabiskan miliaran dollar AS. Perang ini akhirnya membangkrutkan ekonomi Uni Soviet, dan ikut berperan dalam menyebabkan runtuhnya rezim komunis Soviet.

Namun, perang proksi tidak harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Segala cara lain bisa digunakan untuk melemahkan atau menaklukkan lawan. Dimensi ketahanan nasional suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga ada aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Nah, aspek-aspek ini juga bisa dieksploitasi atau digempur untuk melemahkan lawan.

Dikerjai di Referendum Timor Timur

Indonesia pernah punya pengalaman pahit dalam perang proksi ini. Dalam kasus lepasnya provinsi Timor Timur dari Indonesia lewat referendum, Indonesia sebelumnya sudah diserang secara diplomatik dengan berbagai isu pelanggaran HAM (hak asasi manusia) oleh berbagai lembaga non-pemerintah internasional, serta sekutu-sekutunya di dalam negeri. Berbagai pemberitaan media asing sangat memojokkan posisi Indonesia.

Pihak eksternal tampaknya sudah sepakat dengan skenario bahwa Indonesia harus keluar dari Timor Timur. Ketika akhirnya diadakan referendum di bawah pengawasan PBB di Timor Timur, petugas pelaksana referendum –yang seharusnya bersikap netral—ternyata praktis didominasi mutlak oleh kubu pro-kemerdekaan. Sehingga, akhirnya lepaslah Timor Timur dari tangan Indonesia.

Persoalan tidak selesai di situ. Dengan alasan pelanggaran HAM oleh pasukan TNI di Timor Timur, AS melakukan embargo militer terhadap TNI. Pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yang sebagian besar dibeli dari AS, tidak bisa terbang karena suku cadangnya tidak dikirim oleh AS. Ini menjadi “pengalaman traumatik” bagi TNI, sehingga saat ini TNI berusaha berswa sembada dan mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada satu negara pemasok alutsista.

Isu pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia, yang belum lama ini marak lewat “gerakan anti-Syiah” di media sosial dan sejumlah kalangan umat Islam, juga bisa dipandang sebagai wujud perang proksi, antara Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Medan konfliknya bukan di Arab Saudi dan bukan pula di Iran, tetapi justru di Indonesia. Konflik ini bisa berkembang menjadi bentrokan besar terbuka, jika tidak diredam oleh ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perang proksi memang sering terjadi dan berlangsung lama bukan di negara yang berkontestasi. Perang itu justru berkobar (atau dikobarkan) di negara atau wilayah lain, di antara kelompok yang pro dan anti masing-masing negara. Mereka menjadi semacam “boneka” karena mendapat bantuan dana, pelatihan, dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung.

Menurut cendekiawan Muslim dan mantan Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, peningkatan sektarianisme bersemangat perang proksi ini banyak kaitannya dengan terus meningkatnya kontestasi politik, ekonomi, dan agama antara Arab Saudi dan Iran. Kontestasi ini bukan hal baru, karena kedua negara telah berebut pengaruh selama lebih dari 30 tahun.

Persaingan pengaruh Saudi-Iran itu tidak hanya di Dunia Arab dan Asia Selatan atau Asia Barat Daya, tetapi juga di banyak bagian lain Dunia Islam, dan bahkan juga di antara komunitas Muslim yang berbeda etnis, tradisi sosial-budaya, dan paham keislaman di Eropa dan Amerika Utara. Perang Saudara di Yaman dan Suriah juga bisa dianggap sebagai wujud perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Diskusi di Universitas Indonesia

Sebuah diskusi akademis yang diadakan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pada 10 Maret 2014, memaparkan bahwa perang proksi dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai bentuk.

Pertama, menjadikan Indonesia sebagai pasar produk pihak asing.

Kedua, menghambat pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar kalah bersaing dalam era pasar bebas dunia.

Ketiga, merekrut generasi muda Indonesia lewat indoktrinasi, disertai fasilitas pendidikan dan materi, agar mau jadi agen negara asing. Tujuannya, agar kalau mereka jadi pemimpin bangsa Indonesia di kemudian hari, mereka akan bisa dikendalikan oleh pemerintah negara asing tersebut.

Keempat, negara asing akan melakukan investasi besar-besaran di bidang industri strategis, agar menguasai sektor industri strategis di Indonesia. Seperti: sektor migas, pertambangan, listrik, komunikasi, satelit, alat utama sistem persenjataan militer RI, saham bluechip, dan lain-lain.

Kelima, pihak asing berusaha menciptakan pakta pasar bebas regional dan dunia, agar produk lokal Indonesia menjadi tertekan dan hancur. Pihak asing melakukan penetrasi, penyusupan, suap, kolusi dengan pihak anggota legislatif Indonesia, agar produk hukum strategisnya akan menguntungkan pihak asing.

Keenam, menciptakan kelompok teroris di Indonesia, agar dengan dalih untuk memerangi terorisme dunia, pihak asing dapat leluasa melakukan intimidasi dan campur tangan masuk ke Indonesia.

Ketujuh, membeli dan menguasai media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk membentuk opini publik yang menguntungkan pihak asing. Mereka menguasai industri teknologi komunikasi tingkat tinggi, seperti satelit komunikasi dan satelit mata mata, agar dapat menyadap dan memonitor seluruh percakapan pejabat penting Indonesia, juga lokasi kekuatan militer Indonesia, serta kekayaan tambang Indonesia.

Kedelapan, memecah belah dan menghancurkan generasi muda Indonesia dengan narkoba, pergaulan seks bebas, budaya konsumtif, dan bermalas malasan.
Semua butir yang dipaparkan di atas sebetulnya hanyalah cara-cara atau modus yang digunakan untuk menyerang atau melemahkan Indonesia.

Tetapi esensi perang proksi bukan terletak pada modusnya, yang bisa sangat beragam, tetapi pada penggunaan pihak ketiga. Si aktor utama justru tersembunyi atau tidak turun tangan langsung dalam menyerang Indonesia.

Semoga saja, dengan pemahaman yang lebih baik tentang perang proksi, masyarakat Indonesia dan aparat pertahanan-keamanan bisa lebih cerdas dalam membaca situasi. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh taktik dan strategi pihak luar, yang mungkin berniat mengganggu atau merusak Negara Kesatuan RI. ***


Ditulis untuk Majalah DEFENDER (September 2016)

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI