Revisi UU Antiterorisme dan Problem Deradikalisasi

Oleh: Satrio Arismunandar

Bulan suci Ramadhan tahun ini, yang seharusnya ditutup dengan rasa syukur atas rahmat Allah SWT, dinodai dengan serangkaian serangan teroris di berbagai negara. Yang paling memakan korban adalah serangan bom di Baghdad, Irak, 3 Juli 2016, yang menewaskan 292 orang termasuk anak-anak. Serangkaian serangan lain dalam waktu yang berbeda terjadi di Turki, Banglades, dan Arab Saudi. Meskipun tidak memakan korban besar, serangan bom terjadi di dekat Masjid Nabawi, Madinah.

Indonesia juga tidak kebal dari serangan teroris. Sesudah serangan bom Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari 2016, serangan bom bunuh diri terjadi dengan sasaran Markas Polresta Solo, Jalan Adisucipto, Solo, Jawa Tengah, 5 Juli 2016. Terduga pelaku pengeboman tewas dan satu petugas kepolisian yang mencoba menghalangi pelaku mengalami luka-luka. Pelaku diduga adalah anggota kelompok Abu Mush’ab yang ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat, Desember 2015.

Berbagai serangan teror terakhir ini menggarisbawahi kembali pentingnya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketua DPR Ade Komarudin berpendapat, peristiwa bom bunuh diri di Solo itu menunjukkan, revisi UU Antiterorisme itu harus segera dituntaskan oleh pemerintah dan DPR, agar bisa mencegah dan mendeteksi secara dini terorisme.

Sehari sesudah serangan bom Thamrin, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sudah meminta DPR merevisi UU Antiterorisme itu. Tujuannya, agar pemerintah dapat menangkap terduga teroris sebelum mereka beraksi. Tetapi tetap dengan tidak mengabaikan aspek hak asasi manusia. Pemerintah telah menyerahkan draf revisi UU No.15/2003 itu kepada DPR.

Kelemahan UU Antiterorisme

Salah satu kelemahan UU Antiterorisme yang sudah ada saat ini adalah belum adanya aturan tentang kegiatan pembinaan, pencegahan, dan deradikalisasi. Hal lainnya, definisi makar yang terlalu sempit mungkin perlu diperluas. Dengan demikian, warga negara Indonesia yang telah keluar dari wilayah Indonesia dan bergabung dengan kelompok ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) dapat dianggap makar dan dapat dipidana.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menginginkan, agar aparat keamanan bisa melakukan penegakan hukum terhadap orang atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal. Apalagi kelompok itu telah melaksanakan pelatihan sebagai persiapan aksi teror.

Terkait penanganan ormas, selama ini ada tumpang tindih antara UU Antiterorisme dan UU Ormas. UU Ormas menyatakan, sanksi terberat bagi ormas bermasalah hanyalah pencabutan izin dan pelarangan aktif sebagai organisasi. Namun, ormas bersangkutan bisa berganti nama dan mendaftarkan diri kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Sanksi semacam ini jelas terlalu ringan, dan memberi celah hukum bagi ormas yang mendukung atau bersimpati pada organisasi teroris. Tidak ada sanksi yang jelas terhadap pengurus ormas bermasalah.

Berdasarkan UU yang ada saat ini, aparat juga tidak bisa menindak orang yang sudah jelas bergabung dengan ISIS di Suriah, serta belum bisa juga menghukum para simpatisan yang telah mengikrarkan diri bergabung dengan ISIS. Kecuali yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana. Sejak pertengahan 2014, ratusan warga Indonesia berangkat menuju Suriah dan bergabung dengan ISIS, dan banyak yang sudah kembali ke Tanah Air. Meski mengetahui hal itu, Polri tidak bisa menindak mereka.

BNPT juga memerlukan aturan yang jelas untuk menindak kegiatan kelompok teroris di Internet atau dunia maya. Kelompok teroris telah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, serta layanan pesan seperti WhatsApp dan Telegram, untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru.

Kelompok teroris juga menggunakan media internet untuk berbagi ilmu tentang cara merakit bom, membuat senjata rakitan, taktik gerilya, dan sebagainya. Perlu diatur juga tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti seruan berupa tulisan, ceramah, dan video.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan, UU Antiterorisme itu harus segera diperbaiki, sebab UU itu membuat gerak aparat dalam memberantas terorisme amat terbatas. Sutiyoso menginginkan BIN memiliki kewenangan lebih besar terkait penangkapan dan penahanan, agar lebih maksimal dalam mencegah aksi terorisme.

Tidak semua sepakat soal revisi UU Antiterorisme. Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan, perangkat perundang-undangan untuk memberantas terorisme sebenarnya sudah cukup kuat. Cuma aplikasi atau penerapan aparat di lapangannya yang salah. Ia juga mengkritisi keinginan Sutiyoso untuk memperluas kewenangan BIN, karena jika kewenangan BIN diperluas maka demokratisasi yang sudah dibangun selama ini malah mundur ke belakang.

Menurut Ridlwan, hal itu akan mengembalikan situasi seperti zaman Orde Baru. Saat itu badan intelijen tak bisa dikontrol sipil. Secara alamiah, kerja intelijen adalah memberikan peringatan dini tentang adanya kemungkinan serangan teroris. Mereka menyampaikan analisis, bukan melakukan tindakan seperti menangkap dan menahan orang terduga teroris.

Sedangkan Ketua Panitia Khusus RUU Antiterorisme M. Syafii dari Partai Gerindra menyatakan, DPR tak bisa mempercepat pembahasan revisi UU No.15/2003, sebab DPR ingin membuat UU Antiterorisme yang komprehensif. UU itu diharapkan tidak hanya mencakup aspek penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan serta penanganan pasca aksi teror.

Pihak Pansus berpendapat, mereka akan menyelesaikan RUU Antiterorisme itu pada waktunya. Berdasarkan aturan Tata Tertib DPR, pansus memiliki batas waktu kerja hingga empat masa sidang untuk membahas suatu RUU. Saat ini baru berlalu satu masa sidang.

Program Deradikalisasi BNPT

Ada berbagai pendekatan dalam menangani terorisme. Menurut pihak BNPT, penegakan hukum hanyalah salah satu dari empat langkah utama dalam penanganan tindak pidana terorisme. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani kasus terorisme, yakni deteksi dini dengan melakukan pemantauan intelijen, penjagaan di sejumlah obyek vital, penegakan hukum, dan deradikalisasi.

Langkah pencegahan melalui program deradikalisasi menjadi fokus penanggulangan terorisme. Hal itu bertujuan mengantisipasi makin banyaknya warga negara Indonesia yang terpengaruh ideologi radikal. Pihak BNPT memandang, upaya penegakan hukum yang tertera dalam UU masih lemah, sehingga perlu mengutamakan program deradikalisasi, agar ideologi radikal tidak mudah menyebar di berbagai kalangan masyarakat.

Kepada para terpidana terorisme diberikan wawasan kebangsaan dan agama untuk kembali memahami ideologi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam.

BNPT juga mendekati para keluarga, simpatisan, dan pendukung terpidana terorisme. Tujuannya, mereka diharapkan meninggalkan radikalisme. BNPT memberikan pelatihan keahlian tertentu kepada terpidana terorisme agar selepas dari lembaga pemasyarakatan memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak lagi bersinggungan dengan gerakan radikal.

BNPT juga melibatkan sejumlah pihak, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak, untuk menyebarkan paham anti-radikalisme kepada masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui motivasi dan pola kerja kelompok radikal agar tidak mudah terpengaruh.

Masalah Sosial-Ekonomi

Masalah ekonomi dan sosial juga bisa turut memicu radikalisme. Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Noor Huda Ismail, banyak warga negara Indonesia bergabung dengan gerakan radikal karena masalah ekonomi, unsur maskulinitas, dan lingkungannya. Konsep religius yang melakukan aksi teror menarik minat para pemuda karena dianggap bentuk maskulinitas. Bergabung dengan ISIS, juga menjadi wujud perlawanan para simpatisan karena mereka merasa terasing dari lingkungan sosialnya.

Mayoritas WNI yang menjadi simpatisan ISIS merupakan orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang baik, bahkan cenderung memiliki masalah di lingkungan sosial. Keterlibatan di ISIS digunakan sebagai upaya pembersihan jati diri.

Kesulitan ekonomi kerap menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang memutuskan bergabung dengan gerakan radikal. Dalam kasus ISIS, misalnya, banyak yang tertarik bergabung dengan ISIS karena kelompok ini mengiming-imingi gaji yang fantastis bagi para pengikutnya. Contohnya, adalah pedagang bakso Ahmad Junaedi alias Abu Salman (34), yang sempat bergabung dengan ISIS di Suriah. Iming-iming memperbaiki kehidupan menjadi dasar Junaedi bergabung dengan ISIS, sebelum ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, Maret 2015.

Pengamat politik Yudi Latif menyatakan, terorisme itu mencerminkan adanya persoalan dalam pemenuhan kesejahteraan dan keadilan sosial. Melebarnya ketidakadilan dan ketimpangan sosial memberikan lahan yang subur bagi pengembangbiakan radikalisme. Ketimpangan itu adalah warisan diskriminasi kolonial maupun rezim-rezim pemerintahan pasca kolonial. Sumber ketimpangan sosial-ekonomi baru adalah konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme.

Penanganan di Lembaga Pemasyarakatan

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam penanggulangan terorisme, yang mungkin kurang mendapat perhatian, adalah penanganan di lembaga pemasyarakatan (LP) terhadap narapidana terorisme. Sejumlah aksi teror di Tanah Air belakangan ini dilakukan bekas narapidana (napi) kasus terorisme. Manajemen LP yang tidak tepat diduga menjadi salah satu penyebab kondisi ini.

Sejumlah terpidana terorisme justru semakin radikal setelah menjalani masa pidana di LP. Karena itu napi kasus terorisme harus ditangani secara lebih serius, agar mereka tidak mempertahankan atau malah memperkuat paham radikal yang mereka anut. Banyak contoh betapa LP bisa membuat orang justru semakin radikal. Maka manajemen LP perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Nama-nama seperti Santoso alias Abu Wardah Asy Syarqi Hafidzahullah, Muhammad Bahrun Naim alias Abu Rayan, Urwah alias Bagus Budi Pranoto, dan Afif alias Sunakim bin Jenab, merupakan eks narapidana terorisme yang justru semakin radikal setelah keluar dari LP. Santoso ditangkap tahun 2006 karena perampokan. Setelah menyelesaikan masa pidana selama tiga tahun, Santoso justru semakin berbahaya dan memimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur, yang beberapa kali melakukan aksi terorisme.

Ada gagasan untuk memisahkan napi terorisme, narkoba, dan pidana umum. Namun, terkait dicampurkannya napi perkara terorisme dengan napi perkara lain saat berada di LP, ada sisi positif dan negatifnya. Ketika sesama napi terorisme digabungkan dalam satu blok, dikhawatirkan mereka bisa membuat strategi baru. Tetapi jika para napi terorisme disebar ke blok-blok lain, mereka dapat menyebarkan ajaran radikalnya ke napi-napi lain.

Mantan Kepala BNPT Tito Karnavian yang kemudian diangkat menjadi Kapolri pernah menyatakan, manajemen LP menjadi salah satu kelemahan penanganan teroris di Indonesia. Beberapa narapidana terorisme bahkan semakin kuat ketika bertemu sesama teroris. Terkait dengan itu, BNPT tengah membangun pusat deradikalisasi di Sentul, Jawa Barat. Tempat itu akan dikhususkan untuk para napi yang sudah kooperatif, agar mereka tidak terganggu lagi oleh terpidana yang masih radikal. Para napi yang perlahan sudah meninggalkan paham ekstremis ini merasa terancam oleh para napi lain, yang masih mempertahankan pemikiran radikal.

Pengembalian ke Masyarakat

Berdasarkan data BNPT (Januari 2016), dari total 215 napi terorisme yang tersebar di 47 LP di Indonesia, terdapat 25 orang yang pola pikir radikalnya keras. Memang, ada sejumlah napi yang tidak dapat diubah pandangannya ketika berada di LP. Mereka tergolong napi-napi yang berpaham radikal.

Namun, banyak juga napi kasus terorisme yang berhasil menjalani program deradikalisasi. Jumlahnya ratusan, dan mereka tergolong pengikut (follower), yang terlibat terorisme karena ikut-ikutan. Artinya, ada kemungkinan mereka bisa kembali ke kehidupan bermasyarakat.

Namun, bebasnya mereka ke masyarakat juga membutuhkan perhatian tersendiri. Pemerintah tampaknya belum memiliki program yang jelas, setelah napi terorisme itu kembali bebas ke masyarakat. Padahal, selain membutuhkan program penyadaran, mereka juga membutuhkan program yang mendukung perekonomian mereka dan keluarganya. Pemerintah tidak cukup hanya mengawasi mereka.

Ada 56 napi terorisme yang bebas pada 2015, setelah menyelesaikan masa pidana di LP Cipinang, LP Kedung Pane, dan LP Cibinong. Sebagian dipenjara karena terlibat pelatihan kelompok teroris di Aceh dan Poso, kepemilikan senjata, dan sebab lainnya. Sejauh ini BNPT tetap memantau kondisi napi terorisme yang telah menjalani masa hukuman. BNPT juga menginformasikan aparat keamanan di daerah tempat bermukim eks napi terorisme tersebut, untuk mengawasi mereka.

Sebenarnya memang lebih utama mencegah aksi terorisme, ketimbang menangani terorisme ketika aksi teror sudah terlanjur terjadi dan memakan korban. Namun, tindakan pencegahan itu bukan cuma bersifat penangkapan terduga teroris oleh aparat polisi atau intelijen, tetapi bisa juga lewat jalur pendidikan dan kebudayaan, serta keagamaan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, hal yang penting saat ini adalah kerja sama antarpihak terkait dalam menangkal gerakan radikal. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan religius melalui Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, pihaknya akan menerbitkan panduan singkat mengenai cara memerangi terorisme lewat dunia pendidikan. Panduan itu akan terdiri atas dua bentuk. Yakni, panduan untuk guru dalam berbicara dengan siswa tentang kejahatan terorisme, dan panduan bagi orangtua untuk bicara tentang terorisme dengan anaknya. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, komunikasi yang baik antara anak dan orangtua maupun antara anak dan guru dapat mencegah anak ikut paham radikal, yang mendukung terorisme. ***

Ditulis untuk Majalah DEFENDER (September 2016)

Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI