Bakamla RI: Mengamankan Poros Maritim Dunia

Oleh: Satrio Arismunandar

Program besar pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bukanlah sekadar wacana. Pencanangan Poros Maritim Dunia itu menuntut komitmen besar dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan kelembagaan –khususnya yang terkait dengan kelautan-- untuk mendukung program besar itu.

Dalam konteks itulah, kehadiran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sangat penting dan vital. Bakamla adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla adalah Coast Guard-nya Indonesia.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya, Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI).

Bakorkamla awalnya dibentuk pada 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung, tentang Pembentukan Bakorkamla dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.

Tujuan Presiden saat itu, bagaimana proses ilegal di laut diproses hukum secara tuntas. Di situ ada TNI Angkatan Laut, Kejaksaan, dan Imigrasi. Juga ada Polisi, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, untuk bagaimana mengoordinasikan semua pemangku kepentingan terkait.

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis, membuat Bakorkamla perlu diatur kembali, dalam rangka meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Maka, pada 2003 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dibentuklah Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut.

Tak Cuma Bersifat Koordinasi

Sesudah melalui serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral, pada 29 Desember 2005, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, yang menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut. Lalu, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakorkamla resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedudukan Bakamla lalu diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Presiden Jokowi, sesuai UU No. 32 Tahun 2014, ingin lembaga ini tak hanya bersifat koordinasi, tapi juga bersifat gabungan dalam arti tiga hal. Pertama, patroli gabungan. Kedua, penggunaan sistem peringatan dini supaya patroli lebih efisien. Sehingga, baru bergerak ke laut kalau ada peristiwa yang dideteksi radar atau satelit. Ketiga, proses hukum yang tuntas, tidak hanya pemberkasan di lapangan, tapi juga sampai ke pengadilan. Sehingga, pengguna laut mendapat kepastian hukum.

Perubahan Bakorkamla pada 2005 menjadi Bakamla pada 2014 tidak menambah unsur organisasi, tetapi hanya mengubah eselon II pada tingkat kepala pusat menjadi deputi, atau naik pangkat menjadi bintang dua. Sehingga, komunikasi Deputi Bakamla dengan instansi lain di dalam negeri menjadi setara. Misalnya, dengan Asisten Operasi TNI dan Polri, Dirjen Hubla, dan KKP, menjadi setara.

Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas itu, Bakamla menyelenggarakan fungsi: menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan; serta melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum, semua itu di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla juga menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait. Juga, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang, untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut. Bakamla juga mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Mengatasi Kejahatan di Laut

Ada beda tugas antara Bakamla dan TNI AL dalam penegakan hukum di laut. RUU Keamanan Laut yang diusulkan dan dilaporkan ke Presiden bertujuan untuk lebih menata peran dari masing-masing lembaga, yang memiliki fungsi keamanan di laut. Bakamla dan instansi sipil yang terdapat di dalamnya diarahkan untuk melaksanakan fungsi maritime civil law enforcement. Sejak awal, fungsi itu tak boleh digabung dengan maritime defense law.

Kalau terkait kedaulatan, jelas TNI AL yang akan diminta menggelar operasi di sana. Tetapi kedaulatan jangan cuma dilihat dari garis batas wilayah kedaulatan, tetapi potensi mengganggu keamanan di perairan itu juga harus diperhatikan. Kalau dilihat dari pengaturan secara global, angkatan laut juga memiliki tugas konstabulari, melakukan pengamanan di laut dalam. Jadi, TNI AL juga wajib terlibat dalam pengamanan. Cuma, pengerahan angkatan laut akan memakai kapal perang, yang berbeda dengan kapal sipil.

Menurut Sekretaris Utama Bakamla RI, Laksamana Pertama (Maritim) Dicky Munaf, dalam wawancara dengan Republika (27/1), kejahatan di laut yang ditangani Bakamla sangat banyak jenisnya. “Bukan hanya illegal fishing dan perompakan. Ada BBM ilegal, illegal logging, pembuangan limbah nuklir, atau kejahatan narkotika. Itu semuanya kita cermati,” ujar Dicky.

Ditambahkannya, kejadian illegal fishing mempunyai potensi kerugian negara yang banyak. Perompakan juga banyak. Kalau bicara perompakan, itu tak hanya bicara tentang Indonesia, tapi juga bagaimana kartelnya dengan negara lain. “Karena itu menyangkut antarnegara, tentu aparat sipil dan militer terlibat di dalamnya. Ini menyangkut masalah kedaulatan dan batas negara,” tegas Dicky.

Kasus BBM ilegal itu memang jumlahnya sedikit, tetapi nilai rupiahnya tinggi. Misalnya, potensi kerugian negara untuk kapal ikan Rp 1 miliar per kapal. Kalau ada 100 kapal ikan, berarti Rp 100 miliar. Tetapi, BBM ilegal itu satu kapal nilainya bisa mencapai Rp 200 miliar. Nilai dari aktivitas ilegal yang dilakukan itu berbeda, antara kapal ikan dan kapal penyelundup BBM.

Bakamla RI saat ini dikepalai oleh Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., yang menjabat sejak 16 Maret 2016, menggantikan Laksamana Madya Desi Albert Mamahit. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bakamla didukung oleh Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Deputi Bidang Operasi dan Latihan, dan Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.

Ari Soedewo pada 22 September 2016 menyatakan, Bakamla RI secara kontinyu melakukan operasi di laut maupun di udara. Untuk operasi laut yang dijalankan, menggunakan sandi Operasi Nusantara, dan per periode September 2016 telah berhasil menyelenggarakan Operasi Nusantara I – VII yang berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Operasi Nusantara I-VII

Secara kuantitas, penanganan perkara tindak pidana di laut yang dilakukan pada Januari hingga 19 September 2016 naik sebesar 300 persen dari target sebanyak 15 perkara yang direncanakan. “Jumlah yang berhasil ditangani sebanyak 45 perkara, dengan status P21 delapan perkara, SP3 15 perkara, dalam proses 17 perkara, serta yang belum ditindaklanjuti sebanyak lima perkara,” ujarnya.

Jenis perkara yang ditemui dalam Operasi Nusantara I – VII beragam. Mulai dari dokumen kapal dan pelayaran yang tidak lengkap, dugaan melakukan illegal fishing, sampai dengan kasus penyelundupan barang. Juga, dugaan penyelundupan manusia, dengan modus mempekerjakan anak buah kapal (ABK) asing tanpa dokumen yang sah.

Sejak Januari hingga Juni 2016, Bakamla RI berhasil menangkap dan memproses 27 kapal yang melakukan tindak pidana di laut. Hal itu diungkapkan Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Arifin, MH. Dari 27 kapal yang ditangkap, delapan kapal di antaranya hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan, sedangkan dua kapal telah dijatuhi hukuman.

Menurut Arifin, tindak pidana yang dilakukan kapal-kapal tersebut meliputi illegal fishing, illegal logging, penyelundupan narkotika, penyelundupan rokok, penyelundupan solar, penyelundupan CPO (crude palm oil), penyelundupan pasir timah, ketidaklengkapan dokumen pelayaran, dan lain-lain.

Penangkapan berhasil dilakukan sebagai hasil Operasi Nusantara I sampai V yang digelar Bakamla di tiga wilayah yang ada, Zona Maritim Wilayah Barat yang bermarkas di Batam, Wilayah Tengah di Manado, dan Wilayah Timur di Ambon.

Pada 2015, Bakamla menyelenggarakan patroli sebanyak 15 kali. Itu terdiri atas patroli mandiri enam kali, patroli bersama sembilan kali, dan patroli terkoordinasi mitra di luar negeri sebanyak tiga kali. Hasilnya, 2.100 kapal diperiksa, 40 kapal diberikan teguran, dan 28 kapal ditangkap.

Dalam pelaksanaan operasi, Bakamla didukung lembaga atau kementerian terkait dengan jumlah layar 10 jam per hari dan sekitar 4.500 personel, dengan estimasi sementara menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,9 triliun atau 19 kali lipat dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) operasi Bakamla sebesar Rp 99 miliar.

Semua prestasi itu bukan hasil kerja Bakamla sendiri, tetapi hasil kerja keras dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait. Kapal stakeholder yang terlibat di laut, adalah dari TNI AL, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain. Sudah bukan zamannya lagi mengklaim prestasi diri sendiri atau mendahulukan ego sektoral.

Bakamla RI harus melakukan tugas yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Maka, kedekatan dengan stakeholder harus dibina. Seluruh personel Bakamla RI harus menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai instansi pemerintah, untuk memudahkan dalam hal koordinasi.

“Patroli surveillance system (sistem pengawasan) juga gencar dilakukan melalui Pusat Informasi Maritim Bakamla RI. Jadi hal ini merupakan rantai kesinambungan yang harus dijaga kestabilannya,” kata Ari Soedewo.

Inspeksi Sarana dan Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Bakamla RI, baik dari sisi personel maupun sarana dan prasarana, harus selalu dalam keadaan siap siaga untuk mengamankan lautan Nusantara. Maka, Ari Soedewo beserta jajarannya melakukan inspeksi ke berbagai wilayah, antara lain Zona Maritim Wilayah Tengah.

Hal yang dipantau Kepala Bakamla RI adalah alutsista yang terdapat di Zona Maritim Wilayah Tengah. Peralatan tersebut berupa radar, long range camera, automatic identification system (AIS), global maritime distress safety system (GMDSS), serta kapal berukuran 48 meter yang berada di Pelabuhan Lantamal VIII. Kesemuanya dapat dipastikan dalam keadaan optimal.

Dalam pengadaan armada kapal untuk mendukung kerjanya, prinsip yang digunakan Bakamla, adalah tidak ada duplikasi dari kapal yang dimiliki stakeholder. Secara empiris, penegakan hukum sipil maritim mempunyai rentang kapal antara 28 sampai 40 meter. Maka, Bakamla tidak mengadakan kapal dalam rentang itu, tetapi dipilih di bawah 28 meter atau di atas 40 meter.

Kedua, Bakamla juga merupakan bagian dari komponen cadangan. Maka, sarana di kapal Bakamla, ada dudukan untuk mendukung pertahanan, seandainya diperlukan. Bukan berarti di kapal itu terdapat peluru kendali, melainkan ada landasan dalam bentuk rangka untuk peluru kendali. Jadi, jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk unsur pertahanan, Bakamla juga siap. Bakamla juga harus berperan serta jika suatu saat nanti timbul konflik maritim.

Karena itu, Bakamla memilih kapal ukuran 12 meter dan 16 meter untuk jenis pemburu. Untuk kapal operasi antarpulau, dipilih yang berukuran 48 meter. Untuk laut luar, Bakamla memiliki kapal 110 meter. Selain disiapkan untuk komponen cadangan, kapal Bakamla juga berfungsi sebagai kapal latih. Sehingga, jika ada stakeholder yang ingin memakai, dipersilakan menggunakan kapal Bakamla.

Bakamla akan terus menggelar operasi di laut melalui pola sinergitas dengan stakeholder yang bergiat di laut. “Selain kegiatan operasi di lapangan, Bakamla juga akan memanfaatkan teknologi IT dari aspek surveillance yang dimiliki pada Pusat Informasi Maritim Bakamla RI, untuk mendeteksi kehadiran kapal-kapal di perairan yurisdiksi nasional,” tambah Ari Soedewo.

Ari menekankan, agar seluruh personel menerapkan disiplin kerja yang tinggi dan dapat berkontribusi dengan maksimal. “Kita harus dapat mengubah pola pikir, dari membenarkan yang biasa menjadi membiasakan yang benar,” ujarnya. Diharapkan, kinerja tinggi dapat diberikan untuk melayani masyarakat dengan menciptakan keadaan yang aman di laut. ***

Jakarta, November 2016
Ditulis untuk Majalah DEFENDER



Comments

Popular posts from this blog

MEMAHAMI KONVERGENSI MEDIA (MEDIA CONVERGENCE)

TANYA-JAWAB SEJARAH FILSAFAT YUNANI

Strategi dalam Industri Media (Contoh Model Five Forces Michael E. Porter)